SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
IIN NALASARI
 HUKUMAN MATI BAGI PARA KORUPTOR
Koruptor adalah adalah tindakan pejabat publik, baik politisimaupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam
tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka
untuk mendapatkan keuntungan sepihak Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsisecara garis besar memenuhi
unsur-unsur sebagai berikut:
 perbuatan melawan hukum,
 penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, , adalah
 memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 penggelapan dalam jabatan,
 pemerasan dalam jabatan,
 ikut sertadalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
 Saya setuju hukuman mati untuk koruptor. Penyelewenangan keuangan yang terjadi di pemerintahan, harus
diresponS tegas, karena:
1. Membuat Sengsara Rakyat baik Makro ataupun dan mikro
2. Menghambat proses pembangunan negara dan perekonomian negara
3. Memicu generasi muda untuk melakukan korupsi
Ganjaran hukuman mati itu, merupakan langkah yang dinilai paling tepat diterapkan bagi koruptor yangada di negeri ini
Sebab, tanpaditerapkannyahukuman mati terhadap koruptor di negeri ini, pelaku kejahatan atau "pencoleng" harta dan
kekayaan negara itu akan terus berkembang semakin subur dan tidak akan pernah berhenti.buktinya
Sejak tahun 2005 hingga 2012, sekitar 50 persen lebih dari 524 pemerintah daerah harus berurusan dengan penegak hukum,
akibat dugaan korupsi. Hasil itu juga dibantu dengan program reformasi birokrasi. Penerapan reformasi birokrasi mampu
mengungkap kasus besar yang selama ini tak terjerat hukum. tegas oleh penegak hkoruptor yangtelah merugikan keuangan
negara, sudah sepantasnyadijatuhi hukuman mati, sehingga dapat membuat efek jera.
"Jadi, perlu adanya ketegasan dalam menerapkan hukuman mati terhadap koruptor yangtelah menghancurkan sendi-sendi
kehidupan perekonomian negara.hukuman mati bagi para koruptor telah dilakukan oleh beberapa negara contohnya:
1. Singapura
Meskipun negara yang kecil, Singapura termasuk negara maju dengan masyarakatnyayang sejahtera. Selain itu, Singapura
termasuk negara dengan tingkat korupsipaling rendah. Tak lain karena hukuman terhadap koruptor adalah kematian.
Pada kurun waktu 1994-1999 hukuman mati sudah dilakukan kepada lebih dari seribu orang. Tak hanya korupsiyang
dihukum mati, para pembunuh, penyelundupan obat terlarang, dan kejahatan tingkat atas lainnya juga bisa terancan
hukuman mati.
4. Vietnam
Vietnam juga termasuk sebagai salah satu negara yang menghukum mati parakoruptor. Biasanya hukuman mati diberikan
kepada pejabat negara yang terbuktimelakukan tindakan korupsi.
Pada tahun 2013 lalu, seorang pejabat pemerintah Quang Khai divonis mati atas korupsiyang dilakukannya. Menurut hukum
Vietnam, orang yang korupsilebih dari Rp 283 juta akan terancam hukuman mati.
 Saya tidak setuju dilakukanya hujuman mati bagi parakoruptor karena :
Bagaimana pun koruptor adalah manusia yang juga mempunyaihak asasi manusia,hak untukhidup.Perlindunggan hakhidup tersebut
tercantumdalampebukaanuud alineal 4yabgmenyatakanbahwanegara indonesiaakan melindunggi selurh tumpahdarahindonesia.Memangkoruptor
melakukan kesalahan yangmerugikan banyakorang. Tapisemua orang melakukan kesalahan, dan semua orang dapat
memperbaikinya.
Manusiabisa melakukan kekhilafan, begitu juga dengan orang yangmelakukan korupsi. Menurut kami, hukuman mati tak
akan langsung begitu sajamenyelesaikan masalah. Orang yang yakin tindakan korupsinyatak akan tercium pastiakan tetap
banyak. Dan dengan hukuman yang mempunyai tingkatan paling tinggi ini,takkecilkemungkinan orangmalah mencari jalan yanglebih
canggih dankreatif untukberkorupsilebihrapi.
Hukuman mati sangat tak menyelesaikan masalah, dan memiliki kemungkinan besar akan memperpanjang perkara karena
sang pengacara atau tersangka membandingkan dengan kasus korupsiyang lain yangmengorupsinominal yangberbeda.
 PERNJUALANORGANTUBUH:
Maraknyaaksi perdagangan ogan manusia yang d di luar negri sudah mulai masuk ke Indonesia,kasus jual beli organ
manusia ini sungguh menodai hati nurani, bahkan termasuk kejahatan, karena orang dengan sengaja menjual organ tubuh
orang lain kepada pihak yang membutuhkan dengan bayaran menggiurkan.
 Saya tidak setuju karena :
Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan. praktek perdagangan
Organ Tubuh Manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas. Dapat dimungkinkan adanya praktik
ini akan meningkatkan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM .
Selain itu, praktik penjualan organ tubuh manusia juga akan berdampak bagi kesehatan. Di Indonesia, praktik ini dilarang
keras, bahkan di atur dalam UU karena dianggap dapat membahayakan keselamatan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal
64 ayat (3) UU 36/2009, yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih
apapun.
 Saya setuju adanya parktik penjualan oragan tubuh karena
dapat membantu orang lain untuk memulihkan kesehatan. misalnya seseorang yang membutuhkan donor ginjal untuk
memuluhkan kesehtanyamaka akan sanggat terbantu denggan adanya penjualan organ ginjal tersebut.

