Downloaded 84 times
More Related Content
Similar to Kampung kb wonosobo
![[Materi 2] Konsep Kampung KB, Alifah Nuranti.pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materi2konsepkampungkbalifahnuranti-250910041342-cdeb35a2-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Kampung kb wonosobo
- 1. P E RWAKI L A N B K K B N P R O V. J AT E N G Program & Kebijakan Kampung KB Di Jawa Tengah 1
- 2. 2 Latar Belakang Regulasi Konsep Kampung KB Arah kebijakan dan Mekanisme Operasional Roadmap Kampung KB Implementasi KampungKB Hasil dan Evaluasi Kampung KB
- 3.
- 4. Kenapa Perlu KampungKB ? • 64 Persen desa di Indonesia termasuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal (IDM, 2015) • Jumlah Penduduk miskin masih tinggi (11,13 Persen) dan lebih banyak di perdesaan (BPS, 2015) • Rata-rata Lama sekolah Indonesia 7,9 Tahun (HDI, 2016) • Angka kelahiran usia 15-24 masih tinggi, khususnya di daerah perdesaan (SDKI, 2017) • Banyaknya jumlah balita yang stunting di Indonesia (Riskesdes – 2013) • Semangat Program KKBPK yang menurun Masalah • Komitmen bersama • Pendekatan kewilayahan • Berbasis keluarga • Partisipasi masyarakat Untuk mengatasinya perlu: • Presiden mengamanatkan perlu upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat • Beyond family planing (Program KKBPK) • bermula dari daerah dan desa • Mengembalikan semangat program KKBPK Kampung KB 4
- 5. Milestone/ Sejarah KampungKB Audiensi Kepala BKKBN dengan Presiden Jokowi pada bulan November 2015 “ Intruksikan kepada BKKBN agar segera merealisasikan program Kampung KB untuk dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia” Launching “Kampung KB” pada 14 Januari 2016 oleh Presiden Jokowi di Mertasinga Kabupaten Cirebon; Kampung KB diharapkan menjadi “Episentrum Program KKBPK” di tingkat terendah; Diutamakan bagi daerah miskin, padat penduduk dan akses kesehatan kurang; SE Mendagri Nomor 440/70/SJ 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB 5 Kampung KB Menjadi New Branding dan dijadikan model strategis untuk memastikan Program KKBPK menjangkau seluruh keuarga dengan memberi prioritas kepada desa/daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah kumuh padat dan perkotaan
- 6. REGULASI PENCANANGAN PROGRAM KAMPUNG KB TANGGAL 14 JANUARI 2016DI MERTASINGA, CIREBON SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 Untuk Pencanangan Kampung KB PERMENDAGRI NO 22 TAHUN 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 PERMENDESA NO 19 TAHUN 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2018 KEBIJAKAN GUBERNUR PERGUB JATENG NO 77 TAHUN 2017 tentang Pengembangan Kampung KB di Prov Jateng KEBIJAKAN BUPATI SK BUPATI tentang Kelompok Kerja Kampung KB SE Ketua PKK Kabupaten tentang Dukungan Tim Penggerak PKK melalui Kelompok Dasawisma terhadap Pelaksanaan Program Kampung KB di tingkat Kabupaten KEBIJAKAN CAMAT DAN KEPALA DESA SK/ SE CAMAT/ KEPALA DESA Tentang dukungan terhadap Kampung KB SE Ketua PKK Kec/ desa tentang Dukungan Tim Penggerak PKK melalui Kelompok Dasawisma terhadap Pelaksanaan Program Kampung KB di tingkat kec/ desa
- 7.
