1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup penilaian kinerja organisasi/pegawai dan kontrak kinerja tahun 2015.

1. 1
Pembinaan Pengetahuan dan
Keterampilan Pegawai (P2KP)
KPPBC TMP C Nunukan
Jalan Pelabuhan Baru 40A
Nunukan, Kalimantan Utara
Rabu, 11 Februari 2015

2. DTU PENGELOLAAN KINERJA
di Lingkungan Kementerian Keuangan
INTERNALISASI
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI/PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal

3. Daftar Isi
Pokok-Pokok Pengaturan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU
3
Kontrak Kinerja Tahun 2015

4. Pokok-Pokok Pengaturan
KMK 467/KMK.01/2014
4

5. 1. Perubahan Pokok KMK 467/2014
3
Penetapan PP No. 46/2011
tentang Penilaian Prestasi
Kerja PNS
Mengatur perubahan metode penilaian
prestasi Kerja PNS (DP3).
Wajib diterapkan di seluruh K/L sejak
1 Januari 2014
KMK No. 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kemenkeu
Mengatur metode penilaian prestasi kerja PNS
di lingkungan Kemenkeu.
Berlaku sejak 1 Oktober 2014
Perubahan Pokok KMK 467/2014 :
•PNS Kemenkeu wajib menandatangani SKP paling lambat tgl 31 Januari.
•Penilaian IKU dan Perilaku Kerja sebagai dasar penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (DP3) sebagaimana diatur dalam PP 46/2011.
•Keterlambatan penetapan SKP, Penilaian SKP, dan DP3 berimplikasi pada
tertundanya kenaikan pangkat pegawai dan pengenaan hukuman disiplin PNS.

6. IKU berbasis
BSC
Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
Penilaian
Perilaku Kerja
PNS
OutputInput
Penilaian
Perilaku 360
derajat
Sistem Penilaian
Prestasi Kerja PNS
Sistem Pengelolaan
Kinerja Kemenkeu
2. Penyelarasan KMK 467/2014
dengan PP 46/2011
Penilaian
Prestasi Kerja
PNS
(sebelumnya
disebut DP3).
4
- Kreativitas
-Tugas Tambahan+

7. PP 46/2011
Mekanisme Penilaian Kinerja
Komponen
Perhitungan NKO
Indeks Capaian IKU
Nilai Sasaran Strategis
Nilai Perspektif
Nilai
Kinerja Organisasi
Realisasi IKU
Ya
Pemilik peta
strategi
Raw Data
Capaian
Kinerja Pegawai
Nilai
Kinerja Pegawai
Nilai Perilaku
Nilai
Prestasi Kerja
Pegawai
Nilai
Sasaran Kerja
Pegawai
Nilai Tugas
Tambahan
Nilai
Kreativitas
Tidak Nilai Perilaku
Komponen
Perhitungan NKP
Komponen
Perhitungan NPKP
70%
30%
60%
40%
KMK 467/2014
7

8. 4. Pokok-Pokok Perubahan KMK 467/2014
No
PP 46/2011 dan
Perka BKN 1/2013
KMK Nomor
454/KMK.01/2011
KMK 467/2014
1. • PNS dan CPNS wajib
menandatangani SKP
(kontrak kinerja) setiap
tahun paling lambat 31
Januari.
• Pegawai tugas belajar
langsung penilaian
prestasi akademik , tidak
perlu kontrak kinerja.
• PNS Kemenkeu wajib
menandatangani kontrak
kinerja setiap tahun paling
lambat 31 Maret.
• Pegawai tugas belajar wajib
kontrak kinerja.
• CPNS Kemenkeu tidak
diwajibkan menandatangani
kontrak kinerja.
Sesuai PP 46/2011
• PNS dan CPNS wajib
menandatangani kontrak kinerja
setiap tahun paling lambat 31
Januari.
• Pegawai tugas belajar langsung
penilaian prestasi akademik , tidak
perlu kontrak kinerja.
2. Periode pelaporan:
• NPKP dilaporkan secara
tahunan (Bulan Januari
tahun berikutnya)
Periode pelaporan:
• Pelaporan NPKP belum diatur
• NKP dilaporkan secara
tahunan (Bulan Januari tahun
berikutnya)
• CKP dilaporkan secara
triwulanan (April, Juli,
Oktober, dan Januari)
• CKP pegawai promosi/mutasi
belum diatur
Periode pelaporan:
• NPKP dilaporkan secara tahunan
(Bulan Januari tahun berikutnya)
• NKP dilaporkan secara tahunan
(Bulan Januari tahun berikutnya)
• CKP dilaporkan secara triwulanan
(April, Juli, Oktober, dan Januari)
• CKP pegawai promosi/mutasi
dihitung dengan mempertimbangkan
periode blankspot
8

