SlideShare a Scribd company logo
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
JAKARTA, 12 JANUARI 2020
EVALUASI DAN KESIAPAN
DAK BIDANG JALAN
TA 2022
DEDY GUNAWAN, ST., M.SC
 Perlunya konektivitas antar jaringan jalan daerah dengan jalan nasional, sistem
multimoda dan pusat pusat kegiatan agar tercapai keseimbangan dalam
pembangunan.
Jaringan jalan daerah yang memadai dengan target pencapaian Kemantapan Jalan
Provinsi 75 % dan Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 65 %.
Target RPJMN 2020 – 2024
Bidang Jalan & Jembatan
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN
PENERIM
A DAK
ALOKASI
PANJANG
JALAN
TDK MANTAP MANTAP
(RP MIL) (KM) (KM) (%) (KM) (%)
2015 455 37,973 464.288,35 189.371,73 40,79 274.916,62 59,21
2016 507 56,852 464.082,87 185.664,95 40,01
278.191,59
59,94
2017 538 39,400 481.372,75 201.359,58 41,83
280.013,17
58,17
2018 539 36,405 481.185,25 206.301,18 42,87
274.884,07
57,13
2019 536 32,487 481.528,82 201.833,16 41,92
279.695,66
58,08
2020 241 4,929 481.528,82 202.242,00 42,00 279.287,00 58,00
KEMANTAPAN JALAN DAERAH
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
KEMANTAPAN
ALOKASI
Axis Title
ALOKASI VS KEMANTAPAN
2015-2020
Alokasi Kemantapan
BACKLOG KEMANTAPAN JALAN
Provinsi : 6,05% (Kondisi 2020 68,95%)
Kabupaten/Kota: 7,87% (Kondisi 2020 57,13%)
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
RPJMN telah
mengamanatkan strategi
bagi pencapaian target
kemantapan melalui:
1. Penyempurnaan
mekanisme DAK.
2. Penerapan mekanisme
cost sharing APBN dan
APBD dengan insentif.
Secara teknis Kementerian PUPR melakukan 4 pendekatan yaitu :
1. Bimbingan Teknik, Kementerian PUPR menyusun, mengeluarkan
dan melakukan sosialisasi/bimbingan teknik NSPK terkait jalan
daerah.
2. Kementerian PUPR mengalokasikan dana dan melakukan
penanganan jalan daerah di kawasan strategis nasional atau untuk
kepentingan strategis lainya yang dikerjakan oleh Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional yang diputuskan oleh
Presiden/Menteri.
3. Kementerian PUPR melakukan pendampingan pemrograman dan
persetujuan atas Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
bidang Jalan kepada Pemerintah Daerah penerima DAK serta
Monev.
4. Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas
dan Kementerian Keuangan membuat Program Hibah
(PRIM/PHJD) dengan insentif. Kementerian PUPR melakukan
pendampingan perencanaan/ penganggaran, monitoring dan
supervisi pelaksanaan program serta melakukan verifikasi hasil
STRATEGI PENINGKATAN KEMANTAPAN
JALAN
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Tantangan & Permasalahan DAK
Perencanaan
a. Terdapat beberapa daerah tidak
menyampaikan data teknis jalan.
b. Masih banyaknya OPD yang belum
melakukan survey kondisi jalan dan
jembatan sesuai dengan tata cara Bina
Marga Kementerian PUPR.
c. Belum adanya alokasi yang khusus
disediakan untuk melakukan updating
database jalan dan jembatan.
d. Masih banyaknya survey yang dilakukan
secara swakelola tetapi kondisinya belum
mempunyai SDM yang paham tata cara
survey kondisi jalan (diprogramkan di 2
tahun pertama, survey dilakukan secara
kontraktual menggunakan konsultan pihak
ketiga yang kompeten dengan dilanjut
dengan adanya transfer knowledge).
e. Desain yang belum sesuai standard dan
kurang memperhatikan off carriage way
dan keselamatan jalan.
Pelaksanaan
a. Kegagalan penyaluran/transfer DAK (telat
tender, desain dan pembebasan lahan
dilakukan pada tahun berjalan).
b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pekerjaan oleh Pemda belum sesuai
dengan Jukops DAK Infrastruktur.
c. Supervisi lemah, pekerjaan lapangan tidak
mengikuti kaidah.
d. Masih banyaknya OPD yang belum
melakukan pekerjaan konstruksi dan
supervisi jalan sesuai dengan tata cara
Bina Marga Kementerian PUPR.
Pasca Pelaksanaan
a. Tidak dilakukannya kegiatan pemeliharaan
rutin pada ruas-ruas jalan yang sudah
ditangani.
b. Kurangnya Bimbingan dan Pelatihan
Teknis terhadap OPD mengenai kegiatan
pemeliharaan.
c. Petugas e-Mon DAK sering berganti.
d. Banyak daerah yang tidak melaporkan
kegiatan melalui e-Mon DAK secara
regular.
e. Monev yang dilaksanakan pusat belum