- 8. PENGERTIAN KAMPUNG KB Satuan wilayahsetingkat Desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (Rakernas program KKBPK Tahun 2018, Jakarta) Lintas Sektor
- 9. KRITERIA PEMBENTUKAN • Jumlah KeluargaPra sejahtera di atas rata-rata • Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi • Desa Stunting (2018) KRITERIA PROGRAM • Kumuh • Pesisir/Nelayan; • Daerah Aliran Sungai (DAS); • Bantaran Kereta Api; • Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan); • Terpencil; • Perbatasan; • Kawasan Industri; • Kawasan Wisata; • Padat Penduduk. KAMPUNG KB KRITERIA WILAYAH Bantaran Rel, Kampung KB Gadis Cilacap
- 10. TUJUAN DAN STRATEGIS PENGELOLAAN MENINGKATKAN KUALITASHIDUP KELUARGA & MASYARAKAT melalui: 1. Mendekatkan pelayanan program KKBPK dan pelayanan dasar 2. Penguatan 8 fungsi keluarga; 3. Partisipasi aktif masyarakat; 4. Pembangunan yang terintegrasi lintas sektor. KAMPUNG KB
- 11. INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB ProgramKKBPK A. Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga: 1.Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsinya secara optimal; 2.Terbinanya kesertaan KB; 3.Tersedinya pusat-pusat pelayanan KKBPK (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS, Posyandu, dll) yang bersinergi dengan sektor lainnya dan dapat diakses keluarga dengan baik; 4.Meningkatnya partisipasi keluarga dalam poktan; 5.Tumbuh dan berkembangnya “gotong royong” masyarakat dalam membangun Kampung KB. B. Sektor Pembangunan lainnya: Disesuaikan dengan sasaran/indikator kebehasilan yang disusun/ditentukan oleh sektor yang bersangkutan Sumber: Petunjuk Teknis Kampung KB 11
- 12. 12 Masyarakat pusatperhatian dan intervensi kegiatan dari lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Mempercepat pembangunan dan perkembangan daerah Lintas Sektor implementasi kegiatan dan percepatan capaian program sektor terkait BKKBN percepatan capaian program KKBPK
- 13.
- 14. Pembentukan Kampung KB didesa sangat tertinggal, yang diarahkan pada Desa Stunting (2018) Integrasi Kegiatan Internal lintas bidang dan Program Lintas Sektor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menagani kasus Stunting Pendekatan 8 Fungsi Keluarga dengan Program 1000 HPK ARAH KEBIJAKAN Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Angka Stunting 14
- 15. MEKANISME PENGELOLAAN PERSIAPAN • Identifikasimasalah dan potensi kampung (berbasis data dan analisis situasi • Sarasehan situasi kampung (pokja, pemilik wilayah dan perwakilan masyarakat) • Penentuan prioritas masalah dan ouput yang ingin dicapai • Penyusunan rencana kerja (renja) • Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan renja (Pembagian tugas – membuat proposal, menghubungi pihak terkait, menggerarakan masyarakat) PELAKSANAAN • Advokasi kepada stakeholder terkait • Sosialisasi kepada masyarakat • Intervensi kegiatan • Pencatatan dan pelaporan MONEV • Pertemuan rutin pokja terhadap pelaksanaan rencana kerja dan capaian program • Monev berjenjang dan terpadu antar komponen terlibat • Analisis data hasil laporan Kampung KB
- 16. INTERVENSI PROGRAM KEGIATANKKBPK DAN LINTAS SEKTOR MELALUI PENDEKATAN 8 FUNGSI KELUARGA AGAMA, REPRODUKSI, KASIH SAYANG, PERLINDUNGAN, PENDIDIKAN, SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, PELESTARIAN LINGKUNGAN Program Pembangunan Lintas sektor (Fisik & Non Fisik)
- 17. 17 PERAN MITRA/LINTAS SEKTOR 1.Mengisi berbagai kegiatan pembangunan di kampung KB, sesuai dengan program dinas/instansi. Kesamaan komitmen untuk membangun masyarakat di wilayah “legok” (lintas sektor yang aktif) 2. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagaimana proposal yang diajukan (masyarakat yang aktif) Pelatihan Konseling KB Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
- 18. DUKUNGAN DALDUK DALAM INTEGRASIKAMPUNG KB MODEL RUMAH DATA DI KAMPUNG KB (PEMANFAATAN DATA & INFORMASI KEPENDUDUKAN) Melalui pendidikan Jalur Informal, yaitu POJOK KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB (PERPUSTAKAAN KKBPK) PENDIDIDKAN KEPENDUDUKAN JALUR INFORMAL UNTUK MENDUKUNG PENYULUHAN/PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN PADA KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT
- 19. PERAN MITRA KERJADALDUK BKKBN 1. Mitra Profesi/Ormas: IPADI, KOALISI KEPENDUDUKAN, IPKB 2. Mitra K/L: BPS, KEMENAKERTRANS, KEMENLINGHUT, KEMENPUPR 3. MITRA KERJA LAINNYA YANG TERKAIT (K/L dan ORMAS/PROFESI) Pendidikan Jalur Informal di Kampung KB (Penyuluhan pendidikan kependudukan kepada kelompok masyarakat dan pembentukan Pojok Kependudukan di ruang publik di Kampung KB)
- 20. • PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN PERKEMBANGANLINGSTRA PELUANG-KENDALA DATA YANG BELUM TERINTEGRASI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN RUMAH DATAKU MASIH RENDAH KEMAMPUAN MENGELOLA DATA MASIH RENDAH DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG BELUM MEMADAI TERMASUK TI PARTISIPASI MASYARAKAT RENDAH POKOK POKOK PERSOALAN Pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga di Kampung KB Meningkatnya Kualitas Program Intervensi Pemerintah di Kampung KB 1. Tersedianya payung hukum penyelenggaraan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB 2. Tersedianya Data dan informasi kependudukan yang valid di Kampung KB 3. Terbangunnya komitmen lintas sektoral yang kuat baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB. 4. Terbentuknya kapasitas pengelolaan data yang baik pada kader di Kampung KB 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai terkait dengan penyelenggaraan rumah data kependudukan di Kampung KB 6. Terbangunnya mekanisme pengendalian dampak kependudukan di Kampung KB PENYELENGGARAAN RUMAH DATA DI KAMPUNG KB BELUM OPTIMAL KONSEP PENGEMBANGAN PENYELENGGAR AAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB Kondisi yang diharapkan Main Goal Immediet Goal Outcome Output and activity Environment and Precondition Mandat and Regulation
- 21. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 1 TNI MoU : Penguatan Percepatan Pencapaian Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga No.246/KSM/G2/2014 tanggal 10 September 2014 Berlaku 5 tahun PKS : Penguatan Percepatan Pencapaian Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga No.247/KSM/G2/2014 tanggal 10 September 2014 Berlaku 5 tahun • Penggerakan calon akseptor oleh Babinsa; • Optimalisasi peran Babinsa/Babinkamtibmas dalam KKBPK • Pelaksanaan Pencanangan Bhaksos TMMD kampung KB • Memberikan dukungan tenaga medis dan paramedis yang memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan KB dan KR • Peningkatan pelayanan KB MKJP di Faskes TNI • Promosi KB pria sebagai motivator KB Pria • Pelayanan KB melalui Baksos/TMMD/TMKK
- 22. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 2 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigras (Kemendesa) MoU : Upaya Pengendalian Penduduk, KB Dan Pembangunan Keluarga Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 09/M-DPDTT/KB/XI/2016 dan No.417/KSM/G2/2016 tanggal 4 November 2016 Berlaku 3 tahun • Sinergitas Program KKBPK dalam Dana Desa untuk Program KB (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018) • Pemanfaatan Dana Desa untuk penggarapan/pelayanan dan promosi KB • KIE KB dan KR di daerah transmigrasi, dan desa tertinggal • Memfasilitasi Pelayanan KB di daerah transmigrasi dan daerah tertinggal
- 23. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 3 Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan Pendudukan (FAPSEDU) PKS : Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB Dan KR Yang Terintegrasi Dengan Program Fapsedu No. 13/KSM/G2/2017 dan No.82/fapsedu/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017 Berlaku 3 tahun • Melakukan advokasi dan KIE Program KKBPK melalui media promosi • Pemberdayaan peran masyarakat melalui partisipasi pria dalam ber- KB dan KR • Pemberdayaan tokoh agama dalam pembinaan, pengayoman partisipasi dan peningkatan kesertaan pria dalam KB dan KR melalui TOGA dan TOMA • Mempromosikan kesehatan reprodusi dan ber KB untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, menurunkan AKI dan Bayi melalui TOGA dan TOMA • Mendukung Promosi Kesehatan Reproduksi berbasis komunitas khususnya di kampung KB
