Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kerah putih (white collar crime) di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai orientasi sanksi pidana untuk white collar crime, penanganan white collar crime melalui reformasi manajemen perusahaan, dan kesulitan penegakan hukum untuk kasus white collar crime.

1. LAW ENFORCEMENT
TERHADAP WHITE COLLAR CRIME
Oleh :
HIKMAT PERMANA
DEVI NURJANAH

2. PETA KONSEP
LAW
ENFORCEMEN
T
TERHADAP
WHITE
COLLAR
CRIME
ORIENTASI
KEPADA
SANKSI
PIDANA
TERHADAPW
HITE COLLAR
CRIME
PENEGAKAN
WHITE
COLLAR
CRIME LEWAT
PEMBENAHAN
MANAJEMEN
PERUSAHAAN
TINGKAT
KESULITAN
PENEGAKAN
HUKUM
DALAM KASUS
WHITE
COLLAR
CRIME
PENEGAKAN
HUKUM
DALAM
FALSAFAH
HIDUP
BANGSA
INDONESIA

3. PENEGAKAN HUKUM DALAM FALSAFAH
HIDUP BANGSA INDONESIA
 Penegakkan hukum di negara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita
hukum bangsa yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut
haruslah disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidan dan prinsip
yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai
dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.

4. TINGKAT KESULITAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
KASUS WHITE COLLAR CRIME
Keberhasilan terhadap penanggulangan suatu white collar crime, di samping bergantung
pada ketersediaan instrumen-instrumen hukum berupa ketersediaan aturan main yang
jelas, pperlu juga suatu komitmen yang jelas dan tegas terhadap law enforcement.
Adapun faktor penyebab sulitnya penegakan hukum white collar crime dibandingkan
kasus konvensional adalah:
Modus operandi
Pelaku jarang mempunyai riwayat kejahatan
Kerugian korban tidak jelas
Pelaku umumnya berpenampilan innocent
Pelaku umumnya orang terdidik, sehingga banyak relasi diberbagai bidang termasuk
pengacara
Pelaku umumnya orang terpandang, sehingga mudah mendekati penegak hukum.

5. PENANGKALAN WHITE COLLAR CRIME
LEWAT PEMBENAHAN MANAJEMEN
PERUSAHAAN
Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam suatu manajemen yang
berorientasi pada pencegahan kejahatan kerah putih
 Peranan kepemimpinan yang baik
 Standar performance yang baik
 Pendelegasian yang baik atas akuntabilitas, otoritas dan tanggung jawab.

6. ORIENTASI KEPADA SANKSI PIDANA
TERHADAPWHITE COLLAR CRIME
Faktor penggerak terjadinya white collar crime :
Faktor keahlian khusus
Faktor konsumtivisme
Faktor nonkontrolling
Faktor penampungan hasil kejahatan
Faktor nonapresiasi
Faktor permisif komunitas
Sanksi efektif bagi pelaku white collar
crime (Adrianus Meliala, 1993:91)
Pelaku diperlakukan di depan umum
Eksekutifnya dikucilkan
Denda diperberat
Pelayanan masyarakat
Intervensi pengadilan

7. PERTANYAAN