SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Pengenalan
JABATAN
Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
DR. H. MUSLIHIN, M.Pd.
081917204866
Tanggung jawab jabatan
Pedoman Pelaksanaan pekerjaan
Tugas dan uraian jabatan
Kenali jabatan
orient
asi
UU 20/2023 ttg
ASN pengganti UU
5/2014
Permenpan
14/2019 ttg
Pembinaan PPPK
yang menduduki JF
PerLAN 15/2020 ttg
Pengembanan
Kompetensi PPPK
PP 49/2018 ttg
Manajemen PPPK
Perpres 38/2020 ttg
Jabatan yang dapat
diisi PPPK
KepLAN 289/2022
ttg Pedoman
Orientasi PPPK
PPPK
Unsur aparatur negara yang
menjalankan kebijakan yang
ditetapkan oleh pimpinan Instansi
Pemerintah serta harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik.
Kedudukan
ASN
kedudukan dan jenis PPPK setara dengan PNS
sebagai ASN
Dr.
Pelayan Publik
Pelaksana
Kebijakan Publik
Perekat dan
Pemersatu Bangsa
Fungsi ASN
Melaksanakan kebijakan yang
dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaiansesuai dengan
ketentuanperaturanperundang-
undangan
Memberikan pelayanan publik
yang profesional dan berkualitas
Mempererat persatuan dan
kesatuanNegara Kesatuan
Republik Indonesia
Peran
ASN
Hak
Kewajiban
Non Manajerial
Jabatan ASN
Manajerial
JPT utama
JPT Madya
JPT Pratama
Jabatan Administrator
Jabatan Pengawas
Jabatan Fungsional
Jabatan Pelaksana)
UU NO. 20 TAHUN 2023
Jabatan Fungsional (JF);
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) :
JPT utama tertentu dan JPT madya
tertentu.
Jabatan lain : bukan merupakan
Jabatan struktural - fungsi manajemen
PerPres 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
Kriteria Jabatan Yang Dapat
Diisi Oleh Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja
Untuk kriteria JPT Utama, JPT
Madya sama dengan kriteria yang
dapat diisi oleh JF namun tidak
mensyaratkan terpenuhinya
sertifikasi teknis dari
organisasi profesi dan bukan
merupakan Jabatan yang
berkedudukan sebagai PPK (Pejabat
Pembina Kepegawaian) atau
PyB
Kriteria Jabatan Yang Dapat
Diisi Oleh Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja
Kep MenPanRB Nomor 76 Tahun 2022
Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Temukenali tugas jabatan anda saat ini !!
Tanggung jawab jabatan
Tuntutan jabatan terhadap
kesanggupan pegawai untuk
menyelesaikan pekerjaan.
Akuntabilitas
Kewajiban untuk
mempertanggungja
wabkan segala
tindak dan
tanduknya sebagai
pelayan publik
Tanggung Jawab Jabatan PPPK Dalam
Konteks Akuntabilitas
A spek A k untabilitas
0 1 0 2 0 3 0 4
Akuntabilitas
adalah sebuah
hubungan
(Accountability is a
relationship)
Akuntabilitas
berorientasi pada
hasil (Accountability
is results oriented)
Akuntabilitas
membutuhkan
adanya laporan
(Accountability
requires reporting)
Akuntabilitas
memerlukan
konsekuensi
(Accountability is
meaningless without
consequences)
0 5
Akuntabilitas
memperbaiki kinerja
(Accountability
improves
performance)
Akuntabilitas stakeholder
Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk
mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif
dan bermartabat
Presented By : Larana Corporate
Tingkatan
Akuntabilitas Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)
Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang
ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas,
moral dan etika
Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan
antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu
antara ASN dengan instansinya sebagai pemberi
kewenangan.
Akuntabilitas Kelompok
Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas
kerjasama kelompok
Akuntabilitas Organisasi
Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan
kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan
oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja
organisasi kepada stakeholders lainnya.
Kompetensi merupakan perpaduan aspek
pengetahuan ( knowledge), keterampilan ( skill), dan sikap
( attitude) yang terindikasikan
dalam
kemampuan dan perilaku seseorang
sesuai
tuntutan pekerjaan. Permenpan RB Nomor38
Tahun 2017
Manajerial
Teknis Sosial Kultural
Pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/ perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat majemuk dalam
hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika,
nilai- nilai, moral, emosi dan prinsip
Pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/ perilaku yang
dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik
berkaitan dengan bidang
teknis jabatan
Pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/ perilaku yang
dapat diamati, diukur,
dikembangkan untuk memimpin
dan/ atau
mengelola unit organisasi
U NE S
PL
Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 dalam pasal 39
Pengembangan kompetensi bagi
Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
Standar
Pelayanan publik
Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban
dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik
KOMPONEN
STANDAR
PELAYANA
N
KOMPONEN
STANDAR
PELAYANA
N
Standar Operasional
Prosedur
penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan.
PermenPan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
Serangkaian instruksi tertulis yan
g
prose
s
dibakukan mengenai berbagai
Full Service
KERANGKA ACUAN KERJA
Gambaran umum dan penjelasan
mengenai kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan tugas
dan fungsi Kementerian
Negara/Lembaga.
Dalam KAK tercakup latar belakang,
maksud dan tujuan, indikator keluaran
dan keluaran, cara pelaksanaan
kegiatan, pelaksana dan penanggung
jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan
biaya kegiatan
Terima kasih

