Pk permenpan 053:2014


Permenpan RB
No. 53/2014
ttg Juknis PK, Plp K,
dan Tata Cara Reviu

welkom
Dr. IGOR WIJAYA, M.Pd
Widyaiswara Madya
Hp. 081288855133
Email:
igor13ic@yahoo.com
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

CIRI/KARAKTERISTIK
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
 Clarity about objectives
 Outcomes
 Link between objectives and means
 Inputs, processes, outputs
 Information on results
 Performance indicators
 Targets for results

Dasar Hukum
 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi
 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP
 Peraturan Menteri Negara PAN & RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja
dan Pelaporan Kinerja Instansi
PemerintahLAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

Butir ketiga Inpres No. 5/2004 berbunyi:
“Membuat perjanjian kinerja dengan
pejabat di bawahnya secara berjenjang,
yang bertujuan untuk mewujudkan suatu
capaian kinerja tertentu dengan sumber
daya tertentu, melalui penetapan target
kinerja serta indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan pencapaiannya,
baik berupa hasil maupun manfaat”

Perjanjian Kinerja
Suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh instansi

Pengertian Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Hubungan Rencana Kinerja, Perjanjian
Kinerja, dan Laporan Kinerja (LKIP) dalam
Sistem AKIP
Rencana strategis
2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Rencana Kinerja
(RKT) 2010
LAKIP
2010
Rencana Kinerja
(RKT) 2013
LAKIP
2013
Rencana Kinerja
(RKT} 2014
LAKIP
2014
. . .. . .
Perjanjian Kinerja
merupakan
komitmen tertulis
Rencana Kinerja
yang akan dicapai
Penetapan Kinerja
(PK) 2010
Penetapan Kinerja
(PK) 2013
Penetapan Kinerja
(PK) 2014

Satuan Organisasi/kerja yang
Wajib Menyusun
Unit Organisasi Eselon I Pusat/ II Daerah
Satuan Kerja
Unit Kerja Mandiri

Hakikat Perjanjian Kinerja
• Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
• Perjanjian Kinerja disepakati bersama antara pengemban
tugas dengan atasannya (Performance Agreement)
• Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja
Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan
anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting
process) selesai
• Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja
dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance
accountability report)

Tujuan Umum diterapkannya
Perjanjian Kinerja
 Peningkatan evisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan
sumber daya;
 Intensifikasi pencegahan korupsi;
 Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan
yang efektif, transparan dan akuntabel.

Korupsi di daerah
Data di Kemendagri mencatat ada 318 kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang terjerat korupsi ( Radar Tangerang, Kamis 8 Mei 2014)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
TERUTAMA DI PUSAT

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan
kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja
 Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan
Kinerja Aparatur
 Mendorong komitmen penerima amanah untuk
melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus
meningkatkan kinerjanya
 Sebagai alat pengendali manajemen yang praktis
bagi pemberi amanah
 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur
 Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar
pemberian penghargaan (reward)/ sanksi
(punishment)

Pemanfaatan
Perjanjian Kinerja
 Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja
organisasi;
 Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 Menilai keberhasilan organisasi.

Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja
1. Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota)
 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian
kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan
SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/
Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja

Penyampaian Laporan Kinerja
K/L
Tingkat Penanda Tangan
Disampaikan
kepada
Waktu
Penyampaian
Kementerian
Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri Menkeu/Bappenas
/ Menpan dan RB
2 bln setelah th
anggaran berakhir
Unit Organisasi
Eselon I
Kemendagri Pusat
Menteri Dalam Negeri
dan Pimpinan Unit Eselon
I masing-masing
Menteri Dalam
Negeri dan
Sekretaris
Jenderal
2 bln setelah th
anggaran berakhir
Unit Organisasi
Eselon II
Kemendagri Pusat
Pimpinan Unit Organisasi
Es. I masing-masing dan
Pimpinan Unit Es. II
Pimpinan Unit
Organisasi Eselon
I masing-masing
1 bln setelah th
anggaran berakhir

Provinsi, Kabupaten/Kota
Tingkat Penanda Tangan
Disampaikan
kepada
Waktu
Penyampaian
Provinsi,
Kabupaten/Kota
KDH Mendagri/Bappena
s/ Menpan dan RB
3 bln setelah th
anggaran berakhir
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kepala SKPD Gubernur/ Bupati/
Walikota
2 bln setelah th
anggaran berakhir

Waktu Penyusunan PK
Perjanjian kinerja harus disusun setelah
suatu instansi pemerintah telah menerima
dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat
satu bulan setelah dokumen anggaran
disahkan

Posisi Perjanjian Kinerja Dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKIP
RPJM
Rencana Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan
Perjanjian Kinerja
(Performance
Contract/Agreement)
Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)
Kinerja Aktual
Pengukuran Kinerja
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan

Isi Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja memuat:
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
Sasaran Strategis
Kementerian/Sator/Satker
Indikator Kinerja Utama Organisasi
Target Kinerja yang ingin dicapai
Anggaran yang direncanakan akan
digunakan untuk mencapai sasaran
strategis

Penggunaan Sasaran dan Indikator
 Perjanjian kinerja menyajikan
Indikator Kinerja Utama yang
menggambarkan hasil-hasil yang
utama dan kondisi yang seharusnya
tanpa mengesampingkan indikator lain
yang relevan

Lanjutan
1. Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan
dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan
Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang
relevan.
2. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan
dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta
menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator
kinerja lain yang relevan.
3. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan
outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator
Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan

Revisi dan Perubahan PK
 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
 Perubahan dalam strategi yang
mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan
dan alokasi anggaran)
 Perubahan prioritas atau asumsi yang
berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaranLAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

--- Logo Lembaga ---
PERJANJIAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Berjanjia akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
................, ..........
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota .....
.......................................
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA/
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

--- Logo Lembaga ---
PERJANJIAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
.........., .............
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran
1…………….. Rp ………………..
2…………….. Rp ………………..
Tempat, ........................, 20...
Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota
( ............................................. )
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROV/KAB/KOTA

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA
No. Sasaran Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan Anggaran
1…….………. Rp …………………
2….…………. Rp …………………
………….., ............................, 20XX
Atasan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit Kerja
( ......................................... ) ( ....................................................... )
UNIT KERJA

SKPD
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan Anggaran
1…….………. Rp …………………
2….…………. Rp …………………
………….., ............................, 20XX
Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan SKPD
( ......................................... ) ( ....................................................... )
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan Anggaran
1…….………. Rp …………………
………….., ............................, 20XX
Atasan Pimpinan Satker Pimpinan Satker
( ......................................... ) ( ....................................................... )
SATUAN KERJA

CONTOH
Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1 Meningkatnya
pemahaman pemuda
lintas agama terhadap
KUB
1 Jumlah pemuda lintas agama yang
paham terhadap KUB
160 orang
2 Dst .....
2 Meningkatnya akses,
mutu, kesejahteraan dan
subsidi Pendidikan Agama
Islam
1 Jumlah siswa MAN yang mengikuti
ujian nasional (UN)
7449 siswa
2 Jumlah ruang belajar MA yang
memenuhi standar
9 ruang
Dst.......
3 Meningkatnya kualitas
pengelolla administrasi
dan pelayanan bidang
Penamas
1 Jumlah kegiatan tadarusan di TVRI dan
RRI
30 hari tayang
2 Jumlah masjid yang dinilai dalam
pemilihan masjid teladan
19 masjid
3 Dst ……
pembinaan dan
penyuluhan masyarakat
provinsi Sumbar
Jumlah penyuluh yang menerima bantuan
tunjangan penyuluh non PNS
19 orang
penyuluh
5 Meningkatnya mutu dan
manajemen KUA
Persentase pelaksanaan Nikah dan Rujuk
sesuai dengan peraturan
100%
6 Meningkatnya mutu dan Persentase peningkatan jumlah produk halal ...%
Unit Organisasi Eselon II : Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
7 Meningkatnya pemahaman
dan kualitas ibadah sosial
1 Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan
dalam kehidupan masyarakat
10
lembaga
2 Dst .....
2 Meningkatnya dan
berkembangnya kemitraan
umat Islam
1 Jumlah pedoman waktu sholat dan jadwal
imsakiyah yang diterbitkan untuk masyarakat
10 rim
2 Jumlah masjid/mushalla yang diukur arah
kiblatnya
7 masjid/
mushalla
Dst.......
Pembinaan Haji dan Umrah
1 Jumlah PPIH Embarkasi Padang yang lebih
profesional
107 orang
2 Dst …….
pelayanan haji
1 Jumlah visa/pasport yang selesai
pengurusannya ke Jakarta
… visa/
pasport
2 Dst…..
Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal
....................................................................
Kepala KanwilKepala Kanwil
........................................................................LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Key Performance Indicators)
“Key”
Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan
atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok
dan fungsi organisasi

Indikator Kinerja
 Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
yang menggambarkan tewujudnya kinerja,
tercapainya hasil program dan hasil
kegiatan. Indikator kinerja instansi
pemerintah harus selaras antar tingkatan
unit organisasi. Indikator kinerja yang
digunakan harus memenuhi kriteria spesifik,
dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan
sesuai dengan kurun waktu tertentu.LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

Indikator Kinerja Utama (IKU)
 ndikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan
yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai
dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil
diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi
dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan
oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Lanjutan
 Indikator Kinerja pada tingkat
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
sekurang-kurangnya adalah indikator hasil
(outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan
fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada
unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil
(outcome) dan atau keluaran (output) yang
setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit
kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja
(setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah
indikator keluaran (output).

IKU
 Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang
paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu
organisasi
 Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja
yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang
dimiliki organisasi tersebut

TATANAN IKU
(Pasal 5 ayat 2 PermenPAN No. 9/2007)
1. IKU pada tingkat kementerian/departemen/
LPND sekurang-kurangnya adalah indikator
hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan,
tugas, dan fungsi.
2. IKU pada unit organisasi setingkat eselon I
adalah indikator hasil (outcome) dan/atau
indikator keluaran (output) yang setingkat
lebih tinggi daripada indikator keluaran
(output) unit dibawahnya.
3. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II
sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran
(output).LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

KEGIATAN SASARAN ORGANISASI
IK:
•Input
•Output
•Outcome
IK:
Outcome
IKU

PROSES PENETAPAN
VISI/MISI
IDENTIFIKASI TUJUAN/
SASARAN ORGANISASI
SUSUN DAFTAR
INDIKATOR KINERJA
PILIH
INDIKATOR KINERJA
IDENTIFIKASI DATA
DAN SUMBER DATA
PENETAPAN SECARA FORMAL DAN
INTEGRASIKAN DENGAN PROSES MANAJEMEN
PENGUMPULAN
INDIKATOR KINERJA
BIDANG KEWENANGAN,
TUGAS, DAN FUNGSI
RENSTRA, IKU,
STRATEGI
KEBUTUHAN INFORMASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KINERJA
KEBUTUHAN INFORMASI
AKUNTABILITAS
KRITERIA
INDIKATOR
KINERJA
YANG BAIK

PELAKSANAAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dl
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
 Penetapan IKU yang digunakan di tingkat
Pemerintah dilakukan oleh Tim yang dibentuk, yang
anggotanya dapat terdiri dari ber-bagai unsur dari
Bappeda, Bawasda, Setda dan dari unit lainnya
yang dapat membantu proses ini.

 Penyusunan indikator kinerja di tingkat pemerintah
daerah ini cukup memakan waktu, karena harus dapat
memenuhi berbagai kebutuhan akan informasi kinerja
yang diminta oleh berbagai sistem pelaporan. Paling
tidak harus diidentifikasikan beberapa kebutuhan untuk
tujuan pelaporan:
 1) keuangan pemerintah daerah;
2) kinerja pemerintah daerah;
3) penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4) program-program prioritas secara regional dan
nasional.

 Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan
perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya
kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota
menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang
ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

 Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan
berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan
menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk
pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian
kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran Kinerja
 Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen
kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin
adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
 Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang
diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala
(triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan
kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan
posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengumpulan Data Kinerja
 Sebagai salah satu bentuk transparansi dan
akuntabilitas serta untuk memudahkan
pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus
dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan
perangkuman harus memperhatikan indikator
kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan
data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan
dan media yang digunakan.