- 24. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 4 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) MoU : Peningkatan Peran Kader PKK Keluarga Dalam Pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK Terkait Dengan Program KKBPK No.10/KSM/G2/2017 dan No. 02/KEP/PKK.PST/I/2017 Masa berlaku 5 tahun • Optimalisasi kegiatan pada “Meja 5” oleh PKK/Kader untuk pelayanan KB khususnya KB MKJP di seluruh kampung KB • Dalam pelaksanaan Pelayanan KB pada kegiatan momentum Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes dapat dilaksanakan di lokasi Kampung KB • Penggerakan kader untuk sosialisasi program KKBPK, khususnya penggunaan KB MKJP dan Kesehatan Reproduksi • Membantu pelaksanaan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, khususnya di Kampung KB;
- 25. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 5 Yayasan Kanker Indonesia (YKI) MoU : Peningkatan Pelaksanaan Program KKBPK Terintegrasi Dengan Program yayasan kanker Indonesia Tanggal 04-09-2016, berlaku 5 tahun No.190/KSM/G2/2016 dan No.360/SEKnrKI/IX/2016 PKS : Promosi dan Konseling Kesehatan Alat Reproduksi No.14/KSM/G2/2017 dan No.072/PK/YKI/II/2017 1. Sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan kanker alat reproduksi kepada masyarakat Reproduksi khususnya dalam rangka menurunkan penyakit kanker leher Rahim dengan melakukan pelayanan pemeriksaan Pap Smear/IVA bekerja sama dengan Dinkes setempat 2. Mensosialisasikan Kesehatan menurunkan Angka Kematian Ibu dengan terus aktif mempromosikan pentingnya melakukan deteksi dini kanker leher Rahim dan vaksin HPV 3. Promosi deteksi dini kanker Rahim dan vaksin HPV 4. Pencatatan pelaporan pelayanan deteksi dini kanker alat reproduksi
- 26. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 6 Ikatan Dokter Indonesia Tentang Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi No:156/KSM/E1/2015 dan No.7198/PB/A.3/03/2015 Tanggal 1-4-2015 berlaku 2 tahun belum diperpanjang 1. Penyusunan standarisasi pelayanan KB 2. Sebagai tim teknis penyusunan kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB 7 BNN Pencegahan Penyalahgunaan & peredaran gelap Narkotika & prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera No. NK/114/VI/2001/BNN No. 139/KSM/E4/2011 Tanggal 14 Juni 2012-14 Juni 2015 belum diperpanjang • Melibatkan BNN se-Indonesia Dalam Mendukung Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi khususnya mengkampanyekan Anti Narkoba dan HIV-AIDS • Mengaktifkan Peran BNN dalam Mensosialisasikan Anti Narkoba dan HIV- AIDS untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi 8 BPJS kesehatan Nomor 7/KSM/G2/2017/Tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB Pada Jaminan Kesehatan 1. Penyusunan panduan rujukan pelayanan KB 2. Penyusunan standarisasi pelayanan KB 3. Simulasi pembiayaan pelayanan KB di Era JKN (Ina CBG’s)
- 27. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 9 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Perluasan Akses Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Nomor : 157/KSM/E2/2015 Nomor : 1740/PP1B1/IV/2015 Berlaku 2 tahun belum diperpanjang • Melakukan Advokasi dan KIE, Konseling serta Promosi Program KBKR • Memberikan pelayanan KB termasuk membantu Promosi dan Konseling pelayanan Tubektomi dan Vasektomi, serta Kesehatan Reproduksi; • Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku. • Pelayanan KB melalui Bulan Bhakti IBI • Penyusunan standarisasi pelayanan KB • Sebagai tim teknis penyusunan kebutuhan alokon
- 28. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 10 11 Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Pengawasan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Nomor 158/KSM/G2/2015 dan No.08.1.23.93.15.1489 Tanggal 1-4-2015 berlaku 2 Tahun belum diperpanjang MoU : Optimalisasi Program KKBPK Terintegrasi Dengan Program Perhimpunan Dokter Umum Indonesia No. 24/KSM/G2/2017 dan No.001/PP- PDUI/SKP/B/IV/2017 tanggal 9 April 2017 berlaku 3 tahun • Peningkatan Kualitas, Pengelolaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon) • Membantu melakukan advokasi dan KIE program KBKR • Membantu meningkatkan pelayanan KB dan KR • Membantu peningkatan kompetensi dokter umum melalui pelatihan pelayanan KB • Meningkatkan kapasitas dokter umum tentang program KBKR
