lapor kinerja perumahan

1. LAPORAN KINERJA
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG KETERPADUAN PERUMAHAN DAN BANGUNAN
Tahun 2016-2019

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-
Nya maka Laporan Kinerja Tahun 2016-2019 ini dapat disusun dan diselesaikan.
Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri PUPR
Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas KInerja
Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dokumen ini disusun sebagai sarana perencanaan dan pengendalian kinerja dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good
governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hal-hal yang kami sampaikan
pada dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga kami sangat
mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk
penyempurnaannya.
Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang
pelaksanaan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2016-2019.
Lampung Utara, 2019
Kepala Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Lampung Utara
Hi. ZULKIFLIMIHSAN,SH,.MM.
NIP. 19590407199003 1 004

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................
Daftar Isi..............................................................................................................
Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................
BAB 1 PENDAHULUAN .....................................................................................
1.1. LATAR BELAKANG .....................................................................................
1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH PERANGKAT DAERAH...............................
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi............................................................................
1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP...............................................................
BAB II PERENCANAAN KINERJA......................................................................
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021...............................................
A. Visi .................................................................................................................
B. Misi ................................................................................................................
C.Tujuan, SasaranStrategi dan Program ...........................................................
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA ...................................................................
2.3. PERJANJIAN KINERJA UTAMA .................................................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....................................................................
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 .......................................................................
3.2. Analisis Capaian Kinerja...............................................................................
3.3. Realisasi Keuangan ....................................................................................
3.3. Realisasi APBD Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Strategis.....................
BAB IV PENUTUP...............................................................................................
A. Kesimpulan......................................................................................................
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja .........................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN

4. IKHTISAR EKSEKUTIF
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri
secara optimal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lampung Utara senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan
kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara maupun
masyarakat umum. Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan program dan kegiatan.
Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja
tahun berjalan untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab
akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan
penetapan kinerja tahun 2018, menunjukkan bahwa rata rata capaian kinerja 4
(empat) sasaran adalah 108,46%, keberhasilan ini dicapai karena dari 4 (empat)
sasaran strategis yang ditetapkan, 2 (dua) sasaran memperoleh tingkat capaian
kinerja diatas 100% ke atas (Memuaskan), 1 (satu) sasaran memperoleh tingkat
capaian kinerja antara 85% sampai dengan 100% (Sangat Baik) dan 1 (satu)
sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara 70% sampai dengan 85% (Baik)
Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:
No Sasaran
Indikator
kinerja
Jumlah
RTLH
Sasaran
2018
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Capaian
(R/T x 100)
1 Meningkatnya
Jumlah
rehabilitasi
rumah tidak
layak huni bagi
MBR KK miskin
Rehabilitasi
sosial rumah
tidak layak
huni dana
APBN
18007 439 20,75 % 87,75 % 99,69%
Rehabilitasi
sosial rumah
tidak layak
huni dana
APBD
18007 200 20,75 % 89,55 % 99,69%
2 Meningkatnya
Pembangunan
Baru Rumah
bagi Backloq
kepemilikan
rumah
Pembangunan
Backloq rumah
tidak layak
huni 4010 150 25,55 % 63,45 % 82,94 %
3 Menurunnya
kawasan
Permukiman
Kumuh
Perkotaan
Prosentase
pemukiman
kumuh 2876 435 30,45 % 83,79 % 113,98 %
Rata-rata capaian 108,46%
Katagori Memuaskan
Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui
bahwa capaian kinerja tahun 2018 termasuk dalam kategori Memuaskan, namun
mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan
komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam
pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :
1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses
pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang

6. mampu menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja atas kebijakan dan
program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan
belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui
capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan
penentuan target secara tepat.
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah kabupaten Manggarai, sehingga masih
terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya
kurang optimal.
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas
dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya
efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga
program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan
kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk memperbaiki kinerja di
masa yang akan datang, maka langkah-langkah untuk peningkatan kinerja antara
lain :
1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik
sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta
mampu menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja
atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Perlu adanya penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator
kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan
dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan
capaian kinerja yang senyatanya.
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala
prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)/Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga
instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.

