SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Dr. MUSLIHIN, M.Pd.
Widyaiswara Ahli Madya
BPSDMD NTB
Jalan Pemuda 59 Mataram
Bagik Polak Labuapi
Lombok Barat
081917204866
amaqhilim@gmail.com
disampaikan pada PELATIHANDASARCPNS
Kementerian Hukum & HAM Tahun 2018
Dr. MUSLIHIN, M.Pd.
Widyaiswara Ahli Madya
BPSDMD NTB
Jalan Pemuda 59 Mataram
Bagik Polak Labuapi
Lombok Barat
081917204866
amaqhilim@gmail.com
Muslihin
mampu menanamkan nilai dan
membentuk sikap dan perilaku
patuh kepada standar etika
publik yang tinggi
Perkalan 24 tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
Muslihin
MATERI
POKOK
1.
Kode Etik dan
Perilaku Pejabat
Publik
2.
Bentuk-bentuk
Kode Etik dan
Implementasinya
3.
Aktualisasi ETIKA
Aparatur Sipil Negara
Perkalan 24 tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsa
Muslihin
ETIKA
1
Ilmu tentang apa
yang baik dan
apa yang buruk
dan tentang hak
dan kewajiban
moral (akhlak)
2
Kumpulan asas
atau nilai yang
berkenaan
dengan akhlak
3
Nilai mengenai
benar dan salah
yang dianut
suatu golongan
atau masyarakat
ETIKA ETIKA
Bertens (2000)
Muslihin
etika
Nilai-nilai normatif pola
perilaku seseorang atau
sesuatu badan/lembaga
/organisasi sebagai suatu
kelaziman yang dapat diterima
umum dalam interaksi dengan
lingkungan.
(LAN RI, 2015)
Muslihin
Objek pembahasannya:
PERBUATAN YANG DILAKUKAN
OLEH MANUSIA.
Sumbernya:
AKAL PIKIRAN ATAU FILSAFAT.
BERSIFAT RELATIF YAKNI DAPAT
BERUBAH-UBAH SESUAI DENGAN
TUNTUTAN ZAMAN.
Muslihin
Muslihin
prinsip-prinsip
tuntunan dan
perilaku yang
melekat di
dalam cara
bersikap dan
berperilaku
seperti yang
diharapkan.
Adat istiadat,
kebiasaan,
tingkah laku
yang dilandasi
oleh nilai2
tertentu yang
diyakini sebagai
sesuatu yang
baik atau buruk
Nilai2 atau
norma moral
yang menjadi
pegangan bagi
seseorang atau
suatu kelompok
dalam mengatur
tingkah lakunya
EthicMoralValue
Muslihin
Etika, dari
bahasa Yunani
ethos, artinya:
kebiasaan
atau watak
Moral, dari
bahasa Latin
mos (jamak:
mores),
artinya: cara
hidup atau
kebiasaan
Norma, dalam
bahasa Latin,
norma berarti
penyiku atau
pengukur, dalam
bahasa Inggris,
norm, berarti
aturan atau
kaidah
Nilai, dalam bhs
Inggris value,
berarti konsep
tentang baik dan
buruk baik yang
berkenaan
dengan proses
(instrumental)
atau hasil
(terminal)
ETIKA, MORAL. NORMA, NILAI
Muslihin
• sumber yang dijadikan patokan untuk
menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika
penilaian baik buruk berdasarkan pendapat
akal pikiran, dan pada moral dan susila
berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di
masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang
digunakan untuk menentukan baik buruk itu
adalah al-qur'an dan al-hadis.
muslihin
Muslihin
ALIRAN PEMIKIRAN ETIKA
Manusia
menentukan
apa yang baik
dan buruk
berdasar
penalaran
atau logika
Manusia
secara
naluriah atau
otomatis
mampu
membedakan
hal yang baik
dan buruk
Etika diambil
dari
pengalaman
dan
dirumuskan
sebagai
kesepakatan
Ketentuan
baik dan
buruk datang
dari Yang
Maha Kuasa
Muslihin
Nana Rukmana DW
fungsi etika
Untuk Menjaga
Citra Lembaga/
Institusi
Untuk
menjalankan Visi
dan Misi
Lembaga/ Institusi
Landasan Bertindak
dalam sebuah
Kehidupan Kolektif
yang Profesional
Sebagai Ukuran
Baik-buruk, Wajar –
Tidak Wajar, Dan
Benar – Tidak Benar
01 040302
Muslihin
Muslihin
prinsip etika
keindahan
estetis
persamaan
equality
kebaikan
goodness
keadilan
justice
kebebasan
liberty
kebenaran
truth
Berdasarkan buku yang berjudul “The Great Ideas “ yang diterbitkan pada tahun 1952, dalam buku
