Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.

1. Amandemen dan Modifikasi
Perjanjian Internasional
International Law Department

3. Amandemen berdasarkan Konvensi Wina 1969
tentang Hukum Perjanjian Internasional
 diatur di dalam Bagian IV Konvensi Wina 1969
 Prinsip umum amandemen perjanjian internasional berd Article 39 :
“Suatu perjanjian internasional dapat diamandemen melalui perjanjian antara para pihak. Peraturan
yang tertulis di Bagian II berlaku terhadap perjanjian tersebut kecuali perjanjian internasional
tersebut mengatur berbeda (telah memuat ketentuan amandemennya)”
 Prinsip umum ini lahir berd dua prinsip, yaitu pacta sunt servanda (Article 26) dan res
inter alios acta merujuk kepada tidak ada Negara yang dapat dibatasi oleh perjanjian
internasional yang melawan kehendaknya (Article 34 )
 Berd Commentary di dalam Final Draft, International Law Commission mengartikan kata
amandemen yang mencakup amandemen terhadap ketentuan tertentu dan seluruh
ketentuan perjanjian internasional. Tidak ada perjanjian internasional yang tidak dapat
diamandemen. Ketika di dalam perjanjian internasional tidak ada ketentuan mengenai
durasi keberlakuannya (misalnya waktu atau keadaan tertentu), perjanjian internasional
tersebut dapat diamandemen setiap saat. Bahkan ketika terdapat kondisi-kondisi
tertentu misalnya batasan waktu terhadap amandemennya, dapat digantikan oleh
perjanjian yang berdasarkan hasil mufakat antar pihak .

4. Perjanjian Multilateral (Article 40)
 Apabila suatu perjanjian internasional multilateral tidak memuat ketentuan mengenai peraturan
amandemennya, maka amandemen perjanjian internasional tsb harus berd pada Article 40 dengan
ketentuan berikut :
 Setiap permintaan atau permohonan untuk mengubah suatu perjanjian internasional yang bersifat
multilateral di antara semua pihak harus dinotifikasi kepada semua negara perjanjian (notifikasi tersebut
dibuat dalam bentuk tertulis yang akan diterima, diperiksa, dan disebarkan oleh negara pihak perjanjian
multilateral tersebut), yang mana setiap mereka memiliki hak dalam:
a) keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan permohonan tersebut
b) negoisasi dan perumusan setiap Amending Agreement/Perjanjian Amandemen terhadap perjanjian
internasional
c) Setiap Negara yang berhak menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional juga akan berhak menjadi
pihak dalam perjanjian internasional yang telah diubah/diamandemen
d) Perjanjian Amandemen tidak mengikat Negara anggota perjanjian/treaty yang tidak menjadi pihak dalam
Perjanjian Amandemen tersebut
e) Setiap Negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional setelah berlakunya Perjanjian Amandemen
harus dianggap sebagai pihak dalam perjanjian internasional yang sudah diubah.
f) dianggap sebagai pihak dalam perjanjian internasional yang tidak diubah dalam hubungannya dengan pihak
lain dalam perjanjian internasional yang tidak terIkat kepada Perjanjian Amandemen (maka muncul dua
kategori pihak yaitu Negara yang merupakan pihak dalam perjanjian internasional yang orisinil dan Negara
yang telah menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang telah diamandemen)

5. Tujuan utama Article 40
 untuk menjaga struktur keanggotaan daripada perjanjian internasional yang
orisinil dan yang telah diamandemen.
 mengatur hubungan antara Negara Pihak dalam perjanjian internasional yang
orisinil dan perjanjian internasional yang telah diamandemen
 memberikan keseimbangan antara stabilitas dari hubungan kontraktual dan
kebebasan Negara dalam membuat keputusan di masyarakat internasional
 tidak mengharuskan semua Negara Pihak untuk menyatakan persetujuannya
dalam amandemen
 memberikan jaminan terhadap hak-hak tiap Negara Pihak untuk berpartisipasi
dalam proses amandemen
 Memberi jaminan bahwa Negara Pihak yang baru memiliki kebebasan untuk
menyatakan apakah mereka ingin terikat kepada perjanjian yang orisinil atau
perjanjian yang telah diamandemen.

6. Prosedur yang dimuat dalam amandemen
1) Jumlah pihak atau votes dari badan utama (plenary body) atau pertemuan yang
dibutuhkan untuk mendorong amandemen sebelum itu berlaku terhadap semua
pihak;
2) Mayoritas yang dibutuhkan dalam proses adopsi amandemen;
3) Apakah adopsi amandemen ini perlu diratifikasi atau disetujui saja
4) Jumlah pihak yang dibutuhkan untuk melakukan ratifikasi atau menyetujui agar
amandemen tersebut berlaku (entry into force);
5) Dalam hal ratifikasi atau persetujuan tidak dibutuhkan, amandemen dapat
diadopsi melalui perjanjian secara implisit atau tersirat (tacit agreement); Apakah
amandemen tersebut mengikat pihak yang belum meratifikasi atau menyetujui.