7. 5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan,
pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang
timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan
permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap
program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Perangkat Daerah
semakin meningkat.
Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan
semakin meningkat.
Latar Belakang
Salah satu elemen dalam menciptakan good governance (kepemerintahan yang
baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden NO.24 tahun 2014
tentang SAKIP, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas
Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal
akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang
program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.
Dalam upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan informasi kinerja
yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja,
yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan
kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja
OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah). Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara tahun 2018
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat,
daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas

8. pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun
2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan
dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur
keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback)perbaikan
dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).
Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dari Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lampung Utara sebagai instansi pemerintah dan unsur
penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan
pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja yang
merupakan wujud dari mandat yang diemban.
Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016-2019 ini adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan atas
pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada
masyarakat dan stakeholders lainnya.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah
satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga
dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan dan dari
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara sebagai
instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara.
Lampung Utara sebagai salah satu Kabupaten yang sedang berkembang,
terus berusaha untuk meningkatkan pembagunan disegala bidang, termasuk
pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman guna peningkatan
kualitas hidup masyarakat di perkotaan dan perdesaan agar kualitas hidup layak
masyarakat meningkat lebih baik lagi, khususnya masyarakat berpenghasilan

9. rendah di Kabupaten Lampung Utara, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau
yang disingkat BSPS merupakan program strategis nasional yang telah diamanatkan
dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembagunan itu sendiri
yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata di seluruh
wilayah Lampung Utara. Agar tercapai tujuan tersebut pemerintah Kabupaten
Lampung Utara berusaha untuk menciptakan landasan yang kokoh dengan
mengupayakan perumahan dan permukiman yang bebas rumah tidak layak huni di
perkotaan dan perdesaan.
Dengan terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan pada pemenuhan
sarana dan prasarana perumahan dan permukiman perkotaan perdesaan tersebut
secara berkesinambungan maka diharapkan rumah tidak layak huni di Indonesia
pada tahun 2019 dapat terwujud. Sesuai yang di amanatkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2024 dan arahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, maka diharapkan hasil
pembagunan dan peningkatan tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya
sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup layak masyarakat Kabupaten Lampung
Utara.
.
Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 14 kabupaten/kota di Provinsi
Lampung, secara administratif batas wilayah kabupaten lampung utara meliputi:
 sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
 sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat
 sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
 sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Utara semula memiliki luas wilayah 19.368,5 KM2, yang
dalam perjalanan selanjutnya dimekarkan kembali dengan terbentuknya 6
Kabupaten baru sehinga saat ini luas wilayah Kabupaten Lampung Utara menjadi
2.725,63 km2, yang merupakan 7,72 % dari luas wilayah Provinsi Lampung, terdiri
dari 23 kecamatan dengan 247 desa serta 15 kelurahan.

10. Kotabumi merupakan ibukota Kabupaten Lampung Utara yang berjarak sekitar ±
100 km dari Bandar Lampung ibu kota Provinsi Lampung, dan dapat dicapai dengan
waktu tempuh ± 2 jam perjalanan darat dari Bandar Lampung.
Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang dijabarkan dalam
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian tugas,
fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lampung Utara, secara prinsip Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lampung Utara melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas
lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dibidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman meliputi keterpaduan perumahan dan
bangunan, pengembangan perumahan perkotaan dan perumahan
swadaya serta kawasan permukiman, keindahan, pertamanan,
penerangan jalan umum dan pertanahan;
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan kawasan
permukiman;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di perumahan dan
kawasan permukiman sesuai Peraturan dan Perundang-undangan
yang berlaku.
c. Struktur Organisasi

11. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lampung Utara Tipe C, terdiri dari :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas PKP, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman
dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
b. pembinaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan
dibidang perumahan dan kawasan permukiman, rekomendasi
perizinan bangunan dan reklame; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai
tugas pokok mengelola urusan adinistrasi umum, kepegawaian,
keuangan perlengkapan, kerumah tanggaan hukum, kelembagaan serta
tugas-tugas lain yang berhubungan dengan dinas dan masyarakat.
Sekretaris Dinas PKP menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub bagian;
c. mengkoordinasikan para kepala sub bagian;
d. nilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian dan
bawahan;
f. melakukan koordinasi dengan para kepala bidang;
g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja
yang telah disusun;
h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan
kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;

