SlideShare a Scribd company logo
1
BIRO ORTALA SETJEN
KEMENTERIAN AGAMA
Bandung , 5 Agustus 2012
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA
MATERI PRESENTASI
2
I
•DASAR HUKUM
II
•PENGERTIAN KINERJA
III
•PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
IV
•PERJANJIAN KINERJA
V
•INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA
VI
•PELAPORAN KINERJA
I. DASAR HUKUM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I. DASAR HUKUM
4
UNDANG-
UNDANG
PERATURAN
PEMERINTAH
5
1. UNDANG-UNDANG
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
6
2. PERATURAN PEMERINTAH
PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian
Negara/ Lembaga
1
2
PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
3
PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
4
UU 17/2003
 Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam
rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi
kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran
(Penjelasan Pasal 9 huruf 9)
 LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan
belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap K/L
(Penjelasan Pasal 30 (2))
7
UU 1/2004 & PP 8/2006
UU 1/2004
Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang
laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
PP 8/2006
 Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi
dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan
kinerja
 Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan
dengan Peraturan Presiden
8
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
II. PENGERTIAN KINERJA
PENGERTIAN KINERJA (1/3)
PRESTASI KERJA
=
KINERJA
Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan
kualitas terukur
10
PENGERTIAN KINERJA (2/3)
 Program adalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil
(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa
11
PENGERTIAN KINERJA (3/3)
 Keluaran (output) adalah barang atau jasa
yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan
 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program
12
OUTPUT OUTPUT OUTPUT
OUTPUT OUTPUT
GABUNGAN
OUTPUT
OUTCOME
KEY PERFORMANCE
SUB KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM
SATUAN
KERJA/
PENANGGUNG
JAWAB
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN
UNIT ORGANISASI/
PENANGGUNG
JAWAB PROGRAM
KL
13
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
III. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
15
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
LAPORAN
KINERJA
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
15
PENGEMBANGAN SAKIP
SAKIP dikembangkan secara
terintegrasi dengan sistem
perencanaan, sistem
penganggaran, sistem
perbendaharaan, dan sistem
akuntansi pemerintahan.
16
17
KETERKAITAN SAKIP
DENGAN SISTEM LAIN
RPJP
RPJM RENSTRA KL
RENJA KL
RKA KL
DIPA
PERJANJIAN
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
RKP
LAPORAN
KINERJA
RAPBN
APBN
RINCIAN APBN
LAPORAN
KEUANGAN
EVALUASI KINERJA
EVALUASI SAKIP
REVIU LKJ
REALISASI
ANGGARAN
17
Rencana Strategis
1
2 Rencana Kinerja Tahunan
3 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
4
5
6
7
8
9
10
Perencanaan
11
12
13 Bidang Perekonomian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Kerja dan Anggaran
Perjanjian Kinerja Kontrak Kinerja
Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja
Target Kinerja
Capaian Kinerja
Rencana Strategis
Rencana Kinerja
Perjanjian Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
19
visi
1
2 Misi
6
7
8
9
10
Rencana Strategis
Bidang Perekonomian
Perencanaan Kinerja Rencana Kinerja Tahunan
Dokumen Penetapan Kinerja
Perjanjian Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Sasaran Kinerja
Alokasi dan Realisasi Anggaran
3
4
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
4
PENGERTIAN SAKIP
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
terselenggara secara manual atau
komputerisasi yang dirancang dan
ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
baik secara sendiri-sendiri maupun secara
kolektif.
21
HIERARKHI AKUNTABILITAS
Entitas Akuntabilitas
Kinerja Satuan Kerja
Entitas Akuntabilitas
Kinerja Unit Organisasi
Entitas Akuntabilitas
Kinerja K/L
Koordinator Entitas
Akuntabilitas
Kinerja wilayah
 mencatat data
kinerja,
 mengolah data
kinerja,
 melaporkan
data kinerja
22
RUANG LINGKUP SAKIP
Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Data Kinerja
Pelaporan Kinerja
Reviu dan Evaluasi Kinerja
Imbalan dan Sanksi
atas Capaian Kinerja
23
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IV. PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA (1/3)
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja
25
DIPA
Lembar/Dokumen
Perjanjian Kinerja
Satuan Kerja
Lembar/Dokumen
Perjanjian Kinerja
Unit Organisasi
Lembar/Dokumen
Perjanjian Kinerja
KL
Menggunakan indikator
kinerja keluaran kegiatan
Menggunakan indikator
kinerja hasil program
berdasarkan penjabaran
TUPOKSI K/L
Menggunakan indikator
kinerja utama berdasarkan
suatu peta strategis antar
hasil program
PIMPINAN UNIT
ORGANISASI
PIMPINAN KL
PERJANJIAN KINERJA (2/3)
26
 Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian
kinerja diatur oleh Menteri Negara PAN
setelah berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala
BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri
 Lembar/dokumen perjanjian kinerja KL
disampaikan kepada Presiden melalui
Menteri Negara PAN.
PERJANJIAN KINERJA (3/3)
27
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
V. INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
keluaran/hasil suatu kegiatan/ program yang telah
ditetapkan.
Specific
Measurable
Attainable
Relevan
Time Bound
Trackable
KRITERIA
29
PENGUKURAN KINERJA (1/2)
SATUAN KERJA
TARGET >< REALISASI
KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN
UNIT ORGANISASI
TARGET >< REALISASI
KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TARGET >< REALISASI
KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN
Target kinerja 5
tahunan yang
direncanakan
dalam Renstra-KL
Realisasi kinerja
program/
kegiatan s.d.
tahun berjalan
VS
30
Ketentuan lebih lanjut tentang
pengukuran kinerja diatur dalam
Peraturan Menteri Negara PAN
PENGUKURAN KINERJA (2/2)
31
PENGELOLAAN DATA KINERJA
Setiap K/L mengelola data kinerja dengan cara
mencatat, mengolah, dan melaporkan data
kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan
informasi pada setiap tingkatan organisasi,
kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban
(akuntabilitas), dan statistik pemerintah.
32
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
V. PELAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
 Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD.
 Laporan Kinerja menyajikan penyandingan
anggaran dan realisasi, serta rencana dan
realisasi keluaran atau hasil atas suatu
kegiatan/program
34
35
JENIS LAPORAN KINERJA
 LAPORAN KINERJA
TRIWULANAN
 LAPORAN KINERJA
TAHUNAN
1. Berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen kinerja;
a.pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b.realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi;
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja; dan
d.pembandingan capaian indikator kinerja dengan
tahun
2. Pencapaian sasaran memuat:
36
1. Kementerian Kementerianmelaporkan pencapaian
tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil
(outcome);
2. Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian
melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis
yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran
(output) penting;
3. Satuan Organisasi/Kerja dan Unit Pelaksana
Teknis mandiri lainnya melaporkan pencapaian
sasaran strategis yang bersifat keluaran (output)
penting dan atau keluaran (output) lainnya.
37
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
2
3
4
5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara Kementerian Agama
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Agama
Penelitian Pengembangan dan Pendidikan
Pelatihan Kementerian Agama
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Pendidikan Islam
Bimbingan Masyarakat Islam
Bimbingan Masyarakat Kristen
Bimbingan Masyarakat Katolik
Bimbingan Masyarakat Hindu
Bimbingan Masyarakat Buddha
6
7
8
9
10
11
11 PROGRAM
KEMENTERIAN AGAMA
(HASIL RESTRUKTURISASI)
PROGRAM
GENERIK
PROGRAM
TEKNIS
38
RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGAMA
1. Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat
2. Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur
organisasi unit eselon II Pusat
39
40
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN
KEPALA
SATKER/
PENANGGUNG
JAWAB
PIMPINAN
UNIT
ORGANISASI
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
MENEG PPN/
KETUA
BAPPENAS
MENKEU
LKj Satker
LKj Eselon I
LKj KL
paling lambat 5 hari
kerja setelah
berakhirnya triwulan
paling lambat 10 hari
kerja setelah
berakhirnya triwulan
paling lambat 14
hari kerja setelah
berakhirnya
triwulan
LKj Satker
LKj Eselon I
LKj KL
41
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
KEPALA
SATKER/
PENANGGUNG
JAWAB
PIMPINAN
UNIT
ORGANISASI
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
MENEG PAN
MENEG PPN/
KETUA
BAPPENAS
MENKEU
LKj Satker
LKj Eselon I
LKj KL
paling lambat tgl
20 Januari TA
berikutnya
paling lambat tgl 8
Februari TA
berikutnya
paling lambat 2
bulan setelah TA
berakhir
LKj Satker
LKj Eselon I
LKj KL
42
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
MENEG PAN PRESIDEN
MENKEU DPR/DPD
paling lambat tgl
4 bulan setelah
TA berakhir
paling lambat tgl
6 bulan setelah
TA berakhir
LKPP
Audited
LKj PP
LKPP
Audited
LKj PP
LKj KL
LKj PP
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
Mencakup:
 pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
 realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi
 penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja
 pembandingan capaian indikator kinerja
kegiatan dan program sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang
direncanakan dalam Renstra-KL
43
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan
diatur dalam Peraturan Menteri
Negara PAN
44
LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER
45
LAPORAN KINERJA TINGKAT
UNIT ORGANISASI
46
LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L
47
48
Kode Kegiatan
Belanja Keluaran
Ket
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan
xxxxx Kegiatan A
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja 2
Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Satuan Kerja
Fungsi
Sub Fungsi
Program
Lokasi
:
:
:
:
:
:
:
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN ….
Hasil Program:
REVIU DAN EVALUASI
REVIU LAPORAN
KINERJA
MENTERI/
PIMPINAN KL
REVIU OLEH
APIP KL
EVALUASI
IMPLEMENTASI
SAKIP
MENTERI
NEGARA PAN
EVALUASI
OLEH APIP
SAKIP
EVALUASI
OLEH APIP
MENTERI/
PIMPINAN KL
EVALUASI
KINERJA
LAPORAN
KINERJA
KINERJA
49
IMBALAN & SANKSI
BERHASIL
MENCAPAI KINERJA
TIDAK BERHASIL
MENCAPAI KINERJA
TIDAK MELAKUKAN
IMPLEMENTASI SAKIP
IMBALAN
DAN/ATAU
PENGHARGAAN
SANKSI
50
KETENTUAN PERALIHAN
 Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap
mulai pada TA 2008 dan paling lambat TA 2010
 Pengaturan pentahapan implementasi:
 Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan
Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusat
 Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan
Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemda
51
WASSALAM
TERIMA KASIH
52
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekretariat Jenderal – Kementerian Agama
karoortala@kemenag.go.id
2012
KEMENTERIAN AGAMA