9. 4. Pokok-Pokok Perubahan KMK 467/2014
No
PP 46/2011 dan
Perka BKN 1/2013
KMK Nomor
454/KMK.01/2011
KMK 467/2014
3. Komponen penilaian
(Nilai Prestasi Kerja
Pegawai):
 Sasaran Kerja Pegawai +
Nilai Tugas Tambahan +
Nilai Kreativitas
(bobot 60%)
 Penilaian Perilaku
(bobot 40%)
Komponen penilaian
(Nilai Kinerja Pegawai):
 Capaian Kinerja Pegawai
(berbasis BSC)
(bobot 70%)
 Penilaian perilaku
(bobot 30%)
Penilaian kinerja pegawai
menghasilkan 2 output:
a.Nilai Kinerja Pegawai (NKP),
yang digunakan untuk
kepentingan internal Kemenkeu
antara lain dalam rangka
pemetaan pegawai, tunjangan
kinerja, Laporan Kinerja (NKP
pemilik peta strategi), dan
lainnya.
b.Nilai Prestasi Kerja Pegawai
(NPKP)
Sebagai pengganti DP3 untuk
administrasi kepegawaian di
BKN.
9

10. 4. Pokok-Pokok Perubahan KMK 467/2014
No
PP 46/2011 dan
Perka BKN 1/2013
KMK Nomor
454/KMK.01/2011
KMK 467/2014
4. Aspek Penilaian Perilaku:
a. Penilaian pelaksana dinilai
berdasarkan pada 5 aspek
penilaian perilaku
b.Penilaian pejabat struktural
dinilai berdasarkan 6 aspek
penilaian perilaku (ditambah
aspek Kepemimpinan)
Aspek Penilaian Perilaku:
a. Seluruh pegawai dinilai
berdasarkan 5 Nilai-nilai
Kementerian Keuangan
b.Khusus untuk pejabat
struktural, ditambahkan
dengan penilaian 7
kompetensi manajerial
Pegawai dinilai
berdasarkan pada 6 aspek
penilaian yg disesuaikan
dalam standar perilaku
yang telah ditentukan.
5. Setiap aspek penilaian perilaku
tidak dijabarkan dalam
pertanyaan-pertanyaan
Format pertanyaan:
a. Perilaku pejabat struktural
diukur melalui 36 pertanyaan
b.Perilaku pejabat fungsional
dan pelaksana diukur melalui
22 pertanyaan
Format pertanyaan:
Kuesioner melalui
pemberian skor dengan
skala 0-100 dalam 5
kriteria penilaian sesuai
PP 46/2011
10

