SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
TAUFIKKURRAHMAN, S.HI., M.H.
Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
OBYEK KRIMINOLOGI
 Obyek dari Kriminologi :
1.Kejahatan
2.Penjahat
3.Reaksi Masyarakat terhadap
Kejahatan
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
Pengertian Kejahatan
 W.A. Bonger
Kejahatan merupakan perbuatan anti
sosial yang secara sadar mendapatkan
reaksi dari negara berupa pemberaian
derita dan kemudian sebagai reaksi-
reaksi terhadap rumusan hukum
mengenai kejahatan.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 Sue Titus Reid
Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja
(Ommissi), dalam pengertian ini seseorang
tidak hanya dihukum karena pikirannya,
melainkan harus ada suatu tindakan atau
kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini,
kegagalan dalam bertindak dapat juga
dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat
suatu kewajiban hukum untuk bertindak
dalam kasus tertentu. Disamping itu pula
harus ada niat jahat.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 Richard Quineey
Kejahatan adalah suatu rumusan tentang
perilaku manusia yang diciptakan oleh
yang berwenang dalam suatu
masyarakat yang secara politis
terorganisasi; kejahatan merupakan
suatu hasil rumusan perilaku yang
diberikan
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 Van Bemmelen
Kejahatan adalah tiap kelakuan yang
bersifat tindak asusila dan merugikan,
yang menimbulkan begitu banyak
ketidaktenangan dalam suatu
masyarakat tertentu, sehingga
masyarakat itu berhak untuk
mencelanya dan menyatakan
penolakannya atas kelakuan itu dalam
bentuk nestapa dengan sengaja
diberikan karena kelakuan tersebut.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 Sutherland
Kejahatan adalah perilaku yang dilarang
oleh negara karena merugikan,
terhadapnya negara bereaksi dengan
hukuman sebagai upaya untuk mecegah
dan memberantasnya.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 J.E. Sahetapy
sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu
perkosaan terhadap skala nilai sosial
dan atau perasaan hukum yang hidup
dalam masyarakat sesuai dengan ruang
dan waktu.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
Penggolongan Definisi
 Pengertian secara praktis (sosiologis);
Pelanggaran atas norma-norma agama,
kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam
masyarakat disebut kejahatan
 Pengertian secara religius; Pelanggaran atas
perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan
 Pengertian secara yuridis; Dilihat dari hukum
pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan
atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik
untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana
oleh Negara.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
PENJAHAT (PELAKU
KEJAHATAN)
 Pengertian
Penjahat merupakan para pelaku palanggar
hukum pidana dan telah diputus oleh
pengadilan atas perbuatannya tersebut.
Apabila belum ada putusan yang in kracht
yang bersangkutan belum bisa dinyatakan
sebagai orang yang melakukan perbuatan
kejahatan karena menganut “asas Praduga
tak Bersalah”
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 Lombroso
penjahat adalah seorang yang dapat
dilihat dari penelitian bagian badan
dengan pengukuran antropometris
 Vollmer
penjahat adalah orang yang dilahirkan
tolol dan tidak mempunyai kesempatan
untuk merubah tingkah laku anti sosial
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 Parsons
penjahat adalah orang yang mengancam
kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan
membebankan kepentingan ekonominya
 Mabel Elliot
penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam
menyesuaikan dirinya dengan norma-norma
masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak
dapat dibenarkan oleh masyarakat
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 H. Hari Saheroedji
Penjahat adalah orang yang berkelakukan
anti sosial, bertentangan dengan norma-
norma kemasyarakatan dan agama
serta merugikan dan mengganggu
ketertiban umum.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
REAKSI MASYARAKAT
TERHADAP KEJAHATAN
 Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya
masyarakatlah yang menentukan tingkah
laku yang bagaimana yang tidak dapat
dibenarkan serta perlu mendapat sanksi
pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-
keinginan dan harapan-harapan masyarakat
inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari
kajian-kajian kriminologi
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
Hukum yg berlaku
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
Hukum yg diharapkan
RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI
 Ruang Lingkup Kriminologi terdiri dari :
1. Mempelajari manusia sebagai pelaku
kejahatan.
2. Kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat.
3. Penanggulangan kejahatan termasuk
penegak hukum.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
MANFAAT
 Salah satu dasar /latar belakang ilmu untuk
profesi dan pekerja sosial dapat
menggunakan kriminologi dalam
menaggulangi masalah masyarakat yang
ditangani
 Untuk menghindarkan rasa benci atau rasa
simpati yang tidak positif/tidak sehat pada
pelaku kejahatan
 Manfaat lain baik bagi pribdi, masyarakat
maupun ilmu pngetahuan sendiri
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
TUJUAN
 Bahan masukan pada membuat Undang-Undang
(pembuatanpencabutan Undang-Undang).
 Bahan masukan bagi aparat penegak hukum
dalam proses penegakan hukum dan
pencegahan kejahatan non penal terutama Polri.
 Memberikan informasi kepada semua instansi
agar melaksanakan fungsi-fungsi yang
diembannya secara konsisten dan konsekwen
untuk mencegah tejadi kejahatan.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
 Memberikan informasi kepada perusahan-
prusahan melaksanakan pengamatan internal
secara ketat dan teridentifikasi serta
melaksanakan fungsi social dalam areal wilayah
perusahan yang mempunyai fungsi pengamanan
external untuk mencegah terjadi kejahatan.
 Memberikan informasi kepada masyarakat
pemukiman, tempat- tempat umum untuk
membuntuk pengamanan swakarsa dalam
mencegah terjadi kejahatan.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
HUBUNGAN KRIMINOLOGI
DENGAN PIDANA
 Antara ilmu hukum pidana dan
kriminologi memiliki hubungan yang
bersifat timbal-balik dan interdependen.
Ilmu hukum mempelajari akibat hukum
dari perbuatan yang dilarang,
sedangkan kriminologi mempelajari
sebab dan cara menghadapi kejahatan.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
Fungsi kriminologi bagi hukum
pidana
 Meninjau secara kritis hukum pidana
yang berlaku beserta
penyelenggaraannya.
 Memberikan rekomendasi guna
perbaikan-perbaikan/pembaharuan.
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
Obyek Perbedaan Hukum
Pidana dan kriminologi
 obyek utama hukum pidana ialah
menujuk kepada apa yang dapat
dipidana menurut norma-noram hukum
yang berlaku sedangkan perhatian
kriminologi tertuju pada manusia yang
melanggar hukum pidana dan
lingkungan manusia-manusia tersebut
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
Dasar Pemikiran
 Homo homimi lupus (Hukum Rimba)
Manusia dapat menjadi serigala bagi
manusia lain
 Zoo on politicon
Manusia sangat mendambahkan
kehidupan yang aman dan teratur dan
jauh dari segalah ancaman
opick.elfata@gmail.com - 08175151355
NEXT TIME…
 TUGAS KELOMPOK :
- ABD. ILMAH, ZULKIFLI, FARAH DIBA, JUFRIYANTOSO
- AYU SOFIYAH, AGATA, SUPANDI, MERY SUSANTI
- HABIBURRAHMAN, MUZAMMIL, ELVINA, SAMSUL
- MALIK GAFFARI, ARISKA, NOVI KHORUL, HANIF,
- NURMAN, SYAIFUL BAHRI, JAZULI
 Menyiapkan bahan Diskusi dengan Topik
1. Cyber Crime
2. White Collar Crime
3. Narkoba
4. Terorisme
5. Pencucian Uang - Korupsi
opick.elfata@gmail.com - 08175151355

