SlideShare a Scribd company logo

Pelajaran 10

•Download as PPTX, PDF•
•
Idris Miaus
Idris Miaus

10

Education
1 of 22
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional
Standar Kompetensi  3. Menampilkan Ketaatan terhadap perundang- undangan Nasional SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Kompetensi Dasar 3.2. Mendiskripsikan proses pembuatan peraturan perundang- undangan nasional SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Indikator  Menyebutkan keputusan presiden yang mengatur tentang peraturan perundang- undangan nasional  Menjelaskan proses pembentukan UUD 1945  Menjelaskan alur pembuatan undang-undang  Menjelaskan proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI  Menjelaskan proses pembahasan RUU dari DPR di DPR RI  Menjelaskan proses pembahasan RUU dari DPD di DPR RI  Tingkat pembicaraan RUU di DPR  Menjelaskan proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti UU  Menjelaskan proses penyusunan peraturan pemerintah  Menjelaskan proses penyusunan keputusan presiden dan peraturan perundangan lainnya  Menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses pembuatan peraturan perundang- undangan Nasional  Keputusan Presiden yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan Nasional adalah : a. Kepres No. 188 tahun 1998 tentang tatacara mempersiapkan rancangan UU b. Kepres No. 44 tahun 1999 tentang tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk RUU, rancangan peraturan pemeerintah dan rancanga keputusan presiden c. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk UU” d. Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 “Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama” SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses pembentukan UUD 1945 Kelompok kecil Panitia perancang hukum dasar BPUPKI Panitia penghalus bahasa SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses pembentukan UUD 1945  UUD 1945 dirancang oleh panitia perancang hukum dasar yang merupakan bagian dari BPUPKI dan diketuai oleh Ir. Soekarno  Panitia perancang hukum dasar membentuk kelompok kecil yang berjumlah tujuh orang, bertugas khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil diketuai Prof. Dr. Mr. Soepomo, SH  Hasil kerja kelompok kecil kemudian disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa  Tanggal 14 Juli 1945 konsep UUD yang sudah jadi diserahkan ke BPUPKI  Tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara oleh PPKI SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Alur pembuatan Undang- undang PROSES PEMBUATAN UNDANG- UNDANG RUU dari DPD RUU dari DPR RI RUU dari PRESIDEN Dua tingkat pembicaraan Disetujui DPR RI Ditandatangani Presiden Undang-undang
Proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI Usul inisiatif RUU dapat berasal dari sekurang- kurangnya 13 orang anggota DPR atau komisi Pimpinan DPR menyampaikan RUU pd Presiden dn minta presiden menunjuk menteri untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU dn kpd pim DPD jk RUU terkait dg DPD Disampaikan kepada DPR disertai daftar nama dan tanda tanggan pengusul serta nama fraksi Desetujui dg perubahan. DPR menugaskan komisi, baleg, pansusuntuk menyempurnakan RUU Disetujui tanpa perubahan Pembicaraan di DPR RI Pembicaraan tingkat I Pembicaraan tingkat II Rapat paripurna memutuskan, apakah RUU diterima atau tidak setelah diberikan kesempatan pd fraksi untuk memberikan pendapatnya Rapat paripurna ketua memberikan usul inisiatif RUU pd para anggota
Proses pembahasan RUU dari DPR di DPR RI  RUU beserta penjelasannya dari DPR disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden, kemudian Presiden membagikan kepada seluruh anggota kabunet  Apabila ada dua RUU mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedang RUU yang disampaikan ketua DPR digunakan sebagai bahan yang dipersandingkan  RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden paling lambat 7 hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR pada Presiden untuk disahkan menjadi UU  Apabila dalam 15 hari kerja RUU yang disampaikan Presiden belum disahkan menjadi UU maka pimpinan DPR mengirim surat Presiden untuk meminta penjelasan  Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak di setujui, maka RUU SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR  RUU beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD pada pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR membagikan kepada seluruh anggota.  Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan pada pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD pada anggota dalam rapat paripurna  Badan musyawarah kemudian menunjuk komisi atau badan legislatif untuk membahas RUU tersebut dan mengagendakan dalam waktu 30 hari kerja  Komisi atau badan legislatif mengundang anggota kelengkapan DPD sebanyak- banyaknya 1/3 dari jumlah anggota alat kelengkapan DPRuntuk membahas RUU. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam rapat paripurna  RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan pimpinana DPR pada presiden dengan permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR dan pimpinan SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Pembicaraan tingkat I  Dilakukan dalam rapat komisi, rapat badan legislatif, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus dengan kegiatan antara lain : a. Pandangan dan pendapat 1. RUU dari presiden: pandangan dan pendapat dari fraksi-fraksi atau fraksi- fraksi dan DPD apabila terkait dengan DPD 2. RUU dari DPR: Pandangan dan pendapat presiden atau presiden dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD b. Tanggapan RUU dari presiden: tanggapan presiden RUU dari DPR: tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR yang SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Pembicaraan Tingkat II  Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh : a. Laporan hasil pembicaraan tingkat I b. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan dari fraksinya c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti UU (perpu)  Presiden membuat rancangan perpu jika ada pemberitahuan dari menteri atau lembaga pemerintahan tentang suatu kondisi darurat melalui sekretaris negara  Perpu ditetapkan oleh presiden, diundangkan oleh menteri sekretaris negara dan dimasukkan dalam lembaga negara SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses penyusunan peraturan pemerintah  Proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah 1. Rancangan peraturan pemerintah dapat berasal dari departemen dan lembaga pemerintah sesuai dengan tugasnya 2. Rancangan tersebut diteliti seperlunya oleh sekertaris negara serta dipertimbangkan beberapa aspek hukumnya 3. Keputusan presiden tentang rancangan itu ada dua : a. Menyetujui maka sekretaris negara akan menyampaikan surat persetujuan sekaligus meminta departemen yang bersangkutan membentuk panitia untuk membahas rancangan tersebut b. Tidak menyetujui maka akan disampaikan pula surat kepada SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Lanjutan  Rancangan peraturan pemerintah tersebut kemudian diedarkan oleh menteri yang bersangkutan kepada : 1. Para menteri atau pimpinan lembaga pemerintah yang berhubungan erat dengan materi rancangan peraturan pemerintah yang dibahas 2. Menteri hukum dan HAM untuk mendapatkan tanggapan seperlunya dari segi hukum 3. Sekretaris negara untuk persiapan penyelesaian rancangan peraturan pemerintah tersebut SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses penetapan dan pengundangan PP  Rancangan peraturan pemerintah yang telah disetujui bersama kemudian dikirim kesekretaris negarauntuk disampaikan kepada presiden guna di tetapkan dan ditandatangani. Untuk selanjutnya diundangkan oleh menteri sekretaris negara SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses penyusunan keputusan presiden dan peraturan perundangan lainnya  Dibentuk panitia yang merumuskan dan menuangkan semua permasalahan dalam rancangan keputusan presiden  Apabila sudah selesai kemudian presiden akan menandatangani dan menetapkan keputusan presiden tersebut.  Rancangan perundangan lainnya akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang membentuk dan menetapkannya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Proses pembentukan peraturan daerah  Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh DPRD ataupun kepala daerah ( gubernur, bupati atau wali kota)  Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan di DPRD dengan melibatkan DPRD dan Kepala daerah  Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama, paling lambat 7 hari sejak tenggal persetujuan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
UU dinyatakan berakhir masa berlakunya apabila  Ditentukan dalam UU itu kapan masa berakhirnya  Dicabut kembali oleh UU yang baru  Bila terbit UU baru yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan UU yang lama, maka otomatis UU yang lama otomatis menjadi hapus kekuatannya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
Latihan Mari memilih jawaban yang tepat ! 1. Yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD adalah … a. MPR b. BPK c. DPR d. DPRD 2. Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada … a. MPR b. MA c. DPR d. DPD 3. Ketika negara dalam keadaan bahaya presiden berhak mengeluarkan …. a. UU c.Penetapan presiden b. Keputusan presiden d. Perpu 4. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh …. a. Bupati dan DPRD kabupaten c. wali kota dan DPRD kota b. gubernur d. menteri dalam negeri 5. Kekuasaan membentuk UU disebut dengan kekuasaan …. a. legislatif b. yudikatif c. eksekutif d. konsultatif
Latihan Mari menjawab yang tepat! 1. Kapankan suatu UU berakhir masa berlakunya! 2. Siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan UU! 3. Bagaimanakah proses pembentukan peraturan daerah! 4. Apa nama panitia dalam BPUPKI yang membahas rancangan UUD! 5. Bagaimanakah bila RUU yang telah disetujui jika telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan presiden masih belum mengesahkan! BACK