11. 4. Pokok-Pokok Perubahan KMK 467/2014
11
No.
PP 46/2011 dan
Perka BKN 1/2013
KMK Nomor
454/KMK.01/2011
KMK 467/2014
6. Metode penilaian:
Penilaian oleh atasan
langsung (belum 360
derajat).
Tidak ada pembobotan
evaluator
Metode penilaian:
Penilaian oleh atasan, peers dan
bawahan (360 derajat)
Pembobotan evaluator:
a. Atasan Langsung: 60%
b. Peer: 15%
c. Bawahan: 25%
Metode penilaian:
Penilaian oleh atasan, peers dan
bawahan (360 derajat)
Pembobotan evaluator:
a. Atasan Langsung: 60%
b. Peer: 15%
c. Bawahan: 25%
7. Frekuensi penilaian
perilaku setahun sekali
Frekuensi penilaian perilaku
setiap semester
(2x per tahun)
Frekuensi penilaian perilaku setiap
semester
(2x per tahun)
8. Penalti Penilaian
Perilaku
Tidak diatur
Penalti Penilaian Perilaku
Tidak diatur
Penalti Penilaian Perilaku
• Evaluee dan Evaluator yang tidak
menjalankan kewajiban penilaian
dikenakan penalti (pengurangan
NP).
• Diberlakukan untuk keperluan
internal Kemenkeu. 11

12. 4. Pokok-Pokok Perubahan KMK 467/2014
No.
PP 46/2011 dan
Perka BKN 1/2013
KMK Nomor
454/KMK.01/2011
KMK 467/2014
9. Kategorisasi Sebutan Nilai
Prestasi Kerja Pegawai
(NPKP):
a. 91 – ke atas : Sangat baik
b.76 – 90 : Baik
c. 61 – 75 : Cukup
d.51 – 60 : Kurang
e. 50 – ke bawah : Buruk
Kategorisasi Sebutan Nilai
Kinerja Pegawai (NKP):
NKP < 75% : Rendah
75% ≤ NKP < 90% : Sedang
90% ≤ X ≤ 120% : Tinggi
Menggunakan 2 kategorisasi
Sebutan Nilai Kinerja:
1.Kategorisasi Status untuk NKP,
menggunakan metode distribusi
normal dan forced rank, dengan
ketentuan sbb:
2.Kategorisasi Status untuk NPKP
mengikuti PP 46/2011
(sebagaimana kolom 2)
Persentase
Pegawai
Status Kinerja
15% Kinerja Terbaik
70% Kinerja Rata-rata
15% Kinerja di bawah Rata-rata
12

13. Kontrak Kinerja
Tahun 2015
13

14. Kontrak Kinerja Tahun 2015
Format Kontrak Kinerja 2015
terdiri dari:
A. Pernyataan Kesanggupan
B. Peta Strategi (bagi pemilik
peta strategi)
C. Perjanjian Kinerja (bagi
pemilik peta strategi)
D. Rincian Target Kinerja
E. Inisiatif Strategis (Untuk Level
Kemenkeu-One kebawah)
F. Sasaran Kerja Pegawai
A
B
14

15. Kontrak Kinerja Tahun 2015
C. Perjanjian Kinerja (bagi pemilik peta strategi)
15

16. Kontrak Kinerja Tahun 2015
D. Rincian Target Kinerja
16
E. Inisiatif Strategis (Bagi Pemilik
Peta Strategi K-One-Two-Three)

17. Kontrak Kinerja Tahun 2015
F. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
17

18. Manual IKU
18

19. Keterangan warna untuk tayangan berikutnya:
Pengisian Format Manual IKU
Dibedakan atas dua, yaitu:
19
Manual IKU Unit Pemilik Peta
Strategi atau IKU Cascading
Peta Strategi
• Format manual IKU diisi
secara lengkap dengan
mencantumkan seluruh
informasi IKU
Manual IKU selain IKU
Cascading Peta Strategi
• Format manual IKU tidak
diisi untuk informasi
Perspektif, SS, Definisi SS,
tingkat kendali IKU, Tingkat
validitas IKU.
Pink: diisi hanya untuk IKU Pemilik Peta Strategi atau
IKU Cascading Peta Strategi

20. MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Pemilik IKU)
(Pemilik Peta Strategi Level di Atasnya)
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama :
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan:
Satuan Pengukuran :
Format Manual IKU
20
Kode IKU
Tuliskan nama perspektif Balanced
Scorecard di mana Indikator Kinerja
tersebut berada.
Tuliskan Kode Sasaran Strategis yang
diikuti nama Sasaran Strategisnya
Tuliskan uraian SS dimaksud yang
meliputi pengertian, alasan, ruang
lingkup, dan tujuan SS tersebut
Tuliskan kode IKU yang diikuti nama
Indikator Kinerja Utama
Tuliskan uraian mengenai IKU yang
mencakup: Definisi, Formula, dan
Tujuan
Tuliskan unit pengukuran yang
digunakan untuk menunjukkan
kuantitas Indikator Kinerja, misal %,
Rp, USD, kali, buah, orang
Tuliskan nama unit pemilik manual IKU,
misalnya untuk pelaksana:
Danu, Pelaksana Subbid Prokeg IVD
Pushaka

21. Jenis Aspek Target
pada SKP :
( ) Kuantitas/
Output
( ) Kualitas/
Mutu
( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU: ( ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak
Penanggung Jawab
IKU :
Unit/Pihak Penyedia
Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading
Peta
( ) Cascading Non peta ( ) Non-
Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( ) Indirect
Format Manual IKU
21
Berikan tanda "X" pada salah satu
dari tiga kriteria: High, Moderate, dan
Low.
Berikan tanda "X" pada salah satu
dari tiga kriteria: Exact, Proxy, dan
Activity
Tuliskan Unit/Individu pada level
dibawahnya yang bertanggung jawab
terhadap pencapaian IKU tersebut,
apabila IKU tersebut tidak dicascade
maka penanggung jawab IKU adalah
unit/individu bersangkutan.
Tuliskan unit/Individu yang
bertanggungjawab terhadap penyedia
data
Tuliskan nama dokumen sebagai
sumber data untuk mengisi formula
IKU
Berikan tanda “X” pada salah satu dari jenis IKU:
Cascading Peta, Cascading Non-Peta, dan Non-cascading
Berikan tanda "X" pada salah satu
dari jenis aspek target IKU
berdasarkan metode BSC pada SKP:
Kuantitas/output, kualitas/mutu,
waktu, biaya (jika ada).
Berikan tanda “X” pada salah satu dari
dua kriteria metode cascading IKU:
Direct atau Indirect (tidak diisi untuk
jenis cascading IKU non cascading)

22. Berikan tanda "X" pada salah satu
dari dua kriteria yang menunjukkan
pola penetapan/perhitungan angka
capaian IKU diatasnya: Sum,
average dan raw data
Berikan tanda "X" pada salah satu
dari tiga kriteria yang menunjukkan
ekspektasi arah nilai aktual dari IKU
dibandingkan relatif terhadap nilai
target: Maximize, Minimize, dan
Stabilize
Berikan tanda "X" pada salah satu
dari empat periode pelaporan
(bulanan, triwulanan, semesteran,
tahunan) untuk menunjukkan
seberapa sering data aktual Indikator
Kinerja perlu dilaporkan
pencapaiannya
Isikan target yang ingin dicapai dan
realisasi yang tercapai menurut
periode pengukuran dan
polarisasinya, untuk IKU baru: NA.
Jenis Konsolidasi
Periode
( )Sum ( )Average ( )Take Last
Known Value
Jenis Konsolidasi
Lokasi :
( ) Sum ( ) Average ( ) Raw Data
Polarisasi : ( ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode
Pelaporan :
( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran( ) Tahunan
Konversi 120 : ( ) Ya ( ) Tidak
Tabel Data :
Format Manual IKU
Periode
Pelaporan
Tahun Y-2 Tahun Y-1 Tahun Y
Target Realisasi Target Realisasi Target
22
Berikan tanda "X" pada salah satu
dari tiga kriteria yang menunjukkan
pola penetapan/ perhitungan angka
capaian IKU: Sum, TLK, dan Average
Berikan tanda “X”pada salah satu
dari dua pilihan yang menunjukkan
apakah IKU tersebut dapat dikonversi
menjadi 120 atau tidak.