More Related Content

What's hot

Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Ranielsaref
 
Pengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologiPengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologiRifan Adriansyah
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanyudikrismen1
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasaCaelarsyi
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Yurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasionalYurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasionalMerisaJanuarti
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2alsalcunsoed
 

What's hot (20)

Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Rani
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Pengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologiPengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologi
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasa
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Yurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasionalYurisdiksi hukum internasional
Yurisdiksi hukum internasional
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Hukum humaniter
Hukum humaniterHukum humaniter
Hukum humaniter
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
aliran kriminologi
aliran kriminologialiran kriminologi
aliran kriminologi
 

Viewers also liked

Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranBilly Adam Fisher
 
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanPelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanNurmansyah Arif W
 
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Rujendro Caturpandu
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukumSeptiani Dwi Rahayu
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Kacung Abdullah
 
1444371 634751487386257500
1444371 6347514873862575001444371 634751487386257500
1444371 634751487386257500Krisna Mustofa
 
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk KorupsiPendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk KorupsiHaristian Sahroni Putra
 
Ilmu hukum
Ilmu hukumIlmu hukum
Ilmu hukumgradyg
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Haristian Sahroni Putra
 

Viewers also liked (20)

Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
 
penanggulangan & reaksi masyarakat
penanggulangan & reaksi masyarakatpenanggulangan & reaksi masyarakat
penanggulangan & reaksi masyarakat
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
 
Hukum kepolisian
Hukum kepolisianHukum kepolisian
Hukum kepolisian
 
Anti korupsi ta
Anti korupsi taAnti korupsi ta
Anti korupsi ta
 
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan KaryawanPelatihan dan pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan Karyawan
 
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5Cara menentukan tindak pidana kelompok5
Cara menentukan tindak pidana kelompok5
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
 
Cyberlaw
CyberlawCyberlaw
Cyberlaw
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
1444371 634751487386257500
1444371 6347514873862575001444371 634751487386257500
1444371 634751487386257500
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk KorupsiPendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk Korupsi
 
Ilmu hukum
Ilmu hukumIlmu hukum
Ilmu hukum
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
 

Similar to obyek kriminologi dan hub. dg pidana

Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxTheFlat1
 
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaNikki kki
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxhaniekusuma
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiFirda Purbandari
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121MujiKuswanto
 
