2. TUJUAN
PEMBELAJARA
N
Mahasiswa mampu membangun
paradigma baru dalam dirinya
sendiri yang berdasar pada nilai-
nilai Pancasila melalui kemampuan
menjelaskan Sejarah, Kedudukan
dan Hakikat sila-sila Pancasila,
Merespon persoalan aktual
bangsa dan negara, dan
Menerapkan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari
3. Contents
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN
PEMBUKAAN UUD 1945
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA
4. www.thmemgallery.com
Company Logo
How do I incorporate my logo to a
slide that will apply to all the other
slides?
On the [View] menu, point to [Master], and then
click [Slide Master] or [Notes Master]. Change
images to the one you like, then it will apply to
all the other slides.
• DIBENTUK
BPUPKI
• Ketua: Radjiman
29 April
1945
• PERUMUSAN DASAR
NEGARA:
• 1. SOEKARNO
• 2. MUH. YAMIN
• 3.SOEPOMO
29 Mei 1
Juni 1945 • PIAGAM
JAKARTA
• “7 Kata”
22 Juni
1945
•Pembubaran BPUPKI
dan Pembentukan PPKI
•Pengesahan Pancasila
sebagai Dasar Negara
Oleh PPKI
9-18
Agustus
MEMORY
PANCASILA
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA
7. LANJUTAN…
Formal
• Hubungan secara formal (kaelan, 2000;90-91),
maksudnya tercantumnya pancasila secara
formal didalam pembukaan UUD 1945 alinea
keempat.
Material
• Hubungan secara material, maksudnya menunjuk
pada materi pokok atau isi pembukaan yang
tidak lain adalah pancasila.
8. www.thmemgallery.com
Secara yuridis formal rumusan
ini dinamakan Pancasila
“….. yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”
10. LANJUTAN…
www.thmemgallery.com
I
• ‘Persatuan’, yaitu “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa
darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.
II
• ‘Keadilan Sosial’, yaitu “Negara hendak mewujudkan kadilan sosial bagi
seluruh rakyat”.
III
• ‘Kedaulatan Rakyat’, yaitu “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar
atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”.
IV
• “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu : “negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beadab”
Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila
itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui
pasal-pasal UUD 1945.
11. Hubungan Pembukaan UUD 1945 yang memuat
Pancasila dengan Pasal-pasal UUD 1945 bersifat
kausal dan organis.
Hubungan kausal
mengandung pengertian
Pembukaan UUD 1945
merupakan penyebab
keberadaan pasal-pasal
UUD 1945
Hubungan organis
berarti pembukaan dan
Pasal-pasal UUD 1945
merupakan satu
kesatuan yang tidak
terpisahkan.
12. www.thmemgallery.com
PENJABARAN PANCASILA DALAM
PASAL-PASAL UUD 1945
Keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal
UUD 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara,
yaitu: POLEKSOSBUD HANKAM
EKONOMI
Pasal 27
ayat (2),
pasal 33,
dan pasal 34
POLITIK
Pasal 26,
pasal 27
ayat (1)
dan pasal
28
SOSIAL
BUDAYA
Pasal 29,
pasal 31
dan pasal
32 dan
34
PERTAHANAN
DAN
KEAMANAN
Pasal 27 ayat
(3) dan pasal
30
13. Aspek Politik
Pasal
26
• pengertian warganegara dan penduduk.
Pasal 27
ayat (1),
• kesamaan kedudukan warganegara dalam
hukum dan pemerintahan.
Pasal 28
• Hak warganegara untuk berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan
dan tulisan.
Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28 adalah penjabaran dari pokok2 pikiran kedaulatan
rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing- merupakan
pancaran dari sila keempat dan kedua.
Artinya bahwa pembuatan kebijakan Negara
dalam bidang politik harus berdasar pada
manusia yang merupakan subjek pendukung
pancasila.
14. Aspek Ekonomi
Aspek ekonomi dituangkan dalam
pasal 27 ayat (2), pasal 33.
Pasal-pasal diatas adalah penjabaran dari pokok-
pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan
sosial yang merupakan pancaran dari sila keempat
dan kelima.
Pasal 27
ayat (2),
• tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
PASAL 33
ayat (1,
• perekonomian disusun bersama atas asas kekeluargaan
Pasal 33
Ayat (2)
• cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Pasal 33
Ayat (3)
• bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Aspek Sosial Budaya
Aspek sosial budaya dituangkan dalam
pasal 29, pasal 31, pasal 32 dan 34.
Pasal
29 (1),
• Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa artinya
kepercayaan bagsa Indonesia terhadap tuhan.
Pasal
31 (1),
• Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan.
Pasal
32 ayat
(1)
• Negera memajukan kebudayaan nasional.
Pasal
34
• Hak asasi manusia atas jaminan sosial.
Pasal 29, 31, 32 dan 34 di atas adalah penjabaran dari
pokok-pokok pikiran ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil
dan beradab, dan persatuan. Ketiga pokok pikiran ini adalah
landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan,
pendidikan, dan kebudayaan nasional.
16. Aspek Pertahanan Keamanan
Aspek pertahanan keamanan dituangkan
dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 (bakry,
2010:276)
Pasal 27
ayat (3)
• Setiap warganegara berhak dan ikut
serta dalam pembelaan Negara.
Pasal 30
ayat (1)
• Hak dan kewajiban setiap
warganegara ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan Negara.
Kedua pasal ini adalah penjabaran dari pokok
pikiran persatuan yang merupakan pancaran
dari sila ketiga pancasila.
17. Penguatan….
Company Logo
POLITIK
• Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu Politik negara harus berdasar dan
merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem
politik negara dapat menjamin HAM
EKONOMI
• Menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan
berkeadilan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi
kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa
SOSBUD
• Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan
dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia
HANKAM
• Harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian
dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara
untuk mengatur ketertiban dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara.
18. Projek Kebangasaan
1
• Mahasiswa mencari salah satu kebijakan pemerintah baik melalui media cetak atau
elektronik yang menurut mereka menarik untuk dikaji. Kebijakan boleh yang sudah
berlangsung lama maupun yang baru.
2
• Mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan tema kebijakan (politik, hukum, ekonomi, sosial,
budaya, lain-lain).
3
• Masing-masing kelompok melakukan diskusi, meliputi inventarisasi masalah dan analisis
sesuai/tidak sesuai dengan Pancasila, apa faktor-faktor yang menyebabkan kesesuaian atau
ketidaksesuaian. Bagaimana sebaiknya merumuskan kebijakan yang sesuai dengan
Pancasila.
4
• Melakukan diskusi pleno dengan cara masing-masing kelompok menunjuk satu juru bicara
untuk membacakan hasil diskusi.
www.thmemgallery.com
Company Logo