More Related Content

What's hot

1. PENGENALAN SOTK.pdf
1. PENGENALAN SOTK.pdf1. PENGENALAN SOTK.pdf
1. PENGENALAN SOTK.pdf
LestariSS
 
Manajemen Kinerja Organisasi OK.pdf
Manajemen Kinerja Organisasi OK.pdfManajemen Kinerja Organisasi OK.pdf
Manajemen Kinerja Organisasi OK.pdf
LestariSS
 
Pengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptx
Pengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptxPengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptx
Pengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptx
sitialiakbar
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
KutsiyatinMSi
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
KutsiyatinMSi
 
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptx
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptxARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptx
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptx
ArhanFirdaus2
 
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdfPPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
MAPBappenasUnsri
 

What's hot (20)

3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
1. PENGENALAN SOTK.pdf
1. PENGENALAN SOTK.pdf1. PENGENALAN SOTK.pdf
1. PENGENALAN SOTK.pdf
 
Manajemen Kinerja Organisasi OK.pdf
Manajemen Kinerja Organisasi OK.pdfManajemen Kinerja Organisasi OK.pdf
Manajemen Kinerja Organisasi OK.pdf
 
Pengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptx
Pengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptxPengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptx
Pengenalan Jabatan PPPK EDIT di peraturan baru .pptx
 
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraPenjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja
 
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptx
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptxARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptx
ARHAN Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja.pptx
 
Overview Orientasi PPPK.pptx
Overview Orientasi PPPK.pptxOverview Orientasi PPPK.pptx
Overview Orientasi PPPK.pptx
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
 
Manajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli editManajemen asn haeli edit
Manajemen asn haeli edit
 
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdfPPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 

Similar to hin pengenalan jabatan p3k.pptx

etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
LauraGreen887065
 
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiPeningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Oktav77
 

Similar to hin pengenalan jabatan p3k.pptx (20)

Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
 
Penilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawaiPenilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawai
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptx
 
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM KemendagriKompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
 
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtarBab i bab 5 dilla aprilya muchtar
Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar
 
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM KemendagriKti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kti kompetensi pemerintahan-bambang hendarsyah-BPSDM Kemendagri
 
Laporan aktualisasi yuyun
Laporan aktualisasi yuyunLaporan aktualisasi yuyun
Laporan aktualisasi yuyun
 
04 yanti way
04 yanti way04 yanti way
04 yanti way
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
 
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
_PENDALAMAN SIKAP PERLAKU_1.pptx
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
 
PPT_PENGENALAN JABATAN_FINAL.pdf
PPT_PENGENALAN JABATAN_FINAL.pdfPPT_PENGENALAN JABATAN_FINAL.pdf
PPT_PENGENALAN JABATAN_FINAL.pdf
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiPeningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
 
MANAJEMEN KARIER PNS.pptx
MANAJEMEN KARIER PNS.pptxMANAJEMEN KARIER PNS.pptx
MANAJEMEN KARIER PNS.pptx
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
Manajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfManajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdf
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptx
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
 

More from Muslihin Hilim

More from Muslihin Hilim (20)

Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan AkuntabelBerorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
 
Muslihin
MuslihinMuslihin
Muslihin
 
Digital Organization
Digital OrganizationDigital Organization
Digital Organization
 