Recommended

Pelajaran 5
Pelajaran 5Pelajaran 5
Pelajaran 5
Idris Miaus
 
Pelajaran 6
Pelajaran 6Pelajaran 6
Pelajaran 6
Idris Miaus
 
pkn amandemen uud
pkn amandemen uudpkn amandemen uud
pkn amandemen uud
Idris Miaus
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan Perpu
Idris Miaus
 
Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukum
FaizalAndiIchal
 
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Muhelwan Muhelwan
 
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
fritz Siregar
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 

Recommended

Pelajaran 5
Pelajaran 5Pelajaran 5
Pelajaran 5
Idris Miaus
 
Pelajaran 6
Pelajaran 6Pelajaran 6
Pelajaran 6
Idris Miaus
 
pkn amandemen uud
pkn amandemen uudpkn amandemen uud
pkn amandemen uud
Idris Miaus
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan Perpu
Idris Miaus
 
Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukum
FaizalAndiIchal
 
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Journal efektivitas hak veto presiden dlm uud nri tahun 1945
Muhelwan Muhelwan
 
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel RiIndependensi Anggaran Dan Personel Ri
Independensi Anggaran Dan Personel Ri
fritz Siregar
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
University of Andalas
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Sandy Andaru
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluRisa Sutrisno
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
Somewhere
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganMaharani Asmara Putri
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaOperator Warnet Vast Raha
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Ahmad Solihin
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
SMA Taruna Bumi Khatulistiwa
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Dhani Irawan
 
Pkn
PknPkn
PknRezhaArham TheAlways
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganMystic333
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
Nandya Guvita
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Ariq Ridhwan Arya Putra
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
ericalonsdale
 
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Sandy Andaru
 
Pelajaran 11
Pelajaran 11Pelajaran 11
Pelajaran 11
Idris Miaus
 
Pelajaran 4
Pelajaran 4Pelajaran 4
Pelajaran 4
Idris Miaus
 

More Related Content

What's hot

Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
University of Andalas
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Sandy Andaru
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluRisa Sutrisno
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
Somewhere
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganMaharani Asmara Putri
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Ahmad Solihin
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
SMA Taruna Bumi Khatulistiwa
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Dhani Irawan
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganMystic333
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
Nandya Guvita
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Ariq Ridhwan Arya Putra
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
ericalonsdale
 
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Sandy Andaru
 

What's hot (20)

Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenlu
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
Catatan pinggir perpu no 1 tahun 2014
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
 
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Makalah lembaga negara pasca amandemen uud 1945
 

Viewers also liked

Pelajaran 11
Pelajaran 11Pelajaran 11
Pelajaran 11
Idris Miaus
 
Pelajaran 12
Pelajaran 12Pelajaran 12
Pelajaran 12
Idris Miaus
 
Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015
Idris Miaus
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswanurulmarkhumah
 
Seni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia pptSeni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia ppt
Idris Miaus
 

Viewers also liked (13)

Pelajaran 11
Pelajaran 11Pelajaran 11
Pelajaran 11
 
Pelajaran 4
Pelajaran 4Pelajaran 4
Pelajaran 4
 
Pelajaran 12
Pelajaran 12Pelajaran 12
Pelajaran 12
 
Pelajaran 13
Pelajaran 13Pelajaran 13
Pelajaran 13
 
Pelajaran 7
Pelajaran 7Pelajaran 7
Pelajaran 7
 
Pelajaran 1
Pelajaran 1Pelajaran 1
Pelajaran 1
 
Pelajaran 8
Pelajaran 8Pelajaran 8
Pelajaran 8
 
Pelajaran 2
Pelajaran 2Pelajaran 2
Pelajaran 2
 
Pelajaran 3
Pelajaran 3Pelajaran 3
Pelajaran 3
 
Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
 
Seni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia pptSeni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia ppt
 

