1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.

1. AlasanAlasan
hapusnyahapusnya
pidanapidana

2. Alasan hapusnyaAlasan hapusnya
pidanapidana
 Hilangnya sifat melawan hukum =Hilangnya sifat melawan hukum =
alasan pembenar / menghalalkanalasan pembenar / menghalalkan
perbuatan yg pd umumnya merupakanperbuatan yg pd umumnya merupakan
tindak pidanatindak pidana
 Sifat melawan hukum tetap ada, tapiSifat melawan hukum tetap ada, tapi
petindak tidak dapatpetindak tidak dapat
dipertanggungjawabkan = alasandipertanggungjawabkan = alasan
pemaafpemaaf

3. 1. Menghalalkan1. Menghalalkan
perbuatan / alasanperbuatan / alasan
pembenarpembenar
(fait justificatief)(fait justificatief) Keperluan membela diri / noodweer : PsKeperluan membela diri / noodweer : Ps
49 (1)49 (1)
 Ada peraturan UU yg pelaksanaannyaAda peraturan UU yg pelaksanaannya
justru berupa perbuatan ybs : Ps 50justru berupa perbuatan ybs : Ps 50
 Bila perbuatan ybs itu dilakukan utkBila perbuatan ybs itu dilakukan utk
melaks perintah jabatan yg diberikanmelaks perintah jabatan yg diberikan
oleh penguasa yg berwenang : Ps 51 (1)oleh penguasa yg berwenang : Ps 51 (1)

4. 2. Memaafkan pelaku2. Memaafkan pelaku
(fait d’excuse)(fait d’excuse)
 Tidak mampu bertanggung jawab : Ps 44Tidak mampu bertanggung jawab : Ps 44
(1)(1)
 Paksaan yg tidak dapat dicegah /Paksaan yg tidak dapat dicegah /
overmacht : Ps 48overmacht : Ps 48
 Melanggar batas membela diri disebabkanMelanggar batas membela diri disebabkan
perasaan goyang sbg akibat serangan thdperasaan goyang sbg akibat serangan thd
dirinya : Ps 49 (2)dirinya : Ps 49 (2)
 Perintah jabatan yg tidak sah : Ps 51 (2)Perintah jabatan yg tidak sah : Ps 51 (2)

5. Psl 50 KUHP:Psl 50 KUHP: Barang siapa
melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan UU, tidak
dipidana
1. Ttg apa yang dimaksud dengan ketentuan UU;
2. Ttg apa yang dimaksud dengan perbuatan; dan
3. Ttg apa yang dimaksud melaksanakan ketentuan UU.
JAWAB:
1. Semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah
2. Perbuatan adalah suatu Tindak Pidana
3. Hoog Raad dlm ARREST 28-10-1895 menyatakan “menjalankan
UU tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang
diperintahkan oleh UU, akan tetapi lebih luas lg, ialah meliputi
pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang
diberikan oleh suatu UU”

6. Contoh melaksanakan ketentuanContoh melaksanakan ketentuan
UU psl 50 KUHP:UU psl 50 KUHP:
Penyidik diberi kewenangan utkPenyidik diberi kewenangan utk
melakukan Penangkapan danmelakukan Penangkapan dan
Penahanan (psl 16 ayat 2Penahanan (psl 16 ayat 2
KUHAP)KUHAP)
MASUK DALAM ALASAN PEMBENAR

7. Psl 51 (1): barang siapa melakukan perbuatanPsl 51 (1): barang siapa melakukan perbuatan
untuk melaksanakan perintah jabatan yanguntuk melaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakdiberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak
dipidanadipidana
Syarat harus ada hubungan publik antara orang
yang memberi perintah dan orang yang diberi
perintah
Contoh:
Penyelidik mendapat perintah dari Penyidik (psl
16 ayat ke 1 KUHAP) untuk menangkap seorang
tersangka. Antara penyelidik dan Penyidik
mempunyai hubungan publik berdasarkan
Undang-Undang

8. Psl 51 ayat (2):Psl 51 ayat (2):
perintah jabatan tanpa wewenangperintah jabatan tanpa wewenang
tidak menyebabkan hapusnyatidak menyebabkan hapusnya
pidana, kecuali apabila yangpidana, kecuali apabila yang
menerima perintah, dengan itikadmenerima perintah, dengan itikad
baik mengira bahwa perintahbaik mengira bahwa perintah
diberikan dengan wewenang, dandiberikan dengan wewenang, dan
pelaksanaannya termasuk dalampelaksanaannya termasuk dalam
lingkungan pekerjaannyalingkungan pekerjaannya

9. 1. Syarat subyektif, ialah dengan itikad baik dia
mengira bahwa perintah itu adalah sah;
2.Syarat obyektif, ialah pada kenyataannya
pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang
tugas pekerjaanya

10. Selain alasan diatas ada alasan2Selain alasan diatas ada alasan2
lain sbg penghapus PIDANAlain sbg penghapus PIDANA
A. Terpidana meninggal dunia (psl 83
KUHP)
B. Daluarsa (verjaring)
C. Amnesti
D. Grasi