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKPRBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
 
Manajemen mutu
Manajemen mutu Manajemen mutu
Manajemen mutu
 
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral changeDesain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
 
konsep aktualisasi
konsep aktualisasikonsep aktualisasi
konsep aktualisasi
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Anti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNSAnti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNS
 
Merancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahanMerancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahan
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
Etika publik
Etika publikEtika publik
Etika publik
 
Komitmen mutu
Komitmen mutuKomitmen mutu
Komitmen mutu
 
Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan
 
Strategi inovasi
Strategi inovasiStrategi inovasi
Strategi inovasi
 
Wo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajabWo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajab
 
Pilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaanPilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaan
 

Recently uploaded

Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Hermawati Dwi Susari
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
ressyefrina15
 

Recently uploaded (20)

Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptxBUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
BUKTI DUKUNG RHK SEKOLAH DASAR NEGERI.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docx
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docxALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docx
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN.docx
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
tugas 1.4 keyakinan kelas tugas mandiri.pdf
tugas 1.4 keyakinan kelas tugas mandiri.pdftugas 1.4 keyakinan kelas tugas mandiri.pdf
tugas 1.4 keyakinan kelas tugas mandiri.pdf
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis JurnalRepi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
 
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
PELAKSANAAN (di Hotel 101 Urban Thamrin Jkt) + Link2 MATERI Training_ "Effect...
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

hin pengenalan jabatan p3k.pptx

  • 1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com Pengenalan JABATAN Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DR. H. MUSLIHIN, M.Pd. 081917204866
  • 2. Tanggung jawab jabatan Pedoman Pelaksanaan pekerjaan Tugas dan uraian jabatan
  • 4. orient asi UU 20/2023 ttg ASN pengganti UU 5/2014 Permenpan 14/2019 ttg Pembinaan PPPK yang menduduki JF PerLAN 15/2020 ttg Pengembanan Kompetensi PPPK PP 49/2018 ttg Manajemen PPPK Perpres 38/2020 ttg Jabatan yang dapat diisi PPPK KepLAN 289/2022 ttg Pedoman Orientasi PPPK PPPK
  • 5.
  • 6. Unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN kedudukan dan jenis PPPK setara dengan PNS sebagai ASN
  • 7. Dr. Pelayan Publik Pelaksana Kebijakan Publik Perekat dan Pemersatu Bangsa Fungsi ASN Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaiansesuai dengan ketentuanperaturanperundang- undangan Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Mempererat persatuan dan kesatuanNegara Kesatuan Republik Indonesia Peran ASN
  • 8.
  • 10. Non Manajerial Jabatan ASN Manajerial JPT utama JPT Madya JPT Pratama Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana) UU NO. 20 TAHUN 2023 Jabatan Fungsional (JF); Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Jabatan lain : bukan merupakan Jabatan struktural - fungsi manajemen PerPres 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
  • 11. Kriteria Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk kriteria JPT Utama, JPT Madya sama dengan kriteria yang dapat diisi oleh JF namun tidak mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi teknis dari organisasi profesi dan bukan merupakan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau PyB
  • 12. Kriteria Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
  • 13. Kep MenPanRB Nomor 76 Tahun 2022 Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  • 14. Temukenali tugas jabatan anda saat ini !!
  • 15.
  • 16.
  • 17. Tanggung jawab jabatan Tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Akuntabilitas Kewajiban untuk mempertanggungja wabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik Tanggung Jawab Jabatan PPPK Dalam Konteks Akuntabilitas
  • 18. A spek A k untabilitas 0 1 0 2 0 3 0 4 Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) 0 5 Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)
  • 19. Akuntabilitas stakeholder Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat Presented By : Larana Corporate Tingkatan Akuntabilitas Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara ASN dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.
  • 20. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan ( knowledge), keterampilan ( skill), dan sikap ( attitude) yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Permenpan RB Nomor38 Tahun 2017 Manajerial Teknis Sosial Kultural Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai- nilai, moral, emosi dan prinsip Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi
  • 21. U NE S PL Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 dalam pasal 39 Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  • 22.
  • 23. Standar Pelayanan publik Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • 26. Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. PermenPan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Serangkaian instruksi tertulis yan g prose s dibakukan mengenai berbagai
  • 27. Full Service KERANGKA ACUAN KERJA Gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan