Indonesia darurat penyuluhan, solusi ke depan adalah PPL swadaya dan swasta. PPL swadaya dan swasta adalah masa depan dunia penyuluhan Indonesia

1. Fakta dan Solusi
untuk PENYULUH PERTANIAN Baru Indonesia
1
Oleh: SYAHYUTI
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
Bogor , 27 September 2019

2. Materi :
1. Kondisi dan masalah penyuluhan pertanian
Indonesia
2. PPL swadaya dan swasta = masa depan
penyuluhan Indonesia
3. Tawaran solusi penyuluhan pertanian baru
Indonesia
2

3. Dari buku “Outlook Penyuluhan Pertanian Indonesia 2019-
2022” (KPPN, 2018):
3

4. Jumlah SDM dan kelembagaan penyuluhan pertanian
4
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
RATA2 (% per
th)
Jumlah BPP 5.016 5.251 5.430 5.430 5.515 2,41
Jumlah PPL PNS 27.476 27.153 25.713 25.290 30.621 3,24
Jumlah THL TBPP 21.249 20.814 20.197 19.084 12.584 (3,51)
Jumlah PPL swadaya 13.169 16.596 24.981 23.797 24.471 18,66
Jumlah PPL swasta 92 92 92 92 105 3,53
TOTAL PPL 61.986 64.655 70.983 68.263 67.781 2,39
Jumlah Kelompok Tani 318.453 322.390 422.770 531.287 561.791 13,51
Jumlah Gapoktan 37.632 37.632 57.272 62.163 63.120 12,56
Jumlah KEP 13.230 13.230 13.230 12.584 12.546 0,11

5. -
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Desa/PPLPNS
Desa/PPLtotal
Desa/PPLswadaya
Keltani/PPLPNS
Keltani/PPLtotal
Rasio beban tugas penyuluhan 2013 – 2022

6. -
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gap/desa
Keltani/desa
BPP/kec
KEP/kec
Rasio kelembagaan penyuluhan:

7. Fakta-fakta penyuluhan pertanian nasional:
1. Ketenagakerjaan. Jumlah PPL pemerintah (akan) menurun
2. Kelembagaan penyuluhan. Hilangnya Bakorluh dan Bapeluh karena
UU 23 tahun 2014. Principle of subsididarity = peran negara dari
executing, ke regulating, ke facilitating.
3. Metode penyuluhan. Menggunakan T and V system ala Bimas yang
tidak kontekstual.
4. Sarana dan prasarana penyuluhan. BPP kurang mendapat dukungan.
5. Anggaran Penyuluhan. “Kemurahhatian” daerah rendah.
7

8. Penyuluhan pertanian baru:

9. Four generations of extension in Asia:
1. Colonial agriculture
2. Diverse top-down extension: after independence, commodity-based extension
services, production targets, foreign donors.
3. Unified top-down extension: 1970s - 1980s, the Training and Visit system, single
national service, "Green Revolution" technologies.
4. Diverse bottom-up extension: World Bank funding came to an end, the T and V
system collapsed, decline of central planning, participatory methods replacing
top-down approaches
• Penyuluhan di Indonesia saat ini = ciri 2 dan 3

10. Kritik terhadap penyuluhan klasik:
Mahal, menghabiskan anggaran pemerintah
Tidak efisien dalam penggunaan anggaran dibandingkan dengan bidang profesi
lain di pemerintahan
Organisasinya besar , lamban, dan kaku
One way communication
10

11. UU No 16 tahun 2006 tentang SP3 =
telah memuat ruh penyuluhan baru
11

12. Paradigma penyuluhan modern pada UU NO 16 - 2006:
1. Demokrasi dan partisipasi (Pasal 2)
2. Penyuluhan tidak pada sekedar peningkatan produksi pertanian, namun pada
manusianya (Pasal 3)
3. Menerapkan manajemen yang terintegratif, tidak lagi terpasung ego sektoral (Pasal 6 -7)
4. Pelibatan masyarakat petani, dan menjadikan petani sebagai subjek penyuluhan (Pasal 6
(b) dan 29)
5. Penyuluhan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, diakui keberadaan penyuluh swadaya
dan swasta, serta Komisi Penyuluhan
12

