SlideShare a Scribd company logo
Penyusunan RKP 2022
Tema, Fokus, Prioritas Pembangunan
19 Februari 2021
M E N T E R I P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L /
K E P A L A B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L
2
Outline Paparan
Evaluasi RKP 2020
Dampak Covid-19 dan Proyeksi Pembangunan
Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan RKP 2022
Evaluasi RKP 2020
Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional RKP 2020
Hingga Triwulan III
Katerangan:
Baik realisasi >90% target (kinerja baik);
PN 3 memiliki kinerja terendah dalam upaya
mencapai target yang ditetapkan di akhir
tahun 2020 yang ditandai dengan beberapa
indikator yang tidak mencapai target:
- Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
- Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa
- Pertumbuhan Investasi (PMTB)
- Penyediaan Lapangan Kerja
- Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga
Kerja
4
Cukup Baik 60-90 persen target (kinerja cukup baik); Kurang Baik<60 persen target (kinerja kurang baik).
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Sumber: BPS (diolah)
Dampak Covid-19
dan Proyeksi Pembangunan
Negara maju
dan PDB
terbesar
Ke-5
(USD 7,4 triliun)
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
Tahun 2045:
Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:
PDB Riil
5,7%
PDB Riil per Kapita
5,0%
PDB Riil
25%
Peranan KTI
menjadi
PDB Riil /
Kapita
Negara Maju
dan PDB
terbesar
2020 2025 2030 2035 2040 2045
2015
3.377
6.305
8.804
16.877
23.199
12.233
4.546
2036
Keluar dari
Middle Income Trap (MIT)
PDBper kapita
(USD)
5,2% 6,0% 6,2% 5,9% 5,6% 5,4% Rata-rata
Pertumbuhan
2019/2020
Menjadi negara
Upper-middle Income
RPJMN
2020-2024 merupakan titik
tolak untuk mencapai
sasaran pada Visi 2045
Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019
TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-2024
untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju
6
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada
sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
7
Tahun 2022:
Tahun Kunci Meletakkan Kembali Landasan untuk Keluar dari MIT
Tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi
Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka
menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai
lepas dari tekanan COVID-19:
Merupakan Tahun Kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi
Pandemi Covid-19 menunjukkan :
Pencegahan masih belum optimal
Screening test dan tracing & tracking masih terbatas, sistem
surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum real-time,
kapasitas pengujian di lab lemah
Faskes dan farmalkes belum siap
Kekurangan APD, ruang siolasi dan alat test, ruang rawat,
ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus
lemah/tata laksana kasus tidak jelas
Kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas
Kekurangan jumlah nakes, banyak nakes yang tertular dan
meninggal akibat Covid-19
Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum
efisien
Permasalahan Kesehatan Nasional
1
2
3
4
Pandemi Covid-19 masih terjadi pada tahun 2021
• Kejadian Covid-19 masih mungkin terjadi di 2022
Pencapaian target kesehatan belum optimal
• Kasus baru TB masih No-3 dunia
• Baru 300 kab/kota dengan eliminasi malaria,
• Cakupan imunisasi dasar lengkap hanya 57,9 %
• Hanya 31,9% puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes,
• Masih ada 12% puskesmas tanpa dokter,
• Hanya 12% RSUD yang memiliki 7 dokter spesialis
8
Tujuan dan Sasaran
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2022
Puskesmas tanpa dokter: 0 %
(Saat ini: 12 %)
Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes: 59%
puskesmas (Saat ini: 31,9% puskesmas)
Bantuan Pendidikan dokter spesialis: 3500 orang
(Angka Kumulatif)
Tuberkulosis: kasus baru 231 per 100.000 penduduk
(Saat ini: No.3 terbanyak di dunia, 314 per 100.000 penduduk)
Malaria: eliminasi di 365 kab/kota
(Saat ini: eliminasi di 300 kab/kota)
Imunisasi: 71% imunisasi dasar lengkap (IDL)
(Saat ini: 57,9% IDL)
Jumlah RS Rujukan Nasional: 30 RS
(Saat ini: 14 RS)
Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab
Saat ini: fragmented & belum berbasis lab
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
terakreditasi: 80 %
Rumah Sakit Terakreditasi 90 %
Saat ini: 40 % FKTP terakreditasi dan 63 % RS terakreditasi
RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter
spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya: 80 %
(Saat ini: 12 %)
1. Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience)
2. Menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas diseluruh Indonesia
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif
9
Vaksin Covid-19 yang di Secure Pemerintah
10
Indonesia Berusaha Mencapai Herd Immunity
1. Dari 269 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusi: 1) komorbid, 2) eks pasien Covid-19, dan
3) ibu hamil, maka target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk.
2. Kebutuhan dosis untuk vaksinasi 181,5 juta penduduk adalah 426,8 juta dosis (ditambah 15% cadangan).
Developer Platform
Binding/Firm Order
(juta dosis)
Opsi/Potensi
(juta dosis)
ETA Indonesia
Sinovac Inactivated Virus 125,5 Des 2020 - Jan 2022
100 Sep 2021 – Mar 2022
AstraZeneca Viral Vector
(Non Replicating)
50 50 Q2 2021 – Q1 2022
Novavax Protein Subunit 50 80 Jun 2021 – Mar 2022
Pfizer RNA Based
Vaccine
50 50 Q3 2021 – Q1 2022
COVAX/GAVI 54 54 Q2 2021 – Q1 2022
Jumlah 329,5 334
Total 663,5
Total kebutuhan vaksin untuk 181,5
juta penduduk
426,8
1. Berdasarkan ketersediaan vaksin,
maka herd immunity tercapai dalam
15 bulan
2. Herd immunity bisa dipercepat jika
ketersediaan vaksin bertambah
3. Aktifitas ekonomi dapat dimulai
sebelum herd imunity tercapai, yaitu
ketika Covid-19 terkendali (jika kasus
terus mengalami penurunan Rt <1)
4. Dalam kondisi ini maka aktivitas
ekonomi dan sosial dapat dimulai,
dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan
Sumber: Kementerian Kesehatan
Tema, Fokus,
dan Sasaran Pembangunan
RKP 2022
Penentuan Tema RKP Tahun 2022
12
Prioritas Nasional RKP Tahun 2022
Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
PN 1
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
PN 2
Meningkatkan
Sumber
Daya Manusia
Berkualitas
dan Berdaya
Saing
PN 3
Revolusi
Mental
dan
Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat
Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
dan Transformasi
Pelayanan
Publik
PN 4 PN 6
PN 5 PN 7
PRIORITAS NASIONAL
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim
13
Tema RKP Tahun 2022
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Highlight Major Project
14
Major Project RKP 2022 diperkuat
dengan mekanisme Clearing House,
untuk menjalankan amanat presiden
“making delivered”
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing
Memperkuat
Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
Reformasi
Pendidikan Keterampilan
Sasaran Pembangunan RKP 2022
15
Pertumbuhan
Ekonomi
5,4 – 6,0
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
5,5 – 6,2
Rasio Gini (nilai)
0,376 – 0,378
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (%)
26,8 – 27,1
Nilai Tukar
Petani/NTP (nilai)
102-104
Nilai Tukar
Nelayan/NTN (nilai)
102-105
Indeks
Pembangunan
Manusia (nilai)
73,44 – 73,48
Tingkat Kemiskinan
(%) 8,5 – 9,0
Catatan: Sasaran Pembangunan RKP 2020 berupa rancangan awal
16
Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
1. Stakeholders pembangunan agar mensinergikan rencana kerja (baik renja K/L maupun RKPD) dengan RKP
2022
1
1. Pentingnya mensinergikan Rencana Pusat dan Daerah dengan memaksimalkan forum-forum rapat
koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas
2
1. RKP 2022 tidak saja menampilkan pendanaan yang bersumber dari APBN, namun juga pendanaan dari
sumber lainnya seperti BUMN dan Swasta
3
1. Untuk menjamin amanat presiden “making delivered”, penyusunan RKP 2022 diperkuat melalui
mekanisme Clearing House pada proyek prioritas khususnya Major Projects
4
1. Prioritas kegiatan perlu diidentifikasi kerangka kebijakan dan regulasi serta kerangka pendanaannya
5
Kementerian PPN/Bappenas
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
ushfia
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Dadang Solihin
 
Teknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asbTeknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asb
PSEKP - UGM
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Dadang Solihin
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
Jonh Boekorsjom
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
Musnanda Satar
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
TV Desa
 
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaPanduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
AkB
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Muh Saleh
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Dadang Solihin
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Yudiwid
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
syukriyabdullah
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
Ahmad Abdul Haq
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Dr. Zar Rdj
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Ardi Susanto
 

What's hot (20)

Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Teknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asbTeknik penyusunan asb
Teknik penyusunan asb
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
 
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaPanduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappeda
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 

Similar to Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022

Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia RahmiKonsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
safirinaauliarahmi1
 
Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan Covid
Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan CovidPengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan Covid
Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan Covid
DosirRiau
 
MATERI-KETUM.pdf
MATERI-KETUM.pdfMATERI-KETUM.pdf
MATERI-KETUM.pdf
kipfly1
 
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptxPenyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
KrisEkwanda
 
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
Syafrimuhammad3
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Muh Saleh
 
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptxKelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
shofi48
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
 
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatankebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
MeiRianitaElfridaSin
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
PSEKP - UGM
 
PPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdf
PPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdfPPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdf
PPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdf
promkespkmpangalenga
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Tini Wartini
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Segarnis Dhiasy
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
KarinaSyafarini
 
Kebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdf
Kebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdfKebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdf
Kebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdf
cahyadin1
 
Kemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptx
Kemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptxKemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptx
Kemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptx
ssusered3340
 
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhanEdit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhan
BidangTFBBPKCiloto
 
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Muh Saleh
 
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangPaparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Nur Hasan Murtiaji
 
Paparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdf
Paparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdfPaparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdf
Paparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdf
IneJuniwati
 

Similar to Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022 (20)

Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia RahmiKonsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
 
Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan Covid
Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan CovidPengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan Covid
Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Penanganan Covid
 
MATERI-KETUM.pdf
MATERI-KETUM.pdfMATERI-KETUM.pdf
MATERI-KETUM.pdf
 
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptxPenyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
 
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
 
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptxKelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatankebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan promosi kesehatan
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
PPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdf
PPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdfPPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdf
PPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung.pdf
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
 
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn &amp; bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
 
Kebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdf
Kebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdfKebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdf
Kebijakan dan Teknis Pelaksanaan Introduksi Imunisasi PCV - Workshop PCV.pdf
 
Kemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptx
Kemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptxKemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptx
Kemenkes - BIMTEK DBHCHT Bidang Kesehatan 13 Januari 2022 20220211010043(1).pptx
 
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhanEdit2 mi 1 persiapan penyuluhan
Edit2 mi 1 persiapan penyuluhan
 
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
 
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayangPaparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
Paparan lunch meeting 110221 update 11.42 tayang
 
Paparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdf
Paparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdfPaparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdf
Paparan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Khusus (1).pdf
 

More from BappedaLampungUtara

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
BappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
BappedaLampungUtara
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 

Recently uploaded

Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Yuzarsif2
 
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptxEVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
FitrohSuharyono
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
nahjargenki
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
ssuseraf42c3
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
KusnadiKosasih1
 
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OKBahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
tataruangpuprkrw
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
Rohmad MT
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
yesputri
 