- 29. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 12 13 14 Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) Majelis Ulama Indonesia MoU : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi dalam rangka pemertaan pelayanan KB di setiap wilayah dan kelompok masyarakat No. 34/KSM/G2/2017 No.022/SK-PKMI/IX/2017 PKS : Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR No.265/KSM/G2/2013 dan No.081/PP-IAUI/BKKBN/VII/2013 berlaku 5 tahun Masih dalam Proses Perpanjangan • Memberikan pendampingan tenaga medis/visiting spesialis pada saat pelayanan vasektomi • Pemberian materi KB Pria • Memberikan pendampingan tenaga medis/visiting spesialis pada pelayanan vesektomi • Pemberian materi KB Pria tentang VTP • Pendampingan tentang rumor KB Pria vasektomi
- 30. OPTIMALISASI PERAN MITRAKERJA DALAM PROGRAM KBKR DI KAMPUNG KB No Mitra kerja Judul MoU/PKS, nomor, tanggal, masa berlaku Kegiatan bersama mitra di kampung KB 15 Badan Penanggulang an Bencana Nasional (BNPB) MoU : Pelayanan KKBPK dalam penanggulangan bencana No. 233/BNPB/I/2017 dan No.27/KSM/G2/2017 Tanggal 9 mei 2017 berlaku 5 tahun • Memfasilitasi pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi khususnya di wilayah Bencana Alam/rawan bencana 16 Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) PKS : Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR No.265/KSM/G2/2013 dan No.081/PP-IAUI/BKKBN/VII/2013 berlaku 5 tahun • Memberikan pendampingan tenaga medis/visiting spesialis pada pelayanan vesektomi • Pemberian materi KB Pria tentang VTP
- 31. KETAHANAN KELUARGA BALITA DAN ANAK KETAHAN AN REMAJA •KEMENKO PMK,BNN, KORLANTAS POLRI, BP4, KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA, UNIVERSITAS BUNDA MULIA, FORUM GENRE INDONESIA, PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA,, UNFPA, UNICEF,PLAN INTERNATIONAL, dll. KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN •KEMENKO PMK, KEMENKES, KEMENSOS, CAS UNIVERSITAS INDONESIA, SILVER COLLEGE IPB, PAGUYUBAN JUANG KENCANA, YAYASAN SWASTISVARNA,dll. PEMBERDAYAA N EKONOMI KELUARGA •TP PKK, BTPN SYARIAH, BAZNAS, OTORITAS JASA KEUANGAN, ASOSIASI KELOMPOK UPPKS, CSR, OJK, LPPM UNIVERSITAS, dll. PENGUATAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DAN MITRA KERJA RUANGLINGKUP •KEMENDES, KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN, KEMENKES, KORLANTAS POLRI, KEMENDIKBUD, PP MUSLIMAT NU, AISYIYAH, DEWAN MASJID INDONESIA, TP PKK, DHARMA WANITA, PLAN INTERNASIONAL INDONESIA,dll. 31 DUKUNGAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA & PEMBANGUNAN KELUARGA (KSPK) DALAM INTEGRASI KAMPUNG KB
- 32. LANGKAH KEGIATAN DIKAMPUNG KB DAN PARTISIPASI MITRA YANG DIHARAPKAN • Peran mitra yang diharapkan dalam kegiatan sinergis di Kampung KB: Pendampingan poktan-poktan dan PPKS oleh mitra di Kampung KB Pendampingan usaha ekonomi keluarga oleh mitra di Kampung KB Fasilitasi sarana dan prasarana bagi kelompok BKB, BKR, BKL, dan kelompok usaha ekonomi keluarga serta kegiatan PIK Remaja dan PPKS Pengembangan pusat percontohan usaha ekonomi keluarga di Kampung KB Integrasi pengembangan usaha ekonomi keluarga, BKL dan UPPKS di Kampung KB bersama mitra kerja Pengembangan BKL dan PPKS bersama mitra di Kampung KB melalui dana desa Perluasan akses permodalan bagi kelompok usaha ekonomi keluarga yang ada di Kampung KB
- 33.
- 34. ROAD MAP KAMPUNGKB JAWA TENGAH 34 2016 Pencanangan Kampung KB di 35 Kab/Kota (1 Kab/ Kota = 1 Kampung KB) 2017 Pencanangan Kampung KB di 573 Kecamatan (1 Kecamatan = 1 Kampung KB) 2018 Pencanangan kampung KB di 538 desa SANGAT TERTINGGAL, TERTINGGAL DAN STUNTING Pemantapan Kampung KB yang sudah ada Pembentukan 1 Kampung KB COE (center of excellence) setiap Kab/ Kota 2019
- 35.