23. Jenis Cascading IKU
IKU yang dicascade bermula dari unit
pemilik peta strategi.
Cascading
Peta
IKU yang dicascade bermula dari
unit/pegawai bukan pemilik peta
strategi
Cascading
non peta
IKU yang tidak berasal dari level
unit/pegawai yang lebih tinggi
Non
cascading
CP
C
N
23

24. Contoh Manual IKU Kemenkeu-Wide
24
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Perspektif: Learning & Growth
Sasaran Strategis: 9. Organisasi sehat yang berkinerja tinggi
Deskripsi Sasaran
Strategis:
OrganisasOrganisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal
mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan,
inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim
Indikator Kinerja Utama: 9.a-N Indeks Kesehatan Organisasi
Deskripsi Indikator Kinerja
Utama:
Definisi:
Indeks kesehatan organization atau organization health index (OHI) adalah indeks yang mengukur
efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi.
Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi & Kendali, Orientasi,
Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi & Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya & Iklim. Survei
ini akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks ini menggunakan skala 0-
100.
Formula:
Indeks Kesehatan Organisasi
Tujuan:
Mengukur tingkat kesehatan organisasi
Satuan Pengukuran : Indeks
9.a-N

25. Contoh Manual IKU Kemenkeu-Wide
25
Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : (X) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung
Jawab IKU :
Seluruh Unit Eselon I
Unit/Pihak Penyedia Data : Setjen
Sumber Data : Laporan survei indeks kesehatan organisasi
Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average ( ) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan
Konversi 120 : ( ) Ya (X) Tidak
Tabel Data :
Periode Pelaporan
2012 2013 2014
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan N/A N/A N/A N/A 68.00

26. DTU PENGELOLAAN KINERJA
di Lingkungan Kementerian Keuangan
Terima Kasih
Ada Pertanyaan ???

27. Lampiran
27

28. 28
Tanggal mulai kerja di
kantor baru (X)
Jangka Waktu Penilaian pada
lembar Penilaian SKP
Target
maksimal
Aspek Waktu
pada SKP2
Dasar Penetapan Sisa Target dan
Perhitungan Kinerja Periode
Blankspot
SKP1 SKP2 NSKP CKP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Januari ≤ X ≤ 31 Januari - 1 Jan-31 Des 12 bln
NSKP1: tidak ada
NSKP2: Q1 s.d.
Q4
CKP1: tidak ada
CKP2: Q1 s.d. Q4
tidak
1 Februari ≤ X ≤ 28/29
Februari
1 Jan-31 Jan 1 Feb-31 Des 11 bln
NSKP1: judgment
NSKP2: Q2 s.d.
Q4
CKP1: tidak ada
CKP2: Q2 s.d. Q4
ya (Q1)
1 Maret ≤ X ≤ 14/15 Maret
1 Jan-28/29 Feb
*)
1 Mar-31 Des 10 bln
NSKP1: judgment
NSKP2: Q2 s.d.
Q4
CKP1: tidak ada
CKP2: Q2 s.d. Q4
ya (Q1)
15/16 Maret ≤ X ≤ 31
Maret
1 Jan-28/29 Feb
**)
1 Mar-31 Des 10 bln
NSKP1: Q1
NSKP2: Q2 s.d.
Q4
CKP1: Q1
CKP2: Q2 s.d. Q4
tidak
1 April ≤ X ≤ 17 April 1 Jan-31 Mar 1 Apr-31 Des 9 bln
NSKP1: Q1
NSKP2: Q2 s.d.
Q4
CKP1: Q1
CKP2: Q2 s.d. Q4
tidak
18 April ≤ X ≤ 30 April 1 Jan-31 Mar 1 Apr-31 Des 9 bln
NSKP1: Q1
NSKP2: Q3 s.d.
Q4
CKP1: Q1
CKP2: Q3 s.d. Q4
ya (Q2)
1 Mei ≤ X ≤ 31 Mei 1 Jan-30 Apr 1 Mei-31 Des 8 bln
NSKP1: Q1
NSKP2: Q3 s.d.
Q4
CKP1: Q1
CKP2: Q3 s.d. Q4
ya (Q2)
Pengaturan “Jangka Waktu Penilaian” dalam Lembar Penilaian SKP serta Dasar
Penghitungan Target dan Kinerja

