Rangkuman dokumen: 1) Dokumen membahas dinamika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023-2026 di Provinsi Banten. 2) Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan penyusunan target kinerja dengan waktu yang relatif singkat. 3) Arah keb

1. Disampaikan oleh:
DR. MAHDANI SE., ST., MM., M.Si
Kepala Bappeda Provinsi Banten
Pada Acara MUSRENBANG RKPD Kota Serang
Tahun 2023
Serang, 28 Maret 2022

2. DINAMIKA
PENYUSUNAN
RKPD 2023 dan
RPD 2023-2026
Berakhirnya RPJMD Prov
Banten Tahun 2017-2022
Penyusunan RKPD 2023 bersamaan
dengan Penyusunan RPD 2023-2026
Penentuan sasaran dan target kinerja
2023-2026 yang disusun dengan
waktu relatif singkat (target kinerja
RPD, RKPD dan RENSTRA OPD)
UU 10 /2016 ttg Pemilukada serentak secara Nasional pada tahun
2024, Pemilihan Gubernur Banten baru akan dilaksanakan pada
tahun 2024 (RPJMD baru akan ada lagi untuk Periode 2025-2029)
Masih dibayangi Gelombang
Covid dan Varian Virus Covid
(Dampak Sosial Ekonomi)
Kerangka Regulasi : Instruksi Mendagri
Nomor 70/2021 Tentang RPD, Kepmendagri
Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang
Pemutakhiran Nomenklatur Program dan
Kegiatan
Penuntasan Integrasi Sistem
Perencanaan, Pengendalian
dan Data Pembangunan

3. 1
Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
2023-2026
Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk
menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026
dan Renstra PD Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan
teknokratis
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan
Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada
2
3
4
KEPALA DAERAH YANG JABATANNYA BERAKHIR TAHUN 2022
WAKTU PENETAPAN DOKREN TAHUN 2023-2026
I II III IV
Paling Lambat
MARET Minggu ke-
Tahun 2022
Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Tahun 2023-2026
Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023-
2026
Renstra PD Provinsi
Tahun 2023-2026
Renstra PD
Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2026
Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 disampaikan
kepada DPRD paling lambat satu
minggu setelah ditetapkan
Rancangan Renstra PD
Penyusunan dilakukan
bersamaan
Konsultasi
Publik
Berita Acara Forum
Konsultasi Publik
Melibatkan
DPRD
Fasilitasi
Provinsi
Kab./Kota
Oleh Gubernur
Oleh Mendagri
Ditetapkan
menjadi Perkada
Ranc. RPD
INMENDAGRINOMOR70TAHUN2021

5. ARAH KEBIJAKAN RKP 2023

11. BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH
Menciptakan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
(Good Governance)
Membangun dan
Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur
Meningkatkan Akses dan
Pemerataan Pendidikan
Berkualitas
Meningkatkan Akses dan
Pemerataan Pelayanan
Kesehatan Berkualitas
Meningkatkan Kualitas
Pertumbuhan dan
Pemerataan Ekonomi
URAIAN INDIKATOR
2017 2018 2019 2020 2021 2022
T R RN T R RN T R RN T R RN T-RKPD R RN T-RKPD
IPM 71,35 71,42 70,81 71,77 71,95 71,39 72,20 72,44 71,92 72,75 72,45 71,94 72,48-73,21 72,72 72,29 72,60-73,68
LPE 5,70 5,75 5,07 6,00 5,77 5,17 6,20 5,29 5,02 5,80 -3,38 -2,07 2,50–3,50 4,44 3,69 5,0-5,6
PENDUDUK MISKIN 5,25 5,59 10,12 5,13 5,25 9,66 5,00 4,94 9,22 5,12 6,63 10,19 6,50–6,90 6,50 9,71 4,99-5,40
TPT 8,69 9,28 5,50 8,45 8,52 5,34 8,20 8,11 5,07 8,19 10,64 7,07 9,5– 10,5 8,98 6,49 9,70-9,20
TINGKAT INFLASI 4,00 3,98 3,61 3,70 3,42 3,13 4,20 3,30 2,72 3,70 1,45 1,68 2,3-3,3 1,91 1,87 3,4-4,0
GINI RASIO 0,400 0,390 0,404 0,390 0,367 0,384 0,390 0,361 0,380 0,370 0,365 0,385 0,365–0,367 0,363 0,381 0,370
Note: T=Target, R=Realisasi, RN=Realisasi Nasional, T-RKPD=Target RKPD, Angka Realisasi Merupakan Angka Realease BPS terupdate
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