- 36. Terbentuk 1 kampungKB di setiap Kabupaten/ Kota (35 Kampung KB) Terbentuk 1 Kampung KB di setiap kecamatan (573) Terbentuk 538 Kampung KB di Desa sangat tertinggal, tertinggal dan stunting. PERKEMBANGAN KAMPUNG KB JAWA TENGAH 2016 2017 2018 Terbentuk juga Kampung KB di Kabupaten/ Kota dengan Dana Mandiri
- 37. EVALUASI KAMPUNG KB(BPKP) BPKP melakukan evaluasi berdasarkan input, proses, output dan outcome Input dilihat dari pembentukan Kampung KB, dasar pembentukan, jumlah kampung KB yang memiliki Pokja, Intervensi berdasarkan sumber dana dan lintas sektor Proses dilihat dari Kepemilikan Poktan, Pokja yang mendapat sosialisasi, pokja yang dilatih, monitoring dan evaluasi, koordinasi dengan lintas sektor terkait dan adanya rumah data kependudukan. Output dilihat dari capaian kesertaan poktan, capaian KB Aktif dan pria Ber-KB Outcome dilihat dari capaian peserta KB MKJP (PB) dan menurunnya angka Keluarga Pra Sejahtera 37
- 38. HASIL EVALUASI KAMPUNGKB (BPKP) 38 Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan : 1. Penetapan Kampung KB sebaiknya selalu didasarkan pada kriteria desa sangat tertinggal, tertinggal dan stunting. 2. Setiap Kampung KB hendaknya membuat laporan perkembangan Kampung KB kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada Kepala UPT KB di tingkat Kecamatan 3. Pengelolaan Kampung KB masih perlu ditingkatkan dan tidak hanya berhenti sampai pada pencanangan. 4. Kampung KB Belum melakukan input data dalam Web 86,5 Berhasil
- 39. KUNCI KEBERHASILAN KAMPUNGKB 1. Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa terhadap Kampung KB. 2. Adanya Komitmen yang tinggi dari berbagai pilar (pemerintah, swasta, LSOM, PT ) 3. Adanya dukungan dan motivasi untuk mensukseskan Kampung KB dari Masyarakat. 39
- 40.
Editor's Notes
- #5 64 Persen desa di Indonesia termasuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, situasinya sangat rentan dan membutuhkan pendekatan kebijakan afirmatif, khusus dan tidak seragam karena kompleksitas masalah yang dihadapi (IDM 2015); Jumlah Penduduk miskin masih tinggi (11,13 Persen) dan lebih banyak di perdesaan (Profil Kemiskinan di Indonesia, BPS, Sep 2015); Rata-rata Lama sekolah Indonesia 7,9 Tahun (HDI, 2016); Angka kelahiran usia 15-24 di masih cukup tinggi, khususnya di daerah perdesaan (SDKI, 2012) Di Indonesia 35, 6% Balita Menderita Stunting, 18,5 % Kategori sangat pendek dan 17, 1% Katergori Pendek. Batas Ambang yang ditoleransi menurut WHO 20% dari jumlah Balita. Indeks Desa Membangun dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada pertengahan 2015. Dengan menggunakan 3 domain: sosial, ekonomi, dan ekologi teridentifikasi 174 desa mandiri. Indeks merupakan penilaian dari 54 indikator. Pengukurang ini menunjukkan bahwa baru terdapat 174 (0,24%) desa dengan status mandiri dari 73.709 desa yang diukur. Sisanya berada pada status desa sangat tertinggal 13.453 desa (18,25%), desa tertinggal 33.592 desa (45,57%), desa berkembang 22.882 desa (31,04%), serta desa maju 3.608 desa (4,89%). Desa sangat tertinggal dan desa tertinggal (63,82%) situasinya sangat rentan dan membutuhkan pendekatan kebijakan afirmatif, khusus dan tidak seragam karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Situasi desa berkembang (31,04%) terkait dengan kerentanan jika ada goncangan ekonomi, bencana alam maupun konflik sosial akan jatuh menjadi desa tertinggal; Desa ini juga berada pada tangga transisi menuju desa maju dalam pengelolaan potensi, informasi/ nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan. Sementara desa maju (4,89%) situasinya sudah mampu mengelola daya ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan menuju desa mandiri. Indeks Desa Membangun
- #12 Sumber dari panduan pencanangan kampung KB
- #16 Gambar-gambar
- #35 Cari informasi riel