optimal.
f. Sistem koordinasi secara berjenjang
antara kabupaten, provinsi dan pusat
belum maksimal.
g. Belum adanya evaluasi pelaksanaan
tahun N -1 dan N-3.
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
• Pemda Tidak Patuh Dalam Pelaporan Emon DAK.
• Kondisi Di Lapangan (Hasil Monev Dak 2019 Yang
Telah Dilaksanakan):
a.Posisi Center Line Penampang Badan Jalan Tidak
Ditengah Tengah.
b.Kemiringan Badan Jalan Masih Belum Sesuai
Standar/Desain.
c. Bahu Jalan Belum Ada / Tidak Sesuai Standar /
Desain.
d.Drainase Tidak Tersedia / Tidak Terhubung Dengan
Drainase Regional/Perkotaan.
e.Belum Adanya Marka Dan Rambu.
f. Tidak Ada Pemeliharaan Rutin.
g.Fasilitas Keselamatan Jalan Tidak Sesuai Standar
(Zebra Cross, Zoss, Dsb).
HASIL MONEV DAK 2019
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Solusi dan Langkah Penyelesaian
1. Dilakukan survey kondisi jalan
dan jembatan secara
kontraktual dengan pihak
ketiga dan dilanjut dengan
adanya transfer knowledge .
2. Dialokasikan updating
database jalan dan jembatan
sesuai dengan surat kesiapan
kepala daerah dalam usulan
DAK setiap tahunnya.
3. Dilakukan bimbingan teknis
dari pusat atau instansi terkait.
1. Pendampingan perencanaan
sampai pelaksanaan
konstruksi.
2. Technical assessment
sebanyak 2x pada tahap 30%
dan 70% pelaksanaan
konstruksi.
3. Pendampingan / Bimbingan
Teknis Konstruksi dan
supervisi.
4. Memilih kosultan pengawas
yang sesuai dengan keahlian
(berkompeten).
1. Evaluasi hasil konstruksi dan
manfaat DAK tahun N-1, N-3.
2. Pendampingan / Bimbingan
Teknis Monitoring.
3. Pemeliharaan rutin jalan yang
diabiayai DAK secara
berkelanjutan.
Perencanaan Pelaksanaan Pasca Pelaksanaan
Ruas jalan/jembatan yang
diusulkan adalah ruas
jalan/jembatan prioritas sesuai
dengan tahapan perencanaan
yang tertuang dalam dokumen
Renstra DAK atau dokumen
lainnya.
Pengisian ruas jalan/jembatan
dalam format usulan disusun
berurutan sesuai dengan
prioritas hasil pembahasan
bersama antara SKPD dengan
Bappeda Provinsi dan Dinas PU
Provinsi.
Ruas jalan yang diusulkan
sesuai dengan SK Gubernur /
Walikota / Bupati yang sudah ter-
input dalam SiPDJD.
Khusus untuk usulan penanganan
jembatan harus dilaksanakan secara
tuntas (Bangunan Atas dan
Bangunan Bawah selesai) di tahun
anggaran yang sama.
Khusus untuk usulan
pembangunan jalan dan
penanganan jembatan harus
sudah selesai DED konsultan
pihak ketiga N-1
Untuk usulan penanganan
jalan sudah memperhatikan
faktor keselamatan jalan
seperti pekerjaan marka
jalan dan pekerjaan bahu
jalan
Pekerjaan Rigid Pavement hanya
dapat digunakan dengan kemantapan
Provinsi 80% dan Kabupaten/Kota
70% atau menuju kawasan Industri,
Bandara, Pelabuhan dan Terminal.
Ruas jalan yang diusulkan
dalam kondisi jalan tidak
mantap.
Pekerjaan pelebaran jalan
dapat digunakan dengan
kemantapan Provinsi 80%
dan Kabupaten/Kota 70%
(Khusus DAK Penugasan)
RANCANGAN KETENTUAN TEKNIS USULAN
DAK BIDANG JALAN 2022
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Kegiatan rehabilitasi/berkala jalan,
peningkatan jalan harus ada DED
konsultasi pihak ketiga/swakelola
yang sudah siap saat pembahasan
SIMONI.
• Ruas-ruas yang diusulkan didasarkan pada
pendekkatan koridor antar jaringan jalan yang
menghubungkan inlet/outlet dengan pusat-pusat
kegiatan.
• Pengusulan tetap memperhatikan kriteria kerusakan.
PUSAT
PEMERINTAHAN
BANDARA
KSPN
KAWASAN
INDUSTRI
KAWASAN
PERKEBUNAN KPPN
: RUAS PRIORITAS
: JALAN NASIONAL
: JALAN PROVINSI
: JALAN KAB/KOTA
C A T A T A N :
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PENDEKATAN KORIDOR
DALAM USULAN DAK
Kondisi/Tipe
Perkerasan
Aspal/Penetrasi/
Makadam
Beton Telford/Krikil/Urpil
Tanah/Belum
Tuntas
Baik
Sedang
Rekonstruksi/Peni
ngkatan Struktur
Jalan
Rusak Ringan
 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
Jalan
 Pelebaran Jalan
Pembangunan
Jalan
Rusak Berat
 Rekonstruksi/Peningkatan Struktur
Jalan
 Pelebaran Jalan
Rusak Berat +
Rusak Ringan
 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi
Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan
Jalan
 Pelebaran Jalan
TERIMA KASIH
Kementerian PUPR
BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN
SEKRETARIAT JENDERAL