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKANTUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
DennyAlFarabi
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
FadhilReaganHarahap
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
vilmadeep
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Irwan Dharmawan
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
YuandaPurwaAdiningra
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
KuswoyoAlTamiran
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
aevafaradillah92
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
Yuzarsif2
 

Recently uploaded (17)

Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
 
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptxEVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
EVALUASI SAKIP 2024 DLH KABUPATEN CIREBON.pptx
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
 
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OKBahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
Bahan Paparan KP Revisi RTRW Karawang_OK
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
 
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKANTUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
TUGAS PRESENTASI UMUM YANG HARUS DIKERJAKAN
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
 
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.pptPERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
PERSIAPAN Kelompok Sadar Hukum KADARKUM 2024.ppt
 

Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022

  • 1. Penyusunan RKP 2022 Tema, Fokus, Prioritas Pembangunan 19 Februari 2021 M E N T E R I P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L / K E P A L A B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L
  • 2. 2 Outline Paparan Evaluasi RKP 2020 Dampak Covid-19 dan Proyeksi Pembangunan Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan RKP 2022
  • 4. Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional RKP 2020 Hingga Triwulan III Katerangan: Baik realisasi >90% target (kinerja baik); PN 3 memiliki kinerja terendah dalam upaya mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun 2020 yang ditandai dengan beberapa indikator yang tidak mencapai target: - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan - Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa - Pertumbuhan Investasi (PMTB) - Penyediaan Lapangan Kerja - Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja 4 Cukup Baik 60-90 persen target (kinerja cukup baik); Kurang Baik<60 persen target (kinerja kurang baik). Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Sumber: BPS (diolah)
  • 6. Negara maju dan PDB terbesar Ke-5 (USD 7,4 triliun) PEMERATAAN PEMBANGUNAN Tahun 2045: Rata-rata pertumbuhan 2015-2045: PDB Riil 5,7% PDB Riil per Kapita 5,0% PDB Riil 25% Peranan KTI menjadi PDB Riil / Kapita Negara Maju dan PDB terbesar 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2015 3.377 6.305 8.804 16.877 23.199 12.233 4.546 2036 Keluar dari Middle Income Trap (MIT) PDBper kapita (USD) 5,2% 6,0% 6,2% 5,9% 5,6% 5,4% Rata-rata Pertumbuhan 2019/2020 Menjadi negara Upper-middle Income RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada Visi 2045 Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju 6 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 7. 7 Tahun 2022: Tahun Kunci Meletakkan Kembali Landasan untuk Keluar dari MIT Tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan COVID-19: Merupakan Tahun Kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi
  • 8. Pandemi Covid-19 menunjukkan : Pencegahan masih belum optimal Screening test dan tracing & tracking masih terbatas, sistem surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum real-time, kapasitas pengujian di lab lemah Faskes dan farmalkes belum siap Kekurangan APD, ruang siolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus lemah/tata laksana kasus tidak jelas Kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas Kekurangan jumlah nakes, banyak nakes yang tertular dan meninggal akibat Covid-19 Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien Permasalahan Kesehatan Nasional 1 2 3 4 Pandemi Covid-19 masih terjadi pada tahun 2021 • Kejadian Covid-19 masih mungkin terjadi di 2022 Pencapaian target kesehatan belum optimal • Kasus baru TB masih No-3 dunia • Baru 300 kab/kota dengan eliminasi malaria, • Cakupan imunisasi dasar lengkap hanya 57,9 % • Hanya 31,9% puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes, • Masih ada 12% puskesmas tanpa dokter, • Hanya 12% RSUD yang memiliki 7 dokter spesialis 8