13. Penyuluh sawadaya dan swasta di dunia (FAO, 2005):
• Costa Rica = pemerintah memberi extension voucher ke petani, utk mendapatkan layanan
penyuluhan
• Inggris = penyuluhan swasta sudah lama, mampu mengefisienkan staf
• Holland = 60 % biaya penyuluhan dari petani, 40% dari pemerintah
• Nicaragua = desentralisasi dan semi private-extension
• Estonia = public extension advisory service utk petani lemah, dan penyuluh swasta utk yang kuat
• Desentraliasai penyuluhan di Pakistan dimulai sejak 2001, desetralisasi kepada pemerintah lokal.
• Penyuluh swasta bergerak dalam bidang:
– proteksi tanaman oleh perusahaan pestisida,
– introduksi benih oleh perusahaan benih,
– pabrik gula,
– perusahaan rokok untuk tembakau, perusahaan pengolah untuk jagung,
– peternakan oleh perusahan peternakan nasional.
13

14. MASA DEPAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA
Penyuluh Pertanian SWADAYA + SWASTA:
14

15. Permasalahan yang dihadapi Penyuluh swadaya dan swasta
(Permentan No. 61 - 2008):
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi penyuluh
pertanian swadaya dan swasta belum memiliki arah yang jelas.
2. Belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaku
utama dan pelaku usaha.
3. Masih lemahnya fungsi dan peran penyuluh swadaya dalam
penyelenggaraan penyuluhan,
4. Masih rendahnya motivasi kerja (?)
5. Belum terciptanya mekanisme kerja antara ketiga jenis penyuluh, dan
6. Belum terciptanya kinerja dan profesionalisme (?) penyuluh swadaya.
15

16. PPL SWADAYA
Pelibatan petani sebagai “penyuluh” di Indonesia:
• Era Bimas – Insus = kontak tani
• P4S = farmer to farmer extension
• 2004= pengangkatan penyuluh swakarsa
• 2008 = pengangkatan penyuluh pertanian swadaya
16

17. Enam keunggulan penyuluh swadaya
(hasil riset Indraningsih dkk., 2013):
1. Pengetahuan dan keterampilan teknologi lebih kuat,
namun spesifik (Jarkoni = mengajar karena melakoni)
2. Lebih mampu menciptakan penyuluhan yang
partisipatif
3. Lebih mampu mengorganisasikan masyarakat
(Community-Organizing Role)
4. Mampu menjadi penghubung (change agent) yang
lebih powerfull
5. Agen bisnis yang potensial (umumnya menjadi
pelaku usaha)
6. Memiliki nilai lebih pada kepemilikan modal sosial
17
PPL swadaya adalah PPL
TERLENGKAP, memiliki
karakter PPL pem dan
swasta dalam dirinya

18. Dukungan yang dibutuhkan penyuluh swadaya:
1. Pelatihan keterampilan berkomunikasi dan menyusun bahan penyuluhan
2. Kesempatan untuk melakukan “eksperimen” lapangan (metode dan
peralatan)
3. Pengembangan jejaring kerja dengan sesama penyuluh swadaya ( = asosiasi
PPL swadaya)
4. Pengakuan dari pemerintah
5. Posisi bukan semata hanya “membantu” penyuluhan pertanian
6. Perencanaan nasional yang lengkap tentang berapa PPL swadaya dibutuhkan,
untuk bidang apa, di wilayah mana?
18

19. Siapa penyuluh swasta?
(Schwartz (1994) dan Qamar (2005):
19
Jenis Kondisi di Indonesia
1. Perusahaan swasta (penyedia input, perusahaan
pengolahan, perusahaan pemasaran)
7.229 unit (65 tanaman pangan, 322 hortikultura, 1.877
perkebunan, 2.408 peternakan, 1.791 perikanan,
799 kehutanan)
2.NGO
3. Asosiasi petani Per komoditas
4. Organisasi komunitas petani (rural community
organizations)
5. Perguruan tinggi (agricultural academic institutions) 185 unit ( 88 Politeknik, Sekolah Tinggi, atau Akademi +
97 Universitas atau Institut)
6. Lembaga penelitian pertanian Lembaga penelitian swasta
7. Pay for service extension (=individual): fee based atau
production based
Kios-kios penjual benih, pupuk, dan obat-obatan
pertanian

20. Kebutuhan untuk memobilisasi penyuluh pertanian swasta:
20
Jenis penyuluh Kebutuhan
1. Perguruan tinggi  Perjanjian kerja dengan pihak perguruan tinggi
 Data jumlah dan kapabilitas staf yang ditugaskan
 Program penyuluhan yang akan dijalankan sejalan dengan Renstra
kabupaten/kota
 Dukungan untuk pelatihan PPL pem dan swadaya
2. Perusahaan input
pertanian
 Perjanjian kerja dengan perusahaan, bukan dengan individu
 Koordinasi dan share untuk hasil pelaksanaan demplot
3. Perusahaan makanan dan
eksportir
 Perjanjian kerja dengan perusahaan
 Kualitas mutu yang dibutuhkan
4. Penyuluh komersial
individu
 Perjanjian antara kelompok petani dengan individu profesional
 Model pembayaran
5. NGO  Perjanjian kerja dengan lembaga
 Data staf dan rencana aktivitas pendampingan ke petani