12. ISUDANTANTANGANPEMBANGUNAN2023
 Belum optimalnya
pembangunan sumber
daya manusia
 Tingkat kesejahteraan
masyarakat masih relatif
rendah
 Masih rendahnya
kompetensi dan daya
saing tenaga kerja
DAYA SAING SDM DAYA SAING
PEREKONOMIAN
LINGKUNGAN HIDUP,
KETAHANAN BENCANA
DAN PERUBAHAN IKLIM
KUALITAS REFORMASI
BIROKRASI DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
 Belum optimalnya
pembangunan ekonomi
dan tantangan
pemulihan ekonomi
daerah (Pandemi Covid-
19)
 Pemerataan
pembangunan
kewilayahan dan
pemenuhan pelayanan
infrastruktur dasar
 Pembangunan
Kewilayahan yang belum
optimal, khususnya yang
terkait dengan kelestarian
lingkungan hidup,
pengendalian ruang
 Tantangan perubahan
iklim dan potensi bencana
 Penanggulangan bencana
yang belum optimal
 Tantangan mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
 Belum Optimalnya
pemanfaatan teknologi
dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
 Implementasikan
kebijakan reformasi
birokrasi belum optimal

13. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang
Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Berwibawa
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan
Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup yang Lestari
Tahap
Revitalisasi I
Tahap
Revitalisasi II
Tahap
Akselerasi I
Tahap
Akselerasi I
Tahap
Modernisasi
Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Taqwa
Visi 2025
 sebagai provinsi yang
baru terbentuk, Banten
dihadapkan pada
berbagai persoalan
khususnya terkait
dengan perbaikan sosial
dan pemulihan ekonomi
masyarakat.
 Provinsi Banten masih
dalam proses penataan
kelembagaan dan
keterbatasan
sumberdaya aparatur
dan anggaran.
 pada tahap awal ini
diarahkan pada upaya
revitalisasi
pembangunan.
Diprioritaskan pada upaya
merevitalisasi lanjutan hasil-
hasil pembangunan yang
telah dicapai.
Pemantapkan
pembangunan di Provinsi
Banten melalui
percepatan
pembangunan atau
akselerasi pembangunan
di segala bidang.
Pemantapkan
pembangunan di Provinsi
Banten melalui
peningkatan akselerasi
pembangunan di segala
bidang sebagai persiapan
menuju Provinsi Banten
yang modern.
Pada tahap/periode akhir
RPJPD Tahun 2025, Provinsi
Banten diharapkan telah
mencapai kemajuan dan
kemandirian memasuki
kehidupan masyarakat
modern, minimal sejajar
dengan provinsi maju
lainnya.
Misi
RPJMD
2005-2007
RPJMD
2008-2012
RPJMD
2012-2017
RPJMD
200172022
RPJMD
2023-2025
RPJPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025

14. TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN
RPDPROVINSIBANTENTAHUN 2023-2026
Memperkuat DAYA SAING
DAERAH untuk Memacu
PERTUMBUHAN EKONOMI
sebagai Fondasi Tahap
Modernisasi
Pemantapan DAYA SAING
DAERAH untuk Memacu
PERTUMBUHAN EKONOMI
sebagai Kerangka tahap
modernisasi
PEMBANGUNAN KOLABORATIF
yang inklusif untuk Memperkokoh
Masyarakat Banten yang Modern
dalam rangka mencapai Banten
yang sejahtera, mandiri dan
berdaya saing
Implementasi pembangunan
kolaboratif yang inklusif
sebagai perwujudan Banten
yang sejahtera, mandiri dan
berdaya saing
Pemantapan Daya
Saing Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia
2022 2023 2024 2025 2026
Prioritas dan Arah
Kebijakan

15. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA
PRIORITAS 1
• Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, daerah perbatasan dan perkotaan pasca pandemi
melalui pelayanan dasar sosial yang terpadu
• Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerjasama antara industri dan instansi pendidikan untuk
menyesuaikan kebutuhan pekerja dengan penyediaan tenaga kerja, dan mendorong pola insentif
pelatihan yang efektif di BLKI untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan kualitas keluarga sejahtera
• Peningkatan Pelayanan Sosial
• Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan
• Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
• Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
• Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
• Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender
• Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
PROGRAM PEMBANGUNAN

16. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
TERWUJUDNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI
PRIORITAS 2
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
• Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha
• Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan
• Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan
• Peningkatan Daya Beli Masyarakat
PROGRAM PEMBANGUNAN

17. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN
PRIORITAS 3
• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan bencana dan perubahan
iklim
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam
• Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif
PROGRAM PEMBANGUNAN

18. PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA
PRIORITAS 4
• Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan
ARAH KEBIJAKAN
• Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi
• Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten
PROGRAM PEMBANGUNAN

