Hubungan jarimah dengan larangan syara' adalah hubungan timbal balik antara perbuatan dan sanksi sesuai hukum Islam. Jarimah atau kejahatan akan mendapat sanksi berupa hukuman sesuai nash al-Quran dan Hadis. Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana Islam menetapkan bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya perbuatan melanggar larangan syara'.

1. Hubungan Jarimah dengan Larangan Syara’
Roykhatun Nikmah, S.H.I.,M.H

2. Kerugian
Ancaman/Sanksi

3. Macam-macam Sanksi Hukum Pidana Islam
1. Yang merupakan hak Allah, seperti
Sanksi hukum bagi pencuri dan pezina
2. Yang merupakan hak Adami, seperti sanksi bagi
pelaku mabuk dengan ta’zir
3. Yang merupakan hak Allah dan Hak Adami,
seperti sanksi hukum yang berkaitan dengan
qishas yang dapat dimaafkanoleh pihk korban
dan ditetapkan pembayaran diyat

4. apakah ketentuan yang terdapat di dalam al-Quran harus dilaksanakan secara tekstual??
atau bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, apabila dikaitkan dengan Hukum
Internasional dan HAM?
Apakah kejahatan yang tidak tersebut dalam al-Quran dan Hadis harus ditentukn
dengan jalan qiyas (narkoba, pemerkosaan) ataukah dianggap sebagai hukuman
Jarimah ta’zir, yaitu diserahkan kepada ulil amri?

5. Hubungan Jarimah dan larangan syara’ adalah hubungan legalitas formal atau yang disebut
sebagai asas legalitas
Tidak ada suatu hukuman apabila tidak ada Jarimah atau kejahatan. Sehingga jarimah dan syara’
merupakan hubungan timbal balik, antara perbuatan dan resiko yang harus ditanggung.
kejahatan berbuah siksaan, siksaan merupakan bentuk pembalasan yang setimpal.
perwujudan sanksi hukum yang ditetapkan syara’ harus berlandaskan keimanan,
ketakwaan dan niat baik manusia. tanpa keimanan, nash-nash yang ditetapkan oleh
Allah dipandang sebagai bentuk hukuman barbar yang keluar dari nilai kemanusiaan.
akan tetapi perbedaan memahami nash memberikan implikasi berbeda dalam
penerapan hukum pidana Islam.

6. Hubungan jarimah dan Hukum Islam merupakan hubungan langsung dengan Hakim, pihak
yang menetapkan hukum. Hakim adalah Allah SWT
Untuk memebawa dan menyampaikan hukum atau syariat kepada manusia, Hakim yaitu Allah
menciptan utusan-utusan yang disebut Rasulullah.
hukum tidak hadir dalam ruang hampa, terdapat proses dan berhubungan dengan kodrat alam
dan kemanusiaan
hubungan jarimah dengan larangan syara’ adalah:
1. hubungan legalitas formal, yaitu adanya nash yang menetapkan perbuatan tersebut
terlarang
2. hubungan kausalitas yaitu adanya perbuatan dan resiko yang harus ditanggung
3. hubungan keimanan dengan pengamalan perintah pembuat syariat Islam
4. hubungan hamba kepada Allah dan kepada sesama manusia
5. hubungan perintah menegakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan universal
6. hubungan hak-hak Allah sebagai al-Hakim dan hak-hak manusia sebagai penerima
kewajiban dari Tuhan
7. hubungan kekuasaan Allah menetapkan sanksi hukum yang setimpal dengan kejahatan
yang dilakukan oleh pelanggar hukum
8. hubungan antara hukum dan tujuan pemberlakuan hukum, yakni menciptakan
kemaslahatan umat manusia

7. Sumber Hukum Pidana Islam
• Al-Qur’an
• As-Sunnah
• Ijma’
• Qiyas
• Maslahah Mursalah
• Istihsan
• ‘Urf
• Sadduz Dzariah

8. asas legalitas dalam hukum pidana Islam
• makna asas legalitas adalah ketetapan adanya nash hukum
yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa,
memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan
yang dikategorikan melawan hukum, baik mengerjakan yang
dilarang atau meninggalkan yang diperintah.
• nash-nash hukum yang ada dalam al-Qur’an dan Hadis
dipandang sebagai kaidah hukum, yaitu peraturan yang
dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara, mengikat
setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat
penegak hukum atau aparat negara.

9. kaidah hukum berdasarkan sifatnya:
1. hukum yang imperatif: kaidah hukum yang apriori harus ditaati,
bersifat mengikat dan memaksa. tidak ada pengecualian seorang pun
di hadapan hukum (aquality before the law);
2. hukum yang fakultatif: hukum tidak secara apriori mengikat. kaidah
fakultatif hanya sebagai pelengkap. contoh setiap warga negara
berhak mendapatkan pembelaan di muka pengadilan, boleh
digunakan boleh ditolak penggunaanya.
Kaidah Hukum Berdasarkan bentuknya:
1. kaidah hukum tidak tertulis, tumbuh dalam masyarakat dan bergerak
sesuai perkembangan masyarakat;
2. kaidah hukum tertulis: dituangkan dalam bentuk tulisan pada Undang-
Undang dan sebagainya. kelebihan kaiadh hukum tertulisa dalah
adanya kepastian hukum, mudah diketahui, dan penyederhanaan
hukum serta kesatuan hukum

10. kaidah Hukum berdasarkan
Keberlakuannya:
• kaidah hukum berlaku secara yuridis: penentuannya didasarkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya;
• kaidah hukum berlaku secara sosiologis: kaidah tersebut dapat
dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima
oleh masayarakat. bedasrkan teori pengakuan: kaidah hukum
dapat diterima apabila diterima dan diakui oleh masyarakat,
sedangkan berdasarkan teori pemaksaan: berlakunya kaidah
hukum apabila dipaksakan oleh penguasa.
• kaidah hukum berlaku secara filosofis: sesuai dengan cita-cita
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
• kaidah hukum harus meliputi ketiga aspek tersebut, apabila
hanya berlaku secara yuridis maka akan menjadi hukum yang
mati, apabila hanya beraku secara sosiologis tidak lebih

11. ciri-ciri umum asas legalitas dalam
kaidah hukum
• hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara
kepentingan;
• hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah;
• hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh
masyarakat;
• hukum memiliki berbagai jenis sanksi yang tegas dan
bertingkat;
• hukum bertujuan mencapai kedamaian (ketertiban dan
ketentraman)
Lawrence Friedmen menyebutkan fungsi hukum
adalah:
1. pengawasan dan pengendalian sosial (social
control);
2. penyelesaian sengketa (dispute settlement)
3. rekayasa sosial (social engineering)