  • 9. Tujuan dan Sasaran Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2022 Puskesmas tanpa dokter: 0 % (Saat ini: 12 %) Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes: 59% puskesmas (Saat ini: 31,9% puskesmas) Bantuan Pendidikan dokter spesialis: 3500 orang (Angka Kumulatif) Tuberkulosis: kasus baru 231 per 100.000 penduduk (Saat ini: No.3 terbanyak di dunia, 314 per 100.000 penduduk) Malaria: eliminasi di 365 kab/kota (Saat ini: eliminasi di 300 kab/kota) Imunisasi: 71% imunisasi dasar lengkap (IDL) (Saat ini: 57,9% IDL) Jumlah RS Rujukan Nasional: 30 RS (Saat ini: 14 RS) Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab Saat ini: fragmented & belum berbasis lab Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi: 80 % Rumah Sakit Terakreditasi 90 % Saat ini: 40 % FKTP terakreditasi dan 63 % RS terakreditasi RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya: 80 % (Saat ini: 12 %) 1. Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience) 2. Menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas diseluruh Indonesia 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif 9
  • 10. Vaksin Covid-19 yang di Secure Pemerintah 10 Indonesia Berusaha Mencapai Herd Immunity 1. Dari 269 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusi: 1) komorbid, 2) eks pasien Covid-19, dan 3) ibu hamil, maka target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk. 2. Kebutuhan dosis untuk vaksinasi 181,5 juta penduduk adalah 426,8 juta dosis (ditambah 15% cadangan). Developer Platform Binding/Firm Order (juta dosis) Opsi/Potensi (juta dosis) ETA Indonesia Sinovac Inactivated Virus 125,5 Des 2020 - Jan 2022 100 Sep 2021 – Mar 2022 AstraZeneca Viral Vector (Non Replicating) 50 50 Q2 2021 – Q1 2022 Novavax Protein Subunit 50 80 Jun 2021 – Mar 2022 Pfizer RNA Based Vaccine 50 50 Q3 2021 – Q1 2022 COVAX/GAVI 54 54 Q2 2021 – Q1 2022 Jumlah 329,5 334 Total 663,5 Total kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk 426,8 1. Berdasarkan ketersediaan vaksin, maka herd immunity tercapai dalam 15 bulan 2. Herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah 3. Aktifitas ekonomi dapat dimulai sebelum herd imunity tercapai, yaitu ketika Covid-19 terkendali (jika kasus terus mengalami penurunan Rt <1) 4. Dalam kondisi ini maka aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Sumber: Kementerian Kesehatan
  • 11. Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan RKP 2022
  • 12. Penentuan Tema RKP Tahun 2022 12
  • 13. Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan PN 1 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PN 3 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PN 4 PN 6 PN 5 PN 7 PRIORITAS NASIONAL Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 13 Tema RKP Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
  • 14. Highlight Major Project 14 Major Project RKP 2022 diperkuat dengan mekanisme Clearing House, untuk menjalankan amanat presiden “making delivered” Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Reformasi Pendidikan Keterampilan
  • 15. Sasaran Pembangunan RKP 2022 15 Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 6,0 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,5 – 6,2 Rasio Gini (nilai) 0,376 – 0,378 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) 26,8 – 27,1 Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) 102-104 Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) 102-105 Indeks Pembangunan Manusia (nilai) 73,44 – 73,48 Tingkat Kemiskinan (%) 8,5 – 9,0 Catatan: Sasaran Pembangunan RKP 2020 berupa rancangan awal
  • 16. 16 Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan 1. Stakeholders pembangunan agar mensinergikan rencana kerja (baik renja K/L maupun RKPD) dengan RKP 2022 1 1. Pentingnya mensinergikan Rencana Pusat dan Daerah dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas 2 1. RKP 2022 tidak saja menampilkan pendanaan yang bersumber dari APBN, namun juga pendanaan dari sumber lainnya seperti BUMN dan Swasta 3 1. Untuk menjamin amanat presiden “making delivered”, penyusunan RKP 2022 diperkuat melalui mekanisme Clearing House pada proyek prioritas khususnya Major Projects 4 1. Prioritas kegiatan perlu diidentifikasi kerangka kebijakan dan regulasi serta kerangka pendanaannya 5