tersebut diringkas menjadi 6 prinsip dan merupakan landasan prinsipil
sumber etika
lingkungan
masyarakat
lingkungan
ketetanggaan
lingkungan
keluarga
lingkungan
individu
Muslihin
refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk,
benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan
tanggung jawab pelayanan publik
makna etika publik
bersifat relatif yakni
dapat berubah-ubah
sesuai dengan tuntutan
zaman.
Perbuatan manusia yang
bersumber AKAL PIKIRAN
ATAU FILSAFAT
MuslihinNILAI-NILAI DASAR
etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN)
DEFINISI
ETIKA PUBLIK 3 FOKUS
Refleksi tentang Standar / norma
yang menentukan baik/buruk,
benar/salah perilaku, tindakan
dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik
dalam rangka menjalankan
tanggung jawab pelayanan publik
1. Pelayanan publik yang
berkualitas dan relevan
2. Sisi dimensi Reflektif, Etika Publik
berfungsi sebagai bantuan dalam
menimbang pilihan sarana
kebijakan publik dan alat
evaluasi.
3. Modalitas Etika, menjembatani
antara norma moral dan
tindakan faktual
POLITICAL SOCIETY CIVIL SOCIETY
Muslihinfokus etika layanan publik
Pelayanan publik yang
berkualitas dan
relevan
Sisi dimensi reflektif,
Etika Publik berfungsi
sebagai bantuan
dalam menimbang
pilihan sarana
kebijakan publik dan
alat evaluasi
Modalitas Etika,
menjembatani antara
norma moral
Muslihin
dimensi etika publik
kualitas pelayanan publik
nilai, norma, serta prinsip moral membentuk
integritas pelayanan publik
modalitas
bagaimana bisa bertindak baik atau
berperilaku (akuntabilitas, transparansi dan
netralitas)
tindakan integritas publik
tidak melakukan korupsi atau kecurangan:
niat baik yang didukung institusi sosial (hukum,
aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan)
Muslihinsumber etika publik
PP No. 11 Th 1959 tentang Sumpah Jabatan
PNS dan Anggota Angkatan Perang
1
PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang
Sumpah/Janji PNS
2
PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin PNS
3
PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
4
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS
5
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
6
Muslihin
ASAS ETIS
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1. TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY)
2. PENGABDIAN (DEDICATION)
3. KESETIAAN (LOYALTY)
4. KEPEKAAN (SENSITIVITY)
5. PERSAMAAN (EQUALITY)
6. KEPANTASAN (EQUITY)
a. Penerapannya di tempat kerja (satu tupoksi)
b. Permasalahan
c. solusi
Muslihin
Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah
• Bohong kepada publik
• Korupsi, kolusi, nepotisme
• Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas,
akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-
lain
• Melanggar sumpah jabatan
• Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan
kepentingan publik
Muslihin
ATURAN TINGKAH LAKU suatu
kelompok khusus, berupa hal-hal
prinsip dalam bentuk ketentuan-
ketentuan tertulis
NORMA/AZAS yang diterima oleh
kelompok tertentu sebagai landasan
tingkah laku sehari-hari di
masyarakat maupun di tempat
kerja.
Muslihin
POLA
PERILAKU
DISEPAKATI BERSAMA Untuk mencegah Perilaku yang
tidak sesuai etika profesi
NILAI
NILAI
ETIKA
KODE
ETIK
Muslihin
SANKSI MORAL
KODE ETIK
TULISAN
UCAPAN
PERBUATAN
MELANGGAR
PELANGGARAN KODE ETIK
Muslihin
mengatur tingkah
laku/etika suatu
kelompok masyarakat
melalui ketentuan-
ketentuan tertulis yang
dipegang teguh oleh
kelompok profesional
tertentu.
Muslihin
ETIK
PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA
KODE
1. Melaksanakan tugasnya dengan
JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB,
dan BERINTEGRITAS tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan
CERMAT dan DISIPLIN;
3. Melayani dengan SIKAP HORMAT,
SOPAN, dan TANPA TEKANAN;
Implementasi, Senior VS Yunior,
Muslihin
ETIK
PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA
KODE
4. Melaksanakan tugasnya SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN;
5. Melaksanakan tugasnya SESUAI DENGAN
PERINTAH ATASAN atau PEJABAT
YANG BERWENANG sejauh tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika
pemerintahan;
6. MENJAGA KERAHASIAAN yang
menyangkut kebijakan negara;
Implementasi, Senior VS Yunior,
Muslihin
ETIK
PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA
KODE
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secara BERTANGGUNG JAWAB,
EFEKTIF, dan EFISIEN;
8. Menjaga agar TIDAK TERJADI KONFLIK
KEPENTINGAN dalam melaksanakan
tugasnya;
9. MEMBERIKAN INFORMASI SECARA BENAR
DAN TIDAK MENYESATKAN kepada pihak
lain yang memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan;
Implementasi, Senior VS Yunior,
Muslihin
ETIK
PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA
KODE
10. TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI
INTERN NEGARA, TUGAS, STATUS, KEKUASAAN,
DAN JABATANNYA untuk mendapat atau
mencari keuntungan atau manfaat bagi diri
sendiri atau untuk orang lain;
11. MEMEGANG TEGUH NILAI DASAR ASN dan
selalu MENJAGA REPUTASI DAN INTEGRITAS
ASN; dan
12. MELAKSANAKAN ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai DISIPLIN
PEGAWAI ASN.
Implementasi, Senior VS Yunior,
MuslihinNILAI-NILAI DASAR
etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN)
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi
Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan
tidak berpihak.
MuslihinNILAI-NILAI DASAR
etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN)
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip
keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non
diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar
etika luhur.
7. Mempertanggung jawabkan tindakan dan
kinerjanya kepada publik.
MuslihinNILAI-NILAI DASAR
etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN) 8. Memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik
secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna,
dan santun.
10.Mengutamakan kepemimpinan
berkualitas tinggi.
MuslihinNILAI-NILAI DASAR
etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN)
11.Menghargai komunikasi, konsultasi, dan
kerjasama
12.Mengutamakan pencapaian hasil dan
mendorong kinerja pegawai.
13.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14.Meningkatkan efektivitas sistem
pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir.
Muslihin
1. Pilih salah satu tugas pokok sesuai SKP
2. Jelaskan prosedur dan tahapan pelaksanaan
tugas tersebut
3. Apa & bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai
etika publik dalam tugas tsb di unit kerja
4. Manfaat dan dampak aktualisasi nilai tsb bagi
pencapaian visi organisasi dan bagi pihak lain
5. Hambatan aktualisasi nilai dan solusi
disco
Muslihin
Kultur Kolonial
BIROKRASI sebagai sarana melanggengkan kekuasaan dengan cara
memuaskan pimpinan
1. PENGUASA
2. WEWENANG
3. JABATAN
1. PELAYAN
2. PERANAN
3. AMANAH
Perubahan Mindset
Perilaku pejabat publik
