Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PILAR UUD
Similar to PILAR UUD (20)
More from Muslihin Hilim
More from Muslihin Hilim (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PILAR UUD
- 1. Dr. MUSLIHIN, M.Pd. Widyaiswara Madya BKD & Diklat NTB Bagik Polak Labuapi muslihin69@ymail.com HP. 081917204866
- 2. 2 DIKLATPIM TINGKAT IV AGEN PEMBAHARU (Operasional & Perubahan) APARATUR YANG BERWAWASAN GLOBAL, BERKELAS DAN BERDAYA SAING
- 3. Muslihin ARAH PERUBAHAN POLA SIKAP POLA TINDAK POLA PIKIR MEMBANGU N 1. karakter dan integritas 2. Perencana 3. Kolaborasi internal dan eksternal 4. Inovasi efektif efisien 5. Potensi optimal
- 4. Muslihin HASIL BELAJAR mampu mengaktualisasikan pilar-pilar kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Mengaktualisasikan pilar-pilar kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Menginternalisasi pilar-pilar kebangsaan Menjelaskan pilar-pilar kebangsaan INDIKATOR HASIL BELAJAR
- 5. Muslihin MATERI POKOK 1. KONSEP PILAR-PILAR KEBANGSAAN 2. AKTUALISASI PILAR-PILAR KEBANGSAAN DALAM MENGELOLA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
- 7. Muslihin NEGARA INDONESIA NEGARA KEPULAUAN membentang dari Sabang (Aceh, Pulau Sumatera) sampai Merauke (Papua), terdiri lebih dari 17.504 pulau, Luas 1,913.578,68 KM2 Letak geografisnya di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Hindia/Indonesia dan Pasifik). Negeri yang dilalui garis Kathulistiwa berpenduduk sekitar 260 juta jiwa, 34 Provinsi, 510 Kab/Kota + 6994 Kecamatan dan 82.253 Kelurahan/Desa BUDAYA 7 AGAMA
- 8. Muslihin Para pendiri bangsa melahirkan sejumlah KONSEPSI KEBANGSAAN dan KENEGARAAN, antara lain yang berkaitan dengan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan WAWASAN KEBANGSAAN yang dirasa sesuai dengan KARAKTER KEINDONESIAN
- 9. CIKAL BAKAL INDONESIA KERAJAAN SRIWIJAYA KERAJAAN MAJAPAHIT SEJARAH KEBANGSAAN PERLAWANAN SENDIRI-SENDIRI GAGAL PERGERAKAN NASIONAL (1908) AWAL PERSATUAN NUSANTARA PENJAJAHAN SELAMA 350 +THN PORTUGIS, BELANDA, JEPANG
- 10. Muslihin BERJUANG BERSAMA- SAMA / BERSATU PROKLAMASI goldar KEBANGKITAN NASIONAL PERSAMAAN Nasib, Perjuangan, dan Sejarah
- 11. Muslihin Apakah Keadaan Indonesia Saat Ini Sudah Menjadi Negara Seperti Yang Diinginkan/Diimpikan Oleh Para Pendiri Bangsa ?
- 12. Muslihin Konflik Paska Pilkada Separatisme Primordialisme Konflik Antar Agama Konflik Antar Etnis
- 13. Muslihin
- 14. Muslihin 1. WAWASAN NUSANTARA 2. INTEGRITAS NASIONAL 3. DAYA SAING 4. KARAKTER BANGSA Diskusi a.Maknanya bagi Bangsa Indonesia b.Nilai-nilai yang terkandung c.Penerapan dalam Membangun Semangat
- 15. UNDANG-UNDANG FONDASI UNTUK REFORMASI BIROKRASI Muslihin PILAR 1 tiang penguat (dr batu, beton, dsb): sebuah monumen yg terdiri dr lima - berdiri dng megahnya; 2 ki dasar (yg pokok); induk: (KBBI) bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara PILAR prinsip pokok yang penting (Jimly Asshiddiqie)
- 16. UNDANG-UNDANG FONDASI UNTUK REFORMASI BIROKRASI Muslihin menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa landasan atau penyanggah dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Pancasila UUD1945 NKRI Bhineka TunggalIka
- 17. UNDANG-UNDANG FONDASI UNTUK REFORMASI BIROKRASI Muslihin Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang HARUS DIPAHAMI oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi PANDUAN dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya.