12. i. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program;
j. mengumpulkan dan menyusun laporan sekretariat, bidang,
sebagaimana bahan laporan dinas;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan yang
berlaku.
Sekeretariat membawahi:
 Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 Sub Bagian Program dan Anggaran.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan serta
melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan
pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi
lingkungan serta proses administrasi pengelolaan, pembinaan
administrasi kepegawaian dalam dinas Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
4. Sub Bagian Program dan Anggaran
Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan,
melaksanakan identifikasi, perumusan, pengkajian, pemantauan,
pengendalian, penyusunan perencanaan, program kegiatan, evaluasi dan
pelaporan dalam lingkungan Badan/Dinas Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

13. Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan
teknis, pengembangan kawasan permukiman perdesaan, penyehatan
lingkungan, pertamanan dan penerangan jalan umum serta penyedia
lahan pertanahan.
Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan
pelaporan pengembangan kawasan perdesaan serta penyehatan
lingkungan;
b. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan kawasan
perdesaan;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman
perdesaan dan fasilitas penyedia tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan
kawasan permukiman perdesaan dan penyehatan lingkungan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman;
b. Seksi Keindahan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
dan
c. Seksi Pertanahan.
6. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman
Seksi Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman mempunyai
tugas Menyusun perencanaan, pelaksanaan, teknis dan pembangunan
infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah pedesaan.
7. Kepala Seksi Keindahan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
Seksi Keindahan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai
tugas pokok menyusun pedoman kebijakan teknis dan pelaksanaan serta
perencanaan dibidang keindahan, pertamanan dan penerangan jalan
umum.

14. 8. Kepala Seksi Pertanahan
Seksi Pertanahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk
teknis pertanahan yang meliputi pendataan dan penyelesaian sengketa
tanah, data permasalahan tanah, mengevaluasi laporan camat selaku
pejabat pembuat akta tanah (PPAT), inventarisir data rupa–rupa bumi.
9. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Bangunan
Bidang Keterpaduan Perumahan dan Bangunan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi keterpaduan
perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengolahan data
dan sitem informasi, pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan
insfrastruktur perumahan serta penataan bangunan dan lingkungan.
Bidang Keterpaduan Perumahan dan Bangunan, membawahi:
a. Seksi Keterpaduan Pembiayaan Perumahan dan Bangunan;
b. Seksi Pengembangan Perumahan Perkotaan dan Perumahan
Swadaya; dan
c. Seksi Tata Bangunan.
10. Kepala Seksi Keterpaduan Pembiayaan Perumahan dan Bangunan
Seksi Keterpaduan Pembiayaan Perumahan dan Bangunan mempunyai
tugas pokok menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan
pembiayaan perumahan, menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan
infrastruktur permukiman dan pemantauan keterpaduan pelaksanaan
pembangunan.
11.Kepala Seksi Pengembangan Perumahan Perkotaan dan Perumahan
Swadaya,Seksi Pengembangan Perumahan Perkotaan dan Perumahan
Swadaya mempunyai tugas pokok penyiapan penyusunan perencanaan
teknis dibidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, penyiapan
penyusunan standarisasi dibidang penyelenggaraan bantuan rumah
swadaya dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan dan pemantauan
bantuan dibidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

15. 12.Kepala Seksi Tata Bangunan
Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan,
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah perkotaan
meliputi jalan lingkungan, jalan setapak, drainase, trotoar dan penyusun
kebijakan teknis penyelenggaraan pengawasan pengendalian bangunan,
teknis perizinan serta penataan bangunan perkotaan.
13.Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional membawahi sejumlah tenaga dalam
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.
STUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG
UTARA
KEPALA DINAS
HI. ZULKIFLI
MIHSAN, SH.MM
SEKRETARIS
D.ADRIANS.N,ST.MT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
M.KURNIA WIJAYA
KUSUMA,SE,MM
AGUS KUSUMA AGUNG
SE, MM
BIDANG BIDANG
KETERPADUAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BANGUNAN
WAHYUDIPRAJA
MUKTI,SE,Msi,Akt. TABRANI SULAIMAN, SE
SEKSI SEKSI
KETERPADUAN PEMBIAYAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN
PERUMAHAN PRASARANA PEMUKIAMN
MUNAWIR ARDIAN,ST IBRAHIM, SE
SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN PERUMAHAN KEINDAHAN, PERTAMANAN DAN
PERKOTAAN&PERUMAHAN
SWADAYA PENERANGAN JALAN UMUM
HERU LIANTO, ST YUSMIN ARI
SEKSI SEKSI
TATA BANGUNAN PERTANAHAN
ACHMAD AVANDI, SE.MM ALDO RINO
GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