Muslihin
konflik kepentingan
Aji mumpung (self-dealing);
Menerima/memberi suap (bribery,
embezzlement, gratifikasi)
Menyalahgunakan pengaruh pribadi
(influence peddling)
Pemanfaatan fasilitas organisasi /
lembaga untuk kepentingan pribadi.
Pemanfaatan informasi rahasia
Loyalitas ganda (outside employment,
moonlighting
tercampurnya
kepentingan pribadi
dengan organisasi
dampaknya:
Muslihin
PENGGUNAAN KEKUASAAN:
LEGITIMASI KEBIJAKAN
• legitimasi
bersumber religi
atau keyakinan
agama
RELIGIUS
• Legitimasi
bersumber dari
pilihan interaksi
masyarakat
SOSIOLOGIS
• basis perilaku
manusia, tatanan
normatif , tidak
dibatasi ruang dan
wak
ETIS
Muslihin
Hirarki Etika
Moralitas pribadi
Etika profesi
Etika organisasi
Etika Sosial
Mikro
Makro
KARAKTER
• Konsep baik-buruk, benar-salah
yang telah terinternalisasi dalam
diri individu
• Produk dari sosialisasi nilai masa
lalu
• Moralitas pribadi adalah superego
atau hati nurani yang hidup dalam
jiwa dan menuntun perilaku
individu
• Konsistensi pada nilai
mencerminkan kualitas
kepribadian individu
• Moralitas pribadi menjadi basis
penting dalam kehidupan sosial
dan organisasi
Muslihin
Hirarki Etika
Moralitas pribadi
Etika profesi
Etika organisasi
Etika Sosial
Mikro
Makro
KARAKTER
• Nilai benar-salah dan baik-buruk
yang terkait dengan pekerjaan
profesional
• Nilai-nilai tersebut terkait dengan
prinsip-prinsip profesionalisme
(kapabilitas teknis, kualitas kerja,
komitmen pada profesi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode
etik profesional yang berlaku secara
universal
• Penegakan etika profesi melalui
sanksi profesi (pencabutan lisensi)
Muslihin
Hirarki Etika
Moralitas pribadi
Etika profesi
Etika organisasi
Etika Sosial
Mikro
Makro
KARAKTER
• Konsep baik-buruk dan benar-salah yang
terkait dengan kehidupan organisasi
• Nilai tersebut terkait dengan prinsip-
prinsip pengelolaan organisasi modern
(efisiensi, efektivitas, keadilan,
transparansi, akuntabilitas, demokrasi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik
organisasi yang berlaku secara universal
• Dalam praktek penegakan kode etik
organisasi dipengaruhi oleh kepentingan
sempit organisasi, kepentingan birokrat,
atau kepentingan politik dari politisi yang
membawahi birokrat
• Penegakan etika organisasi melalui sanksi
organisasi
Muslihin
Hirarki Etika
Moralitas pribadi
Etika profesi
Etika organisasi
Etika Sosial
Mikro
Makro
KARAKTER
• Konsep benar-salah dan baik-buruk yang
terkait dengan hubungan-hubungan
sosial
• Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan
dinamika sosial
• Pada umumnya etika sosial tidak tertulis,
tetapi hidup dalam memori publik, dan
terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di
masyarakat
• Etika sosial menjadi basis tertib sosial
[Jepang, tidak boleh mengganggu dan
merepotkan orang lain]
• Masyarakat memiliki mekanisme
penegakan etika sosial, yaitu melalui
penerapan sanksi-sanksi sosial
[diberitakan sebagai tersangka]
Muslihin
Muslihin
MUSLIHIN-Akuntabilitas PNS
1. PELAYANAN PUBLIK PROFESIONAL membutuhkan
tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun
juga kompetensi etika;
2. KODE ETIK ASN, perilaku pejabat publik harus
berubah,
3. setiap aktivitas seorang baik sebagai Aparatur Sipil
Negara maupun sebagai anggota masyarakat selalu
melekat di dalamnya nilai-nilai etika
PENUTUP
semoga NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK
MEWARNAI TUGAS KITA
Dr. MUSLIHIN, M.Pd.
Widyaiswara Ahli Madya
081917204866
amaqhilim@gmail.com