21. Konfigurasi dan kemitraan PPL pemerintah, swadaya dan
swasta
21

22. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta:
22
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO, perguruan
tinggi, penyuluh profesional pribadi
Petani maju (progressive farmer).
Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani
Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator, pengawal
program pemerintah
Komunikator dan motivator yang berorientasi
keuntungan
Sebagai pembaharu, motivator,
organisator komunitas, dan pemimpin
langsung di lapangan.
Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil
mengkomunikasikan, dan jaringan sumber
informasi luas.
Pengetahuan teknis kuat, didukung fasilitas
perusahaan yang kuat, jaringan kerja luas
(sampai internasional), namun ilmunya
cenderung sempit. Sebatas barang
dagangannya saja.
Kekuatanny adalah kesamaan bahasa
dan persepsi terhadap persoalan
dengan petani, dan memiliki
pengalaman karena telah melakukan
sendiri sebelum disuluhkan.
Kendala Beban administrasi dan birokrasi, kurang praktek
(Jarkoni” = Ngajar namun ora ngalakoni)
Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak
berkoordinasi dengan pemerintah
Jumlahnya masih terbatas, kemampuan
lebih spesifik.
Tipe keahlian  Polivalent, sebagian monovalent.
 Jaringan dan cakupan luas
 Menangani pertanian secara luas
 Monovalent,
 Layanan bagus untuk high value crops
 Mampu menangani value chain
Monoovalen
Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas

23. Penyuluh pertanian dalam konfigurasi
KOMUNITAS, NEGARA dan PASAR
23
Komunitas Negara Pasar
Orientasi utama kepada Pemenuhan kebutuhan hidup
komunal
Melayani penguasa dan
masyarakat.
Keuntungan profit (profit oreinted)
Aspek Sosial Politik Ekonomi
Sifat kerja sistem sosialnya Demokratis, berdasarkan
kesetaraan
Monopolis Kompetitif
Sandaran kontrol sosial kultural (cultural compliance) cohersif compliance. penuh perhitungan (renumeration
compliance)
Bentuk simbol yang diterapkan Mitis Pseudorealis Realis
Bentuk norma utama Komunal dan kepatuhan Modifikasi perilaku Individualis
Jenis penyuluh PPL SWADAYA PPL PEMERINTAH PPL SWASTA

24. Keterkaitan dan pembagian secara vertikal:
24
Jenis penyuluh Pusat/Prop Kab/Kota Kecamatan Desa Kelompok Individual
PPL pem -Extension
officer
-PPL progrramer
-Extension
officer
-PPL progrramer
-Extension
officer
-PPL progrramer
Petugas lapang
Petani dan
keluarganya
PPL swasta -Perguruan
Tinggi
Perusahaan
pertanian
-Staf
perusahaan
-NGO
-payment ext
service
PPL swadaya Asosiasi PPL
swadaya
(koordinator)
Asosiasi PPL
swadaya
(spesialis)
PPL swadaya
(spesialis
komoditas)
Kontak tani,
petani maju

25. Apakah Perlu SATU PENYULUH = SATU DESA ?
1. Jumlah petani/desa dan luas lahan/desa tidak sama.
2. Luas desa dan sarana transportasi dan komunikasi tidak sama.
3. Sampai kapan? Pengetahuan, sikap dan keterampilan petani akan meningkat dari hari ke
hari.
4. Akan lahir petani-petani pintar yang bisa menjadi penyuluh swadaya
5. Satu penyuluh tiap desa, untuk PPL yang mana? Apakah untuk PPL pemerintah, PPL
swadaya, PPL swasta?
Chapter 10 :Human resources development in agriculture: Developing country issues. http://www.fao.org/.....
- Di AS, Canada dan Eropa, satu penyuluh = 400 petani
- Di negara berkembang = 2500 petani.
25

