Dokumen tersebut membahas tentang viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk definisi, jenis korban, tujuan, dan perbedaan dengan kriminologi. Dokumen ini juga membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan terhadap korban kejahatan, terutama peran aparat penegak hukum.

1. VIKTIMOLOGI
Pengertian
Victimologi ("Victim" = korban dan "Logi/Logos" = ilmu pengetahuan) yang
berarti adalah ilmu pengetahuan tentang korban.
¤Viktimologi : ilmu yang mempelajari tentang korban dan segala aspeknya
(merupakan ilmu baru-tahun 1937).
¤Viktimologi : suatu study atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah
korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu
kenyataan sosial. Dan viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang
memiliki obyek study yang sama, yaitu kejahatan atau korban kriminal
(viktimisasi kriminal).
Viktim (korban), sifatnya :
1. Konvensional > timbul korban kejahatan.
Misal : korban pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan
dsb.
2. Inkonvensional > timbulnya tidak secara langsung.
Misal : pencemaran lingkungan, penduduk yang konsumsi hasil bumi yang
tercemar limbah dan mengalami gangguan kesehatan dsb.
Obyek Viktimologi
Bahwa viktimologi prioritaskan perhatian terhadap akibat korban kriminal
berupa penderitaan2, al :
1. Kerugian phisik
2. Kerugian moral
3. Kerugian sosial, dan
4. Kerugian bidang ekonomi dsb.
Dimana mencari tahu bagaimana menanggulanginya.
Tujuan : untuk memahami, meminimalisir (mencegah) viktimisasi kriminal
(kejahatan pengorbanan kriminal selanjutnya).
Perbedaan :
VIKTIMOLOGI
1. Yang berhubungan dengan masalah korban
2. Pelaku yang termasuk korban (lihat di kejahatan)
3. Korban karena bukan kejahatan
4. Karena kejahatan (hubungan kriminologi)
5. Karena undang - undang dsb.
KRIMINOLOGI
1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan (perbuatan jahat), misalnya
perbuatan melanggar hukum
2. Pelaku kejahatan (penjahat) yaitu orang yang melakukan kejahatan, misalnya
pencuri, penyelundup, koruptor
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya (perbuatan kejahatan dan pelaku
kejahatan).
Dalam kriminologi, bentuk kejahatan terjadi karena sedikit/banyak adanya
partisipasi dari si korban.
Misal :
- Korban penjambretan karena si korban memakai perhiasan yang
berlebihan/menarik perhatian.
- Teledor dalam pengamanan barang/dirinya dsb.

2. Dalam peristiwa pidana, adanya penilaian keadaan menurut pelaku.
Misal : adanya niat dan kesempatan pelaku maka terjadi kejahatan (N+K=J).
Perlindunagan HAM
HAM adalah suatu yang melekat pada semua orang setiapsaat oleh sebab itu
definisi hak asasi tidak dapat diuji kebenarannya seperti kita menguji kebenaran
hak yang diperoleh melalui pembentukan peran-peran khusus dalam UU, HAM
tidak bisa dibeli dan tidak pula diciptakan oleh pelaksana perjanjian khusus
lainnya.
HAM dimiliki seseorang semata-mata karena ia seorang manusia (Peter R. Bachri
1998 : 34).
Terdapat inti kebenaran yang tidak terbantahkan dalam doktrin HAM itu, seperti
hak rayat untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk tidak didiskriminasi,
penghapusan perbudakan, pelarangan perdaganganwanita dan anak-anak dan
yang paling utama belas kasihan bagi yang kelaparan dari yang melarat.
Aksi efektif dalam bidang HAM
Tidak hanya memerlukan institusi seperti Komnas HAM, Ombudman,
Kompolnas, tetap juga butuh :
1. pengadilan yang adil dan berfungsi dengan baik
2. undang-undang dan pemerintah yang junjung tinggi HAM dan GAKUM
3. peran serta masyarakat dan LSM yang kuat dan dinamis
4. kerjasama organisasi yang berpengaruh seperti Polri, Kejaksaan, Hakim,
TNI, Perguruan Tinggi, LSM, Perusahaan Swasta dsb.