More Related Content

What's hot

Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Patologi birokrasi
Patologi birokrasiPatologi birokrasi
Patologi birokrasi
Fahrul Azmi
 
Birokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weberBirokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weber
afifahdhaniyah
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PLUR
 

What's hot (20)

Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Pergeseran paradigma pelayanan publik
Pergeseran paradigma pelayanan publikPergeseran paradigma pelayanan publik
Pergeseran paradigma pelayanan publik
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan  sosialPertemuan ke 3 - perencanaan  sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
 
ETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIKETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIK
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
Patologi birokrasi
Patologi birokrasiPatologi birokrasi
Patologi birokrasi
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Birokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weberBirokrasi menurut Max weber
Birokrasi menurut Max weber
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 

Similar to Etika publik

Integritas (materi bimbingan teknis)
Integritas  (materi bimbingan teknis)Integritas  (materi bimbingan teknis)
Integritas (materi bimbingan teknis)
Calvyn Mamoto
 
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxadminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
AdrianChanel1
 
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptxPembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
PWKRUVIBALONGAN
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan
Amir Uddin
 

Similar to Etika publik (20)

Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copyMateri etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
 
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan PublikEtika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
 
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iiiEtika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
Etika publik latsar ciloto 27 28 juni 2019 gol iii
 
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas AparaturEtika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
 
Etika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara NegaraEtika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara Negara
 
Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu
Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma BengkuluStandar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu
Standar Etika Publik CPNS Kabupaten Seluma Bengkulu
 
standar etika publik cpns pali
standar etika publik cpns palistandar etika publik cpns pali
standar etika publik cpns pali
 
Etika pmrintahan
Etika pmrintahanEtika pmrintahan
Etika pmrintahan
 
Integritas (materi bimbingan teknis)
Integritas  (materi bimbingan teknis)Integritas  (materi bimbingan teknis)
Integritas (materi bimbingan teknis)
 
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptxadminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
adminkes Materi Etika Tim Penilai-3.pptx
 
Budaya Kerja
Budaya KerjaBudaya Kerja
Budaya Kerja
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. norma dan etika dan konf...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. norma dan etika dan konf...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. norma dan etika dan konf...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. norma dan etika dan konf...
 
Tugas Haswadi angk. IX etika publik
Tugas Haswadi angk. IX etika publikTugas Haswadi angk. IX etika publik
Tugas Haswadi angk. IX etika publik
 
SEJARAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM
SEJARAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAMSEJARAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM
SEJARAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM
 
Etika dan Norma - Kelompok 1.pptx
Etika dan Norma - Kelompok 1.pptxEtika dan Norma - Kelompok 1.pptx
Etika dan Norma - Kelompok 1.pptx
 
Prinsip etika etikolegal kebidanan
Prinsip etika etikolegal kebidananPrinsip etika etikolegal kebidanan
Prinsip etika etikolegal kebidanan
 
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptxPembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
Pembinaan sikap dan perilaku 2 Cirebon 13 okt 2022.pptx
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan
 
Etika Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Etika Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanEtika Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Etika Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
 
Etika profesi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Etika profesi  AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Etika profesi  AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Etika profesi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 

More from Muslihin Hilim

More from Muslihin Hilim (20)

hin pengenalan jabatan p3k.pptx
hin pengenalan jabatan p3k.pptxhin pengenalan jabatan p3k.pptx
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
 
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan AkuntabelBerorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
 
Muslihin
MuslihinMuslihin
Muslihin
 
Digital Organization
Digital OrganizationDigital Organization
Digital Organization
 
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKPRBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
 
Manajemen mutu
Manajemen mutu Manajemen mutu
Manajemen mutu
 
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral changeDesain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
 
konsep aktualisasi
konsep aktualisasikonsep aktualisasi
konsep aktualisasi
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Anti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNSAnti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNS
 
Merancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahanMerancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahan
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
Komitmen mutu
Komitmen mutuKomitmen mutu
Komitmen mutu
 
Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan
 
Strategi inovasi
Strategi inovasiStrategi inovasi
Strategi inovasi
 
Wo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajabWo g (whole of government) materi prajab
Wo g (whole of government) materi prajab
 
Pilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaanPilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaan
 

Recently uploaded

KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
iwidyastama85
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
LeoRahmanBoyanese
 

Recently uploaded (20)

PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 

Etika publik

  • 1. Dr. MUSLIHIN, M.Pd. Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD NTB Jalan Pemuda 59 Mataram Bagik Polak Labuapi Lombok Barat 081917204866 amaqhilim@gmail.com disampaikan pada PELATIHANDASARCPNS Kementerian Hukum & HAM Tahun 2018 Dr. MUSLIHIN, M.Pd. Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD NTB Jalan Pemuda 59 Mataram Bagik Polak Labuapi Lombok Barat 081917204866 amaqhilim@gmail.com
  • 2. Muslihin mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi Perkalan 24 tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
  • 3. Muslihin MATERI POKOK 1. Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik 2. Bentuk-bentuk Kode Etik dan Implementasinya 3. Aktualisasi ETIKA Aparatur Sipil Negara Perkalan 24 tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsa
  • 4. Muslihin ETIKA 1 Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) 2 Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 3 Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat ETIKA ETIKA Bertens (2000)
  • 5. Muslihin etika Nilai-nilai normatif pola perilaku seseorang atau sesuatu badan/lembaga /organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungan. (LAN RI, 2015)
  • 6. Muslihin Objek pembahasannya: PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH MANUSIA. Sumbernya: AKAL PIKIRAN ATAU FILSAFAT. BERSIFAT RELATIF YAKNI DAPAT BERUBAH-UBAH SESUAI DENGAN TUNTUTAN ZAMAN.
  • 8. Muslihin prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam cara bersikap dan berperilaku seperti yang diharapkan. Adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku yang dilandasi oleh nilai2 tertentu yang diyakini sebagai sesuatu yang baik atau buruk Nilai2 atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya EthicMoralValue
  • 9. Muslihin Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya: kebiasaan atau watak Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores), artinya: cara hidup atau kebiasaan Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal) ETIKA, MORAL. NORMA, NILAI
  • 10. Muslihin • sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah al-qur'an dan al-hadis. muslihin
  • 11. Muslihin ALIRAN PEMIKIRAN ETIKA Manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk Etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa
  • 12. Muslihin Nana Rukmana DW fungsi etika Untuk Menjaga Citra Lembaga/ Institusi Untuk menjalankan Visi dan Misi Lembaga/ Institusi Landasan Bertindak dalam sebuah Kehidupan Kolektif yang Profesional Sebagai Ukuran Baik-buruk, Wajar – Tidak Wajar, Dan Benar – Tidak Benar 01 040302
  • 14. Muslihin prinsip etika keindahan estetis persamaan equality kebaikan goodness keadilan justice kebebasan liberty kebenaran truth Berdasarkan buku yang berjudul “The Great Ideas “ yang diterbitkan pada tahun 1952, dalam buku tersebut diringkas menjadi 6 prinsip dan merupakan landasan prinsipil
  • 16. Muslihin refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik makna etika publik bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Perbuatan manusia yang bersumber AKAL PIKIRAN ATAU FILSAFAT
  • 17. MuslihinNILAI-NILAI DASAR etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN) DEFINISI ETIKA PUBLIK 3 FOKUS Refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan 2. Sisi dimensi Reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual POLITICAL SOCIETY CIVIL SOCIETY
  • 18. Muslihinfokus etika layanan publik Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral
  • 19. Muslihin dimensi etika publik kualitas pelayanan publik nilai, norma, serta prinsip moral membentuk integritas pelayanan publik modalitas bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku (akuntabilitas, transparansi dan netralitas) tindakan integritas publik tidak melakukan korupsi atau kecurangan: niat baik yang didukung institusi sosial (hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan)
  • 20. Muslihinsumber etika publik PP No. 11 Th 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang 1 PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS 2 PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS 3 PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 6
  • 21. Muslihin ASAS ETIS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) 2. PENGABDIAN (DEDICATION) 3. KESETIAAN (LOYALTY) 4. KEPEKAAN (SENSITIVITY) 5. PERSAMAAN (EQUALITY) 6. KEPANTASAN (EQUITY) a. Penerapannya di tempat kerja (satu tupoksi) b. Permasalahan c. solusi
  • 22. Muslihin Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah • Bohong kepada publik • Korupsi, kolusi, nepotisme • Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain- lain • Melanggar sumpah jabatan • Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik
  • 23. Muslihin ATURAN TINGKAH LAKU suatu kelompok khusus, berupa hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan- ketentuan tertulis NORMA/AZAS yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.
  • 24. Muslihin POLA PERILAKU DISEPAKATI BERSAMA Untuk mencegah Perilaku yang tidak sesuai etika profesi NILAI NILAI ETIKA KODE ETIK
  • 26. Muslihin mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok masyarakat melalui ketentuan- ketentuan tertulis yang dipegang teguh oleh kelompok profesional tertentu.