More Related Content

What's hot

SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
MohamadSofiyullah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Dadang Solihin
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
Ryadhi EthniCitizen
 
Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018
wedusputih
 
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Joy Irman
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desa
glora sby
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Rusman R. Manik
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
GunawanFebrianto
 
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahSistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Joy Irman
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
Ahmad Abdul Haq
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Herman Purba
 
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
H2O Management
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
komunikasiosp
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Joy Irman
 
Materi Transmigrasi dan Ketahanan Pangan
Materi Transmigrasi dan Ketahanan PanganMateri Transmigrasi dan Ketahanan Pangan
Materi Transmigrasi dan Ketahanan Pangan
Akademi Desa 4.0
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Dadang Solihin
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Substansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahSubstansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayah
Agus Dwi Wicaksono
 

What's hot (20)

SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 
Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018Paparan Musrenbang 2018
Paparan Musrenbang 2018
 
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desa
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahSistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
 
Materi Transmigrasi dan Ketahanan Pangan
Materi Transmigrasi dan Ketahanan PanganMateri Transmigrasi dan Ketahanan Pangan
Materi Transmigrasi dan Ketahanan Pangan
 
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan MusrenbangPedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Substansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayahSubstansi studio perencanaan wilayah
Substansi studio perencanaan wilayah
 

Similar to Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy

PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdfPAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
RachmadDarusman1
 
Renstra Bintek JJ 2021.pdf
Renstra Bintek JJ 2021.pdfRenstra Bintek JJ 2021.pdf
Renstra Bintek JJ 2021.pdf
TownHall4
 
WEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdf
WEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdfWEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdf
WEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdf
ssuser720d16
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rioPfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
BappedaLampungUtara
 
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxPenyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
sekalibejo6
 
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
surveyorengineer
 
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
engineersurveyorIndonesia
 
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
Edi Supriyanto
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Indonesia Infrastructure Initiative
 
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docxKAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
bloeroeghqeedz
 
3 bab 1 pendahuluan ok
3 bab 1 pendahuluan ok3 bab 1 pendahuluan ok
3 bab 1 pendahuluan ok
drestajumena1
 
Perjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Suumedang
Perjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten SuumedangPerjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Suumedang
Perjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Suumedang
prakomnewbie
 
