Download to read offline
Uploaded byDeyankanggrek Lufhimsomuch
Bab iii fix
Dokumen ini membahas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, yang mewajibkan laporan kinerja yang transparan sesuai dengan peraturan presiden dan keputusan terkait. Perjanjian kinerja menjadi instrumen untuk menetapkan target serta sasaran dalam mencapai visi dan misi, dengan fokus pada peningkatan investasi daerah dan kepuasan masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi untuk evaluasi serta perbaikan di masa depan.
Bab iii fix
- 1. Page44 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitaskinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 2. Page45 kegagalan pelaksanaan kegiatansesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru. 3.1. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut dirumuskan sasaran strategis. Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemrintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, palporan kinerja dan tatacara reviu instansi pemerintah yang termuat LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 3. Page46 dalam Permenpan Nomor53 Tahun 2014. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 3.1.1. Tujuan Penyusunan: 1. Sebagai wujud nyata komitmen Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja ASN; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 3.1.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja: 1. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 4. Page47 2. Pemerintah Daerahmenyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota; 3. Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD. 3.1.3. Waktu Penyusunan Perjanjian kinerja harus disusun, setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. 3.1.4. Penggunaan Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa, mengesampingkan indikator yang lain yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang di hasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Utama SKPD dan Indikator kinerja lain yang relevan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 5. Page48 Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan Walikota Banjarbaru dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 NO. SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Nilai Investasi PMDN Milyar Rupiah 380 Nilai Investasi PMA Milyar Rupiah 14 2. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Angka Kriteria 80,5 Nilai Skor Kepatuhan Standart Pelayanan Angka Kriteria 98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 625.454.100,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 354.870.500,- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 12.250.000,- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 68.578.900,- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 202.950.000,- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 63.385.300,- Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rp. 635.927.500,- LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 6. Page49 LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 7. Page50 LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 8. Page51 3.2. Perencanaan Strategis Rencanastrategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan mempe rhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Banjarbaru dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu serta menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletak kan kerangka proiritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun sasaran strategis, sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 9. Page52 2. Terwujudnya KepuasanMasyarakat dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal: 3. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diatas akan dicapai melalui 6Program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun ke 5 (lima) program tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini bertujuan untuk mewujudkan kepuasan masayarakat dalam pelayanan dan perizinan dan penanaman modal serta untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini bertujuan untukmewujudkan kepuasan masyarakat dalm memfasilitasi proses perizinan; 3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja dan Keuangan; Program ini bertujuan meningkatkan kinerja SKPD dalam pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan; 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program ini bertujuan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal; 5. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 10. Page53 Program ini bertujuanuntuk mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal; 6. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat; Program ini bertujuan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal. 3.3. Capaian Kinerja Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasi nya. Setelah dilakukan penghitungan realisasi akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performane improvment). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut: a. Bila Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut: Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 4 Lebih dari 100% Sangat Baik 3 75% sampai 100% Baik 2 55% sampai 75% Cukup 1 1 Kurang dari 55% Kurang LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 11. Page54 b. Sebaliknya bilamanaIndikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut: Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 1 Lebih dari 100% Kurang 2 75% sampai 100% Cukup 3 55% sampai 75% Baik 4 1 Kurang dari 55% Sangat Baik Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2018 berdasarkan hasil pegukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 12. Page55 HASIL CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI CAPAIAN (%) Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Nilai Investasi Daerah Pertahun (Rp) Rp. 1.556,6 M Rp. 1.630,45 M 104,74 Nilai Investasi Daerah PMDN (Rp) Rp. 380 M Rp. 516,55 M 135,9 Nilai Investasi Daerah PMA (Rp) Rp. 14 M Rp. 23,5 M 167,8 Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Nilai Indeka Kepuasan Masyarakat 80,5 84,85 105,4 Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman 98 98,875 100,89 3.4 Capaian Kinerja Organisasi Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performane improvment). Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya instansi pelayanan masyarakat bidang Penanaman LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 13. Page56 Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu di Kota Banjarbaru, baik kegiatan yang bersifat administrasi maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka membina, meningkatkan, mengembangkan UKM serta pelaku usaha disegala bidang untuk menunjang pembangunan ekonimi daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2018 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbar Tahun 2018 dengan realisasinya. Tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 14. Page57 HASIL CAPAIAN KINERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU Tujuan 1 Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Daerah Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator Kinerja Target 2018 (Milyar Rp) Capaian/Ralisasi % Capaian Kategori2016 (Milyar Rp) 2017 (Milyar Rp) 2018 (Milyar Rp) Nilai Investasi Daerah Pertahun (Rp) 1.556,6 790,6 1.090,4 1.630,45 104,74 Sangat Baik Nilai Investasi Daerah PMDN (Rp) 380 410 289,8 516,55 135,9 Sangat Baik Nilai Investasi Daerah PMA (Rp) 14 10,6 10,005 23,5 167,8 Sangat Baik Grafik Perkembangan Nilai Investasi Daerah Pertahun Rp0 Rp200.000.000.000 Rp400.000.000.000 Rp600.000.000.000 Rp800.000.000.000 Rp1.000.000.000.000 Rp1.200.000.000.000 Rp1.400.000.000.000 Rp1.600.000.000.000 Rp1.800.000.000.000 Target Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 15. Page58 Grafik Perkembangan NilaiInvestasi Daerah PMDN Grafik Perkembangan Nilai Investasi Daerah PMA Rp0 Rp100.000.000.000 Rp200.000.000.000 Rp300.000.000.000 Rp400.000.000.000 Rp500.000.000.000 Rp600.000.000.000 Target Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Rp0 Rp5.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp15.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp25.000.000.000 Target Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 16. Page59 Tujuan 2 Meningkatkan KepuasanMasyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Indikator Kinerja Target 2018 Capaian/Ralisasi % Capaian Kategori 2016 2017 2018 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 80,5 81,345 81,326 84,85 105,4 Sangat Baik Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman 98 80.07 98 98,875 100,89 Sangat Baik LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 17. Page60 Grafik Perkembangan HasilSurvey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Program dan Kegiatan Yang Mendukung Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Realisasi Capaian (%) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah Izin Penanaman Modal Yang Diterbitkan 25 SK 31 SK 124 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Kerjasama Investasi (PMA dan PMDN) 22 Investor 31 Investor 140,90 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,5 84,85 105,4 0 20 40 60 80 100 120 Target 2018 Capaian 2016 Capaian 2017 Capaian 2018 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 18. Page61 Disamping ke 3(tiga) program diatas yang mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru juga mempunyai beberapa program penunjang, diantaranya sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan, pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. 3. Program Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan; Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan laporan capaian kinerja dan kauangan. 3.5. Pengukuran Keberhasilan Kinerja Dalam sasaran strategis yang pertama, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisis dari ke dua indikator kinerja utamanya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, penjelasandalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 19. Page62 kinerja, beserta upaya-upayayang dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja tahun berikutnya. Pengukuran Keberhasialan Kinerja Sasaran Strategis Capaian Kategori Penanggung Jawab Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Nilai Investasi Daerah Pertahun Sangat Baik Bidang Penanaman - Modal Nilai Investasi Daerah PMDN Sangat Baik Nilai Investasi Daerah PMA Sangat Baik Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sangat Baik - Bidang Pelayanan Perizinan - Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu - Bidang Informasi dan Pengaduan Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman Sangat Baik 3.6. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 20. Page63 Meningkatnya Realisasi InvestasiDaerah Tabel: Sasaran Strategis 1 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017-2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 (Milyar Rp) Capaian/Realisasi % Capaian 2017 (Milyar Rp) 2018 (Milyar Rp) Nilai Investasi Daerah Pertahun (Rp) 1.556,6 1.090,4 1.630,45 104,74 Nilai Investasi Daerah PMDN (Rp) 380 289,8 516,55 135,9 Nilai Investasi Daerah PMA (Rp) 14 10,005 23,5 167,8 Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Tabel: Sasaran Strategis 2 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2017-2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Capaian/Realisasi % Capaian 2017 2018 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 80,5 81,326 84,85 105,4 Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman 98 98 98,875 100,89 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 21. Page64 Tabel: Perbandingan CapaianKinerja s/d Akhir Periode Renstra No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir Renstra Realisasi 2018 Tingkat Kemajuan 1 Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Nilai Investasi Daerah Pertahun (Rp) 2.976,6 1.630,45 54,78 Nilai Investasi Daerah PMDN (Rp) 500 516,55 103,3 Nilai Investasi Daerah PMA (Rp) 23 23,5 102,2 2 Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 81,2 84,85 104,4% Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman 99 98,875 99,87% Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kinerja, beserta upaya-upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakunan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. 1. Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 22. Page65 Indikator Kinerja SasaranNilai Investasi Daerah Pertahun terdiri dari Nilai Investasi Daerah PMDN dan Nilai Investasi Daerah PMA. Target akumulasi dari Nilai Investasi daerah Pertahu adalah sebesar Rp. 1.556,6 Milyar dengan Target Nilai Investasi PMDN adalah sebesar Rp. 380 Milyar dan Target Nilai Investasi PMA adalah sebesar Rp. 14 Milyar. Realisasi pencapaian Nilai Investasi Daerah Pertahun sebesar Rp. 1.630,45 M dengan prosentase capain sebesar 104,74% . Realisasi Nilai Investasi PMDN sebesar Rp. 516,55 M dengan prosentase capaian sebesar 135,9% dan untuk Nilai Investasi Daerah PMA terrealisasi sebesar Rp.23,5 M dengan prosentase capaian sebesar 167,8%. • Kendala/Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah: 1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas perizinanny, salah satunya juga masih banyaknya perusahaan yang tidak mengirimkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sehingga mempersulit dilakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan. 2. Kegiatan promosi belum bisa mengakomodir potensi investasi yang layak untuk dijual. 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana promosi potensi unggulan dan peluang investasi. 4. Kebijakan Investasi harus mampu mendorong perbaikan- perbaikan iklim investasi sehingga tercipta iklim investasi LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 23. Page66 yang kondusif agarinvestor dapat melakukan investasi dengan aman dan dengan biaya serendah mungkin. • Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah; a. Penambahan dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada lembaga PTSP serta kewenanganpenuh terhadap penandatanganan izin. b. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi investasi daerah dengan lebih mempromosikan daerah yang berpeluang dan berpotensi untuk investasi yang berkelanjutan. c. Meningkatkan kemudahan Pelayanan Perizinan Terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha/investor baik yang baru maupun yang sudah melaksanakan kegiatannya. d. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan perizinan yang berdampak kepada meningkatnya investasi, seperti memaksimalkan perizinan secara online. • Rencana tindak lanjut untuk mencapai sasaran strategis pada tahun berikutnya: 1. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi sebagai koordinator percepatan Reformasi Birokrasi terkait SOTK LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 24. Page67 (Struktur Organisasi danTata Kelola) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru; 2. Mengikuti kegiatan promosi yang lebih prioritas yang dapat menjual potensi dan peluang investasi di Kota Banjarbaru; 3. Memaksimalkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang berdampak pada peningkatan investasi; 4. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi terkait prosedur dan kebijakan dalam pelayanan perizinan (web, brosur, spanduk dll). 2. Sasaran 2 Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman. Target dari Sasaran Strategis Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2018 menetapkan target sebesar 80,5 dan realsiasi pencapaian pada tahun 2018 sebesar 84,85 dengan prosentase capaian sebesar 105,4%. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman pada tahun 2018 menetapkan target sebesar 98 dan realisasi pencapaian pada LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 25. Page68 tahun 2018 sebesar98,875 dengan prosentase capai sebesar 100,89. • Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal: 1. Percepatan waktu pelayanan perizinan yang dianggap masih terlalu lama; 2. Persyaratan perizinan masih terlalu membebani pemohon; 3. Keinginan pemohon untuk dapat memperloleh akses pelayanan dengan mudah; 4. Kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan terkait pelayanan perizinan; 5. Kurangnya sumber daya manusia dalam menunjang percepatan pelayanan perizinan; 6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. • Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut: 1. Upaya peningkatan kecepatan pelayanan dapat dilakukan dengan menghitung beban kerja untuk menambah karyawan; 2. Meningkatkan kedisiplinan karyawan dalam melaksanakan pelayanan agar selalu berpedoman pada SOP; 3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap prosedur LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 26. Page69 pelayanan dan persyaratanperizinan; 4. Pembenahan aspek sarana dan prasarana juga termasuk infrastruktur yang ada termasuk kemudahan mengkases internet/web, penataan ruang pelayanan dan konsultasi, penyediaan brosur dan spanduk pelayanan perizinan dll. • Rencana tindak lanjut untuk mencapai sasaran strategis pada tahun berikutnya: 1. Penguatan dari segi teknologi informasi untuk menunjang proses elayanan perizinan dengan cepat dan mudah; 2. Memaksimalkan pelayanan Sistem Online untuk prosedur pelayanan perizinan; 3. Memaksimalkan mekanisme pengaduan untuk memberikan respon yang cepat kepada masyarakat terhadap complain pelayanan perizinan; 4. Penguatan pada Sumber Daya Manusia dengan memahami teknologi informasi sebagai bagian dari pelayanan perizinan. 5. Meningkatkan kenyamanan bagi pemohon yang datanglangsung dengan meningkatkan sarana dan prasarana maupun infrastruktur pendukung lainnya. 8.7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru pada tahun 2018 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 27. Page70 Daerah (PAD) RetribusiPerizinan Tertentu Rp. 3.750.000.000,- dengan Realisasi PAD Retrebusi sebesar Rp. 1.923.342.105,- dengan prosentase capaian sebesar 51,29%. Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mendapatkan alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.861.626.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.537.484.301,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 1.963.416.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.818.772.395,-. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 91.900.000 53.484.614 58,19 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.810.000 4.800.000 99,79 Penyediaan Jasa Kebersihan Kebersihan Kantor 16.800.000 16.800.000 100 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.523.000 19.523.000 100 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 30.117.100 30.117.100 100 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU
- 28. Page71 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.144.0003.120.000 99,23 Penyediaan Makanan dan Minuman 76.960.000 75.955.000 98,69 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 218.500.000 218.498.231 99,99 Penyediaan Jasa Non PNS 163.800.000 163.800.000 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.800.000 46.250.000 98,82 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 34.990.000 34.909.800 99,77 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal 72.122.500 69.970.500 97,01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 34.958.000 34.950.000 99,97 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 166.000.000 161.716.200 97,41 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu 12.250.000 12.250.000 100 Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisas i Kinerja SKPD 29.278.900 29.278.900 100 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan 26.220.000 26.195.000 99,90 Perencanaan dan Pelaporan Manajemen 13.080.000 13.080.000 100
- 29. Page72 Aset/Barang Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggara an Pameran Investasi 202.950.000199.765.000 98,43 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah 18.926.000 18.926.000 100 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 44.459.300 42.059.300 94,60 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Pendataan dan Survey Perizinan 75.293.300 73.797.550 98,01 Pendataan dan Survey Perizinan Reklame 114.725.000 85.194.000 74,25 Pengukuran IKM 33.649.000 33.649.000 100 Pengolahan Data Perizinan 317.791.400 293.528.400 92,36 Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan Tertentu 94.468.800 58.154.800 61,55
- 30. Page73 3.8 Pencapaian Kinerjadan Anggaran. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realsiasi Investasi Nilai Investasi Daerah Pertahun (Rp) 104,74 98,43 6,31 Nilai Investasi Daerah PMDN (Rp.) 135,9 96.21 39,69 Nilai Investasi Daerah PMA (Rp.) 167,8 96.21 71,59 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 105,4 87,16 17,18 Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman 100,89 87,16 13,73 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BANJARBARU