Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KORUPSI DI NTB
Similar to KORUPSI DI NTB (20)
More from Muslihin Hilim
More from Muslihin Hilim (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KORUPSI DI NTB
- 1. MUSLIHIN PERCEPATAN PEMBERANTASAN Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTB amaqhilim@gmail.co m 081917204866 PRAJABATAN CPNS jalur khusus Kab./Kota Provinsi NTB Tahun 2018
- 2. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Perka LAN no. 18 Tahun 2014 Perka LAN no. 16 Tahun 2017 Mampu memahami sikap anti korupsi dan cara mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya HASIL BELAJAR 1. Menjelaskan sikap dan perilaku anti korupsi 2. Menjelaskan peraturan tentang korupsi di Indonesia 3. Menjelaskan program percepatan anti korupsi 4. Menjelaskan penyebab dan permasalahan seputar korupsi 5. Menjelaskna langkah-langkah pemberantasan korupsi di bidang tugasnya Indikator HasilBelajar
- 3. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Sikap dan perilaku anti korupsi PERATURAN tentang Korupsi Program percepatan anti korupsi MATERI POKOK Penyebab dan Permasalahan korupsi Langkah pemberantasan korupsi 1 2 3 4 5
- 4. muslihin Korupsi Akar Semua Masalah Minimnya Militer Minim Fasi- litas Umum Rendahnya Kesehatan Penegakan Hukum Lapangan Kerja Penggusuran BBM Ekonomi Tinggi Pendidikan Mahal Korupsi
- 6. Muslihin Widyaiswara Korupsiadalahkejahatanyang tidaklagi dipandangsebagaikejahatankonvensional, melainkan sebagaikejahatanluar biasa ( karena karakter korupsi yang sangat (dapatmenjadi sumber kejahatanlain)dan (secara potensialdapatmerugikan pelbagaidimensi kepentingan
- 8. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB TAHUN KEGIATAN LINGKUP DASAR HUKUM 1957 Operasi Militer Kegiatan tdk terstruktur PRT/RM/06/1957 1967 Pemberantasan korupsi Represif & preventif Kepres 228 Th, 1967 1977 Opstib Penertiban sistem & operasi Inpres 9 Th. 1977 1987 Pemsus Restitusi Pajak Kebenaran restitusi Surat Menkeu S- 234/MK.04/1987 97 - 98 Krisis moneter 1999 KPKPN Preventif UU 29 Tahun 1999 1999 TGTPK Represif PP 19 Tahun 2000 2003 KPK Penindakan dan pencegaham UU 30 Tahun 2002 Tugas koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitor Model dan Sejarah Pemberantasan Korupsi
- 9. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB PERATURAN tentang KORUPSI yang berlaku DI INDONESIA 1. UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN. 2. UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 9 UU KORUPSI
- 10. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB 1. PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Kepres Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, 5. Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. PERATURAN tentang KORUPSI yang berlaku DI INDONESIA PP KORUPSI
- 11. Muslihin Widyaiswara 1. Dapat memberikan kepastian hukum 2. Menghindari keragman penafsiran hukum 3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan eonomi masyarakat 4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi Peraturan Tindak Pidana Korupsi terus mengalami PENYEMPURNAAN dan PERUBAHAN agar :
- 12. Rumusan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Delik Perbuatan Pemerasan Delik Perbuatan Curang Delik Penggelapan dalam Jabatan Delik Gratifikasi Pasal 2(1); 3 Pasal 12 huruf e,f,g Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h Pasal 8; 9; 10 a,b,c Pasal 12B jo Pasal 12C Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71) Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d Selama ini sebagian kita memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagai delik tindak pidana (bahkan hanya yg memenuhi kriteria merugikan keuangan negara), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja. Delik Benturan kepentingan dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i
- 13. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTBKORUPSI dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam : 1. Kerugian Keuangan Negara, (kasus 9) 2. Suap menyuap, (kasus 1) 3. Penggelapan dalam jabatan, (kasus 6) 4. Pemerasan, (kasus 4) 5. Perbuatan Curang, (kasus 7) 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang, (kasus 6) 7. Gratifikasi. (kasus 8) Fakta perbuatan yang dilakukan Alat bukti yang mendukung Sanksi Hukum, Sikap Anda dalam pencegahan sbg PNS diskusikan Bentuk korupsi Evolusi koruptor
- 14. Muslihin, Widyaiswara BPSDMD penyebab korupsimenurut BPKP4aspek – Sifat tamak manusia – Moral yang kurang kuat – Penghasilan yang kurang mencukupi – Kebutuhan hidup yang mendesak – Gaya hidup yang konsumtif – Malas atau tidak mau kerja – Ajaran agama yang kurang diterapkan individu pelaku – Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan – Tidak adanya kultur organisasi yang benar – Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai – Kelemahan sistim pengendalian manajemen – Manajemen organisasi – Masyarakat kurang menyadari sebagai korban; atau terlibat korupsi; korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif – Aspek peraturan perundang-undangan – Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi (muncul dlm budaya masyarakat) Tempat individu & organisasi 1. Memonopoli Politik 2. Kualitas Uu Lemah 3. Judicial Review Kurang Efektif 4. Sanksi Yang Ringan 5. Lemah Dalam Evaluasi Dan Monitoring Perundang- undangan Peraturan perundang2an
- 15. muslihin SUBJEKTIF Dorongan -Menguntungkan org lain - Menguntungkan diri sendiri - Menguntungkan korporasi Kesempatan -Karena Jabatan -Karena ada kesempatan -Karena ada kewenangan Rasionalisasi -Tdk Memikirkan kerugian orang lain -Tdk memikirkan akibatnya terhadap - perekonomian dan keuangan negara Segitiga Korupsi Sources: Steve Albreicht. Publisher: Richard Irwin (KPK, 2006)
- 16. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Dipengaruhi oleh : 1. Corruption by needs 2. Corruption by greed 3. Unexpected crisis 4. Perubahan pola hidup Dorongan bisa diperkuat atau diperlemah karena tingkat iman pelaku adanya rasa malu dan konsekuensi jabatan sebagai penegakan hukum DORONGAN dorongan = tekanan keuangan ( financial pressure ) • Serakah ( Greed ) • Gaya hidup yang melebihi kemampuan ( living beyond one’s means ) • Memiliki utang yang besar ( high bills or personal debt ) • Mengalami kerugian keuangan (financial losses) • Kebutuhan keuangan yang tak terduga ( unexpected financial needs )
- 17. Muslihin Widyaiswara Korupsi muncul karena sistem kerja yang tidak mendukung, top level manajemen bersikap semena-mena, pemisahan kewenangan yang tidak tegas, kurangnya kontrol akan otorisasi dan persetujuan, kontrol terhadap asset yang kurang baik, serta tidak adanya transparansi. KESEMPATAN
- 18. Muslihin Widyaiswara Pembenaran akan apa yang dilakukan karena gajinya rendah, orang lain juga melakukan, kita hanya manusia biasa, merasa tidak ada yang dirugikan dan menempatkan diri sendiri diatas kepentingan umum RASIONALISASI
- 19. Muslihin, Widyaiswara BPSDMD Mengapa malas Mengapa suka Minta imbalan/ Memeras/korupsi Apa yg mendorong - Gaji sangat kecil / relatif - Orang lain juga malas - Malas tidak ada sanksi - Rajin juga percuma - Karena tdk ada pekerjaan di kantor - Orang lain juga begitu / berjamaah - Tidak ada sanksi yang tegas - Kesempatan terbuka lebar - Karena diberi / dikasih - Gaji kecil – tidak cukup - System - Lingkungan - Aturan yang tidak jelas - Tidak ada reward & punishment - Tidak merasakan manfaat kalau berbuat baik / rajin - Pendidikan / Latihan kurang Mendasar Reformasi Birokrasi Sistemik PNS dan KORUPSI
- 20. Muslihin, Widyaiswara BPSDMD Gaji/Penghasilan Kecil Pensiun Kecil Jauh Dari Cukup Cari tambahan karena tidak bisa menabung Ada niat & kesempatan - Korupsi Masa depan suram Cari tambahan untuk persiapan pensiun - Kinerja buruk - Pelayanan buruk - Pemborosan - Lamban - Tidak disiplin Kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah Kalau bisa diperlambat buat apa dipercepat PNS dan KORUPSI
- 21. Muslihin, Widyaiswara BPSDMD Dampak Korupsi di Indonesia • Rendahnya kualitas pelayanan publik; • Rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, • Makin meningkatnya beban masyarakat akibat adanya ketidak efisienan dan ketidak effektifan pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya. • Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat • Meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin • Meningkatnya masalah sosial dan kriminal • Mengancam keutuhan bangsa dan negara • Terpasungnya tujuan demokrasi demokrasi
- 22. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Integritas Naik Korupsi Turun + _ integritas merupakan upaya positif terkait korupsi Simultan Integritas Individu Integritas Organisasi Dave Ulrich (2012) In side - out Out side - in Integritas sebagai “Value” Integritas sebagai “Unity” Simultan Norton & Kaplan (2006) Alignment Stephen L Carter (1996)
- 23. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Perjalanan jauh selalu dimulai dengan satu langkah awal dan penuh rintangan. Dirisendiri Lingkungan Instansi Indonesia Resistensi Perubahan. Tdk ada contoh Pimpinan. Loyalitas buta kpd pimpinan. •Inkonsistensi pelaks; •Sistem lemah; •Dsb. RINTANGAN Indonesia berintegritas dan bebas dari korupsi
- 24. Muslihin Widyaiswara STRATEGI Solusi total, sistematis, komprehensif dan terintegrasi. Mencakup upaya preventif dan represif dengan peran serta masyarakat. Dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. PemberantasanKorupsi
- 25. Muslihin Widyaiswara Kegiatan penindakan yang ‘keras dan tegas’ Membangun sistem kepegawaian yang berkualitas Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai control mechanism Perbaikan pelayanan publik Jangka Pendek Membangun beberapa proses kunci dalam perbaikan manajemen kepemerintahan yang mendorong efisiensi dan efektivitas. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan akses publik terhadap pemerintahan. Jangka Menengah Membangun dan mendidik masyarakat pada berbagai tingkat dan jenjang kehidupan sebagai penangkal korupsi. Membangun tata kepemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Membangun nilai etika dan budaya anti korupsi Jangka Panjang Strategi Pemberantasan KORUPSI
- 26. Muslihin Widyaiswara HAMBATAN-HAMBATANdalam upaya pemberantasan KORUPSIdi Indonesia 1. Masih rendahnya “political will” pemerintah yang menyeluruh ke setiap lapisan birokrasi. 2. Korupsi sudah menjadi penyakit kronis di Indonesia sehingga setiap upaya-upaya menangani kasus korupsi akan menghadapi resistensi yang tinggi, ingin mempertahankan status quo. 3. Masyarakat sendiri masih banyak yang bersikap permissive. 4. Sistem kepegawaian yang belum mendukung untuk pegawai termotivasi dan ber intergritas. 5. Sistem keuangan dan anggaran yang belum mendukung operasional pada lembaga penegak hukum secara penuh. 6. Masih belum terciptanya sinergi yang baik di antara lembaga- lembaga penegak hukum maupun lembaga pengawasan yang ada. 7. Corruptor Fightback.
- 27. 5 Capaian Pondasi Antikorupsi Indonesia LEBIH DEMOKRATIS REGULASI Antikorupsi Lebih Baik PARTISIPASI PUBLIK Lebih Baik INSTITUSI Antikorupsi Lebih Baik PERS LEBIH BEBAS 1 2 3 4 5
- 28. Muslihin, Widyaiswara BPSDMD CUKUPKAH? TENTU TIDAK!!! BELUM CUKUP! JAUH DARI CUKUP! PERLU KERJA KERAS, LEBIH KERAS LAGI
- 29. Dr. Muslihin 1. Korupsi harus diselesaikan dgn 3 pendekatan : hukum, ekonomi dan moral 2. Pemberantasan korupsi harus dipimpin oleh pemimpin yang berani, bersih, reputasi baik, moral tinggi, bisa jadi teladan, dan didukung peran serta masyarakat. 3. Makin banyak orang berperilaku sama dengan kita, makin cepat korupsi musnah dari negeri kita. PENUTUP
- 30. Dr. MuslihinDr. MUSLIHIN, M.Pd. amaqhilim@gmail.com081917204866 Ayobersama wujudkan Indonesia BEBAS KORUPSI
Editor's Notes
- Bagi Indonesia, dalam masa reformasi ini maka masalah korupsi (baca KKN) merupakan masalah yang sangat menonjol, yang tercermin antara lain dari rendahnya kualitas pelayanan publik; rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, makin meningkatnya beban masyarakat akibat adanya ketidak efisienan dan ketidak effektifan pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya. Sementara itu di lain pihak makin terjadi kesenjangan, dimana pihak konglomerat dan beberapa pejabat secara demonstratif memamerkan kekayaannya.