Verifikasi Data Teknis
Verifikasi Data TeknisVerifikasi Data Teknis
Verifikasi Data Teknis
yanjihan1
 
MATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptx
MATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptxMATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptx
MATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptx
DesyanaBontong
 
01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx
01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx
01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx
ssuserf7fcee
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Indonesia Infrastructure Initiative
 
xxxx
xxxxxxxx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptxISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
MeiningDL
 

Similar to Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy (20)

PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdfPAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
PAPARAN KEMENTERIAN PUPR.pdf
 
Renstra Bintek JJ 2021.pdf
Renstra Bintek JJ 2021.pdfRenstra Bintek JJ 2021.pdf
Renstra Bintek JJ 2021.pdf
 
WEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdf
WEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdfWEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdf
WEBINAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN (3).pdf
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rioPfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
 
Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413
Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413
Presentasisosialisasi pmm ntb 28032013rev mhl 010413
 
Sos dak 2012 infrastruktur
Sos dak 2012   infrastrukturSos dak 2012   infrastruktur
Sos dak 2012 infrastruktur
 
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxPenyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
 
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
 
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
 
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement11 jasa pengukuran jalan di bali   road measurement
11 jasa pengukuran jalan di bali road measurement
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
 
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docxKAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
KAK Jasa Konsultasi Trase Oprite Jembatan Kabupaten.docx
 
3 bab 1 pendahuluan ok
3 bab 1 pendahuluan ok3 bab 1 pendahuluan ok
3 bab 1 pendahuluan ok
 
Perjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Suumedang
Perjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten SuumedangPerjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Suumedang
Perjalanan Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Suumedang
 
Verifikasi Data Teknis
Verifikasi Data TeknisVerifikasi Data Teknis
Verifikasi Data Teknis
 
MATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptx
MATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptxMATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptx
MATERI SOSIALISASI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DESA.pptx
 
01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx
01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx
01. PAPARAN PENDAHULUAN_RUJT.pptx
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
 
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
 
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptxISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
ISU STRATEGIS Bidang IK_Edit_15322.pptx
 

More from BappedaLampungUtara

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
BappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 

Recently uploaded

Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
KusnadiKosasih1
 
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdfPPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PewartaWarga
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
YuandaPurwaAdiningra
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
aevafaradillah92
 
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .pptPenyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Mahmudyhani
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
Rohmad MT
 
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptxbhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
FebbyMeitha
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
vilmadeep
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
kalengrombengin
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
yesputri
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
GatotArdiansah
 
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptxRegulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
AlinYurianto1
 
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Muh Saleh
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
ciriajasaksokalimany
 
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia idhak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
Budi953659
 

Recently uploaded (16)

Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
 
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdfPPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
 
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .pptPenyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
 
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptxbhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
 
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptxRegulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
 
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
 
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia idhak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
 

Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy

  • 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL JAKARTA, 12 JANUARI 2020 EVALUASI DAN KESIAPAN DAK BIDANG JALAN TA 2022 DEDY GUNAWAN, ST., M.SC
  • 2.  Perlunya konektivitas antar jaringan jalan daerah dengan jalan nasional, sistem multimoda dan pusat pusat kegiatan agar tercapai keseimbangan dalam pembangunan. Jaringan jalan daerah yang memadai dengan target pencapaian Kemantapan Jalan Provinsi 75 % dan Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 65 %. Target RPJMN 2020 – 2024 Bidang Jalan & Jembatan BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL
  • 3. TAHUN PENERIM A DAK ALOKASI PANJANG JALAN TDK MANTAP MANTAP (RP MIL) (KM) (KM) (%) (KM) (%) 2015 455 37,973 464.288,35 189.371,73 40,79 274.916,62 59,21 2016 507 56,852 464.082,87 185.664,95 40,01 278.191,59 59,94 2017 538 39,400 481.372,75 201.359,58 41,83 280.013,17 58,17 2018 539 36,405 481.185,25 206.301,18 42,87 274.884,07 57,13 2019 536 32,487 481.528,82 201.833,16 41,92 279.695,66 58,08 2020 241 4,929 481.528,82 202.242,00 42,00 279.287,00 58,00 KEMANTAPAN JALAN DAERAH 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 30.00 40.00 50.00 60.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KEMANTAPAN ALOKASI Axis Title ALOKASI VS KEMANTAPAN 2015-2020 Alokasi Kemantapan BACKLOG KEMANTAPAN JALAN Provinsi : 6,05% (Kondisi 2020 68,95%) Kabupaten/Kota: 7,87% (Kondisi 2020 57,13%)
  • 4. BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL RPJMN telah mengamanatkan strategi bagi pencapaian target kemantapan melalui: 1. Penyempurnaan mekanisme DAK. 2. Penerapan mekanisme cost sharing APBN dan APBD dengan insentif. Secara teknis Kementerian PUPR melakukan 4 pendekatan yaitu : 1. Bimbingan Teknik, Kementerian PUPR menyusun, mengeluarkan dan melakukan sosialisasi/bimbingan teknik NSPK terkait jalan daerah. 2. Kementerian PUPR mengalokasikan dana dan melakukan penanganan jalan daerah di kawasan strategis nasional atau untuk kepentingan strategis lainya yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang diputuskan oleh Presiden/Menteri. 3. Kementerian PUPR melakukan pendampingan pemrograman dan persetujuan atas Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Jalan kepada Pemerintah Daerah penerima DAK serta Monev. 4. Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan membuat Program Hibah (PRIM/PHJD) dengan insentif. Kementerian PUPR melakukan pendampingan perencanaan/ penganggaran, monitoring dan supervisi pelaksanaan program serta melakukan verifikasi hasil STRATEGI PENINGKATAN KEMANTAPAN JALAN
  • 5. BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL Tantangan & Permasalahan DAK Perencanaan a. Terdapat beberapa daerah tidak menyampaikan data teknis jalan. b. Masih banyaknya OPD yang belum melakukan survey kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tata cara Bina Marga Kementerian PUPR. c. Belum adanya alokasi yang khusus disediakan untuk melakukan updating database jalan dan jembatan. d. Masih banyaknya survey yang dilakukan secara swakelola tetapi kondisinya belum mempunyai SDM yang paham tata cara survey kondisi jalan (diprogramkan di 2 tahun pertama, survey dilakukan secara kontraktual menggunakan konsultan pihak ketiga yang kompeten dengan dilanjut dengan adanya transfer knowledge). e. Desain yang belum sesuai standard dan kurang memperhatikan off carriage way dan keselamatan jalan. Pelaksanaan a. Kegagalan penyaluran/transfer DAK (telat tender, desain dan pembebasan lahan dilakukan pada tahun berjalan). b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh Pemda belum sesuai dengan Jukops DAK Infrastruktur. c. Supervisi lemah, pekerjaan lapangan tidak mengikuti kaidah. d. Masih banyaknya OPD yang belum melakukan pekerjaan konstruksi dan supervisi jalan sesuai dengan tata cara Bina Marga Kementerian PUPR. Pasca Pelaksanaan a. Tidak dilakukannya kegiatan pemeliharaan rutin pada ruas-ruas jalan yang sudah ditangani. b. Kurangnya Bimbingan dan Pelatihan Teknis terhadap OPD mengenai kegiatan pemeliharaan. c. Petugas e-Mon DAK sering berganti. d. Banyak daerah yang tidak melaporkan kegiatan melalui e-Mon DAK secara regular. e. Monev yang dilaksanakan pusat belum optimal. f. Sistem koordinasi secara berjenjang antara kabupaten, provinsi dan pusat belum maksimal. g. Belum adanya evaluasi pelaksanaan tahun N -1 dan N-3.