19. INDIKASI PROYEK STRATEGIS PROVINSI BANTENTAHUN 2023
WKP I (KAB. TANGERANG, KOTA
TANGERANG DAN KOTA TANGERANG
SELATAN)
1. Optimalisasi dan Pengelolaan Balai
Perikanan Budidaya serta UPTD Balai
Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan (PPMHP)
2. Pembangunan Irigasi Tersier dan
Perpipaan
3. Pembangunan Jalan Usaha Tani
(JUT)
4. Pengelolaan Situ
5. Peningkatan Kapasitas Jalan
6. Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh
7. "Rehabilitasi Daerah Irigasi
(Kewenangan Provinsi)"
8. USB, RKB dan Bangunan Pendukung
SMA, SMK, SKH
WKP II (KAB. SERANG, KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG)
1. Pembangunan Jalan Baru
2. Peningkatan Kapasitas Jalan
3. Pembangunan Fly Over
4. Pembangunan Gedung Strategis
5. Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan
6. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
7. Pembangunan RSUD
8. Penanganan Banjir
9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
10. Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM)
11. Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)
12. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
13. Pusat Distribusi Provinsi Banten (PDP)
14. USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKH
WKP III (KAB. LEBAK DAN KAB. PANDEGLANG)
1. Pembangunan RSUD
2. Penanganan Banjir
3. Pengelolaan Situ
4. Peningkatan Kapasitas Jalan
5. Optimalisasi Pelabuhan Perikanan (PP)
6. Pembangunan Gedung Strategis
7. Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan
8. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional
10. Panti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengembangan Panti Terpadu
11. Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Aset Provinsi
12. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
13. Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)
14. USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKH

20. BAPPEDA PROVINSI BANTEN
20
TARGET INDIKATOR MAKRO PROVINSI BANTEN TAHUN 2023
*
NO INDIKATOR MAKRO
Sasaran Awal
RKP 2023
TARGET PROVINSI BANTEN
NASIONAL
Realisasi
2021
RKPD 2022
RANC. RKPD
2023
1 IPM 73.31-73.36 72,72 72,60-73,68 73,27
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.3 - 5.9 4,4 5,0-5,6 5,02-5,15
3 Tingkat Kemiskinan (%) *) 8.50 - 7.50 6,50 4,99-5,40 5,58
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) *) 6.00 - 5.30 8,98 9,70-9,20 8,67
5 Gini Rasio 0.378-0.375 0,363 0,370 0,354
Mayoritas Negara Di Dunia
Diproyeksikan Tumbuh
Positif di Tahun 2022
Mulai Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Banten Akan Berangsur Pulih Dengan Tetap Waspada
Sumber: BPS
Sumber : LKPJ 2021, BA Rakortekrenbang 2022, R-RKPD 2023

21. BAPPEDA PROVINSI BANTEN
SASARAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2023
KABUPATEN/KOTA
LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI
KEMISKINAN
TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA
Kab Pandeglang 4,65 - 4,78 9,80 8,39
Kab Lebak 4,95 - 5,08 8,88 8,14
Kab Tangerang 4,66 - 4,79 5,49 9,71
Kab Serang 4,46 - 4,59 4,60 12,07
Kota Tangerang 4,1 - 4,23 4,89 7,23
Kota Cilegon 4,92 - 5,05 3,53 10,24
Kota Serang 5,74 - 5,87 5,69 8,20
Kota Tangerang Selatan 6,68 - 6,81 1,80 5,43
Provinsi Banten 5,02 - 5,15 5,58 8,67
Sumber: Bappeda Provinsi Banten. Hasil Analisis. 2022

22. JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023
• PERSIAPAN
PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL
RKPD
M III SEP- M II OKT
2021
• PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL
RKPD
M II-IV NOV 2021
• FORUM
KONSULTASI
PUBLIK
M II DES 2021
• POKOK -
POKOK
PIKIRAN DPRD
M I –II
JAN 2022 • PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AWAL
RKPD
M II-IV JAN 2022
• FORUM
PERANGKAT
DAERAH
M I-IV FEB 2022
• VERIFIKASI
RENJA
PERANGKAT
DAERAH
M III-IV FEB 2022
• RAKORBID
M I-II MAR 2022
• PENYUSUNAN
RANCANGAN
RKPD
M I-III MAR 2022
• MUSRENBANG
RKPD AB/KOTA
M III – IV MAR 2022
• MUSRENBANG
RKPD PROVINSI
BANTEN 2022
M I APR 2022
• PENYUSUNAN
RANCANGAN
AKHIR RKPD
M III APR 2022
• FASILITASI RKPD
OLEH KEMENDAGRI
M IV APR 2022 - M I MEI 2022
• FASILITASI RKPD
KAB/KOTA
M IV APR 2022-M I MEI 2022
• FINALISASI RKPD
2023
M III-IV MEI 2022
• PENETAPAN RKPD
2023
M I JUNI 2021
• PENETAPAN
RENJA 2022
M II JUNI 2022

23. TERIMA KASIH 23