16. Permasalahan
Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 199 Kabupaten
tertinggal dimana luas total wilayah 2.725,63 km2 dan luas Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Utara seluas 89,51 Ha. Secara umum
permasalahan yang ada di perumahan dan permukiman Kabupaten Lampung Utara
adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat
sehingga perumahan dan permukiman tersebut kurang layak huni.
Adapun permasalahan dan kendala yang dinilai benar - benar dominan
mempengaruhi terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Pemenuhan sarana
dan prasarana perumahn dan permukiman tersebut adalah Keterbatasan Dana yang
tersedia dari sumber dana APBD.
Tujuan Dan Sasaran
Untuk mengantisipasi perkembangan kawasan perumahan dan permukiman
perkotaan Kabupaten Lampung Utara ke depan, Perencanaan Pembangunan dan
Peningkatan sarana infrastruktur perkotaan harus sejalan dengan dinamika dan
indikasi pambangunan / peningkatan fasilitas sosial ekonomi, serta pertumbuhan
penduduk.
Urgensi penanganan
Berkaitan dengan tujuan dan sasaran tersebut di atas, langkah-langkah yang
perlu dilakukan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni, maka
perlu Pembangunan dan Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana
perumahan dan permukiman secara nyata dan berkesinambungan.

17. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara terdiri
atas bidang organisasi dan seksi dengan rincian sebagai berikut :
Isu Strategis
Isu Strategis RTLH Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kualitas Rumah
a. Masih luasnya kawasan kumuh.
b. Masih Banyaknya masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
c. Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni.
d. Masih terbatasnya Prasarana Sarana Dasar.
e. Belum berkembangnya Kawasan Potensial.
f. Keterbatasan anggaran daerah
2. Program Pembangunan Baru Rumah
a. Masih luasnya kawasan kumuh.
b. Masih Banyaknya masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
c. Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni.

18. d. Keterbatasan anggaran daerah
Laporan Kinerja DAK TA.2017
Usulan DAK TA.2019

19. Untuk mewujudkan 0% (nol persen) wilayah permukiman kumuh yang
berlokasi di Wilayah Berpotensi Kumuh dan di Wilayah Kumuh di Kabupaten
Lampung Utara untuk penanganan DAK tahun anggaran 2019 sebagai berikut :
N
o
Rincian Menu Kegiatan
Usula
n
Outpu
t
Satuan
Biaya
Usulan
Kebutuhan
Dana (Rp.)
Perkecam
atan
Desa/Kelurahan
Penerima
(1
)
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
112 17.500.000 1.960.000.000 Kotabumi Bojong Barat
2
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
100 17.500.000 1.750.000.000 Kotabumi Kotabumi Ilir
3
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
180 17.500.000 3.150.000.000 Kotabumi
Kotabumi
Tengah Barat
4
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
48 17.500.000 840.000.000 Kotabumi Rejosari
5
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
90 17.500.000 1.575.000.000 Kotabumi Talang Bojong
6
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
120 17.500.000 2.100.000.000 Kotabumi Sumber Arum
7
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
150 17.500.000 2.625.000.000 Kotabumi Kotabumi Udik
8
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
80 17.500.000 1.400.000.000 Kotabumi Sindang Sari
9
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
122 17.500.000 2.135.000.000
Kotabumi
Selatan
Kota Alam
10
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
124 17.500.000 2.170.000.000
Kotabumi
Selatan
Tanjung Seneng
11
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
80 17.500.000 1.400.000.000
Kotabumi
Selatan
Tanjung
Harapan
12
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
90 17.500.000 1.575.000.000
Kotabumi
Selatan
Tanjung Aman
13
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
80 17.500.000 1.400.000.000
Kotabumi
Selatan
Kelapa Tujuh
14
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
240 17.500.000 4.200.000.000
Bukit
Kemuning
Bukit Kemuning
15
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
huni
94 17.500.000 1.645.000.000
Abung
Selatan
Candi Mas
TOTAL KEBUTUHAN
1.710 29.925.000.000
Penutup
Demikian Laporan Kinerja Ini Dibuat sebagai bahan pertimbangan atas
dukungannya di ucapakan Terimakasih.
DESKRIPSI PETA WILAYAH
Peta Wilayah