  • 27. Muslihin ETIK PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA KODE 1. Melaksanakan tugasnya dengan JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, dan BERINTEGRITAS tinggi; 2. Melaksanakan tugasnya dengan CERMAT dan DISIPLIN; 3. Melayani dengan SIKAP HORMAT, SOPAN, dan TANPA TEKANAN; Implementasi, Senior VS Yunior,
  • 28. Muslihin ETIK PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA KODE 4. Melaksanakan tugasnya SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 5. Melaksanakan tugasnya SESUAI DENGAN PERINTAH ATASAN atau PEJABAT YANG BERWENANG sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; 6. MENJAGA KERAHASIAAN yang menyangkut kebijakan negara; Implementasi, Senior VS Yunior,
  • 29. Muslihin ETIK PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA KODE 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara BERTANGGUNG JAWAB, EFEKTIF, dan EFISIEN; 8. Menjaga agar TIDAK TERJADI KONFLIK KEPENTINGAN dalam melaksanakan tugasnya; 9. MEMBERIKAN INFORMASI SECARA BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; Implementasi, Senior VS Yunior,
  • 30. Muslihin ETIK PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA KODE 10. TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI INTERN NEGARA, TUGAS, STATUS, KEKUASAAN, DAN JABATANNYA untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 11. MEMEGANG TEGUH NILAI DASAR ASN dan selalu MENJAGA REPUTASI DAN INTEGRITAS ASN; dan 12. MELAKSANAKAN ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai DISIPLIN PEGAWAI ASN. Implementasi, Senior VS Yunior,
  • 31. MuslihinNILAI-NILAI DASAR etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN) 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
  • 32. MuslihinNILAI-NILAI DASAR etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN) 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
  • 33. MuslihinNILAI-NILAI DASAR etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN) 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10.Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
  • 34. MuslihinNILAI-NILAI DASAR etika publik(UU No. 5/2014 ttg ASN) 11.Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama 12.Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
  • 35. Muslihin 1. Pilih salah satu tugas pokok sesuai SKP 2. Jelaskan prosedur dan tahapan pelaksanaan tugas tersebut 3. Apa & bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai etika publik dalam tugas tsb di unit kerja 4. Manfaat dan dampak aktualisasi nilai tsb bagi pencapaian visi organisasi dan bagi pihak lain 5. Hambatan aktualisasi nilai dan solusi disco
  • 36. Muslihin Kultur Kolonial BIROKRASI sebagai sarana melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan 1. PENGUASA 2. WEWENANG 3. JABATAN 1. PELAYAN 2. PERANAN 3. AMANAH Perubahan Mindset Perilaku pejabat publik
  • 37. Muslihin konflik kepentingan Aji mumpung (self-dealing); Menerima/memberi suap (bribery, embezzlement, gratifikasi) Menyalahgunakan pengaruh pribadi (influence peddling) Pemanfaatan fasilitas organisasi / lembaga untuk kepentingan pribadi. Pemanfaatan informasi rahasia Loyalitas ganda (outside employment, moonlighting tercampurnya kepentingan pribadi dengan organisasi dampaknya:
  • 38. Muslihin PENGGUNAAN KEKUASAAN: LEGITIMASI KEBIJAKAN • legitimasi bersumber religi atau keyakinan agama RELIGIUS • Legitimasi bersumber dari pilihan interaksi masyarakat SOSIOLOGIS • basis perilaku manusia, tatanan normatif , tidak dibatasi ruang dan wak ETIS
  • 39. Muslihin Hirarki Etika Moralitas pribadi Etika profesi Etika organisasi Etika Sosial Mikro Makro KARAKTER • Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu • Produk dari sosialisasi nilai masa lalu • Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu • Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu • Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi
  • 40. Muslihin Hirarki Etika Moralitas pribadi Etika profesi Etika organisasi Etika Sosial Mikro Makro KARAKTER • Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional • Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi) • Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal • Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi)
  • 41. Muslihin Hirarki Etika Moralitas pribadi Etika profesi Etika organisasi Etika Sosial Mikro Makro KARAKTER • Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi • Nilai tersebut terkait dengan prinsip- prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi) • Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal • Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat • Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi
  • 42. Muslihin Hirarki Etika Moralitas pribadi Etika profesi Etika organisasi Etika Sosial Mikro Makro KARAKTER • Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial • Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial • Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat • Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain] • Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka]
  • 44. Muslihin MUSLIHIN-Akuntabilitas PNS 1. PELAYANAN PUBLIK PROFESIONAL membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika; 2. KODE ETIK ASN, perilaku pejabat publik harus berubah, 3. setiap aktivitas seorang baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun sebagai anggota masyarakat selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika PENUTUP
  • 45. semoga NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK MEWARNAI TUGAS KITA Dr. MUSLIHIN, M.Pd. Widyaiswara Ahli Madya 081917204866 amaqhilim@gmail.com