SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Program Studi PPKn STKIP PGRI Sumenep
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Menurut D.Simons, unsur-
unsur strarfbaarfeit adalah:
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat
atau tidak berbuat atau membiarkan);
b. Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld);
c. Melawan hukum (onrechmatig);
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in
verband stand);
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(toerekeningsvatbaar persoon).
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
a. Perbuatan manusia
Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indoensia,
yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia. Hewan
tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan
hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan
dapat menjadi subjek hukum, akan tetapi badan hukum tidak
dapat dituntut hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat
hukum pidana kita yang bersandar pada ajaran mengharuskan
adanya unsur “dosa” pada orang yang melakukan perbuatan
terlarang. Namun seiring perkembangan perundang-undangan
di Indonesia maka Badan Hukum dapat pula dituntut pidana,
misalnya dalam UU Korupsi dan UU Perikanan, dimana Badan
Hukum dikenakan pidana denda dan sanksi administrasi.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
b. Diancam dengan pidana
Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau
sebelumnya dilakukan belum diatur oleh Undang-
undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke
depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal
dengan sebutan “NULLUM DELICTUM, NULLA
POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI”. Azas ini
telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUUHP: “Tiada
suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas
kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang,
yang terdahulu daripda perbuatan itu”.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
c. Melawan hukum
Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan
perintah undang-undang itulah perbuatan melawan
hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah “melawan
hukum”. Simons mengatakan melawan hukum artinya
bertentang dengan hukum, bukan saja dengan hukum
subjektif juga hukum objektif. Pompe memperluas lagi
dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut
anggapan Noyon, melawan hukum artinya bertentangan
dengan hak orang lain. Sedang menurut Hoge Raad
(Belanda) bahwa melawan hukum berarti tanpa
wewenang atau tanpa hak.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
d. Dilakukan dengan kesalahan
Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari
perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana
perbuatan itu dilakukan.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
e. Mampu bertanggung jawab
Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu
dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran
pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh
dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya,
kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari
pertanggungjawaban.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Simons : adanya unsur objektif dan
unsur subjektif dari strafbaarfeit.
a. Unsur objektif antara lain :
1) Perbuatan orang;
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai
perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di
muka umum”
b. Unsur subjektif yaitu :
1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa);
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
PENDEKATAN KAJIAN KEJAHATAN
Pendekatan biogenik ; suatu pendekatan yang
mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan
berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis,
Pendekatan Psikogenik ; yang menekankan bahwa
para pelanggar hukum memberi respons terhadap
berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-
masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk
melakukan kejahatan.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Pendekatan Sosiogenik ; yang menjelaskan kejahatan
dalam hubungannya dengan poses-proses dan
struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat
atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-
unsur didalam sistem budaya.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Pendekatan Tipologis ; yang didasarkan pada
penyusunan tipologi penjahat dalamhubungannya
dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat
identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola
persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau
yang bukan penjahat, kesinambungan dan
peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan
hubungan prilaku dengan unsur-unsur kepribadian
serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari
kehidupan seseorang.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Tipologi Kejahatan
Walter C. Recless membedakan karir
penjahat ke dalam :
1.penjahat biasa,
2.penjahat berorganisasi dan
3.penjahat profesional
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Penjahat biasa adalah peringkat terendah dalam karir
kriminil, mereka melakukan kejahatan konvensional
mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan
kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas,
juga kurang mempunyai organisasi.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai
organisasi yang kuat dan dapat menghindari
penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis
ilegal berskala besar, Kekuatan, kekerasan, intimidasi
dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan
mempertahankan pengendalian atas kegiatan
ekonomi diluar hukum
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Penjahat professional lebih mempunyai kemahiran
yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang
besar dan yang sulit diungkapkan oleh penegak
hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan
diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih
membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Marshall B. Clinard dan Richard Quinney
8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik,
yaitu :
1. karir penjahat dari si pelanggar hukum
2. sejauh mana prilaku itu memperoleh dukungan
kelompok
3. hubungan timbal balik antara kejahatan pola-
pola prilaku yang sah
4. reaksi sosial terhadap kejahatan.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
8 Tipe Kejahatan
Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney
1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang
meliputi bentuk-bentuk perbuatan riminil seperti
pembunuhan dan perkosaan, Pelaku tidak
menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali
belum pemah melakukan kejahatan tersebut
sebelumnya, melainkan karena keadan-keadaan
tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan
sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain
pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu
memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu
memberikan pembenaran atas perbuatannya.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan
kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan
oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak
memandang dirinya sebagai penjahat dan
memberikan pembenaran bahwa kelakuannya
merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan
spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku
melakukannya apabila mereka merasa perbuatan
ilegai itusangat penting dalam mencapai perubahan-
perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar
hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila
mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain
sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial
terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal
dan terbatas.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain
perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama
dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku
menggunakannya sebagai part time- Carreer dan
seringkali untuk menambah penghasilan dari
kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-
tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini
terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai
pemilikan pribadi telah dilanggar.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara
lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi
serta pengedaran narkotika dan sebaigainya. Pelaku
yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya
sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan
dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing
dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya
tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan
bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-
lingkungan pemukiman yang baik.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu
cara hidup seseorang. Mereka memandang diri
sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan
penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi
dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung
terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu
karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan
ini tidak selalu keras.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Tipe Penjahat Menurut Bonger
The Cassual Offender; Tipe ini sebenarnya belum
dapat disebut penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti
tidak pakai lampu pada malam hari atau tidak
berjalan di sisi kiri jalan.
The Occasional Criminal ;Orang ini melakukan
kejahatan ringan seperti, orang yang menabrak
sehingga korban luka ringan.
The Episodic Criminal ;Perbuatannya disebabkan
karena emosi yang hebat, sehingga dia kehilangan
kontrol.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
The Habitat Criminal ;Mereka atau orang yang selalu
mengulangi perbuatannya, seperti pemabok,
pengemis. Dan dapat juga digolongkan sebagai
residivis.
The Professional Criminal ;Pelaku perbuatan ini
sebagai mata pencaharian, karena sifatnya mata
pencaharian tentunya banyak terjadi di lapangan
ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, penjualan
narkotik.
Organized Crime ; Para pelaku mengadakan
organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Menurut Clinnard dan Quinney
ciri organized crime modern adalah
Mempunyai struktur hirarki dengan pola
hubungan yang bermutual dan previlese
Mengendalikan monopoli atau membangun
pengaruh terhadap kelompok/wilayah lain
Menggantungkan diri pada penggunaan
kekerasan dalam menegakkan disiplin dan
menghadapi pesaing
Memelihara kekebalan hukum
Memperoleh keuntungan yang luar biasa besar.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
The Mentally Abnormal Criminal ;Penjahat ini
menderita penyakit psikopatis dan psikotis, penjahat
yang mengalami gangguan jiwa.
The Nonmalicious Criminal ;Sesuatu perbuatan dinilai
sekolompok masyarakat sebagai kejahatan sedang
kelompok lain menyebut bukan kejahatan. Kejahatan
ini bersifat relatif. Ada orang yang menuduh seorang
laki’ menyerahkan isterinya pada tamunya sebagai
kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai adat istiadat
mereka dalam menyambut tamunya.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
 The White Collar Crime ; Kejahatan yang dilakukan
oleh seorang dari upper class didalam rangka
melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan, baik
di bidang ekonomi maupun sosial politik dan
terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan
dari masyarakat kepadanya. Kerugian yang
ditimbulkan bersifat materi dan immateril. Yang
dimaksud immateril timbulnya ketidakpercayaan dan
menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Kejahatan Kontemporer
Terorisme, yaitu dalam pendefinisiannya sangat sulit
dan banyak sekali orang yang mendefinisikannya,
namun dalam beberapa definisi ada yang serupa yaitu
tindak kekerasan oleh pemerintah maupun tindak
kekerasan anti pemerintah
terorisme tidak bisa disebut organized crime karena
tidak orientasi materi, dan terorisme kejahatan yang
mempunyai ideologi.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Kejahatan Kebencian (Hate Crime), pengertian
paling dasar dari kejahatan kebencian menurut
Gerstenfeld, yaitu tindak pidana yang dilakukan
setidak-tidaknya atau sebagian dengan motivasi
adanya kelompok afiliasi korban
Contohnya di Indonesia adalah gerakan pemerintah
orde baru yang melakukan program “Ganjang PKI”
pada saat itu.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Kejahatan Transnasional, yaitu kejahatan lintas negara,
bisa negara yang berbatasan langsung atau negara yang
tidak berbatasan langsung.
Cyber Crime, merupakan kejahatan yang telah
lama ada namun menggunakan teknologi baru
yaitu komputer.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Kejahatan Narkotika, kejahatan narkotika terdiri
dari beberapa bentuk, diantaranya: memproduksi
narkotika atau psikotropika secara tidak sah,
mengedarkan narkotika atau psikotropika secara
tidak sah, menyimpan atau memiliki narkotika secara
tidak sah, dan mempergunakan narkotika atau
psikotropika secara tidak sah. Hal itu disebabkan
maraknya penyalahgunaan narkotika yang awalnya
dikhususkan untuk obat tetapi justru dipakai untuk
konsumsi sehari-hari dan berakibat merugikan
pemakai dan lingkungan.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Seelig melihat kejahatan dari motifnya
Penjahat karena enggan bekerja
Penjahat kekayaan uang
Penjahat agresif
Penjahat nafsu seksual
Penjahat karena krisis
Penjahat yang bereaksi primitif
Penjahat karena keyakinan
Penjahat karena kurang disiplin
Penjahat bentuk campuran
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
Kejahatan dalam Hukum
Pidana
Kejahatan terhadap Orang, meliputi penganiayaan,
perkosaan, pembunuhan,
Kejahatan terhadap Harta Benda, penipuan,
pencurian, penggelapan.dll,
Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti
pemabokan, perjudian. Dll,
Kejahatan terhadap negara, seperti Makar.
Taufikkurrahman, S.HI., M.H.

