Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut merupakan jawaban UAS mata kuliah Cyber Law yang membahas tentang pengertian Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law dan hubungannya. Juga menjelaskan undang-undang dan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia serta alat bukti menurut UU ITE.

1. NAMA : FENTIANITA SARI
NIM : 17.02.51.0039/A2
UAS CYBER LAW
UNIVERSITAS STIKUBANK “UNISBANK” SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
UJIAN AKHIR SEMESTER (2) TAHUN AKADEMIK 2019-2020
Program Studi : Ilmu Hukum
Mata Kuliah : P.17.02.51.6.02. – Cyber Law – A2 (2 SKS)
Dosen : L.0382 – Iswanto, S.H., M.H.
1. Apa yang dimaksud dengan Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, dan apakah
hubungan dari ketiganya, Jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Cyber Law di Indonesia!
3. Sebutkan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia!
4. Sebutkan Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang
mengaturnya!
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia,
jelaskan pasal yang mengaturnya!
Catatan:

2. 1. Jawaban diketik dengan rapi, 1 Spasi.
2. Jawaban dikirim melaui e-Mail: cybercopid@gmail.com
3. Jangan lupa mencantumkan Nama Lengkap dan NIM.
4. Selamat mengerjakan!
5. Salam sehat dan sukses selalu!
Jawaban :
1. CyberSpace, CyberCrime, CyberLaw dan hubungan ketiganya.
a. Cyberspace
Istilah yang berhubungan dengan kumpulan komputer yang data elektroniknya
dapat diakses.media elektronik dalam jaringan komputer yang dipakai untuk
keperlu-an komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung
langsung).
 Komputer
 Internet
 Cybersociety
 Borderless
 Anonimous
b. Cyber Crime
Cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crimeTindak kriminal yang
dilakkukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan
utama.
 Komputer sebagai Alat
 Komputer sebagai Target
 Internet, pedang bermata dua
 Extraordinary Crime
c. Cyber Law
Hukum yang digunakan didunia maya (cyber space) yang umumnya diasosiasikan
dengan internet.Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di
banyak negara adalah "ruang dan waktu".
 Cyberlaw=Cyberspace+Cybercrime
 Cyberlaw=Computer related crime law
 Cyberlaw=UU ITE
Hubungan antara Cyberspace, cybercrime dan cyberLaw

3. Cyber Law ada untuk menekan terjadinya cybercrime dengan dibuat suatu peraturan
perundang-undangan yang di sebut dengan cyberlaw. Cyberlaw merupakan aspek hukum
yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan orang perorangan yang
menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet.
2. Undang-undang yang mengatur tentang cyberLaw di Indonesia.
 RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran
 RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia.
 Tahun 2005-2007. Departemen Kominfo membentuk Panitia Kerja (Panja) yang
beranggotakan 50 orang.
 21 April 2008, UU No.11 Thn.2008 ttg ITE disahkan.
 25 November 2016, UU No.19 Thn.2016 ttg Perubahan atas UU ITE.
3. Esensi kandungan Cyber Law di Indonesia
 Pengakuan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang
sah.
 Pengakuan atas tanda tangan elektronik
 Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
 Penyelenggaraan sistem elektronik.
 Nama domain
 Hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi.
 Perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya.
4. Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya
UU ITE NO 19 TAHUN 2016
Pasal 1 angka 1
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 1 angka 4
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

4. Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.
 Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat
dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau
kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah
wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik.
 Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3
maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi
Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan
pasal yang mengaturnya
 Syarat Formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau
Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-
undangan harus dalam bentuk tertulis.
 Syarat Materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada
intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,
keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan
materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan Digital Forensic.