Similar to Pelajaran 10

pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
blackpepperspicy
 
Administrasi Negara
Administrasi NegaraAdministrasi Negara
Administrasi Negara
Siti Sahati
 
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
Yanuar Pamungkas
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
Abrar Bilisanimar
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
RezaOktaviaPutra
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
Nandya Guvita
 
PPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indahPPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indah
Yasmine Rusnandha
 
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
FaturrohmanNurhabibi
 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptxUUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
Mas PauLs
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkOperator Warnet Vast Raha
 
PPKn kelas 8 bab 3
PPKn kelas 8 bab 3PPKn kelas 8 bab 3
PPKn kelas 8 bab 3
puspita sari
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indah
Jajang Sulaeman
 
Power point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinPower point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddin
Ahluddin Ahmad
 
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.pptBab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
arifwidodo40
 
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariHukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
ferdhynasution8
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
DPK GmnI FISIP Undip
 
KULIAH 15.ppt
KULIAH 15.pptKULIAH 15.ppt
KULIAH 15.ppt
cheheru
 

Similar to Pelajaran 10 (20)

pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
 
Bahan bu Rahma 13092022.pdf
Bahan bu Rahma 13092022.pdfBahan bu Rahma 13092022.pdf
Bahan bu Rahma 13092022.pdf
 
Administrasi Negara
Administrasi NegaraAdministrasi Negara
Administrasi Negara
 
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
 
kelompok 2 pkn upt1.pptx
kelompok 2 pkn upt1.pptxkelompok 2 pkn upt1.pptx
kelompok 2 pkn upt1.pptx
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
PPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indahPPKn – disiplin itu indah
PPKn – disiplin itu indah
 
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptxPPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
PPT 2 BAB 3 PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pptx
 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptxUUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
 
PPKn kelas 8 bab 3
PPKn kelas 8 bab 3PPKn kelas 8 bab 3
PPKn kelas 8 bab 3
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indah
 
Power point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinPower point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddin
 
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.pptBab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
 
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentariHukum acara mahkamah konstitusi presentari
Hukum acara mahkamah konstitusi presentari
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
KULIAH 15.ppt
KULIAH 15.pptKULIAH 15.ppt
KULIAH 15.ppt
 

More from Idris Miaus

Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
Idris Miaus
 
Materi ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix JeparaMateri ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix Jepara
Idris Miaus
 
Dampak globalisasi
Dampak globalisasiDampak globalisasi
Dampak globalisasi
Idris Miaus
 
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIlmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIdris Miaus
 
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpointAnimasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
Idris Miaus
 
Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8
Idris Miaus
 
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8Idris Miaus
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
Idris Miaus
 
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Idris Miaus
 
Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2Idris Miaus
 
Irregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISHIrregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISHIdris Miaus
 
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenBab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenIdris Miaus
 

More from Idris Miaus (15)

Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Materi ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix JeparaMateri ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix Jepara
 
Dampak globalisasi
Dampak globalisasiDampak globalisasi
Dampak globalisasi
 
Cat
CatCat
Cat
 
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIlmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
 
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpointAnimasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
 
Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8
 
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
 
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
 
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
 
Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2
 
Irregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISHIrregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISH
 
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenBab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
 

Recently uploaded

tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 

Recently uploaded (20)

tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 

Pelajaran 10

  • 2. Standar Kompetensi  3. Menampilkan Ketaatan terhadap perundang- undangan Nasional SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 3. Kompetensi Dasar 3.2. Mendiskripsikan proses pembuatan peraturan perundang- undangan nasional SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 4. Indikator  Menyebutkan keputusan presiden yang mengatur tentang peraturan perundang- undangan nasional  Menjelaskan proses pembentukan UUD 1945  Menjelaskan alur pembuatan undang-undang  Menjelaskan proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI  Menjelaskan proses pembahasan RUU dari DPR di DPR RI  Menjelaskan proses pembahasan RUU dari DPD di DPR RI  Tingkat pembicaraan RUU di DPR  Menjelaskan proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti UU  Menjelaskan proses penyusunan peraturan pemerintah  Menjelaskan proses penyusunan keputusan presiden dan peraturan perundangan lainnya  Menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 5. Proses pembuatan peraturan perundang- undangan Nasional  Keputusan Presiden yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan Nasional adalah : a. Kepres No. 188 tahun 1998 tentang tatacara mempersiapkan rancangan UU b. Kepres No. 44 tahun 1999 tentang tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk RUU, rancangan peraturan pemeerintah dan rancanga keputusan presiden c. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk UU” d. Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 “Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama” SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 6. Proses pembentukan UUD 1945 Kelompok kecil Panitia perancang hukum dasar BPUPKI Panitia penghalus bahasa SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 7. Proses pembentukan UUD 1945  UUD 1945 dirancang oleh panitia perancang hukum dasar yang merupakan bagian dari BPUPKI dan diketuai oleh Ir. Soekarno  Panitia perancang hukum dasar membentuk kelompok kecil yang berjumlah tujuh orang, bertugas khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil diketuai Prof. Dr. Mr. Soepomo, SH  Hasil kerja kelompok kecil kemudian disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa  Tanggal 14 Juli 1945 konsep UUD yang sudah jadi diserahkan ke BPUPKI  Tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara oleh PPKI SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 8. Alur pembuatan Undang- undang PROSES PEMBUATAN UNDANG- UNDANG RUU dari DPD RUU dari DPR RI RUU dari PRESIDEN Dua tingkat pembicaraan Disetujui DPR RI Ditandatangani Presiden Undang-undang
  • 9. Proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI Usul inisiatif RUU dapat berasal dari sekurang- kurangnya 13 orang anggota DPR atau komisi Pimpinan DPR menyampaikan RUU pd Presiden dn minta presiden menunjuk menteri untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU dn kpd pim DPD jk RUU terkait dg DPD Disampaikan kepada DPR disertai daftar nama dan tanda tanggan pengusul serta nama fraksi Desetujui dg perubahan. DPR menugaskan komisi, baleg, pansusuntuk menyempurnakan RUU Disetujui tanpa perubahan Pembicaraan di DPR RI Pembicaraan tingkat I Pembicaraan tingkat II Rapat paripurna memutuskan, apakah RUU diterima atau tidak setelah diberikan kesempatan pd fraksi untuk memberikan pendapatnya Rapat paripurna ketua memberikan usul inisiatif RUU pd para anggota
  • 10. Proses pembahasan RUU dari DPR di DPR RI  RUU beserta penjelasannya dari DPR disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden, kemudian Presiden membagikan kepada seluruh anggota kabunet  Apabila ada dua RUU mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedang RUU yang disampaikan ketua DPR digunakan sebagai bahan yang dipersandingkan  RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden paling lambat 7 hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR pada Presiden untuk disahkan menjadi UU  Apabila dalam 15 hari kerja RUU yang disampaikan Presiden belum disahkan menjadi UU maka pimpinan DPR mengirim surat Presiden untuk meminta penjelasan  Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak di setujui, maka RUU SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 11. Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR  RUU beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD pada pimpinan DPR, kemudian pimpinan DPR membagikan kepada seluruh anggota.  Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan pada pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD pada anggota dalam rapat paripurna  Badan musyawarah kemudian menunjuk komisi atau badan legislatif untuk membahas RUU tersebut dan mengagendakan dalam waktu 30 hari kerja  Komisi atau badan legislatif mengundang anggota kelengkapan DPD sebanyak- banyaknya 1/3 dari jumlah anggota alat kelengkapan DPRuntuk membahas RUU. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam rapat paripurna  RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan pimpinana DPR pada presiden dengan permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR dan pimpinan SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 12. Pembicaraan tingkat I  Dilakukan dalam rapat komisi, rapat badan legislatif, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus dengan kegiatan antara lain : a. Pandangan dan pendapat 1. RUU dari presiden: pandangan dan pendapat dari fraksi-fraksi atau fraksi- fraksi dan DPD apabila terkait dengan DPD 2. RUU dari DPR: Pandangan dan pendapat presiden atau presiden dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD b. Tanggapan RUU dari presiden: tanggapan presiden RUU dari DPR: tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR yang SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 13. Pembicaraan Tingkat II  Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh : a. Laporan hasil pembicaraan tingkat I b. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan dari fraksinya c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 14. Proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti UU (perpu)  Presiden membuat rancangan perpu jika ada pemberitahuan dari menteri atau lembaga pemerintahan tentang suatu kondisi darurat melalui sekretaris negara  Perpu ditetapkan oleh presiden, diundangkan oleh menteri sekretaris negara dan dimasukkan dalam lembaga negara SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 15. Proses penyusunan peraturan pemerintah  Proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah 1. Rancangan peraturan pemerintah dapat berasal dari departemen dan lembaga pemerintah sesuai dengan tugasnya 2. Rancangan tersebut diteliti seperlunya oleh sekertaris negara serta dipertimbangkan beberapa aspek hukumnya 3. Keputusan presiden tentang rancangan itu ada dua : a. Menyetujui maka sekretaris negara akan menyampaikan surat persetujuan sekaligus meminta departemen yang bersangkutan membentuk panitia untuk membahas rancangan tersebut b. Tidak menyetujui maka akan disampaikan pula surat kepada SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 16. Lanjutan  Rancangan peraturan pemerintah tersebut kemudian diedarkan oleh menteri yang bersangkutan kepada : 1. Para menteri atau pimpinan lembaga pemerintah yang berhubungan erat dengan materi rancangan peraturan pemerintah yang dibahas 2. Menteri hukum dan HAM untuk mendapatkan tanggapan seperlunya dari segi hukum 3. Sekretaris negara untuk persiapan penyelesaian rancangan peraturan pemerintah tersebut SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 17. Proses penetapan dan pengundangan PP  Rancangan peraturan pemerintah yang telah disetujui bersama kemudian dikirim kesekretaris negarauntuk disampaikan kepada presiden guna di tetapkan dan ditandatangani. Untuk selanjutnya diundangkan oleh menteri sekretaris negara SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 18. Proses penyusunan keputusan presiden dan peraturan perundangan lainnya  Dibentuk panitia yang merumuskan dan menuangkan semua permasalahan dalam rancangan keputusan presiden  Apabila sudah selesai kemudian presiden akan menandatangani dan menetapkan keputusan presiden tersebut.  Rancangan perundangan lainnya akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang membentuk dan menetapkannya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 19. Proses pembentukan peraturan daerah  Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh DPRD ataupun kepala daerah ( gubernur, bupati atau wali kota)  Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan di DPRD dengan melibatkan DPRD dan Kepala daerah  Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama, paling lambat 7 hari sejak tenggal persetujuan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 20. UU dinyatakan berakhir masa berlakunya apabila  Ditentukan dalam UU itu kapan masa berakhirnya  Dicabut kembali oleh UU yang baru  Bila terbit UU baru yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan UU yang lama, maka otomatis UU yang lama otomatis menjadi hapus kekuatannya SK dan KD Indikator Kepres tentang peraturan perundang-undangan Proses pembentukan UUD 1945 Alur pembuatan UU Proses penyusunan perpu Proses penyusunan PP Proses penyusunan Kepres dan peraturan perundangan lain Proses pembentukan perda Berakhirnya masa berlaku UU
  • 21. Latihan Mari memilih jawaban yang tepat ! 1. Yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD adalah … a. MPR b. BPK c. DPR d. DPRD 2. Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada … a. MPR b. MA c. DPR d. DPD 3. Ketika negara dalam keadaan bahaya presiden berhak mengeluarkan …. a. UU c.Penetapan presiden b. Keputusan presiden d. Perpu 4. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh …. a. Bupati dan DPRD kabupaten c. wali kota dan DPRD kota b. gubernur d. menteri dalam negeri 5. Kekuasaan membentuk UU disebut dengan kekuasaan …. a. legislatif b. yudikatif c. eksekutif d. konsultatif
  • 22. Latihan Mari menjawab yang tepat! 1. Kapankan suatu UU berakhir masa berlakunya! 2. Siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan UU! 3. Bagaimanakah proses pembentukan peraturan daerah! 4. Apa nama panitia dalam BPUPKI yang membahas rancangan UUD! 5. Bagaimanakah bila RUU yang telah disetujui jika telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan presiden masih belum mengesahkan! BACK