HAM
Aparat penegak hukum (polri, jaksa, hakim, penasehat hukum/advokat)
Bertujuan untuk jamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya tentram
masyarakat guna mewujudkan kamtibmas dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi hankam negara dan
tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi HAM dan perlindungan
terhadap setiap orang atau warga masyarakat jangan sampai terjadi atau timbul
korban.
Penjelasan:
1. HAM adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia
dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan
melainkanjuga hak masyarakat, bangsa, dan negara yang secara utuh
terdapat dalam UUD 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Declaration of human right 1948 dan konfensi
internasional lainnya.
2. dalm melaksanakan tugas dan wewenangnya aparat penegak hukum
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama,
kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM.
3. ada 12 rincian wewenang yang kaitannya dengan ham (wewenang
penanganan kasus pidana).
Mewujudkan HAM terhadap korban dari sisi penegakan hukum (law
enforcement).
1. peran sebagai penegak hukum.
- SDM yang menguasai dan mahir
- kuasai tehnik dan taktik sidik
- punyai semangat crime hunter
-dapat manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi

3. - mampu berkoordinasi dengan aparat gakum lainnya
- mampu hartib masyarakat
- mampu hardankat sadar taat hukum masyarakat dalam melindungi hak-haknya
- berperanmenumbuhkan rasa tanggung jawab bersama seluruh masyarakat
terhadap keamanan lingkungan sehingga akan mengurangi jatuhnya korban
- memberi ketauladanan dalam disiplin dan tata tertib secara prima dalam
rangka menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat (sosial
engineering); sosiologi hukum, Soejono Sukamto.
2. peran sebagai Pembina ketentraman masyarakat
- mampu tanggulangi semua bentuk ancaman kamtibmas berkadar tinggi (terror,
sabotase, penculikan, sara, GKP, kerusuhan masal dan lain-lain kejahatan yang
menginjak HAM)
- Mampu beri pertolongan masyarakat dari bencana alam, peran dll.
- mampu beri contoh tentang cara antisipasi terhadap bencana alam,
terror,sabotase,kerusuhan masal dan lai-lain.
Dalam bidang preventif
Semua bentuk pelaksanaan tugas preventif di arahkan untuk mengamankan
HAM sesuai UU 39 th 1999.
- hak untuk hidup (pasal 9).
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10).
- Hak mengembangkan diri
- Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27).
- Hak atas rasa aman (pasal 28-35).
- Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42).
- Hak atas turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-44).
Dalam bidang represif
Tergambar dalam pelaksanaan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak
pidanayang dilakukan oleh masyarakat (perorangan/ kelompok) dengan cara
memperhatikan asas- asas yang terdapat dalam KUHAP, yaitu:
1. asas praduga tak bersalah (resumption of innonce).
2. persamaan di muka hukum (equality before the law).
3. hak pemberian bantuan hukum (legal aid/assistance).
4. peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur, adil dan
konsekwen.
5. penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai aturan UU.
6. pemberian ganti rugi dan rehabilitasi kepada seseoran ditahan, di tuntut,
diadili secara tidak sah, sedangkan kepada petugas menyalahgunakan
wewenang di kenakan hukuman/sanksi.
7. wewenang penyidikan hanya didaerah hukum masing-masing penyidik.
Penegak hukum berperan pelindung masyarakat
- mengamankan dan lindungi setiap kegiatan masyarakat.
- Mampu menerima, menyanggupi, beri bantuan dan petunjuk kepada
masyarakat.
- Mampu dan mau kerja terus untuk lindungi masyarakat.
Terhadap kejahatan internasional
- mampu kerja sama dengan aparat keamanan negara lain untukcegah dan
tanggulangi kejahatan internasional.
