Recommended
More Related Content
Similar to Berikut ini adalah beberapa perbedaan penting antara UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen:Sebelum amandemen:- MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang luas- Tidak ada batasan periode menjabat presiden - Sistem presidensial yang memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden- Tidak menganut pemisahan kekuasaan secara tegasSesudah amandemen:- MPR, DPR, DPD menjadi
Similar to Berikut ini adalah beberapa perbedaan penting antara UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen:Sebelum amandemen:- MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang luas- Tidak ada batasan periode menjabat presiden - Sistem presidensial yang memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden- Tidak menganut pemisahan kekuasaan secara tegasSesudah amandemen:- MPR, DPR, DPD menjadi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Berikut ini adalah beberapa perbedaan penting antara UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen:Sebelum amandemen:- MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang luas- Tidak ada batasan periode menjabat presiden - Sistem presidensial yang memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden- Tidak menganut pemisahan kekuasaan secara tegasSesudah amandemen:- MPR, DPR, DPD menjadi
- 1. pancasila Sejarah lahirnya Pancasila Fungsi dan peran Pancasila Pemahaman terhadap makna lambang Pancasila Pengamalan/implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
- 2. Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Image by google
- 3. Lima dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik PANCA SILA Lima Sendi/ atas/ dasar/ peraturan tingkah laku yang baik
- 4. Image by google Perisai pada lambang garuda melambangkan: perjuangan, pertahanan dan perlidungan diri Warna emas pada lambang garuda melambangkan: Kejayaan
- 5. Pancasila sebagai pandangan hidup Pandangan hidup Sebagai Basic Belief System. Basic belief system atau sistem kepercayaan dasar, yaitu sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Perilaku manusia Indonesia seharusnya didasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber etika, moral dan budaya Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan pemerintahan Pancasila sebagai ideologi nasional a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar. b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa. c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama Fungsi Pancasila dan Perwujudan
- 6. BUTIR PENGAMALAN PANCASILA 7 BUTIR 10 BUTIR 7 BUTIR 10 BUTIR 11 BUTIR • Tuhan • Agama • Kepercayaan • HAM • Manusia dengan manusia • Nasionalisme • Bela Negara • Persatuan • Rela Berkorban • Cinta tanah air • Pemilu • Musyawarah • Kekeluargaan • Seimbang antara hak dan kewajiban • Hubungan manusia dengan alam, umum dan negara
- 7. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 7 BUTIR
- 8. 10 BUTIR 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
- 9. 7 BUTIR 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 10. 10 BUTIR 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada TuhanYang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- 11. 11 BUTIR 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
- 12. Berikut ini pernyataan yang tepat menggambarkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah …. A. Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia B. Pancasila menjadi pelindung dari berbagai ancaman C. Pancasila merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan D. Pancasila merupakan dasar dalam menyelenggarakan negara/ pemerintah
- 13. Sebuah rumah makan menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pelanggan. Dalam undang-undang perlakuan diskriminatif dilarang tegas. Adalah hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika rumah makan tersebut mengamalkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke - …. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
- 14. Memakai perhiasan berlebihan dan barang mewah merupakan pelanggaran terhadap sila ke -…. A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
- 15. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ke- .... A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
- 16. UUD 1945 Pembukaan Batang Tubuh Lambang dan Semboyan Negara Lembaga-Lembaga yang diatur dalam UUD 1945
- 17. Undang- undang dasar 1945 adalah hukum dasar Lembaga negara yang mengikat pemerintah, Lembaga-Lembaga negara, Lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI
- 18. UUD 1945 o Hukum dasar tertulis NKRI o Konstitusi pemerintahan RI o Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945dengan sistematika : (1)Pembukaan 4 alinea (2)Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal ,4 Pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan (3)Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Batang tubuh berisi dua bagian pokok yaitu, Sistem negara Pemeritahan, dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia
- 19. AMANDEMEN 1. 14 – 21 Oktober 1999 2. 7 – 18 Agustus 2000 3. 1 – 9 November 2001 4. 1 – 11 Agustus 2002
- 20. UUD 1945 SETELAH AMADEMEN o UUD 1945 hasil amandemen berlaku sampai sekarang o Sistematika UUD 1945 amandemen : (1) Pembukaan 4 Alinea (2) Batang tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal Peralihan dan 2 Pasal aturan tambahan Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: a) Kedudukan yang sejajar dan proposional antara Presiden dan DPR b) Masa jabatan Presiden diatur tegas, yaitu max dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan c) Dilaksanakannya otonomi daerah
- 21. MAKNA ALINEA DAN PEMBUKAAN UUD 1945 1) Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional 2) Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan 3) Mengandung nilai-nilai universal dan lestari MAKNA PEMBUKAAN
- 22. MPR DPR DPA MA PRESI DEN BPK LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945
- 23. UUD 1945 MPR DPR PRESI DEN MA MK KY DPD BPK Lembaga Legislatif Membuat UU Lembaga Eksekutif Melaksanakan UU Lembaga Yudikatif Mengawasi jalannya UU Lembaga Eksaminatif Pemeriksa Keuangan Negara LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
- 24. PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Tidak ada aturan mengenai Batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden o Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR o Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA o MPR sebagai pelaku pelaksana kedaulatan rakyat SETELAH AMANDEMEN o MPR Lembaga tertinggi negara, menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden o Masa jabatan presiden max 2 periode o Presiden sebagai kekuasaan penyelenggara negara o Menganut sistem pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif) o Lembaga tinggi negara terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MK, KY dan MA o Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar
- 25. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- 26. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
- 27. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
- 28. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
- 29. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- 30. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH (PRESIDEN) Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- 31. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah bab tentang .... A. Mahkamah Konstitusi B. Kekuasaan Kehakiman C. Dewan Pertimbangan Agung D. Hak Asasi Manusia
- 32. Semua negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam …. A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 B. Pembukaan UUD 1945 alinea 2 C. Batang tubuh pasal 28 D. Batang tubuh pasal 29
- 33. Penetapan Hakim Agung dilakukan oleh …. A. Komisi Yudisial B. DPR C. MPR D. Presiden
- 34. RPJMN 5 Arahan Utama Presiden 7 Agenda Pembangunan Strategi untuk meningkatkan keamanan Transportasi Strategi meningkatkan budaya literasi Kebijakan dalam 7 Agenda Pembangunan
- 35. Visi & Misi 5 Arahan Presiden 7 Agenda Pembangunan Arah dan Kebijakan Strategi Sasaran RPJMN 2020 - 2024
- 37. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024
- 38. TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
- 41. Keberlanjutan SDA Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi Lingkungan dan Isu Strategis Transformasi struktural berjalan lambat Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Keyword: Ketahanan EKonomi Pengelolaan Sumber daya ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sbg modal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi ekspor, dan daya saing perekonomian
- 42. Tingginya angka kemiskinan KTI Ketimpangan Pendapatan Lingkungan dan Isu Strategis Terbatasnya sarpras di daerah tertinggal Pengembangan ekonomi belum optimal di daerah tertinggal Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat pertumbuhan wilayah Meningkatkan kualitas tata Kelola pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan Pembangunan daerah tertinggal, Kawasan perbatasan,pedesaan dan transmigrasi Pengembangan Sektor Unggulan Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah Keyword: Pemerataan, Pengembangan Wilayah
- 43. Meningkatkan pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia merupakan salah satu kebijakan dalam agenda pembangunan …. A.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan B. Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim C. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik D.Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 44. Di antara pilihan berikut ini yang merupakan salah satu dari empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah …. A.Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap B. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat D.Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
- 45. Misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sejumlah …. A.Empat B. Lima C. Tujuh D.Sembilan
- 46. KORPRI Atribut (Lambang &Panca Prasetya Korpri) Kepengurusan
- 47. Kedudukan o Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. o Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing- masing KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan Kepres 82 Tahun 1971 29 November 1971
- 48. Fungsi o pembinaan dan pengembangan profesi ASN o memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas o menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaan o memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi Tujuan o menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN o mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
- 49. Pohon o Pohon melambangkan kehidupan masyarakat, pengayom dan pelindung bangsa o Pohon dengan17 ranting, 8 dahan, 45 daun yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peran KORPRI sejak diproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 Sayap --yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bangunan -- berbentuk balairung dengan lima tiang melambangkan KORPRI sebagai tempat pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila Warna Emas --melambangkan keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia
- 50. Kepengurusan Korpri o Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI o Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan o Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya o Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun Keanggotaan o Anggota Kehormatan: Penasihat KORPRI dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional o Anggota Biasa: PNS, pegawai BUMN, BUMD, LPP RI, BLU/BLUD, Badan Otorita/Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan Aparatur Pemerintah Desa o Anggota Luar Biasa: Pensiunan dari anggota biasa
- 51. Lambang Korpri terdiri dari …. A. Pohon, Garuda, dan Bangunan B. Pohon, Mahkota, dan GarudaTujuh C. Pohon, Sayap, dan Bangunan D. Bangunan, Mahkota, dan Sayap
- 52. Dewan pengurus Korpri Nasional berkedudukan di …. A. Ibukota Kabupaten B. Ibukota Provinsi C. Ibukota Negara Republik Indonesia D. DKI Jakarta
- 53. Diantara pilihan berikut ini yang bukan anggota Korpri adalah …. A. Pegawai BUMD B. Pegawai Pertamina C. Camat D. Pegawai RS Siloam
- 54. KEPEGAWAIAN UU Nomor 5 Tahun 2014 PP 11 Tahun 2017 – PP 17 Tahun 2020 PP 53 Tahun 2010 – PP 94 Tahun 2021
- 55. APARATUR SIPIL NEGARA Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah PNS : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan PPPK : warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
- 56. PNS o Gaji, Tunjangan dan Fasilitas o Cuti o Jaminan pensiun dan hari tua o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi o Gaji dan Tunjangan o Cuti o Perlindungan o Pengembangan Kompetensi PPPK KEWAJIBAN o Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah o Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa o Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang o Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan o Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab o Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan o Menyimpan rahasia jabatan o Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI HAK
- 57. PPK Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Menteri, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota PyB Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ex: Sekretaris Jenderal, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah
- 58. LEMBAGA Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
- 59. MANAJEMEN ASN Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan 2) Pengadaan 3) Pangkat dan jabatan 4) Pengembangan karier 5) Pola karier 6) Promosi 7) Mutasi 8) Penilaian kinerja 9) Penggajian dan tunjangan 10) Penghargaan 11) Disiplin 12) Pemberhentian 13) Jaminan pensiun dan hari tua 14) perlindungan
- 60. JABATAN ASN Jabatan Administrasi o Administrator o Pengawas o Pelaksana Jabatan Fungsional o Keahlian o Keterampilan Jabatan Pimpinan Tinggi o Utama o Madya o Pratama
- 61. PENGHARGAAN o Tanda kehormatan o Kenaikan pangkat istimewa o Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi o Kesempatan menghadiri acara resmi/ kenegaraan o Reguler o Pilihan o Anumerta o Pengabdian KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 PP Nomor 11 Tahun 2017
- 62. PP 53/2010 PP 94/2021 RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 6 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 9 bulan; o pemotongan tunkin sebesar 25% selama 12 bulan. BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan; o pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS RINGAN o Teguran lisan o Teguran tertulis o Pernyatan tidak puas secara tertulis SEDANG o Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun o Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun BERAT o Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun o Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah o Pembebasan dari jabatan o Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS o Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
- 63. CUTI PNS o Cuti Tahunan o Cuti Besar o Cuti Sakit o Cuti Melahirkan o Cuti Alasan Penting o Cltn (Cuti diLuar Tanggungan Negara) o Cuti Bersama Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
- 64. Perbedaan hak antara PNS dan PPPK terletak pada .... A. Gaji dan tunjangan B. Jaminan pensiun dan hari tua C. Perlindungan D. Pengembangan kompetensi
- 65. Berikut ini adalah bentuk penghargaan PNS, kecuali .... A. Kenaikan gaji berkala B. Tanda kehormatan C. Kesempatan acara kenegaraan D. Prioritas untuk pengembangan kompetensi
- 66. SEJARAH INDONESIA Proklamasi Kemerdekaan RI Pasca Kemerdekaan Orde Lama Orde Baru Reformasi
- 67. PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI Organisasi Nasional | Jepang | BPUPKI | PPKI | Proklamasi Boedi Oetomo 20 Mei 1908 Organisasi sosial, ekonomi, budaya Dr. Wahidin Sudirohusodo Indische Partij 25 Desember 1912 Organisasi politik pertama Dr. Douwes Dekker Tjipto Mangoenkusumo Suwardi Suryaningrat Sarekat Islam 16 Oktober 1905 Organisasi Dagang H. Samanhudi
- 68. Pembentukan BPUPKI (1 Maret 1945) - Ketua : Radjiman Widyodiningrat - Tugas : Merumuskan dasar negara dan UUD Sidang BPUPKI I (29 Mei – 1 Juni 1945) - Hasil : 3 usulan dasar negara oleh Muh Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno PERISTIWA-PERISTIWA SEBELUM PROKLAMASI Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945) - Mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan (Piagam Jakarta) sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar - Membentuk tiga panitia, yaitu : ekonomi, politik, hukum - Ir. Soekarno, Moh Hata dan Dr Radjiman Wediodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Marsekal Terauchi - Hasil : Pembentukan PPKI (7 Agustus 1945) - Tugas : Mempersiapkan Kemerdekaan RI - Ketua : Ir Soekarno - Wakil : Moh. Hatta Pembentukan PPKI
- 69. Jepang menyerah kepada Sekutu - Kota Hiroshima dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 - Kota Nagasaki dijatuhi Bom Atom oleh Amerika pada tanggal 9 Agustus 1945 - Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 - Terjadi vacuum of power (kekosongan kekuasaan) di Indonesia Peristiwa Rengasdengklok - Kelompok pemuda ingin segera merdeka, sementara kelompok golongan tua ingin menunggu setelah sidang PPKI - Tokoh pemuda : Yusuf Kunto, Sukarni, Wikana - Ir. Soekarno dan Moh Hatta diculik oleh kelompok pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 - Tujuan : menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang - Hasil : Golongan Tua dan Golongan Muda sepakat membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945
- 70. PASCA KEMERDEKAAN o Perjanjian Linggarjati o Perjanjian Renville o Perjanjian Roem Royen o Konferensi Meja Bundar Perjuangan Diplomatik Perjuangan Fisik o Pertempuran Lima Hari di Semarang (15-19 Okt 1945) o Pertempuran 10 November di Surabaya o Pertempuran Ambarawa (26 Okt – 15 Des 1945) o Bandung Lautan Api (24 Maret 1946) o Puputan Margarana (20 Nov 1946) o Pertempuran Medan Area (10 Des 1945 – 1946) o Serangan Umum 1 Maret 1949
- 71. ORDE LAMA Demokrasi Liberal (1950-1959) - Berlaku UUDS 1950 - Berlaku Sistem Kabinet Parlementer - Sistem multipartai Konflik antara partai politik - Terjadi tujuh kali pergantian kabinet 1. Kabinet Natsir (Sep 1950 – Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman (April 1951-Feb 1952) 3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953) 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Agustus 1953 – Juli 1955) 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957) 7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959) Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Pembubaran Konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1945 3. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara - Ir. Soekarno merangkap sebagai Presiden dan Perdana Menteri - Penyederhanaan partai politik - Ir. Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (19 Des 1961) yang salah satu isinya adalah pembebasan Papua Barat
- 72. ORDE BARU Latar Belakang : - Perluasan pengaruh PKI pada politik, sosial dan ekonomi sehingga menyebabkan krisis - Adanya tudingan bahwa dalam TNI AD ada sebuah Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijakan presiden Peristiwa: - Penculikan dan pembunuhan perwira tinggi angkatan darat 1. Letjen. Ahmad Yani 2. Mayjend R. Suprapto 3. Mayjend H.M Tirtidarmo 4. Mayjend S. Parman 5. Brigjen D.I Panjaitan 6. Brigjen Sutoyo Siswomiharjo 7. Letnan Piere A Tendean Gerakan 30 September 1965 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila
- 73. ORDE BARU Surat Perintah Sebelas Maret o 11 Maret 1966 🡪 Mandat Presiden Soekarno Kepada Letjend Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. o Menandai lahirnya orde baru o Letjen Soeharto membubarkan PKI dan semua pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI Pemerintahan Presiden Soeharto o Sidang Umum MPRS (21-30 Maret 1968) mengukuhkan Letjen Soeharto menjadi Presiden RI o Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan o Merancang konsep Pembangunan Lima Tahun (Repelita) o Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi 🡪 masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok 🡪 hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 🡪 demonstrasi mahasiswa menuntut pemberantasan KKN
- 74. REFORMASI Peristiwa Mei 1998 Latar Belakang : - Perekonomian nasional terpuruk akibat adanya krisis ekonomi global - Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sembako, menghapus KKN dan menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari pemerintahan 12 Mei 1998 Bentrokan mahasiswa Univ Trisakti dengan aparat mengakibatkan kematian mahasiswa dan puluhan luka- luka Peristiwa Trisakti 14&15 Mei 1998 Pusat perbelanjaan dijarah Kerusuhan Masal 17-19 Mei 1998 Mahasiswa Menduduki Gedung DPR/MPR 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh Presiden B.J Habibie
- 75. Pemerintahan Pasca Reformasi B.J Habibie 1998-1999 Abdurrahman Wahid 1999-2001 Megawati Soekarno Putri 2001-2004 Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014 Joko Widodo 2014 - sekarang
- 76. Presiden ke-4 Republik Indonesia adalah .... A. Megawati B. Abdurrahman Wahid C. BJ. Habibie D. Susilo Bambang Yudhoyono
- 77. Pembentukan Republik Indonesia Serikat adalah salah satu hasil dari .... A. Perjanjian Linggar Jati B. Konferensi Meja Bundar C. Perjanjian Renville D. Konferensi Asia Afrika
- 78. Ejaan dan Tanda Baca Kata Baku Bahasa Indonesia Makna Kata (Kata Umum & Kata Khusus) Kalimat Efektif Paragraf (Ide Pokok)
- 79. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 4. Penulisan Unsur Serapan 1. Pemakaian Huruf 3. Pemakaian Tanda Baca 2. Penulisan Kata Huruf Kapital, Huruf Miring, Huruf Tebal Gabungan kata, kata depan, kata bilangan, akronim singkatan, angka dan bilangan, kata ganti, kata sandang (.), (,), (:), (;), (-), (--), (?), (!), (…), (“…”), (‘…’), (/), ((…)) Unsur serapan asing yang diadopsi dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia
- 80. KATA BAKU BAHASA INDONESIA Kata Baku Kata Tidak Baku Apotek Apotik Analisis Analisa Antre Antri Asas Azaz Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 81. KATA UMUM KATA KHUSUS o Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih luas dan digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik. o Kata khusus adalah kata yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. KATA UMUM KATA KHUSUS Membawa menjinjing, memikul, menggotong, mendorong Melihat melirik, menengok, menengadah, menunduk Bunga mawar, melati, kamboja, dahlia, anggrek, teratai, dst Indah elok, menawan, menakjubkan, mengagumkan
- 82. Kata Umum – Kata Khusus Kata Baku Kata Tidak Baku Apotek Apotik Analisis Analisa Antre Antri Asas Azaz Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 83. Penulisan gelar berikut ini salah, kecuali .... A. Dr. Muhammad Daffa Arrasya B. Agusthie Irvan, M.B.A C. Anastasia., S.Si, M.T. D. Shadiq alfarizi, S.H., M.H.
