Downloaded 21 times
Uploaded byIdris Miaus
Pelajaran 10
Dokumen ini menjelaskan secara rinci tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia, termasuk pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Proses ini melibatkan beberapa lembaga, seperti DPR, DPD, dan presiden, serta mencakup tahapan dari inisiatif hingga pengesahan. Selain itu, dokumen ini juga merinci aspek hukum dan prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan peraturan tersebut.
More Related Content
Similar to Pelajaran 10
Pelajaran 10
- 1.
- 2. Standar Kompetensi 3. Menampilkan Ketaatanterhadap perundang- undangan Nasional SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 3. Kompetensi Dasar 3.2. Mendiskripsikan proses pembuatan peraturanperundang- undangan nasional SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 4. Indikator Menyebutkan keputusanpresiden yang mengatur tentang peraturan perundang- undangan nasional Menjelaskan proses pembentukan UUD 1945 Menjelaskan alur pembuatan undang-undang Menjelaskan proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI Menjelaskan proses pembahasan RUU dari DPR di DPR RI Menjelaskan proses pembahasan RUU dari DPD di DPR RI Tingkat pembicaraan RUU di DPR Menjelaskan proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti UU Menjelaskan proses penyusunan peraturan pemerintah Menjelaskan proses penyusunan keputusan presiden dan peraturan perundangan lainnya Menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 5. Proses pembuatan peraturan perundang- undanganNasional Keputusan Presiden yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan Nasional adalah : a. Kepres No. 188 tahun 1998 tentang tatacara mempersiapkan rancangan UU b. Kepres No. 44 tahun 1999 tentang tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk RUU, rancangan peraturan pemeerintah dan rancanga keputusan presiden c. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk UU” d. Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 “Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama” SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 6. Proses pembentukan UUD 1945 Kelompok kecil Panitiaperancang hukum dasar BPUPKI Panitia penghalus bahasa SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 7. Proses pembentukan UUD 1945 UUD 1945 dirancang oleh panitia perancang hukum dasar yang merupakan bagian dari BPUPKI dan diketuai oleh Ir. Soekarno Panitia perancang hukum dasar membentuk kelompok kecil yang berjumlah tujuh orang, bertugas khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil diketuai Prof. Dr. Mr. Soepomo, SH Hasil kerja kelompok kecil kemudian disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa Tanggal 14 Juli 1945 konsep UUD yang sudah jadi diserahkan ke BPUPKI Tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara oleh PPKI SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 8. Alur pembuatan Undang- undang PROSESPEMBUATAN UNDANG- UNDANG RUU dari DPD RUU dari DPR RI RUU dari PRESIDEN Dua tingkat pembicaraan Disetujui DPR RI Ditandatangani Presiden Undang-undang
- 9. Proses pembahasan RUUdari pemerintah di DPR RI Usul inisiatif RUU dapat berasal dari sekurang- kurangnya 13 orang anggota DPR atau komisi Pimpinan DPR menyampaikan RUU pd Presiden dn minta presiden menunjuk menteri untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU dn kpd pim DPD jk RUU terkait dg DPD Disampaikan kepada DPR disertai daftar nama dan tanda tanggan pengusul serta nama fraksi Desetujui dg perubahan. DPR menugaskan komisi, baleg, pansusuntuk menyempurnakan RUU Disetujui tanpa perubahan Pembicaraan di DPR RI Pembicaraan tingkat I Pembicaraan tingkat II Rapat paripurna memutuskan, apakah RUU diterima atau tidak setelah diberikan kesempatan pd fraksi untuk memberikan pendapatnya Rapat paripurna ketua memberikan usul inisiatif RUU pd para anggota
- 10. Proses pembahasan RUU dariDPR di DPR RI RUU beserta penjelasannya dari DPR disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden, kemudian Presiden membagikan kepada seluruh anggota kabunet Apabila ada dua RUU mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedang RUU yang disampaikan ketua DPR digunakan sebagai bahan yang dipersandingkan RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden paling lambat 7 hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR pada Presiden untuk disahkan menjadi UU Apabila dalam 15 hari kerja RUU yang disampaikan Presiden belum disahkan menjadi UU maka pimpinan DPR mengirim surat Presiden untuk meminta penjelasan Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak di setujui, maka RUU SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 11. Proses Pembahasan RUU dariDPD di DPR RUU beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD pada pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR membagikan kepada seluruh anggota. Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan pada pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD pada anggota dalam rapat paripurna Badan musyawarah kemudian menunjuk komisi atau badan legislatif untuk membahas RUU tersebut dan mengagendakan dalam waktu 30 hari kerja Komisi atau badan legislatif mengundang anggota kelengkapan DPD sebanyak- banyaknya 1/3 dari jumlah anggota alat kelengkapan DPRuntuk membahas RUU. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam rapat paripurna RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan pimpinana DPR pada presiden dengan permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR dan pimpinan SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 12. Pembicaraan tingkat I Dilakukandalam rapat komisi, rapat badan legislatif, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus dengan kegiatan antara lain : a. Pandangan dan pendapat 1. RUU dari presiden: pandangan dan pendapat dari fraksi-fraksi atau fraksi- fraksi dan DPD apabila terkait dengan DPD 2. RUU dari DPR: Pandangan dan pendapat presiden atau presiden dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD b. Tanggapan RUU dari presiden: tanggapan presiden RUU dari DPR: tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR yang SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 13. Pembicaraan Tingkat II Pengambilankeputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh : a. Laporan hasil pembicaraan tingkat I b. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan dari fraksinya c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 14. Proses penyusunan peraturan pemerintah penggantiUU (perpu) Presiden membuat rancangan perpu jika ada pemberitahuan dari menteri atau lembaga pemerintahan tentang suatu kondisi darurat melalui sekretaris negara Perpu ditetapkan oleh presiden, diundangkan oleh menteri sekretaris negara dan dimasukkan dalam lembaga negara SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 15. Proses penyusunan peraturan pemerintah Proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah 1. Rancangan peraturan pemerintah dapat berasal dari departemen dan lembaga pemerintah sesuai dengan tugasnya 2. Rancangan tersebut diteliti seperlunya oleh sekertaris negara serta dipertimbangkan beberapa aspek hukumnya 3. Keputusan presiden tentang rancangan itu ada dua : a. Menyetujui maka sekretaris negara akan menyampaikan surat persetujuan sekaligus meminta departemen yang bersangkutan membentuk panitia untuk membahas rancangan tersebut b. Tidak menyetujui maka akan disampaikan pula surat kepada SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 16. Lanjutan Rancangan peraturanpemerintah tersebut kemudian diedarkan oleh menteri yang bersangkutan kepada : 1. Para menteri atau pimpinan lembaga pemerintah yang berhubungan erat dengan materi rancangan peraturan pemerintah yang dibahas 2. Menteri hukum dan HAM untuk mendapatkan tanggapan seperlunya dari segi hukum 3. Sekretaris negara untuk persiapan penyelesaian rancangan peraturan pemerintah tersebut SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 17. Proses penetapan dan pengundangan PP Rancangan peraturan pemerintah yang telah disetujui bersama kemudian dikirim kesekretaris negarauntuk disampaikan kepada presiden guna di tetapkan dan ditandatangani. Untuk selanjutnya diundangkan oleh menteri sekretaris negara SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 18. Proses penyusunan keputusan presidendan peraturan perundangan lainnya Dibentuk panitia yang merumuskan dan menuangkan semua permasalahan dalam rancangan keputusan presiden Apabila sudah selesai kemudian presiden akan menandatangani dan menetapkan keputusan presiden tersebut. Rancangan perundangan lainnya akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang membentuk dan menetapkannya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 19. Proses pembentukan peraturan daerah Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh DPRD ataupun kepala daerah ( gubernur, bupati atau wali kota) Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan di DPRD dengan melibatkan DPRD dan Kepala daerah Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama, paling lambat 7 hari sejak tenggal persetujuan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 20. UU dinyatakan berakhir masa berlakunyaapabila Ditentukan dalam UU itu kapan masa berakhirnya Dicabut kembali oleh UU yang baru Bila terbit UU baru yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan UU yang lama, maka otomatis UU yang lama otomatis menjadi hapus kekuatannya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
- 21. Latihan Mari memilih jawabanyang tepat ! 1. Yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD adalah … a. MPR b. BPK c. DPR d. DPRD 2. Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada … a. MPR b. MA c. DPR d. DPD 3. Ketika negara dalam keadaan bahaya presiden berhak mengeluarkan …. a. UU c.Penetapan presiden b. Keputusan presiden d. Perpu 4. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh …. a. Bupati dan DPRD kabupaten c. wali kota dan DPRD kota b. gubernur d. menteri dalam negeri 5. Kekuasaan membentuk UU disebut dengan kekuasaan …. a. legislatif b. yudikatif c. eksekutif d. konsultatif
- 22. Latihan Mari menjawab yangtepat! 1. Kapankan suatu UU berakhir masa berlakunya! 2. Siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan UU! 3. Bagaimanakah proses pembentukan peraturan daerah! 4. Apa nama panitia dalam BPUPKI yang membahas rancangan UUD! 5. Bagaimanakah bila RUU yang telah disetujui jika telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan presiden masih belum mengesahkan! BACK