20. BAB III
RENCANA KEGIATAN
2.2 Peta Lokasi Wilayah Kumuh

22. Dokumentasi Sampel Lokasi Wilayah Kumuh

23. PERENCANAAN KINERJA 2019
PENAGANAN KUMUH DI LOKASI PENCEGAHAN KUMUH WILAYAH KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DAN LOKASI SK KUMUH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NO NAMA LOKASI
LUAS
(Ha)
KELURAHAN / DESA KECAMATAN
LOKASI PENCEGAHAN KUMUH
(WILAYAH KOTAKU)
1 Bojong Barat Desa Bojong Barat Kota Bumi
2 Kotabumi Ilir Kelurahan Kotabumi Ilir Kota Bumi
3 Kotabumi Tengah Barat Kelurahan
Kotabumi Tengah
Barat
Kota Bumi
4 Rejosari Kelurahan Rejosari Kota Bumi
5 Talang Bojong Desa Talang Bojong Kota Bumi
6 Sumber Arum Desa Sumber Arum Kota Bumi
LOKASI KOTAKU DAN SK
KUMUH
7 SRIBASUKI 10,02 Kelurahan Sribasuki Kota Bumi
8 Kotabumi Udik 5,05 Kelurahan Kota Bumi Udik Kota Bumi
9 Sindangsari 10,28 Kelurahan sindang sari Kota Bumi
10 Kotabumi Tengah 5,2 Kelurahan Kota Bumi Tengah Kota Bumi
11 Kotabumi Pasar 4,15 Kelurahan Kota Bumi Pasar Kota Bumi
12 Gapura 4,71 Kelurahan Gapura Kota Bumi
13 Cempedak 12,43 Kelurahan Cempedak Kota Bumi
LOKASI SK KUMUH
14 Kota Alam 3,15 Kelurahan Kota alam Kota Bumi Selatan
15 Tanjung Seneng 11,87 Kelurahan Tanjung Seneng Kota Bumi Selatan
16 Tanjung Harapan 2,78 Kelurahan Tanjung Harapan Kota Bumi Selatan
17 Tanjung Aman 4,17 Kelurahan Tanjung Aman Kota Bumi Selatan
18 Kelapa Tujuh 2,75 Kelurahan Kelapa Tujuh Kota Bumi Selatan
19 Bukit Kemuning 2,58 Kelurahan Bukit Kemuning Kota Bumi Selatan
20 Candi Mas 10,37 Kelurahan Candi Mas Abung Selatan
Total luasKumuh 89,51 Hektar