More Related Content

What's hot

Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumAnto Neo Madani
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohonNasria Ika
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2alsalcunsoed
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Ranielsaref
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
Materi Viktimologi by Dr. AngkasaMateri Viktimologi by Dr. Angkasa
Materi Viktimologi by Dr. Angkasaelsaref
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 

What's hot (20)

Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohon
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Rani
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Teori biologi kriminal
Teori biologi kriminalTeori biologi kriminal
Teori biologi kriminal
 
Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
Materi Viktimologi by Dr. AngkasaMateri Viktimologi by Dr. Angkasa
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
obyek kriminologi dan hub. dg pidana
obyek kriminologi dan hub. dg pidanaobyek kriminologi dan hub. dg pidana
obyek kriminologi dan hub. dg pidana
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 

Viewers also liked

Contoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologiContoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologiTerminal Purba
 
LAW ENFORCEMENT TERHADAP WCC
LAW ENFORCEMENT TERHADAP WCCLAW ENFORCEMENT TERHADAP WCC
LAW ENFORCEMENT TERHADAP WCCdevi nurjanah
 
Tipología de textos
Tipología de textosTipología de textos
Tipología de textosevi1971
 
Kejahatan Seksual Dan Solusi Islam
Kejahatan Seksual Dan Solusi IslamKejahatan Seksual Dan Solusi Islam
Kejahatan Seksual Dan Solusi IslamAnas Wibowo
 
Kps 6014 tugasan 1
Kps 6014 tugasan 1Kps 6014 tugasan 1
Kps 6014 tugasan 1Ety Sue
 
Pertemuan ke-7 Kepribadian menurut Mashab
Pertemuan ke-7 Kepribadian menurut MashabPertemuan ke-7 Kepribadian menurut Mashab
Pertemuan ke-7 Kepribadian menurut MashabVivia Maya Rafica
 
Labelling Theory
Labelling TheoryLabelling Theory
Labelling Theorymankoma2012
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisSatrio Arismunandar
 
sosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesia
sosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesiasosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesia
sosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesiaYogi andreansyah
 
Teori Masalah Sosial dan penyelesaiannya
Teori Masalah Sosial dan penyelesaiannyaTeori Masalah Sosial dan penyelesaiannya
Teori Masalah Sosial dan penyelesaiannyaRivai Anas Amirul Huda
 
Pertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan Temperamen
Pertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan TemperamenPertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan Temperamen
Pertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan TemperamenVivia Maya Rafica
 
sosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosial
sosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosialsosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosial
sosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosialYogi andreansyah
 
[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: Sosiologi
[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: Sosiologi[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: Sosiologi
[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: SosiologiAlifia Putri Yudanti
 
Pertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan Kebudayaan
Pertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan KebudayaanPertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan Kebudayaan
Pertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan KebudayaanVivia Maya Rafica
 
Makalah Tentang Perjudian
Makalah Tentang PerjudianMakalah Tentang Perjudian
Makalah Tentang PerjudianWawan Taryanto
 

Viewers also liked (20)

Contoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologiContoh makalah-kriminologi
Contoh makalah-kriminologi
 
LAW ENFORCEMENT TERHADAP WCC
LAW ENFORCEMENT TERHADAP WCCLAW ENFORCEMENT TERHADAP WCC
LAW ENFORCEMENT TERHADAP WCC
 
Tipología de textos
Tipología de textosTipología de textos
Tipología de textos
 
Perubahan sosial
Perubahan sosialPerubahan sosial
Perubahan sosial
 
Kejahatan Seksual Dan Solusi Islam
Kejahatan Seksual Dan Solusi IslamKejahatan Seksual Dan Solusi Islam
Kejahatan Seksual Dan Solusi Islam
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
 
Pengertian Kriminologi
Pengertian KriminologiPengertian Kriminologi
Pengertian Kriminologi
 
Kps 6014 tugasan 1
Kps 6014 tugasan 1Kps 6014 tugasan 1
Kps 6014 tugasan 1
 
Pertemuan ke-7 Kepribadian menurut Mashab
Pertemuan ke-7 Kepribadian menurut MashabPertemuan ke-7 Kepribadian menurut Mashab
Pertemuan ke-7 Kepribadian menurut Mashab
 
Labelling Theory
Labelling TheoryLabelling Theory
Labelling Theory
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
 
sosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesia
sosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesiasosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesia
sosiologi tentang :Gejala gejala sosial yang terjadi di indonesia
 
teori Emile Durkheim
teori Emile Durkheimteori Emile Durkheim
teori Emile Durkheim
 
Teori Masalah Sosial dan penyelesaiannya
Teori Masalah Sosial dan penyelesaiannyaTeori Masalah Sosial dan penyelesaiannya
Teori Masalah Sosial dan penyelesaiannya
 
Pertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan Temperamen
Pertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan TemperamenPertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan Temperamen
Pertemuan ke-2 Tipologi berdasarkan Temperamen
 
sosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosial
sosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosialsosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosial
sosioloagi tentang Penyimpangan gejala sosial
 
Gejala sosial
Gejala sosialGejala sosial
Gejala sosial
 
[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: Sosiologi
[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: Sosiologi[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: Sosiologi
[KELAS X- Semester 1] Sosiologi Bab 1: Sosiologi
 
Pertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan Kebudayaan
Pertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan KebudayaanPertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan Kebudayaan
Pertemuan ke-4 Tipologi Konstitusi,Temperamen dan Kebudayaan
 
Makalah Tentang Perjudian
Makalah Tentang PerjudianMakalah Tentang Perjudian
Makalah Tentang Perjudian
 

Similar to UNSURSTRAFBAARFEIT

Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxTheFlat1
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121MujiKuswanto
 
Rangkuman(1)
Rangkuman(1)Rangkuman(1)
Rangkuman(1)cleo2013
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxhaniekusuma
 
MEETING 2.pdf
MEETING 2.pdfMEETING 2.pdf
MEETING 2.pdfNovicatur
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxYunHyerim2
 
HAM ( Hak Asasi Manusia )
HAM ( Hak Asasi Manusia )HAM ( Hak Asasi Manusia )
HAM ( Hak Asasi Manusia )HelvyEffendi
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitasFaula Abdul
 
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnoHUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnossuserfa9ff91
 
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptxKRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptxMSBPDIH
 
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptxhubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptxAlimuddinLimun
 
bahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologi
bahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologibahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologi
bahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologiRobyJuniawan
 
KRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptx
KRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptxKRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptx
KRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptxarisirawan7
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
 