- Mampu galang kerjasama diklat dengan negara lain dalam menangkal
pencegahan dan penaggulangan kejahatan.

4. Peran sebagai wewenang pemberi izin
- mengeluarkanizin untuk senjata api, bahan peledak guna cegah salah guna
senpi dan handak.
- Mampu memberi izinuntuk giat masyarakat dan cegah kerusuhan dan menekan
untuk tidak terjadinya korban.
Contuh korban---------proses belajar mengajar (PBM)
PBM, bahwa yang benar dalam belajar harus disiplin waktu sesuai dengan jam
pelajaran (JP) dan Hanjar memadai (kurikulum) baik dan sesuai dengan maksud
dan tujuan pendidikan.
Norma dan falsafah pendiddikan;
Para sarjana yang dihasilkan adalah yang mampu mengikutiproses pembelajaran
yang ketat, disiplin dan berbobot.
Yang terjadi korban dalam masalah pembelajaran ini mereka yang gagal dan
tidak dapat mengikuti proses pembelajaran (DO).
Kesempatan bekerja
1. jalur PNS : warganegara yang baik, berkualitas dan ditempuh secara
seleksi ketat, korbannya adalah mereka yang gagal seleksi.
2. jalur swasta : pekerja yang dicari yang untungkan perusahaan, hal ini
rekrutmennya lewat seleksi sdan yang jadi korban adalah mereka yang
gagal lalui seleksi.
Korban-korban structural, diantaranya :
- petani tidak memiliki tanah berbeda dengan petani yang memiliki tanah--
àpunya rumah=hidup layak
- guru merupakan salah satu atau sebagaian korban dari kebijakan pemilik
modal atau majikan atau pengusaha.
- Buruh yangf tidak memiliki ketrampilan/skill, berbeda dengan buruh yang
terampil/punya skill dapat bekerja harmonis dengan perusahaan atau majikan.
- Pegawai yang tidak duduki jabatan structural, tidak dapat menikmati seperti
pegawai yang duduki jabatan.
- Raktat bawah (jelata) sering jadi korban kebijakan structural, misal :
1. tindakan operasi pedagang kaki lima, pekerja seks komersial (PSK)
2. penggususran paksa dan tidak berikan ganti rugi
INSTISUSIONAL
Institusi merupakan bentuk abstrak dari suatu lembaga sosial, sedangkan bentuk
konkretnya adalah asosiasi.
Pranata sosial adalah kesatuan dari perilaku berpola, sistem norma, pendukung
lembaga, dan perlengkapan lembaga.
Institusi mengacu/berpedoman sifat hakki suatu lembaga sosial
menekankanpada norma atau nilai penerapan ide-ide pada lembaga sosial
tersebut.misalnya perguruan tinggi adalah sebuah instistusi dimana bentuk
asosiasi bahwa sistem nilai dan norma yang dianut adalah bagaiman
mencetak/telorkan para sarjana yang bermutu. Setiap asosiasi mempunyai cirri
khas dalam mencapi tujuan seperti dala rekrutmen mahasiswa dan proses
belajar mengajar (PBM).
Kesim[pulan sistem seleksi akurat, bahwa mereka tiadak dapat raih hasil nilai
tertentu/maksimal akan gugur, inilah yang disebut korban institusi.
Korban Dalam Lembaga Perkawinan
Pada lembaga KUA dan catatan sipil

5. - KUA (catatan sipil); idealisme, nilai dan maksud membentuk keluarga yang
bahagia/sakinah.
- Norma yang harus dipenuhi (persyaratan formal) adalah :
1. syarat-syarat perkawinan (vide UU no. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan), KUHPerdata (BW), UU no.3 tahun 1997 tentang pengadilan
anak dsab.
Misal dibawah umur belum boleh kawin, kecuali kondisinya lain.
2. mereka yang tidak memenuhi syarat perkawinan, tidak dapat dilayani
dalam proses perkawinannya.