- 19. Muslihin PANCASILA VISI & KARAKTER BANGSA PANCASILA sebagai : * Dasar Negara; * Ideologi; * Falsafah; * Pandangan Hidup Bangsa; * Pemersatu Bangsa. KARAKTER UNIVERSAL: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab KARAKTER KEBANGSAAN: 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Kadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 19
- 20. RUMAH KITA RUMAH PANCASILA TUJUAN PANCASILA (Causa finalis) : 1. FALSAFAH HIDUP 2. IDEOLOGI NEGARA 3. DASAR NEGARA Pancasila bersumber dari : Nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia Asal Mula Bahan (Causa Materialism) Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Asal Mula Bentuk ( Causa Formalis ) NILAI INTI/ HAKIKAT PANCASILA GOTONG ROYONG
- 21. Memahami FALSAFAH DASAR PANCASILA yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa.
- 22. Muslihin NILAI-NILAI PANCASILA HAYATIPAHAMI NILAI SIFAT ATAU KUALITAS YANG MELEKAT PADA OBYEK SETIAP GENERASI ( SEDINI MUNGKIN ) GENERASI PENDAHULU ( SISTEM FILSAFAT KEMANUSIAAN ) SEGERA DITANAM KEMBALI KEPADA GENERASI SAAT INI KENALI OLEHDARI DI DI DI
- 23. KOMPREHENSIF INTEGRAL SISTEMIK & SINERGIK OBYEKTIF & POSITIF RETORIKA LOGIKA AKTUALITA INTERNALISASI DAN AKTUALISASI NILAI NILAI PANCAILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP BANGSA DAN NEGARA J I W A BADAN
- 24. Muslihin Core Value (Nilai Inti): PANCASILA 1. Ketuhanan merupakan pemaknaan terhadap nilai-nilai religius yg berkaitan dg hub antara individu dg Tuhan. 2. Kemanusiaan berhubungan dengan aspek moralitas, keteraturan dan perwujudan pranata sosial yg beradab. 3. Persatuan Indonesia menyiratkan makna perwujudan kesatuan dan kasih sayang segenap suku dari Sabang sampai Merauke. 4. Permusyawaratan dan Perwakilan menyiratkan makna perlunya dimokrasi atas dasar konsensus dlm menyikapi berbagai persoalan, musyawarah untuk mufakat. 5. Keadilan Sosial yg menyiratkan perilaku yg transparan, adil dan merata guna mewujudkan kesejahteraan sosial.
- 26. Muslihin Diskusi Kelomp ok 1. Pilih salah satu unit kerja dan sila Pancasila 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila 3. Bagaimana implementasi nilai-nilai pancasila dalam pelaksanaan tugas di unit kerja 4. Tantangan dalam implementasi nilai tersebut serta solusi yang ditawarkan 5. Komitmen membangun nilai sila pancasila dalam pelaksanaan tugas
- 27. Muslihin Pengucapan sumpah/janji bagi PNS, wajib menyebut Nama Tuhan: Pasal 66 UU No. 5 Th 2014 tentang ASN : (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji : ...................................................... KETUHANAN YANG MAHA ESA1
- 28. Muslihin Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar dgn kgtan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia itu semua sederajat, maka dikembangkan sikap saling manghormati dan bekerjasama. Penjabaran dalam UU No. 5 Thn 2014 tentang ASN : • Pasal 4 huruf d “menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak”. • Pasal 12 “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. KEMAMUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB2
- 29. Muslihin Bangsa Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bgs dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persaatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, tidak diskriminatif. • Pasal 4 huruf b “setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah”. • Pasal 10 huruf c “perekat dan pemersatu bangsa”. • Pasal 11 huruf c “mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. PERSATUAN INDONISIA3
- 30. Muslihin Kerakyatan adalah “demokrasi” yg diterapkan di Indonesia yang memiliki ciri sesuai dgn latar belakang budaya bangsa Indonesia sendiri, “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Bgs Indonesia menjunjung tinggi dan menghayati hasil dari keputusan musyawarah, karena itu semua pihak harus bersedia menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dg penuh tangung jawab. Kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Keputusan yg diambil harus menjunjung tinggi nilai keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan. Utk itu, salah satu nilai dasar PNS adalah : “meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier” (Pasal 4 huruf o UU N0. 5/2014) KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN 4
- 31. Muslihin Hak dan kewajiban itu sama kedudukannya dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Perlu dikembangkan perbuatan yang luhur dan sikap kegotong royongan dan kekeluargaan. Maka perlu kesinambungan antara hak dan kewajiban untuk menjaga keadilan terhadap sesama. Sila Keadilan sosial merupakan perwujudan yg paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yg dilukiskan dalam Pembukaan UUD Th 1945 dg menggunakan kata kerja mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya, kewajiban utama bagi ASN adalah: Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat (Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2014) KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA5