Similar to UNSURSTRAFBAARFEIT (20)

Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptx
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
 
Kriminalitas
KriminalitasKriminalitas
Kriminalitas
 
Rangkuman(1)
Rangkuman(1)Rangkuman(1)
Rangkuman(1)
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptx
 
Viktimologi
ViktimologiViktimologi
Viktimologi
 
MEETING 2.pdf
MEETING 2.pdfMEETING 2.pdf
MEETING 2.pdf
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
 
HAM ( Hak Asasi Manusia )
HAM ( Hak Asasi Manusia )HAM ( Hak Asasi Manusia )
HAM ( Hak Asasi Manusia )
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitas
 
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnoHUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
 
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptxKRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
 
Iin nalasari
Iin nalasariIin nalasari
Iin nalasari
 
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptxhubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
 
Viktimologi
ViktimologiViktimologi
Viktimologi
 
bahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologi
bahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologibahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologi
bahan ajar KRIMINOLOGI dan materi untuk mengetahui apa itu kriminologi
 
Vigilantisme Kelompok Marjinal
Vigilantisme Kelompok MarjinalVigilantisme Kelompok Marjinal
Vigilantisme Kelompok Marjinal
 
KRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptx
KRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptxKRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptx
KRIMINOLOGI Dr Aris Irawan 11.pptx
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (12)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