3. korban adalah yang tidak terlaksana/terlayani perkawinannya (korban
institusi)
Kedudukan Korban Dalam Peradilan Pidana
dalam peradilan pidana dikenal adanya korban dan pelaku (pembuat).
HAP meletakkan perhatian pada pelaku (tersangka/terdakwa) terbatas 2 hal
seperti :
1. mencari identitas pelaku
2. mengumpulkan dan mencari alat bukti (vide pasal 5 ayat 1,a angka 2
KUHAP)
catatan :
- bila ada korban mati, maka perhatian dititik beratkan pada sebab-sebab
kematian
- jika korban hidu, korban yang sumber informasi melalui korban yang dapat
diungkap pelaku
- dapat dijadikan sumber untukmendapatkan alat bukti yang sebanyak-
banyaknya
- sejauhman peranan korban dalamproses terjadinya kejahatan yang
menimbulkan kerugian
Dalam peran korban, mutlak diperlukan kecuali yang terganggu pikirannya
termasuk dalam hal ini pelakunya (orang-orang yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan tindakannya; vide pasal 44 KUHP)
Hak Dan Kewajiban Korban (Hidup)
Kewajiban
- tidak lakukan pembalasan (jika lakukan balas dimungkinkan timbul korban)
- bersedia dibina untuk jadi korban lanjutan
- tidak tuntut kompenssasi yang berlebihan
- bersedia jadi saksi dan sumber informasi dari kejahatan yang dialami
- ikut serta menerbitkan sipelaku/sipembuat
- ikut cegah kehancuran sipelaku/sipembuat misalnya : pelaku nikmati barang
hasil jarahan.
Hak
- dapat ganti rugi dari derita sesuai dengan kemampuan si pelaku
- tolak konpensasi demi sipelaku/sipembuat
- dapat konpensasi bagi ahli waris bila korban meninggal dunia
- dapat pemulihan dan rehabilitasi
- dapatkan kembali harta miliknya yang diambil pelaku
- hak dapatkan upaya hukum/bantuan hukum
- kompensasi dalam bentuk lain (bertemu dokter, rohaniawan dsb.)
WHITE COLOUR CRIME (KEJAHATAN KERAH PUTIH)

6. Istilah ini digunakan ‘sutherland” tahun 1939. ia melihat bahwa pelaku kejahatan
berbeda dari tipologi yang diberikan oleh “Clombroso”.
Istilah ini timbul diamerika dengan mereka menggolongkan pekerja menjadi :
1. the colour job (para pekerja kasar)
2. white colour job (pekerja adminitratif/petinggi).
Syarat-Syarat White Colour Crime
1. langgar hukum pidana
2. kejahatan tersebut ada sangkut paut dengan pekerjaan
3. pelaku berstatus sosial (kedudukan tinggi/relative)
4. pelaku berstatus symbol (kedudukan tinggi/relative)
5. pelaku tergolong orang-orang yang terhormat
6. dilakukan lebih dari satu orang kebanyakan
7. didahului pelanggaran/kejahatan bentuk lainnya
8. berindikasi kaburkan data/bukti
9. timbulkan kerugian
10. pelaku merasa tidak berbuat salah, dilakukan seakan sudah sesuai
prosedur yang ada.
Misal :
- peristiwa pidana yang terjadi dari suatu akibat rugikan keuangan
negara(korupsi)
- seorang apoteker beri obat tanpa resep dokter
korban white colour crime jauh lebih besar dari pada kejahatan biasa (terutama
masalah ekonomi, politik,dll).
Korban white colour crime
Menurut :
A. Arif Gosita-> tidak selalu kejahatan yuridis
B. Hoefnagel-> bersifat yuridis
Ad. A/ tidak selalu kejahatan yuridis antara lain :
Misal : [perbuatan ingkat janji (wanprestasi) dari seseorang tidak bayar hutang
pada waktunya (lingkup kepentingan perorangan atau keperdataan)
Ad. B/ bersifat yuridis antara lain :
- perbuatan bersifat pidana (criminal)
- proses siding pengadilan
- dapat dibuktikan kesalahannya
- mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
catatan :
- dalam kasus cek kosong -> psl 378 KUHP (penipuan)
- mengapa pelaku termasuk korban
- dalam UU cek kosong (UU no. 27 tahun 1964) digantikan UU no. 12 tahun 1971,
bahwa UU tersebut menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak kejahatan dan
ia menjadi korban dsb.