- 84. Untuk memudahkan pembelian obat, sebaikny pergi ke apotik. Begitu kita menyerahkan resep obat, petugas segera menyiapkannya. Perlu diketahui bahwa resep obat yang dibuat oleh dokter tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dokter. Itulah sebabnya sebelum kita membeli obat untuk penyakit kita, sebaiknya kita pergi ke dokter. Di samping dokter mengetahui theory tentang obat, dia juga memberi nasehat tentang penggunaan obat. Perbaikan penulisan kata bercetak tebal pada paragraf di atas yaitu. . . . A. apotek, receipt, dirubah, teori, nasehat B. apotek, receipt, dirubah, teori, nasehat C. apotek, resep, diubah, theory, nasehat D. apotek, resep, diubah, teori, nasihat
- 85. • Dasar Hukum • Sistematika • Visi dan Misi • Indikator • Kata Penting
- 86. • Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Peraturan Badan oleh Menteri/Kepala Badan
- 87. Bahasan Pokok Renstra • Visi • Misi • Tujuan • Arah kebijakan • Isu strategi • Rencana kinerja • Kerangka pendanaan
- 88. Visi dan Misi • Visi rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. • Misi - Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional - Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika - Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan
- 89. Istilah Penting • P4GN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba • UNODC United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Badan khusus PBB yang mengawasi perdagangan narkoba
- 90. Salah satu acuan dalam penyusunan rencana strategis BNN adalah …. a. Rencana Pembangunan Lima Tahunan b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional c. Rencana Kinerja Tahunan d. Sasaran Kinerja Pegawai e. Sasaran Kinerja Tahunan
- 91. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan merupakan … yang tercantum dalam rencana strategis BNN Tahun 2020-2024. a. Visi b. Misi c. Arah Kebijakan d. Tujuan e. Sasaran Strategis
- 92. Rencana Strategis BNN merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode … tahun. a. 1 b. 5 c. 10 d. 15 e. 20
- 93. Dalam rencana strategis tahun 2020-2024, BNN merumuskan sejumlah … misi. a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6
- 94. Beberapa upaya dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dapat dilaksanakan melalui langkah- langkah berikut ini, kecuali.... a. penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia b. penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba c. pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat d. pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba e. hukuman yang ringan bagi pengedar narkoba
- 95. Lembaga PBB yang mengawasi perdagangan narkotika adalah …. a. UNICEF b. UNODC c. UNDCO d. UNOCD e. UNHCR
- 99. Kedeputian berikut ini yang tidak berada di bawah koordinasi Badan Narkotika Nasional adalah .... a. Deputi Bidang Pencegahan b. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat c. Deputi Bidang Penanggulangan d. Deputi Bidang Rehabilitasi e. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
- 100. Unit eselon II atau biro di bawah ini yang tidak berada di bawah koordinasi sekretariat utama adalah.... a. Biro perencanaan b. Biro sumber daya aparatur dan organisasi c. Biro hukum dan komunikasi publik d. Biro keuangan e. Biro umum
- 101. BNN Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada …. a. Presiden b. Kapolri c. Kepala BKN d. Kepala BNN e. Menteri PAN & RB
- 102. Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BNN diangkat dan diberhentikan oleh .... a. Presiden b. Kapolri c. Kepala BKN d. Kepala BNN e. Menteri PAN & RB
- 103. PERKANTORAN
- 104. Naskah Dinas 🡪 merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan Jenis Naskah Dinas terdiri dari 3 macam: 1. Naskah Dinas Arahan 2. Naskah Dinas Korespondensi 3. Naskah Dinas Khusus
- 105. Asas Tata Naskah Dinas Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah disusun berdasarkan asas sebagai berikut: 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 3. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.
- 106. 4. Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum. 5. Kecepatan dan Ketepatan Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi. 6. Keamanan Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.
- 107. Naskah Dinas Arahan Memuat kebijakan pokok/kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani/dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatana instansi pemerintahan yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan Naskah Dinas Arahan terdiri dari:
- 110. Berikut ini yang termasuk naskah dinas khusus adalah . . . . a. Instruksi b. Surat Edaran c. Surat Keputusan d. SOP e. Pengumuman
- 111. Tata Naskah Arahan : (1) Peraturan, (2)SOP, (3) Keputusan, (4) Instruksi, (5) Pedoman. Yang termasuk ke dalam Naskah Dinas Penugasan ditandai dengan angka . . . . a. 3 b. 4 c. 2 d. 5 e. 1
- 112. Pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah disusun berdasarkan asas berikut ini, kecuali . . . a. Pembakuan b. Kedisiplinan c. Efektif dan efisien d. Keterkaitan e. Pertanggungjawaban