Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, pengertian kinerja dan prestasi kerja, serta sistem pelaporan kinerja pemerintah (SAKIP) yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
UNDP memberikan pengertian Good Governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara: state, society dan Private sector, yang mengandung dua pengertian yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, serta pemerintahan yang berfungsi secara ideal
LAKIP adalah satau komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lakip merupakan laporan yang harus disampaikan, baik mengenai laporan kinerja maupun keuangan
1. PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ..........., ............... PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
2.
3.
4.
5. PENGERTIAN KINERJA PRESTASI KERJA = KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran , dengan kuantitas dan kualitas terukur
6.
7.
8. OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT GABUNGAN OUTPUT OUTCOME KEY PERFORMANCE SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM SATUAN KERJA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UNIT ORGANISASI/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KL
9. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
14. RUANG LINGKUP SAKIP P erjanjian K inerja P engukuran K inerja P engelolaan D ata K inerja P elaporan K inerja R eviu dan E valuasi K inerja
15.
16. PERJANJIAN KINERJA DIPA Lembar/ D okumen P erjanjian K inerja S atuan Ke rja Lembar/ D okumen P erjanjian K inerja Unit Organisasi Lembar/ D okumen P erjanjian K inerja KL Menggunakan indikator kinerja keluaran kegiatan/indikator utama satker M enggunakan indikator kinerja program/ indikator utama unit organisasi M enggunakan indikator kinerja utama K/L PIMPINAN UNIT ORGANISASI PIMPINAN KL
17.
18. PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA TARGET >< REALISASI KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN UNIT ORGANISASI TARGET >< REALISASI KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TARGET >< REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN T arget kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL R ealisasi kinerja program / kegiatan s.d. tahun berjalan VS
26. REVIU DAN EVALUASI REVIU LAPORAN KINERJA MENTERI/ PIMPINAN KL REVIU OLEH APIP KL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP MENTERI NEGARA PAN & RB EVALUASI OLEH APIP SAKIP EVALUASI OLEH APIP MENTERI/ PIMPINAN KL EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA KINERJA MENTERI/ PIMPINAN KL
Relevan suatu indikator kinerja harus mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur Specific Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.