- 32. Muslihin REVITALISASI NILAI PANCASILA 1. NILAI KETUHANAN: bangsa yang religius 2. NILAI KEMANUSIAAN:mengakui harkat dan martabat manusia secara berkeadilan dan beradab 3. NILAI PERSATUAN:perbedaan yang menyatukan 4. NILAI KERAKYATAN : demokrasi kerakyatan dengan hikmat dan kebijaksanaan 5. NILAI KEADILAN SOSIAL:pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan;
- 34. Muslihin Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubaha
- 35. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi Tuntutan Reformasi •Pembukaan •Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan Sebelum Perubahan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi Latar Belakang Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Tujuan Perubahan • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 Dasar Yuridis • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Kesepakatan Dasar • Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002 Sidang MPR •Pembukaan •Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan Hasil Perubahan
- 36. Muslihin PRIODE BERLAKUNYA UUD 1945 1 18 AGUSTUS 1945 - 27 DES. 1949 UUD 1945 2 27 DES. 1949 - 17 AGUSTUS 1950 KONS. RIS 3 17 AGUSTUS1950 - 5 JULI 1959 UUDS 1950 4 JULI 1959 - SEKARANG UUD 1945 36 UUD 1945 Berlaku Secara Nasional pada Priode 1 dan 4. Sedang pada Priode 2 Hanya Berlaku untuk Negara Bagian RI Yogyakarta. Sedangkan pada Priode 3 Tidak Berlaku, Meski Tidak Ada Ketentuan Formal yang Mencabut Berlakunya UUD 1945.
- 37. UNDANG-UNDANG FONDASI UNTUK REFORMASI BIROKRASI Muslihin 1.Indonesia sebelum Kemerdekaan 2.Konsep Negara Kesatuan dalam UUD 1945 3.Sejarah Bhinneka Tunggal Ika 4.Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Indonesia 5.Keanekaragaman Bangsa Indonesia
- 38. Muslihin NKRI
- 39. Muslihin 10/26/2017 39 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 5 (lima) Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang langsung menyebut tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu : Pasal 1 ayat (1); Pasal 18 ayat (1); Pasal 18B ayat (2); Pasal 25A; dan Pasal 37 ayat (5).
- 40. Muslihin Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. [Pasal 37 (5)****] Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A**) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18B (2)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kab dan kota, yg tiap-tiap provinsi, kab, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yg diatur dengan undang-undang. [ Pasal 18 (1)**] Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau bersifat istimewa yg diatur dgn undang-undang [Pasal 18B (1)**] 40
- 41. Dari pengamatan empiris, konflik masal lebih sering terjadi seiring menggeloranya era reformasi yang dampaknya tidak hanya mengganggu ketentraman dan kedamaian, melainkan juga cukup menghawatirkan bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsaIndonesia. 1. Konflik yang bernuansa SEPARATISME konflik di NAD, Maluku, dan Papua. 2. Konflik yang bernuansa ETNIS konflik di Kalbar, Kalteng, danAmbon. 3. Konflik yang bernuansa IDEOLOGIS isu faham komunis, faham radikal. 4. Konflik yang benuansa POLITIS konflik akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengrusakan. 5. Konflik yang bernuansa EKONOMI konflik antar kelompok nelayan di selat Madura, antar kelompok preman, antar kelompok pengemudi, antar kelompok pedagang. 6. Konflik Sosial lainnya konflik antar anak sekolah, mahasiswa, 7. Konflik BERNUANSA SOLIDARITAS LIAR tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola. 8. Konflik ISU AGAMA atau ALIRAN KEPERCAYAAN isu berkaitan dengan Achmadiyah, isu aliran sesat. 9. Konflik ISU KEBIJAKAN PEMERINTAH BBM, BOS, LPG. dsb. Konflik yang pernah terjadi di NKRI Beberapa contoh konkrit masalah konflik yang cukup serius baik yang bersifat vertical ataupun horisontal yang terjadi antara lain :
- 43. Muslihin perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah NILAI-NILAI yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, harus kita jaga, pahami, hayati dan laksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari, a. Pancasila = sumber nilai menjadi ideologi, b. UUD 1945 = aturan yang semestinya ditaati, dan c. NKRI = harga mati, serta d. BTI = perekat semua rakyat. MAKA DALAM BINGKAI EMPAT PILAR TERSEBUT YAKINLAH TUJUAN YANG DICITA-CITAKAN BANGSA INI AKAN TERWUJUD. PENUTUP