More Related Content

What's hot

Apa Itu TIPIKOR
Apa Itu TIPIKORApa Itu TIPIKOR
Apa Itu TIPIKORRatri nia
 
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Herlambang Bagus
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisSatrio Arismunandar
 
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi Marlinda
 
Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihMusanif Efendi
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-arphamos
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Rasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essayRasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essayzeref17
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
 
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...siti muliawati
 
Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti KorupsiPendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti KorupsiSiti Sahati
 
pendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsi
pendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsipendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsi
pendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsiharjunode
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Haristian Sahroni Putra
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAMarlinda
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumKiagoesdoni
 

What's hot (20)

Apa Itu TIPIKOR
Apa Itu TIPIKORApa Itu TIPIKOR
Apa Itu TIPIKOR
 
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
 
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia  revisi
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
 
Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putih
 
Kapita selekta
Kapita selektaKapita selekta
Kapita selekta
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Rasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essayRasuah mib assignment. essay
Rasuah mib assignment. essay
 
Anti Korupsi
Anti KorupsiAnti Korupsi
Anti Korupsi
 
[PKN Korupsi
[PKN Korupsi[PKN Korupsi
[PKN Korupsi
 
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantenAnalisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
 
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Corruption and Frau...
 
Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti KorupsiPendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi
 
pendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsi
pendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsipendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsi
pendidikan anti korupsin .Faktor2 penyebap korupsi
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan...
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
Rule Of Law
Rule Of LawRule Of Law
Rule Of Law
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
 

Similar to Iin nalasari

HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnoHUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnossuserfa9ff91
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...8gbagusindraslub
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiAfida Zahara
 
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdfRINIRISDAYANTI0125
 
Makalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanMakalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanjellysihite
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiFirda Purbandari
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiAzinuddin Haq
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiSeptian Muna Barakati
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfIntan Wachyuni
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02
125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02
125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02Operator Warnet Vast Raha
 
12 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 4112 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 41fahmialzie
 
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...Riyoko Yudhi Wibowo
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017Basori Basori
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxDarmapoeteraMaulana
 

Similar to Iin nalasari (20)

HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnoHUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
34. 33020210176_Isvianta Lasyiva.pdf
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
Makalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanMakalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraan
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten Korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdfBE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
BE&GG, Intan Wachyuni, Hapzi Ali, Korupsi, Universitas Mercu Buana.2017.pdf
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02
125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02
125150201111069ikanurrohmahmakalahpkn 141011042328-conversion-gate02
 
12 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 4112 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 41
 
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercub...
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
 

More from Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiOperator Warnet Vast Raha
 