25. Realisasi Penanganan Kumuh (APBN DAN DAK) TA.2016 - 2018
NO NAMA LOKASI
LUAS
(Ha)
KECAMAT
AN
DATA
TNP2
K
JUMLAH
RTLH
WILAYA
H
KUMUH
DATA
KOTAK
U
2016 2017 2018
TOTAL RTLH
TERBANGUN
DIW ILAYAH
KUMUH
TARGET
TUNTAS
RTLH
DIW ILAYH
KUMUH
TARGET
RTLH
PENCEGA
HAN
KUMUH
KET
LOKASI KOTAKU
PENCEGAHAN KUMUH UNIT KEGIATAN UNIT KEGIATAN UNIT KEGIATAN
1 Bojong Barat Kota Bumi 7 152 37 40 40 112 112
2 Kotabumi Ilir Kota Bumi 32 132 110 32 Bsps reg 32 100 100
3
Kotabumi
Tengah Barat
Kota Bumi 89 180 163 180 180
4 Rejosari Kota Bumi 77 165 321 82 Bsps reg 35 117 48 48
5 Talang Bojong Kota Bumi 68 184 199 94 Bsps reg 94 90 90
6 Sumber Arum Kota Bumi 30 160 34 40 Bsps DAK 40 120 120
LOKASI KOTAKU DAN
SK KUMUH
7 SRIBASUKI 10,02 Kota Bumi 21 115 423 43 Bsps DAK 72 BRS DAK 115
Tuntas
RTLH
8 Kotabumi Udik 5,05 Kota Bumi 195 350 562 200 BRS DAK 200 150
9 Sindangsari 10,28 Kota Bumi 51 295 325 50 Bsps DAK 165 BRS DAK 215 80
10
Kotabumi
Tengah
5,2 Kota Bumi 36 90 221 40 Bsps DAK 50 BRS DAK 90
Tuntas
RTLH
11 Kotabumi Pasar 4,15 Kota Bumi 9 6 34
Tuntas
RTLH
12 Gapura 4,71 Kota Bumi 3 3 14
Tuntas
RTLH
13 Cempedak 12,43 Kota Bumi 6 60 143 45 Bsps DAK 15 BRS DAK 60
Tuntas
RTLH
LOKASI SK KUMUH
14 Kota Alam 3,15
Kota Bumi
Selatan
61 162 30 40 Bsps DAK 40 122
15 Tanjung Seneng 11,87
Kota Bumi
Selatan
57 164 30 40 Bsps DAK 40 124
16
Tanjung
Harapan
2,78
Kota Bumi
Selatan
23 103 20 23 Bsps reg 23 80
17 Tanjung Aman 4,17
Kota Bumi
Selatan
23 135 27 45
Regu
23+DAK22
45 90
18 Kelapa Tujuh 2,75
Kota Bumi
Selatan
25 163 25 58 Bsps reg 25 Bsps reg 83 80
19 Bukit Kemuning 2,58
Kota Bumi
Selatan
133 240 30 240
20 Candi Mas 10,37
Abung
Selatan
8 134 8 40 Bsps DAK 40 94
Total
luasKumuh
89,51 954 2993 2756
23
4
53
8
502 1274 1710 650

27. DOKUMENTASI DAK DESA SUMBER ARUM TA.2017
Nama : LILI MULYADI
NO BNBA : 9 (NO SK BUP 222)
NO KTP : 1803021908680003
Nama : SUKAMTO
NO BNBA : 21 (NO SK BUP 234)
NO KTP : 1803022209890004
Nama : YUSUF KARNI
NO BNBA : 30 (NO SK BUP 243)
NO KTP : 1803020108530009

28. DOKUMENTASI DAK DESA SINDANG SARI TA.2017
Nama : KASIM
NO BNBA : 125
NO KTP : 1803022307670003
Nama : HAIDAR YUSUF
NO BNBA : 100
NO KTP : 1803021512750003
Nama : ROMLI
NO BNBA : 110
NO KTP : 1803022307670003
2. Bukti transfer penerimaan
bahan bangunan tahap I
3. Daftar rencana pembelian
4. Berita acara kesepakatan p
dan hasil survey
5. Kontrak pembelian bahan
Pembuat Laporan
Penerima Bantuan
Bambang Irawan, A.Md
2. Bukti transfer penerimaan
bahan bangunan tahap I
3. Daftar rencana pembelian
4. Berita acara kesepakatan p
dan hasil survey
5. Kontrak pembelian bahan
Pembuat Laporan
Penerima Bantuan
Bambang Irawan, A.Md

29. DOKUMENTASI DAK DESA SRIBASUKI
TA.2017
Nama : SURYATI
NO BNBA : 3
NO KTP : 1803025205710001
Nama : SUHELMI
NO BNBA : 9
NO KTP : 180302075850004
Nama : ARIS. KA
NO BNBA : 17
NO KTP : 1803020707790008
2. Bukti transfer p
bahan banguna
3. Daftar rencana
4. Berita acara kes
dan hasil survey
5. Kontrak pembe
Pembuat Laporan
Penerima Bantuan
Bambang Irawan, A.Md

30. DOKUMENTASI DAK DESA TANJUNG SENANG TA.2017
Nama : SOPIAN IBRAHIM
NO BNBA : 180
NO KTP : 1803101711800002
Nama : PONIMIN
NO BNBA : 182
NO KTP : 1803102010780004