Format Laporan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Pengertian: Reviu adalah
penelaahan atas laporan kinerja
untuk memastikan bahwa laporan
kinerja telah menyajikan informasi
kinerja yang andal, akurat dan
berkualitas

Tujuan Reviu
a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah
sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
 Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu
menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen
kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian
laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera
melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan
tersebut secara berjenjang.

Tata Cara Reviu
1. Pihak yang melaksanakan reviu
Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.
2. Waktu pelaksanaan reviu
Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak
terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu
dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen
kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan
dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.
3.LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu
a. Metode pengumpulan data/informasi. Hal ini dilakukan
terkait untuk menguji keandalan dan akurasi
data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan
Kinerja.
b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas Hal
ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara
perencanaan strategis di tingkat
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan
perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama
dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja,
program dan kegiatannya.LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

c. Penyusunan kertas kerja reviu
Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi
kinerja dalam laporan kinerja;
2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/
catatan pereviu.
c. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan
telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan
kinerja.
d. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.

Pelaporan Reviu
 Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu
dititikberatkan pada pertanggungjawaban
pelaksanaan reviu yang pada pokoknya
mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan,
kesalahan atau kelemahan yang ditemui,
langkah perbaikan yang disepakati, langkah
perbaikan yang telah dilakukan dan saran
perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan,
laporan tersebut merupakan dasar penyusunan
pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu
untuk membuat pernyataan telah direviu, yang
antara lain menyatakan bahwa:
a.Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk
tahun yang bersangkutan.
b.Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman
reviu laporan kinerja.
c.Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu
adalah penyajian manajemen.LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan
mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi
kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi
pemerintah.
e. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah
menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan
absah.
f. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang
menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan
koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau
belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

Kondisi IKU
Kementerian Agama
Yang sudah termuat dalam
Renstra 2010-2014

KONDISI IKU
1. IKU Kemenag dalam Renstra indikatornya
tidak menggambarkan hasil (outcome) sesuai
dengan kewenangan, tugas, dan fungsi.
2. Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria
SMART (Specific, Measurable, Attainable,
Relevan, Timebound)
3. IKU dalam Renstra tidak dapat digunakan
untuk mengukur capaian keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis
4. IKU hanya dapat digunakan mengukur
capaian sasaran program.LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

NO
SASARAN
STRATEGIS
1 Terwujudnya suatu
kondisi keberagamaan
masyarakat yang
dinamis dan mampu
mendukung percepatan
pembangunan nasional
Indeks kualitas bimbingan
terhadap masyarakat umat
beragama
Indeks kualitas pelayanan
terhadap masyarakat umat
beragama
Indeks kualitas pemberdayaan
umat beragama
Indeks kualitas pengembangan
potensi umat umat
IKU KEMENTERIAN AGAMA
KMA Nomor 52 Tahun 2013

NO
SASARAN
STRATEGIS
2 Terwujudnya
kehidupan harmoni
inter dan antar umat
beragama sebagai
pilar kerukunan
nasional
Jumlah Sekretariat Bersama
Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) yang dibentuk
Persentase pemulihan/
penyelesaian pasca konflik inter
agama
Pemulihan/penyelesaian pasca
konflik antar agama.
3 Terwujudnya
pelayanan pendidikan
yang merata,
bermutu, dan
berdaya saing, serta
mampu memperkuat
Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Rerata Nasional Nilai UN
Madrasah

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
4 Tercapainya tingkat
kepuasan jamaah dalam
berbagai bidang pelayanan
dan pengelolaan dana haji
untuk sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan uma
Persentase peningkatan kualitas
pelayanan haji dari hasil survey
Persentase peningkatan
pengembangan informasi haji
5 Terwujudnya
penyelenggaraan birokrasi
yang efektif, efisien, dan
akuntabel.
Presentase SDM berkinerja sangat
baik
Persentase ketersediaan SPM & SPO
Predikat opini Laporan Keuangan
Kementerian Agama Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
Jumlah unit organisasi yang
disempurnakan
Tingkat Pelanggaran dan
Penyimpangan
Persentase temuan yang berhasil
diselesaikan.

Pk permenpan 053:2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Pk permenpan 053:2014

Similar to Pk permenpan 053:2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pk permenpan 053:2014

Editor's Notes