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

Iin nalasari

  • 1. IIN NALASARI  HUKUMAN MATI BAGI PARA KORUPTOR Koruptor adalah adalah tindakan pejabat publik, baik politisimaupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsisecara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  perbuatan melawan hukum,  penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,  memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, , adalah  memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),  penggelapan dalam jabatan,  pemerasan dalam jabatan,  ikut sertadalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan  menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).  Saya setuju hukuman mati untuk koruptor. Penyelewenangan keuangan yang terjadi di pemerintahan, harus diresponS tegas, karena: 1. Membuat Sengsara Rakyat baik Makro ataupun dan mikro 2. Menghambat proses pembangunan negara dan perekonomian negara 3. Memicu generasi muda untuk melakukan korupsi Ganjaran hukuman mati itu, merupakan langkah yang dinilai paling tepat diterapkan bagi koruptor yangada di negeri ini Sebab, tanpaditerapkannyahukuman mati terhadap koruptor di negeri ini, pelaku kejahatan atau "pencoleng" harta dan kekayaan negara itu akan terus berkembang semakin subur dan tidak akan pernah berhenti.buktinya Sejak tahun 2005 hingga 2012, sekitar 50 persen lebih dari 524 pemerintah daerah harus berurusan dengan penegak hukum, akibat dugaan korupsi. Hasil itu juga dibantu dengan program reformasi birokrasi. Penerapan reformasi birokrasi mampu mengungkap kasus besar yang selama ini tak terjerat hukum. tegas oleh penegak hkoruptor yangtelah merugikan keuangan negara, sudah sepantasnyadijatuhi hukuman mati, sehingga dapat membuat efek jera. "Jadi, perlu adanya ketegasan dalam menerapkan hukuman mati terhadap koruptor yangtelah menghancurkan sendi-sendi kehidupan perekonomian negara.hukuman mati bagi para koruptor telah dilakukan oleh beberapa negara contohnya: 1. Singapura Meskipun negara yang kecil, Singapura termasuk negara maju dengan masyarakatnyayang sejahtera. Selain itu, Singapura termasuk negara dengan tingkat korupsipaling rendah. Tak lain karena hukuman terhadap koruptor adalah kematian. Pada kurun waktu 1994-1999 hukuman mati sudah dilakukan kepada lebih dari seribu orang. Tak hanya korupsiyang dihukum mati, para pembunuh, penyelundupan obat terlarang, dan kejahatan tingkat atas lainnya juga bisa terancan hukuman mati.
  • 2. 4. Vietnam Vietnam juga termasuk sebagai salah satu negara yang menghukum mati parakoruptor. Biasanya hukuman mati diberikan kepada pejabat negara yang terbuktimelakukan tindakan korupsi. Pada tahun 2013 lalu, seorang pejabat pemerintah Quang Khai divonis mati atas korupsiyang dilakukannya. Menurut hukum Vietnam, orang yang korupsilebih dari Rp 283 juta akan terancam hukuman mati.  Saya tidak setuju dilakukanya hujuman mati bagi parakoruptor karena : Bagaimana pun koruptor adalah manusia yang juga mempunyaihak asasi manusia,hak untukhidup.Perlindunggan hakhidup tersebut tercantumdalampebukaanuud alineal 4yabgmenyatakanbahwanegara indonesiaakan melindunggi selurh tumpahdarahindonesia.Memangkoruptor melakukan kesalahan yangmerugikan banyakorang. Tapisemua orang melakukan kesalahan, dan semua orang dapat memperbaikinya. Manusiabisa melakukan kekhilafan, begitu juga dengan orang yangmelakukan korupsi. Menurut kami, hukuman mati tak akan langsung begitu sajamenyelesaikan masalah. Orang yang yakin tindakan korupsinyatak akan tercium pastiakan tetap banyak. Dan dengan hukuman yang mempunyai tingkatan paling tinggi ini,takkecilkemungkinan orangmalah mencari jalan yanglebih canggih dankreatif untukberkorupsilebihrapi. Hukuman mati sangat tak menyelesaikan masalah, dan memiliki kemungkinan besar akan memperpanjang perkara karena sang pengacara atau tersangka membandingkan dengan kasus korupsiyang lain yangmengorupsinominal yangberbeda.  PERNJUALANORGANTUBUH: Maraknyaaksi perdagangan ogan manusia yang d di luar negri sudah mulai masuk ke Indonesia,kasus jual beli organ manusia ini sungguh menodai hati nurani, bahkan termasuk kejahatan, karena orang dengan sengaja menjual organ tubuh orang lain kepada pihak yang membutuhkan dengan bayaran menggiurkan.  Saya tidak setuju karena : Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan. praktek perdagangan Organ Tubuh Manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas. Dapat dimungkinkan adanya praktik ini akan meningkatkan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM . Selain itu, praktik penjualan organ tubuh manusia juga akan berdampak bagi kesehatan. Di Indonesia, praktik ini dilarang keras, bahkan di atur dalam UU karena dianggap dapat membahayakan keselamatan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) UU 36/2009, yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.  Saya setuju adanya parktik penjualan oragan tubuh karena dapat membantu orang lain untuk memulihkan kesehatan. misalnya seseorang yang membutuhkan donor ginjal untuk memuluhkan kesehtanyamaka akan sanggat terbantu denggan adanya penjualan organ ginjal tersebut.