  • 6. BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL • Pemda Tidak Patuh Dalam Pelaporan Emon DAK. • Kondisi Di Lapangan (Hasil Monev Dak 2019 Yang Telah Dilaksanakan): a.Posisi Center Line Penampang Badan Jalan Tidak Ditengah Tengah. b.Kemiringan Badan Jalan Masih Belum Sesuai Standar/Desain. c. Bahu Jalan Belum Ada / Tidak Sesuai Standar / Desain. d.Drainase Tidak Tersedia / Tidak Terhubung Dengan Drainase Regional/Perkotaan. e.Belum Adanya Marka Dan Rambu. f. Tidak Ada Pemeliharaan Rutin. g.Fasilitas Keselamatan Jalan Tidak Sesuai Standar (Zebra Cross, Zoss, Dsb). HASIL MONEV DAK 2019
  • 7. BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL Solusi dan Langkah Penyelesaian 1. Dilakukan survey kondisi jalan dan jembatan secara kontraktual dengan pihak ketiga dan dilanjut dengan adanya transfer knowledge . 2. Dialokasikan updating database jalan dan jembatan sesuai dengan surat kesiapan kepala daerah dalam usulan DAK setiap tahunnya. 3. Dilakukan bimbingan teknis dari pusat atau instansi terkait. 1. Pendampingan perencanaan sampai pelaksanaan konstruksi. 2. Technical assessment sebanyak 2x pada tahap 30% dan 70% pelaksanaan konstruksi. 3. Pendampingan / Bimbingan Teknis Konstruksi dan supervisi. 4. Memilih kosultan pengawas yang sesuai dengan keahlian (berkompeten). 1. Evaluasi hasil konstruksi dan manfaat DAK tahun N-1, N-3. 2. Pendampingan / Bimbingan Teknis Monitoring. 3. Pemeliharaan rutin jalan yang diabiayai DAK secara berkelanjutan. Perencanaan Pelaksanaan Pasca Pelaksanaan
  • 8. Ruas jalan/jembatan yang diusulkan adalah ruas jalan/jembatan prioritas sesuai dengan tahapan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra DAK atau dokumen lainnya. Pengisian ruas jalan/jembatan dalam format usulan disusun berurutan sesuai dengan prioritas hasil pembahasan bersama antara SKPD dengan Bappeda Provinsi dan Dinas PU Provinsi. Ruas jalan yang diusulkan sesuai dengan SK Gubernur / Walikota / Bupati yang sudah ter- input dalam SiPDJD. Khusus untuk usulan penanganan jembatan harus dilaksanakan secara tuntas (Bangunan Atas dan Bangunan Bawah selesai) di tahun anggaran yang sama. Khusus untuk usulan pembangunan jalan dan penanganan jembatan harus sudah selesai DED konsultan pihak ketiga N-1 Untuk usulan penanganan jalan sudah memperhatikan faktor keselamatan jalan seperti pekerjaan marka jalan dan pekerjaan bahu jalan Pekerjaan Rigid Pavement hanya dapat digunakan dengan kemantapan Provinsi 80% dan Kabupaten/Kota 70% atau menuju kawasan Industri, Bandara, Pelabuhan dan Terminal. Ruas jalan yang diusulkan dalam kondisi jalan tidak mantap. Pekerjaan pelebaran jalan dapat digunakan dengan kemantapan Provinsi 80% dan Kabupaten/Kota 70% (Khusus DAK Penugasan) RANCANGAN KETENTUAN TEKNIS USULAN DAK BIDANG JALAN 2022 BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL Kegiatan rehabilitasi/berkala jalan, peningkatan jalan harus ada DED konsultasi pihak ketiga/swakelola yang sudah siap saat pembahasan SIMONI.
  • 9. • Ruas-ruas yang diusulkan didasarkan pada pendekkatan koridor antar jaringan jalan yang menghubungkan inlet/outlet dengan pusat-pusat kegiatan. • Pengusulan tetap memperhatikan kriteria kerusakan. PUSAT PEMERINTAHAN BANDARA KSPN KAWASAN INDUSTRI KAWASAN PERKEBUNAN KPPN : RUAS PRIORITAS : JALAN NASIONAL : JALAN PROVINSI : JALAN KAB/KOTA C A T A T A N : BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL PENDEKATAN KORIDOR DALAM USULAN DAK Kondisi/Tipe Perkerasan Aspal/Penetrasi/ Makadam Beton Telford/Krikil/Urpil Tanah/Belum Tuntas Baik Sedang Rekonstruksi/Peni ngkatan Struktur Jalan Rusak Ringan  Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan  Pelebaran Jalan Pembangunan Jalan Rusak Berat  Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan  Pelebaran Jalan Rusak Berat + Rusak Ringan  Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Jalan  Pelebaran Jalan
  • 10. TERIMA KASIH Kementerian PUPR BIDANG PELAKSANAAN DAK JALAN DAN JEMBATAN SEKRETARIAT JENDERAL