KEJAHATAN PROSTITUSI
Permasalahan :
Diluar pasutri, yang berhubungan dengan seksual sudah merupakan perbuatan
kejahatan (belum tentu) pertimbangannya. Misal :
1. tidak merupakan kejahatan, seperti hidup serumah antar bujangan
(pemuda/pemudi cukup umur atau antara duda dengan janda)
2. merupakan kejahatan seperti hidup serumah dengan gadis dibawah umur
atau salah satu pihak bertatus keluarga.

7. - bagaimana dengan kehidupan “kawin kontrak” hidup bersama tanpa nikah
(samen laven),pergundikan, tidak termasuk prostitusi. Ada pendapat bahwa
kehidupan bersama tanpa nikah sama artinya dengan prostitusi terselubung, hal
demikian dipandang sudah wajar dimata masyarakat karena prostitusi sudah
ada sejak manusia itu ada. Akan tetapi hal itu menurut sebagaian masyarakat
adalah kontroversi dan merupakan pelanggaran terhadap norma baik terhadap
norma agama, adapt, sosial dan norma hukum.
Hal-Hal Yang Kontradiksi Terhadap PSK
1. dalam diri PSK ada semacam ideologi pelacuran adalah sesuatu yang
dibutuhkan anggota golongan masyarakat tertentu. Hal tersebut untuk
pilihan masyarakat itu sendiri sehingga keamanan dan ketertiban
terjamin.
2. ideologi tersebut mengakibatkan suatu anggapan bahwa pada hakikatnya
para PSK tersebut mempunyai moral yang tinggi dalam masyarakat.
Fakta-Fakta Yang Bertentangan Terhadap Prostitusi
1. ada anggapan bahwa orang kebanyakan jadi PSK sebagai akibat sitem
perbudakan atau adanya perlakuan yang kasar, anggapan tsb. Merupakan
suatu fiksi, sebab kenyataannya PSK atau orang sangat sedikit sebagai
akibat sistem perbudakan.
2. seorang jadi psk salah satunya karena ketidak puasan seksual, hal ini
tidak didukung oleh fakta karena penelitian menunjukan bahwa para psk
menikmati seksual dalam jalani profesinya.
3. orang bernggapan bahwa psk umumnya terkena narkoba, ini tidak
seluruhnya benar ada psk yang terkena narkoba, dan prosentasenya kecil
bagi psk yang berasal dari morfinis.
4. umumnya psk tidak memiliki rasa cinta pada kenyataannya sebagian
besar dari mereka mudah jatuh cinta jika ada yang mencintai.
5. pendapat tertentu katakan jadi psk adalah takdir,pada kenyataannya
menunjukan sebagian besar dari mereka tolak keberadaan itu dan sesali
perbuatannya apa adanya tidak dapat berbuat apa-apa.
6. ada anggapan bahwa psk itu mandul, kenyataannya ada yang hamil dalam
jalankn profesinya.
7. para psk bersifat dingin atau tidak bergairah jika bertemu lawan jenis,
tapi suvey membuktikan ada psk cepat dalam mencapaiorgasme.
8. prostitusi bertentangan dengan agama mereka kurang respon terhadap
ajaran-ajaran agama, dalam penelitian psk secara diam melakukan ibadah
agama sebaliknya ditemukan pemeluk agama atau sering dating ketempat
prostitusi.
9. ada anggapan lacur diawali homoseks, kenyataan para psk umumnya
tidak pernah melakukan homo seks.
10. ada pendapat psk umumnya berstatus single atau bujang, pada
kenyataannya ditemukan yang masih berstatus ibu rumah tangga atau
suami.
