SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
.
Pengertian RKT
1. RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
2. Di dalam RKT ditetapkan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
3. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan dan kebijakan anggaran,
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEJI
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
KEBIJAKAN
PROGRAM KEGIATAN
TARGET
KINERJA
RENCANA
KINERJA
KOMPONEN RKT
• uraian sasaran sebagaimana
dimuat dalam dokumen Rencana
Stratejik
SASARAN
STRATEJIK
• Spesifik dan jelas; Dapat diukur
secara obyektif; Relevan dengan
tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai; Tidak bias
INDIKATOR
KINERJA
• menetapkan target atau
tingkat kinerja yang diinginkan
TARGET
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya jumlah
dan mutu Diklat tenaga
adm dan tenaga teknis
pendidikan dan
keagamaan
Jumlah Alumni Diklat Prajabatan 850 Orang
5
FORMULIR RS vs RKT
®onn 2006
Tujuan
Sasaran Stratejik
Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran Ket.
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya jumlah
dan mutu Diklat
tenaga adm dan
tenaga teknis
pendidikan dan
keagamaan
Jumlah
Alumni Diklat
Prajabatan
6
Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan
atasannya (Performance Agreement)
Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana
Kinerja Tahunan,yang telah disesuaikan dengan ketetersediaan
anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process)
selesai
7
Dasar Hukum Penetapan Kinerja
• Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004
tentang percepatan pemberantasan korupsi;
• SE Menteri PAN nomor SE-31/M.PAN/XII/
2004 tentang Penetapan Kinerja;
• Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor 29 tahun 2010
06.03.24 8
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu
dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan
kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi.
Dokumen Penetapan Kinerja memuat
pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator
kinerja utama organisasi, beserta target kinerja
dan anggaran.
PENETAPAN KINERJA
(PERMENPAN & RB NO. 29/2010 PASAL 3)
BAHAN PENYUSUNAN PENKIN
(PERMENPAN & RB NO. 29/2010 PASAL 8)
6 March 2024 9
Dalam penyusunan Dokumen Penetapan
Kinerja agar memperhatikan :
a. Kontrak kinerja antara Presiden dengan
Menteri;
b. Dokumen perencanaan jangka
menengah;
c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;
d. Dokumen penganggaran dan atau
pelaksanaan anggaran.
10
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PENETAPAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami
sampaikan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem
Akuntabilitas pada Deputi Bidang akuntabilitas Aparatur Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara, merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan
dicapai pada tahun 2005 sebagaimana daftar terlampir.
Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur
keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2005.
Jakarta, Desember 2004
Deputi Bidang
Akuntabilitas Aparatur
Djoko Susilo
Asisten Deputi urusan
Pengembangan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Sobirun Ruswadi
Tembusan
Sekretaris Kementerian PAN.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Pelaksana
(1) (2) (3)
PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/ UNIT KERJA MANDIRI K/L
(Lampiran III/3-5 : Permenpan RB Nomor : Nomor 29 Tahun 2010)
Unit Eselon II/Unit Mandiri KL: BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN
Tahun : 2012
Sampai Jumpa
‫ا‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ ‫وهللا‬
ِ‫ب‬‫ا‬َ‫و‬َّ‫ص‬‫ل‬

More Related Content

Similar to TEHNIK PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA

LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
Lkip 2018 fix
Lkip 2018 fixLkip 2018 fix
Lkip 2018 fixAkB
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Arfan Fahmi
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...NichoFernandez
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...anhar131
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
PPT SOSIALISASI SAKIP.pptx
PPT SOSIALISASI SAKIP.pptxPPT SOSIALISASI SAKIP.pptx
PPT SOSIALISASI SAKIP.pptxsifa81
 
Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015fionarazqa
 
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdfrivanasri
 
Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...
Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...
Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...Handik Hariyanto
 
EVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxEVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxrestuputra10
 

Similar to TEHNIK PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA (20)

Kinerja pkkip
Kinerja pkkipKinerja pkkip
Kinerja pkkip
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
Lkip 2018 fix
Lkip 2018 fixLkip 2018 fix
Lkip 2018 fix
 
Rencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunanRencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunan
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
 
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
Modul-Panduan-Penyusunan-dan-Evaluasi-SKP-JPT-dan-Pimpinan-Unit-Mandiri-Perme...
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
lakip-bab-i-iv-inspektorat-2014
 
PPT SOSIALISASI SAKIP.pptx
PPT SOSIALISASI SAKIP.pptxPPT SOSIALISASI SAKIP.pptx
PPT SOSIALISASI SAKIP.pptx
 
Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015Lkj kota kediri 2015
Lkj kota kediri 2015
 
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
5penganggaransektorpublik-150225232306-conversion-gate01.pdf
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...
Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...
Kultum - Optimalisasi Pengelolaan Kinerja ASN BKPSDM Kab Prob (Kabid_Kinerja)...
 
EVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptxEVALUASI RENJA.pptx
EVALUASI RENJA.pptx
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

TEHNIK PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA

  • 1.
  • 2. . Pengertian RKT 1. RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. 2. Di dalam RKT ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 3. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu
  • 4. KOMPONEN RKT • uraian sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Stratejik SASARAN STRATEJIK • Spesifik dan jelas; Dapat diukur secara obyektif; Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; Tidak bias INDIKATOR KINERJA • menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan TARGET
  • 5. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Meningkatnya jumlah dan mutu Diklat tenaga adm dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan Jumlah Alumni Diklat Prajabatan 850 Orang 5 FORMULIR RS vs RKT ®onn 2006 Tujuan Sasaran Stratejik Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket. Uraian Indikator Kebijakan Program 1 2 3 4 5 6 Meningkatnya jumlah dan mutu Diklat tenaga adm dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan Jumlah Alumni Diklat Prajabatan
  • 6. 6 Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement) Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan,yang telah disesuaikan dengan ketetersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai
  • 7. 7 Dasar Hukum Penetapan Kinerja • Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; • SE Menteri PAN nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja; • Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010
  • 8. 06.03.24 8 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. PENETAPAN KINERJA (PERMENPAN & RB NO. 29/2010 PASAL 3)
  • 9. BAHAN PENYUSUNAN PENKIN (PERMENPAN & RB NO. 29/2010 PASAL 8) 6 March 2024 9 Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja agar memperhatikan : a. Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri; b. Dokumen perencanaan jangka menengah; c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan; d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.
  • 10. 10 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA PENETAPAN KINERJA ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Akuntabilitas pada Deputi Bidang akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2005 sebagaimana daftar terlampir. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2005. Jakarta, Desember 2004 Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Djoko Susilo Asisten Deputi urusan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sobirun Ruswadi Tembusan Sekretaris Kementerian PAN.
  • 11. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Pelaksana (1) (2) (3) PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/ UNIT KERJA MANDIRI K/L (Lampiran III/3-5 : Permenpan RB Nomor : Nomor 29 Tahun 2010) Unit Eselon II/Unit Mandiri KL: BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN Tahun : 2012
  • 12. Sampai Jumpa ‫ا‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ ‫وهللا‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫و‬َّ‫ص‬‫ل‬