29. 29
Tanggal mulai kerja di
kantor baru (X)
Jangka Waktu Penilaian pada
lembar Penilaian SKP Target
maksimal
Aspek Waktu
pada SKP2
Dasar Penetapan Sisa Target dan
Perhitungan Kinerja
Periode
Blankspot
SKP1 SKP2 NSKP CKP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Juni ≤ X ≤ 14 Juni 1 Jan-31 Mei 1 Jun-31 Des 7 bln
NSKP1: Q1
NSKP2: Q3 s.d. Q4
CKP1: Q1
CKP2: Q3 s.d. Q4
ya (Q2)
15 Juni ≤ X ≤ 30 Juni 1 Jan-31 Mei 1 Jun-31 Des 7 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q2
NSKP2: Q3 s.d. Q4
CKP1: Q1 s.d. Q2
CKP2: Q3 s.d. Q4
tidak
1 Juli ≤ X ≤ 18 Juli 1 Jan-30 Juni 1 Jul-31 Des 6 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q2
NSKP2: Q3 s.d. Q4
CKP1: Q1 s.d. Q2
CKP2: Q3 s.d. Q4
Tidak
19 Juli ≤ X ≤ 31 Juli 1 Jan-30 Juni 1 Jul-31 Des 6 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q2
NSKP2: Q4
CKP1: Q1 s.d. Q2
CKP2: Q4
ya (Q3)
1 Agustus ≤ X ≤ 31
Agustus
1 Jan-31 Juli 1 Ags-31 Des 5 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q2
NSKP2: Q4
CKP1: Q1 s.d. Q2
CKP2: Q4
ya (Q3)
1 September ≤ X ≤ 13
September
1 Jan-31 Ags 1 Sept-31 Des 4 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q2
NSKP2: Q4
CKP1: Q1 s.d. Q2
CKP2: Q4
ya (Q3)

30. 30
Tanggal mulai kerja di
kantor baru (X)
Jangka Waktu Penilaian pada
lembar Penilaian SKP
Target
maksimal
Aspek Waktu
pada SKP2
Dasar Penetapan Sisa Target dan
Perhitungan Kinerja Periode
Blankspot
SKP1 SKP2 NSKP CKP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
14 September ≤ X ≤ 30
September
1 Jan-31 Ags 1 Sept-31 Des 4 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q3
NSKP2: Q4
CKP1: Q1 s.d. Q3
CKP2: Q4
tidak
1 Oktober ≤ X ≤ 18
Oktober
1 Jan-30 Sept 1 Okt-31 Des 3 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q3
NSKP2: Q4
CKP1: Q1 s.d. Q3
CKP2: Q4
tidak
19 Oktober ≤ X ≤ 31
Oktober
1 Jan-30 Sept 1 Okt-31 Des 3 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q3
NSKP2: judgment
CKP1: Q1 s.d. Q3
CKP2: tidak ada
ya (Q4)
1 November ≤ X ≤ 30
November
1 Jan-31 Okt 1 Nov-31 Des 2 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q3
NSKP2: judgment
CKP1: Q1 s.d. Q3
CKP2: tidak ada
ya (Q4)
1 Desember ≤ X ≤ 14
Desember
1 Jan-30 Nov 1 Des-31 Des 1 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q3
NSKP2: judgment
CKP1: Q1 s.d. Q3
CKP2: tidak ada
ya (Q4)
15 Desember ≤ X ≤ 31
Desember
1 Jan-30 Nov 1 Des-31 Des
1 bln
NSKP1: Q1 s.d. Q4
NSKP2: judgment
Q1 s.d. Q4 tidak

31. 31
Konsultasi Kinerja:
email ke servicedesk@depkeu.go.id
021-3449230 ext 4100, Fax 021-3519655