More Related Content

Similar to materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt

TEHNIK PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA
TEHNIK  PENYUSUNAN  RENCANA KINERJA  TAHUNAN DAN  PENETAPAN  KINERJATEHNIK  PENYUSUNAN  RENCANA KINERJA  TAHUNAN DAN  PENETAPAN  KINERJA
TEHNIK PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA
SawaluddinTumanggor
 
5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx
ChaerudinManaf
 
Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014
Igor Wijaya
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
MAHMUN SYARIF
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
infosanitasi
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Joy Irman
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Randy Wrihatnolo
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Dr. Zar Rdj
 
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
RadenAgusMulyadi1
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
MAHMUN SYARIF
 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdfPeraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
haryonopkamase1
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
MAHMUN SYARIF
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
Dr. Zar Rdj
 
TATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.ppt
TATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.pptTATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.ppt
TATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.ppt
isadewa81
 
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptxDASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
SawaluddinTumanggor
 

Similar to materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt (20)

Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
TEHNIK PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA
TEHNIK  PENYUSUNAN  RENCANA KINERJA  TAHUNAN DAN  PENETAPAN  KINERJATEHNIK  PENYUSUNAN  RENCANA KINERJA  TAHUNAN DAN  PENETAPAN  KINERJA
TEHNIK PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA
 
5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx
 
Pp39
Pp39Pp39
Pp39
 
Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014Pk permenpan 053:2014
Pk permenpan 053:2014
 