CERAMAH KRT.ppt
CERAMAH KRT.pptCERAMAH KRT.ppt
CERAMAH KRT.pptCipanFire1
 
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesiaBab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesiaSilvester Nyawai
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaSiti Nurjannah
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMGalih Pratama
 
kewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfkewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfgloranna45
 

Similar to obyek kriminologi dan hub. dg pidana (20)

Viktimologi
ViktimologiViktimologi
Viktimologi
 
Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptx
 
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Iin nalasari
Iin nalasariIin nalasari
Iin nalasari
 
11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptx
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
 
presentasi PPKN.pptx
presentasi PPKN.pptxpresentasi PPKN.pptx
presentasi PPKN.pptx
 
Kriminalitas
KriminalitasKriminalitas
Kriminalitas
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
 
CERAMAH KRT.ppt
CERAMAH KRT.pptCERAMAH KRT.ppt
CERAMAH KRT.ppt
 
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesiaBab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
 
BAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptxBAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptx
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
 
Kejahatan sosial
Kejahatan sosialKejahatan sosial
Kejahatan sosial
 
kewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfkewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdf
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 

Recently uploaded (11)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 

obyek kriminologi dan hub. dg pidana

  • 1. TAUFIKKURRAHMAN, S.HI., M.H. Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 2. OBYEK KRIMINOLOGI  Obyek dari Kriminologi : 1.Kejahatan 2.Penjahat 3.Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 3. Pengertian Kejahatan  W.A. Bonger Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian sebagai reaksi- reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 4.  Sue Titus Reid Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (Ommissi), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 5.  Richard Quineey Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 6.  Van Bemmelen Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak asusila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 7.  Sutherland Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mecegah dan memberantasnya. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 8.  J.E. Sahetapy sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 9. Penggolongan Definisi  Pengertian secara praktis (sosiologis); Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan  Pengertian secara religius; Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan  Pengertian secara yuridis; Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 10. PENJAHAT (PELAKU KEJAHATAN)  Pengertian Penjahat merupakan para pelaku palanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Apabila belum ada putusan yang in kracht yang bersangkutan belum bisa dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan kejahatan karena menganut “asas Praduga tak Bersalah” opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 11.  Lombroso penjahat adalah seorang yang dapat dilihat dari penelitian bagian badan dengan pengukuran antropometris  Vollmer penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku anti sosial opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 12.  Parsons penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya  Mabel Elliot penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 13.  H. Hari Saheroedji Penjahat adalah orang yang berkelakukan anti sosial, bertentangan dengan norma- norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 14. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN  Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan- keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 15. Hukum yg berlaku opick.elfata@gmail.com - 08175151355 Hukum yg diharapkan
  • 16. RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI  Ruang Lingkup Kriminologi terdiri dari : 1. Mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan. 2. Kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat. 3. Penanggulangan kejahatan termasuk penegak hukum. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 17. MANFAAT  Salah satu dasar /latar belakang ilmu untuk profesi dan pekerja sosial dapat menggunakan kriminologi dalam menaggulangi masalah masyarakat yang ditangani  Untuk menghindarkan rasa benci atau rasa simpati yang tidak positif/tidak sehat pada pelaku kejahatan  Manfaat lain baik bagi pribdi, masyarakat maupun ilmu pngetahuan sendiri opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 18. TUJUAN  Bahan masukan pada membuat Undang-Undang (pembuatanpencabutan Undang-Undang).  Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama Polri.  Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekwen untuk mencegah tejadi kejahatan. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 19.  Memberikan informasi kepada perusahan- prusahan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi social dalam areal wilayah perusahan yang mempunyai fungsi pengamanan external untuk mencegah terjadi kejahatan.  Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat- tempat umum untuk membuntuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 20. HUBUNGAN KRIMINOLOGI DENGAN PIDANA  Antara ilmu hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan interdependen. Ilmu hukum mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 21. Fungsi kriminologi bagi hukum pidana  Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku beserta penyelenggaraannya.  Memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan/pembaharuan. opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 22. Obyek Perbedaan Hukum Pidana dan kriminologi  obyek utama hukum pidana ialah menujuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-noram hukum yang berlaku sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 23. Dasar Pemikiran  Homo homimi lupus (Hukum Rimba) Manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain  Zoo on politicon Manusia sangat mendambahkan kehidupan yang aman dan teratur dan jauh dari segalah ancaman opick.elfata@gmail.com - 08175151355
  • 24. NEXT TIME…  TUGAS KELOMPOK : - ABD. ILMAH, ZULKIFLI, FARAH DIBA, JUFRIYANTOSO - AYU SOFIYAH, AGATA, SUPANDI, MERY SUSANTI - HABIBURRAHMAN, MUZAMMIL, ELVINA, SAMSUL - MALIK GAFFARI, ARISKA, NOVI KHORUL, HANIF, - NURMAN, SYAIFUL BAHRI, JAZULI  Menyiapkan bahan Diskusi dengan Topik 1. Cyber Crime 2. White Collar Crime 3. Narkoba 4. Terorisme 5. Pencucian Uang - Korupsi opick.elfata@gmail.com - 08175151355