26. Opsi pembagian peran ke depan:
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Pelaku PPL PNS dan PPL-THL Dosen, penelitia, staf perusahaan inti, staf
asosiasi komoditas, pegawai perusahaan swasta,
NGO
Petani (Kontak Tani, petani maju,
pengurus organisasi petani).
Basis kerjanya Pelayanan dan administrasi Pelayanan dan mencari keuntungan. Pelayanan, pendampingan, dan
bisnis
Sosoknya Polivalent atau monovalent,
administrasi
Monovalent, cenderung spesifik
komoditas/bidang
Monovalent, spesifik
komoditas/bidang
Peran Motivator dan komunikator Komunikator, motivator, suplai input, buyer. Pembaharu, motivator, organisator
komunitas, pemimpin lapang.
Tanggung
jawab wilayah
Wilayah tertentu (1
penyuluh = 1-3 desa)
Area tertentu (kawasan) Wilayah tidak dibatasi
utamakan di desa/kec
bersangkutan
26

27. Kemajuan wilayah penyuluhan vs jenis penyuluh
(Mosher, 1978 dll) :
27
Ketersediaan prasarana
fisik
Tingkat penerapan
teknologi (produktivitas)
Kemajuan petani (tingkat
pengetahuan dan
kemandirian mencari
informasi)
Pilihan komposisi
penyuluh
Rendah Rendah Rendah PPL Pem + swadaya
Tinggi Sedang Tinggi PPL swadaya + swasta
Tinggi Tinggi Tinggi PPL swasta + swadaya

28. 28
Tingkat kemajuan dan komposisi penyuluh:
Wilayah dengan
tingkat kemajuan RENDAH
Tingkat kemajuanSEDANG
Tingkat kemajuan TINGGI
PPL SWASTA
PPL
Pemerintah
PPL SWADAYA
Tingkat kemajuan wilayah versus Jenis PPL

29. Contoh perhitungan menetapkan jumlah dan jenis penyuluhan by demand
(karakterisasi kecamatan sebagai basis untuk menentukan jumlah PPL pemerintah)
29
Indikator Kategori Skor Pilihan
Penerapan teknologi
- Produktivitas padi Tinggi (>6 ton/ha) 1
Sedang (4-6
ton/ha)
2
Rendah (<4 ton/ha) 3
Beban kerja
- Luas sawah Rendah (<1000 ha) 1
Sedang (1000-3000
ha)
2
Tinggi (>3000 ha) 3
Geografis
- Sebaran sawah Rendah (terpusat) 1
Tinggi (menyebar) 2
Jumlah (rentang 3 – 8)
Misal:
Jika nilai akhir 3-5 = kebutuhan
PPL pemerintah 3 orang
Jika nilai akhir 6-8 = kebutuhan
PPL pemerintah 5 orang

30. Komposisi PPL pemerintah, swasta dan swadaya berbasiskan karakter wilayah kabupaten/kota
(sebuah usulan):
30
Kedekatan dengan
kampus
Komoditas
dominan
Kemajuan
penerapan teknologi
Penanggung jawab penyuluhan
PPL
pem
PPL swasta PPL
swadaya
A. Dekat kampus
pertanian ***
B. Jauh dari kampus
pertanian
Tanaman
komersial
Rendah ** ** *
Sedang ** *** **
Tinggi *** **
Tanaman
pangan rakyat
Rendah *** *
Sedang *** **
Tinggi * * ***

31. Point penting:
1. Penyuluhan pertanian dunia menuju market led-extension
2. Cooperative Extension: A Vision for the 21st Century (Bull et al. Is
Extension Relevant for the 21st Century? https://www.joe.org...)
3. Ketiga jenis penyuluh tetap dapat bekerjasama, tidak saling
menyingkirkan
4. Trend diskusi dunia pada PPL swasta (private sector extension)
31

32. Agenda yang dibutuhkan ke depan:
1. Penelitian. Policy research untuk merumuskan pola yang lebih sesuai di Indonesia, pada level
kebijakan dan level lapang
2. Organisasi. Rumusan pembagian peran antara penyuluh yang lebih sesuai dengan semangat
modernisasi dengan dimensi tingkat kemajuan pembangunan pertanian, wilayah, dan waktu.
Membangun struktur keorganisasian penyuluhan yang efektif dengan ciri learning organization
3. Kebijakan. Menyusun basis kebijakan yang kuat
4. Komitmen. Menyamakan persepsi dan langkah antar stakeholders (internal Kementan, eksternal
Kementan, dan daerah)
5. Anggaran. Mendapatkan sumber anggaran baru, penyuluhan pertanian sebagai pendidikan
nonformal (bagian dari 20% APBN ?)
32

33. 33
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/