Bab iii fix
Bab iii fixBab iii fix
Bab iii fix
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdfPeraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2013_503_1_Jenis Belanja.pdf
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
TATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.ppt
TATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.pptTATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.ppt
TATACARA-SUSUN-LAKIP sbs-kota subulussalam.ppt
 
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptxDASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
DASAR-DASAR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.pptx
 

More from Solin123

Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam IslamKepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Solin123
 
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptxSTRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
Solin123
 
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
Solin123
 
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
Solin123
 
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
Solin123
 
41-Takwinul-Ummah.pptx
41-Takwinul-Ummah.pptx41-Takwinul-Ummah.pptx
41-Takwinul-Ummah.pptx
Solin123
 
ANGGARAN.ppt
ANGGARAN.pptANGGARAN.ppt
ANGGARAN.ppt
Solin123
 
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.pptDESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
Solin123
 
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
Solin123
 
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptxTeknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
Solin123
 
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptxMateri_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Solin123
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Solin123
 
1991311.ppt
1991311.ppt1991311.ppt
1991311.ppt
Solin123
 
2807931.ppt
2807931.ppt2807931.ppt
2807931.ppt
Solin123
 
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptxMUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
Solin123
 
11912624.ppt
11912624.ppt11912624.ppt
11912624.ppt
Solin123
 
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptxIslam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Solin123
 

More from Solin123 (17)

Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam IslamKepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
Kepribadian Sukses Menuju ke Dalam Islam
 
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptxSTRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
STRATEGI PELAYANAN PRIMA PADA JEMAAH HAJI RAMAH LANSIA(1).pptx
 
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
1. Agama_Landasan_Aspek_Kahidupan_.pptx
 
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
6._HARMONI_AGAMA_DAN_BUDAYA[.pptx
 
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
2._KEMAJEMUKAN_AGAMA_DI_INDONESIA[1](1).pptx
 
41-Takwinul-Ummah.pptx
41-Takwinul-Ummah.pptx41-Takwinul-Ummah.pptx
41-Takwinul-Ummah.pptx
 
ANGGARAN.ppt
ANGGARAN.pptANGGARAN.ppt
ANGGARAN.ppt
 
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.pptDESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
DESAINULANGORGANISASIDENGANSISTEMINFORMASI.ppt
 
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
2-RUNDOWN-HARI-PUNCAK-F3G-2019-edit-30-JUNI.pptx
 
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptxTeknik-Membawakan-Acara.pptx
Teknik-Membawakan-Acara.pptx
 
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptxMateri_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
Materi_Penyusunan_Pagu_Anggaran_Ditjen_Bimas_Buddha_th_2021.pptx
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 
1991311.ppt
1991311.ppt1991311.ppt
1991311.ppt
 
2807931.ppt
2807931.ppt2807931.ppt
2807931.ppt
 
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptxMUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
MUHAMMADIYAH_SANG_PENCERAH.pptx
 
11912624.ppt
11912624.ppt11912624.ppt
11912624.ppt
 
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptxIslam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
Islam_Berkemajuan_di_Era_Teror.pptx
 

Recently uploaded

Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.pptProposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
muhamadrafiakbar
 
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptxMOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MohMahsus1
 
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
MargionoPriadi
 
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasarSTRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
rioeradeka
 
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptxIlmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
RamonaChasdiana
 
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
NicolasBayu
 
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdfACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
Azvan Enginering
 
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
NicolasBayu
 
Paket 10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 Tahun
Paket  10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 TahunPaket  10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 Tahun
Paket 10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 Tahun
Redis Manik
 
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Habibatut Tijani
 
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfPREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
FORTRESS
 
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxProject Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
abiddah0606
 
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdfBab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
NURMUHDFIRDAUSAMINUL
 

Recently uploaded (13)

Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.pptProposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
 
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptxMOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
 
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
 
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasarSTRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
 
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptxIlmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
 
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
 
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdfACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
 
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
 
Paket 10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 Tahun
Paket  10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 TahunPaket  10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 Tahun
Paket 10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 Tahun
 