11. umumnya para psk dilokalisasi, kenyataannnya masih ada yang
melakukan profesinya secara terselubung atau gelap.
Catatan:
- korban pelacuran adalah satu yaitu jadi psk tetapi mo jadi psk berbagai macam
jalannya.

8. - Dalam viktimologi dapat berupa perkara pidana maupun perkara
perdata/perkara dalam bentuk lain.
TIPOLOGI PROSTITUSI
1. prostitusi jalanan adalah psk jalanan dalam cari pelanggan yang berstatus
tingkat sosial ekonomi bawah tergantung calon mangsanya atau
bernegosiasi.
2. prostitusi bar adalah psk terselubung status karyawan dapat upah dan
usaha tambahan income lakukan profesi sebagai psk.
3. prostitusi panggilan (call girl) adalah tidak tampak seperti layaknya psk
jalani profesi bila ada konsumen yang perlukan.
4. berkedok tukang pijat; dalam jalankan profesi psk dengan lakukan pijat.
5. prostitusi bordil adalah bertemu calon konsumen ditempat bordil dan
tidak menetap di tempat itu.
6. prostitusi lokalisir adal;ah jalani prostitusi ditempat yang dilakukan
dilokalisasi seolah-olah dilindungi aparat pemerintah.
7. prostitusi mancanegara adalah dalam jalankan profesi psk seolah-olah
sepertipelancong atau jalankan profesi tertentu (penari/balet/penyanyi).
A. Simpulan
Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis, pertama adalah
faktor – faktor yang menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana, khususnya mengenai
Tindak Pidana Pencurian dan kedua adalah pihak-pihak yang berperan dalam terjadinya
suatu tindak pidana,serta bagaimanakah peran korban ditinjau menurut Viktimilogi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok diatas maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor-Faktor yang Menjadi Sebab Terjadinya Suatu Tindak Pidana
a. Faktor Internal
1) Niat Pelaku
Dalam diri setiap setiap pelaku kejahatan sudah timbul niat untuk melakukan kejahatan.
Karena awal dari perbuatan pidana biasanya diawali oleh niat si pelaku, setelah
mempunyai niat, pelaku menyusun rencana untuk melakukan kejahatan tersebut.
2) Keadaan Ekonomi
Keadaan ekonomi korban merupakan faktor yang paling sering muncul dalam tindak
pidana pencurian. Karena adanya tekanan ekonomi untuk segera memenuhi
kebutuhannya, maka pelaku mengambil jalan pintas untuk mencuri agar segera

9. mendapatkan uang. Keadaan keluarga dari pelaku juga menentukan, seperti ada
keluarga dari pelaku yang sakit sehingga segera membutuhkan biaya untuk berobat.
3) Moral dan Pendidikan
Tinggi rendahnya pendidikan serta moral yang dimiliki oleh pelaku menjadi salah satu
faktor internal yang menetukan, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka
orang tersebut pasti dapat berfikir secara logis bahwa mencuri bukan jalan yang tepat
untuk mendapatkan uang. Sedangkan moral berperan sebagai “dinding” yang menahan
seseorang melakukan kejahatan.
b. Faktor Eksternal
1) Lingkungan Tempat Tinggal
Lingkungan di sini dapat diartikan tempat tinggal korban maupun pelaku. Karena
lingkungan tempat tinggal korban sangat menentukan sifat dan kelakuan dari pelaku, bila
lingkungan tempat tinggal pelaku sering terjadi pelanggaran norma-norma hukum, maka
pelaku akan mengikutinya. Sedangkan lingkungan korban yang aman dapat mencegah
terjadinya tindak pidana pencurian.
2) Penegak Hukum
Penegak hukum disini meliputi polisi, jaksa, dan hakim. Tapi pihak yang paling
berpengaruh adalah polisi, karena polisi secara langsung turun ke masyarakat untuk
menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan sering mengadakan patroli
dan penyuluhan-penyuluhan di lingkungan masyarakat, diharapkan dapat menekan
angka kriminalitas.