UNSURSTRAFBAARFEIT

  • 1. Taufikkurrahman, S.HI., M.H. Program Studi PPKn STKIP PGRI Sumenep Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 2. Menurut D.Simons, unsur- unsur strarfbaarfeit adalah: a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); b. Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld); c. Melawan hukum (onrechmatig); d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand); e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 3. a. Perbuatan manusia Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indoensia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia. Hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subjek hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana kita yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsur “dosa” pada orang yang melakukan perbuatan terlarang. Namun seiring perkembangan perundang-undangan di Indonesia maka Badan Hukum dapat pula dituntut pidana, misalnya dalam UU Korupsi dan UU Perikanan, dimana Badan Hukum dikenakan pidana denda dan sanksi administrasi. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 4. b. Diancam dengan pidana Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh Undang- undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan “NULLUM DELICTUM, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI”. Azas ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu daripda perbuatan itu”. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 5. c. Melawan hukum Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah “melawan hukum”. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentang dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. Pompe memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut anggapan Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain. Sedang menurut Hoge Raad (Belanda) bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa hak. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 6. d. Dilakukan dengan kesalahan Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 7. e. Mampu bertanggung jawab Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 8. Simons : adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit. a. Unsur objektif antara lain : 1) Perbuatan orang; 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum” b. Unsur subjektif yaitu : 1) Orang yang mampu bertanggung jawab; 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa); Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 9. PENDEKATAN KAJIAN KEJAHATAN Pendekatan biogenik ; suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis, Pendekatan Psikogenik ; yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah- masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 10. Pendekatan Sosiogenik ; yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur- unsur didalam sistem budaya. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 11. Pendekatan Tipologis ; yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalamhubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan prilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 12. Tipologi Kejahatan Walter C. Recless membedakan karir penjahat ke dalam : 1.penjahat biasa, 2.penjahat berorganisasi dan 3.penjahat profesional Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 13. Penjahat biasa adalah peringkat terendah dalam karir kriminil, mereka melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang mempunyai organisasi. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 14. Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, Kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 15. Penjahat professional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 16. Marshall B. Clinard dan Richard Quinney 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu : 1. karir penjahat dari si pelanggar hukum 2. sejauh mana prilaku itu memperoleh dukungan kelompok 3. hubungan timbal balik antara kejahatan pola- pola prilaku yang sah 4. reaksi sosial terhadap kejahatan. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 17. 8 Tipe Kejahatan Menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney 1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan riminil seperti pembunuhan dan perkosaan, Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pemah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 18. 2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya. 3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 19. 4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegai itusangat penting dalam mencapai perubahan- perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. 5. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 20. 6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai part time- Carreer dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan- tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 21. 7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebaigainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan- lingkungan pemukiman yang baik. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 22. 8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 23. Tipe Penjahat Menurut Bonger The Cassual Offender; Tipe ini sebenarnya belum dapat disebut penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam hari atau tidak berjalan di sisi kiri jalan. The Occasional Criminal ;Orang ini melakukan kejahatan ringan seperti, orang yang menabrak sehingga korban luka ringan. The Episodic Criminal ;Perbuatannya disebabkan karena emosi yang hebat, sehingga dia kehilangan kontrol. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 24. The Habitat Criminal ;Mereka atau orang yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabok, pengemis. Dan dapat juga digolongkan sebagai residivis. The Professional Criminal ;Pelaku perbuatan ini sebagai mata pencaharian, karena sifatnya mata pencaharian tentunya banyak terjadi di lapangan ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, penjualan narkotik. Organized Crime ; Para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 25. Menurut Clinnard dan Quinney ciri organized crime modern adalah Mempunyai struktur hirarki dengan pola hubungan yang bermutual dan previlese Mengendalikan monopoli atau membangun pengaruh terhadap kelompok/wilayah lain Menggantungkan diri pada penggunaan kekerasan dalam menegakkan disiplin dan menghadapi pesaing Memelihara kekebalan hukum Memperoleh keuntungan yang luar biasa besar. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 26. The Mentally Abnormal Criminal ;Penjahat ini menderita penyakit psikopatis dan psikotis, penjahat yang mengalami gangguan jiwa. The Nonmalicious Criminal ;Sesuatu perbuatan dinilai sekolompok masyarakat sebagai kejahatan sedang kelompok lain menyebut bukan kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif. Ada orang yang menuduh seorang laki’ menyerahkan isterinya pada tamunya sebagai kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai adat istiadat mereka dalam menyambut tamunya. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 27.  The White Collar Crime ; Kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari upper class didalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan, baik di bidang ekonomi maupun sosial politik dan terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya. Kerugian yang ditimbulkan bersifat materi dan immateril. Yang dimaksud immateril timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 28. Kejahatan Kontemporer Terorisme, yaitu dalam pendefinisiannya sangat sulit dan banyak sekali orang yang mendefinisikannya, namun dalam beberapa definisi ada yang serupa yaitu tindak kekerasan oleh pemerintah maupun tindak kekerasan anti pemerintah terorisme tidak bisa disebut organized crime karena tidak orientasi materi, dan terorisme kejahatan yang mempunyai ideologi. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 29. Kejahatan Kebencian (Hate Crime), pengertian paling dasar dari kejahatan kebencian menurut Gerstenfeld, yaitu tindak pidana yang dilakukan setidak-tidaknya atau sebagian dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban Contohnya di Indonesia adalah gerakan pemerintah orde baru yang melakukan program “Ganjang PKI” pada saat itu. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 30. Kejahatan Transnasional, yaitu kejahatan lintas negara, bisa negara yang berbatasan langsung atau negara yang tidak berbatasan langsung. Cyber Crime, merupakan kejahatan yang telah lama ada namun menggunakan teknologi baru yaitu komputer. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 31. Kejahatan Narkotika, kejahatan narkotika terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya: memproduksi narkotika atau psikotropika secara tidak sah, mengedarkan narkotika atau psikotropika secara tidak sah, menyimpan atau memiliki narkotika secara tidak sah, dan mempergunakan narkotika atau psikotropika secara tidak sah. Hal itu disebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika yang awalnya dikhususkan untuk obat tetapi justru dipakai untuk konsumsi sehari-hari dan berakibat merugikan pemakai dan lingkungan. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 32. Seelig melihat kejahatan dari motifnya Penjahat karena enggan bekerja Penjahat kekayaan uang Penjahat agresif Penjahat nafsu seksual Penjahat karena krisis Penjahat yang bereaksi primitif Penjahat karena keyakinan Penjahat karena kurang disiplin Penjahat bentuk campuran Taufikkurrahman, S.HI., M.H.
  • 33. Kejahatan dalam Hukum Pidana Kejahatan terhadap Orang, meliputi penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, Kejahatan terhadap Harta Benda, penipuan, pencurian, penggelapan.dll, Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pemabokan, perjudian. Dll, Kejahatan terhadap negara, seperti Makar. Taufikkurrahman, S.HI., M.H.