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
 
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfPREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
 
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxProject Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
 
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdfBab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
 

materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt

  • 1. 1 BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA Bandung , 5 Agustus 2012 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA
  • 2. MATERI PRESENTASI 2 I •DASAR HUKUM II •PENGERTIAN KINERJA III •PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA IV •PERJANJIAN KINERJA V •INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA VI •PELAPORAN KINERJA
  • 3. I. DASAR HUKUM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
  • 5. 5 1. UNDANG-UNDANG UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • 6. 6 2. PERATURAN PEMERINTAH PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga 1 2 PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4
  • 7. UU 17/2003  Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf 9)  LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap K/L (Penjelasan Pasal 30 (2)) 7
  • 8. UU 1/2004 & PP 8/2006 UU 1/2004 Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah PP 8/2006  Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja  Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan dengan Peraturan Presiden 8
  • 9. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA II. PENGERTIAN KINERJA
  • 10. PENGERTIAN KINERJA (1/3) PRESTASI KERJA = KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan kualitas terukur 10
  • 11. PENGERTIAN KINERJA (2/3)  Program adalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa 11
  • 12. PENGERTIAN KINERJA (3/3)  Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan  Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program 12
  • 13. OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT GABUNGAN OUTPUT OUTCOME KEY PERFORMANCE SUB KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM SATUAN KERJA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UNIT ORGANISASI/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KL 13
  • 14. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA III. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
  • 15. 15 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 15
  • 16. PENGEMBANGAN SAKIP SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan. 16
  • 17. 17 KETERKAITAN SAKIP DENGAN SISTEM LAIN RPJP RPJM RENSTRA KL RENJA KL RKA KL DIPA PERJANJIAN KINERJA CAPAIAN KINERJA RKP LAPORAN KINERJA RAPBN APBN RINCIAN APBN LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA EVALUASI SAKIP REVIU LKJ REALISASI ANGGARAN 17
  • 18. Rencana Strategis 1 2 Rencana Kinerja Tahunan 3 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 4 5 6 7 8 9 10 Perencanaan 11 12 13 Bidang Perekonomian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Kerja dan Anggaran Perjanjian Kinerja Kontrak Kinerja Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Target Kinerja Capaian Kinerja Rencana Strategis Rencana Kinerja Perjanjian Kinerja Akuntabilitas Kinerja 19
  • 19. visi 1 2 Misi 6 7 8 9 10 Rencana Strategis Bidang Perekonomian Perencanaan Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Dokumen Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Sasaran Kinerja Alokasi dan Realisasi Anggaran 3 4 Tujuan Sasaran Program Kegiatan 4
  • 20. PENGERTIAN SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. 21
  • 21. HIERARKHI AKUNTABILITAS Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Entitas Akuntabilitas Kinerja K/L Koordinator Entitas Akuntabilitas Kinerja wilayah  mencatat data kinerja,  mengolah data kinerja,  melaporkan data kinerja 22
  • 22. RUANG LINGKUP SAKIP Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Imbalan dan Sanksi atas Capaian Kinerja 23
  • 23. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IV. PERJANJIAN KINERJA
  • 24. PERJANJIAN KINERJA (1/3) Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja 25
  • 25. DIPA Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja KL Menggunakan indikator kinerja keluaran kegiatan Menggunakan indikator kinerja hasil program berdasarkan penjabaran TUPOKSI K/L Menggunakan indikator kinerja utama berdasarkan suatu peta strategis antar hasil program PIMPINAN UNIT ORGANISASI PIMPINAN KL PERJANJIAN KINERJA (2/3) 26
  • 26.  Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kinerja diatur oleh Menteri Negara PAN setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri  Lembar/dokumen perjanjian kinerja KL disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN. PERJANJIAN KINERJA (3/3) 27
  • 27. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA V. INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA
  • 28. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian keluaran/hasil suatu kegiatan/ program yang telah ditetapkan. Specific Measurable Attainable Relevan Time Bound Trackable KRITERIA 29
  • 29. PENGUKURAN KINERJA (1/2) SATUAN KERJA TARGET >< REALISASI KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN UNIT ORGANISASI TARGET >< REALISASI KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TARGET >< REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN Target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL Realisasi kinerja program/ kegiatan s.d. tahun berjalan VS 30
  • 30. Ketentuan lebih lanjut tentang pengukuran kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN PENGUKURAN KINERJA (2/2) 31
  • 31. PENGELOLAAN DATA KINERJA Setiap K/L mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan statistik pemerintah. 32
  • 32. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA V. PELAPORAN KINERJA
  • 33. LAPORAN KINERJA  Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.  Laporan Kinerja menyajikan penyandingan anggaran dan realisasi, serta rencana dan realisasi keluaran atau hasil atas suatu kegiatan/program 34
  • 34. 35 JENIS LAPORAN KINERJA  LAPORAN KINERJA TRIWULANAN  LAPORAN KINERJA TAHUNAN
  • 35. 1. Berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja; a.pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b.realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d.pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun 2. Pencapaian sasaran memuat: 36
  • 36. 1. Kementerian Kementerianmelaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome); 2. Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting; 3. Satuan Organisasi/Kerja dan Unit Pelaksana Teknis mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya. 37
  • 37. 1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2 3 4 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Buddha 6 7 8 9 10 11 11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA (HASIL RESTRUKTURISASI) PROGRAM GENERIK PROGRAM TEKNIS 38
  • 38. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA 1. Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat 2. Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur organisasi unit eselon II Pusat 39
  • 39. 40 LAPORAN KINERJA TRIWULANAN KEPALA SATKER/ PENANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT ORGANISASI MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENEG PPN/ KETUA BAPPENAS MENKEU LKj Satker LKj Eselon I LKj KL paling lambat 5 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 14 hari kerja setelah berakhirnya triwulan LKj Satker LKj Eselon I LKj KL
  • 40. 41 LAPORAN KINERJA TAHUNAN KEPALA SATKER/ PENANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT ORGANISASI MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENEG PAN MENEG PPN/ KETUA BAPPENAS MENKEU LKj Satker LKj Eselon I LKj KL paling lambat tgl 20 Januari TA berikutnya paling lambat tgl 8 Februari TA berikutnya paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir LKj Satker LKj Eselon I LKj KL
  • 41. 42 LAPORAN KINERJA TAHUNAN MENEG PAN PRESIDEN MENKEU DPR/DPD paling lambat tgl 4 bulan setelah TA berakhir paling lambat tgl 6 bulan setelah TA berakhir LKPP Audited LKj PP LKPP Audited LKj PP LKj KL LKj PP
  • 42. LAPORAN KINERJA TAHUNAN Mencakup:  pencapaian tujuan dan sasaran organisasi  realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi  penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja  pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL 43
  • 43. LAPORAN KINERJA TAHUNAN Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Laporan Kinerja Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN 44
  • 47. 48 Kode Kegiatan Belanja Keluaran Ket Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan xxxxx Kegiatan A Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2 Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Satuan Kerja Fungsi Sub Fungsi Program Lokasi : : : : : : : LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN …. Hasil Program:
  • 48. REVIU DAN EVALUASI REVIU LAPORAN KINERJA MENTERI/ PIMPINAN KL REVIU OLEH APIP KL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP MENTERI NEGARA PAN EVALUASI OLEH APIP SAKIP EVALUASI OLEH APIP MENTERI/ PIMPINAN KL EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA KINERJA 49
  • 49. IMBALAN & SANKSI BERHASIL MENCAPAI KINERJA TIDAK BERHASIL MENCAPAI KINERJA TIDAK MELAKUKAN IMPLEMENTASI SAKIP IMBALAN DAN/ATAU PENGHARGAAN SANKSI 50
  • 50. KETENTUAN PERALIHAN  Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap mulai pada TA 2008 dan paling lambat TA 2010  Pengaturan pentahapan implementasi:  Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusat  Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemda 51
  • 51. WASSALAM TERIMA KASIH 52 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal – Kementerian Agama karoortala@kemenag.go.id 2012 KEMENTERIAN AGAMA