3) Korban
Korban merupakan pihak yang ikut berpengaruh dalam terjadinya kejahatan. Karena
seringkali kejahatan yang terjadi adalah akibat dari korban yang member kesempatan
kepada pelaku untuk dapat melakukan kejahatan kepadanya. Bila korban dapat
meningkatkan kewaspadaannya, maka kejahatan tidak dapat terjadi kepadanya.
2. Peran Korban Dalam Terjadinya Pencurian Menurut Viktimilogi
a. Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana
1) Peran Masyarakat
Masyarakat berperan sebagai pembentuk sifat pelaku. Dan juga masyarakat juga
berperan sebagai faktor pendorong bagi terjadinya tindak pidana pencurian. Seperti
apabila ada anggota masyarakat yang memamerkan harta kekayaannya, maka hal
tersebut dapat mengundang pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian.
2) Peran Pelaku
Peran pelaku disini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, moral, dan
keadaan ekonomi. Faktor-faktor tadi dapat menjadikan seseorang menjadi seorang
pelaku kejahatan. Pelaku merupakan pihak yang paling berperan dalam terjadinya tindak
pidana pencurian, karena dalam tindak pidana pencurian pelaku berpartisipasi secara

10. aktif. Bila tidak ada niat dan perbuatan dari pelaku maka sebuah tindak pidana pencurian
tidak akan pernah terjadi.
3) Peran Korban
Korban merupakan pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan pelaku, tetapi tidak semua
pertanggung jawaban dari sebuah tindak pidana pencurian hanya dilimpahkan kepada
pelaku saja. Korban pun memiliki peran, walaupun partisipasi dari korban merupakan
partisipasi yang pasif. Dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh korban, biasanya
pelaku baru melakukan kejahatan.
b. Peran Korban Ditinjau Menurut Viktimilogi
Dalam tinjauan Viktimilogi, korban juga turut serta dalam sebuah terjadinya tindak
pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam
terjadinya tindak pidana pencurian. Maka dari itu Viktimilogi mempelajari korban serta
bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah. Pada kenyataanya
dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban
kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal
terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat
pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban
mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.
B. Saran
1. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat khususnya tindak
pidana pencurian, bukan hanya tugas dari pihak kepolisian saja. Tetapi banyak pihak
yang dapat turut berpartisinpasi dalam pencegahan tindak pidana pencurian. Seperti
lingkungan masyarakat dan keluarga, masyarakat bertugas sebagai pihak yang harus
menjaga keamanan tempat tinggal korban. Kerena sebagai masyarakat yang saling
tinggal di lingkungan yang sama, setiap anggota masyarakat harus saling menjaga
karena pihak polisi tidak mungkin dapat menjaga seluruh daerah. Keluarga juga dapat
mencegah seseorang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan memberikan
bekal pendidikan dan agama yang harus diberikan sejak dini, sehingga dapat
membentuk seseorang yang berkelakuan baik.
2. Pihak masyarakat, pelaku dan korban merupakan tiga unsur yang penting dalam
terjadinya tindak pidana pencurian. Masyarakat selaku pihak yang dapat mencegah
terjadinya tindak pidana, karena apabila anggota masyarakat saling menjaga dan
menciptakan lingkungan yang aman dan tentram sehingga dapat menekan terjadinya
tindak pidana pencurian. Pelaku selaku pihak yang berpartisipasi secara aktif, hanya
dapat dicegah untuk melakukan kejahatan dari faktor internal (diri sendiri). Karena hanya
dari diri pelaku sendirlah seseorang dapat menentukan apakah dirinya ingin menjadi
seorang penjahat atau tidak. Sedangkan korban yang menjadi pihak yang paling
dirugikan, harus meningkatakan kewaspadaan sehingga tidak menciptakan kesempatan
kepada pelaku untuk melakukan kejahatan