7.  Berd Article 40, jika sebuah perjanjian internasional telah berlaku, Negara yang
telah menyatakan persetujuannya tetapi belum meratifikasi juga dilibatkan dalam
proses amandemen ini, dan kedua, perjanjian internasional juga dapat diubah
atau diamandemen apabila perjanjian internasional tersebut belum berlaku.
 Salah satu contoh perjanjian internasional yang memiliki prosedur amandemen di
dalamnya adalah Piagam PBB (UN Charter) pd Pasal 108:
Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United
Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the
General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes
by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members
of the Security Council.
 Contoh perjanjian multilateral yang tidak memiliki ketentuan mengenai prosedur
amandemennya : Warsaw Convention 1929 dan Montreal Convention 2006.
 Contoh perjanjian multilateral yang telah di-amandemen: Warsaw Convention
Hague Protocol 1955 (The Hague Protocol, officially the Protocol to Amend the
Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage
by Air)

8. Modifikasi (Article 41 Konvensi Wina 1969)
 Modifikasi adalah perubahan untuk ketentuan-ketentuan tertentu dalam sebuah
perjanjian internasional yang hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu dari
perjanjian internasional tersebut.
 Berbeda dengan amandemen yang harus melibatkan seluruh pihak dalam suatu
perjanjian internasional, untuk melakukan modifikasi hanya terbatas bagi dua
atau lebih pihak dari suatu perjanjian internasional multilateral. Bisa jadi dari 100
pihak yang terikat, 99 dari mereka yang ingin melakukan modifikasi. Pada
pokoknya, tidak bisa bila melibatkan seluruh pihak dalam perjanjian internasional
multilateral untuk melakukan modifikasi.

9. Syarat dilakukan modifikasi
1) Modifikasi disediakan oleh perjanjian
Contoh: Pasal 73 (2) Konvensi Vienna tentang Hubungan Konsuler “nothing in the
present convention shall preclude States from concluding international agreements
confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof”
2) Modifikasi tidak dilarang oleh perjanjian dan:
a) Tidak memberikan efek pada hak dan kewajiban dari pihak-pihak lain;
b) Tidak mengganggu maksud dan tujuan dari perjanjian.
Kecuali memang disediakan oleh perjanjian, pihak-pihak yang ingin melakukan
modifikasi harus memberitahukan pihak-pihak yang lain atas intensi pihak-pihak yang
ingin melakukan modifikasi untuk melakukannya. Dapat juga disimpulkan bahwa
terdapat perjanjian internasional yang melarang dilakukan modifikasi terhadapnya.

10. 3) Notifikasi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan modifikasi pada sebuah
perjanjian internasional, tetapi perjanjian tersebut tidak menyediakannya dan perjanjian
internasional tersebut juga tidak melarang dilakukan modifikasi terhadap perjanjian
internasional tersebut. Notifikasi dibuat ketika negosiasi terkait modifikasi dari perjanjian
internasional telah mencapai “mature stage” atau dapat dikatakan matang. Notifikasi
berisikan intensi untuk melakukan kesepakatan (tekait modifikasi) dan konten dari modifikasi
yang diintensikan tersebut. Seperti halnya dengan prinsip amandemen, pihak-pihak lainnya
memeriksa apa yang dimodifikasi pihak-pihak yang melakukan modifikasi, namun tidak
diperlukan untuk mengumpulkan teks dari modifikasi dari pihak-pihak yang ingin
melakukan modifikasi. Akan tetapi, bukan berarti pihak-pihak yang lain mempunyai hak
untuk bergabung sebagai pihak yang melakukan modifikasi, hal ini tergantung dari
persetujuan terkait modifikasi.
4) Agreement : Dalam Konvensi Wina tidak dijelaskan mengenai bagaimana agreement
dalam hubungannya dengan perjanjian. Artinya, tidak harus tertulis, bisa jadi dalam bentuk
apapun. Pada akhirnya, bila melakukan modifikasi pada perjanjian internasional, akan
menghasilkan perjanjian internasional dan modifying agreement.

11.  Ketentuan mengenai modifikasi perjanjian internasional oleh negara Indonesia
diatur dalam UU No.24 Tahun 2000 khususnya dalam BAB IV mengenai
Pemberlakuan Perjanjian Internasional yang dimuat dalam Pasal 16:
1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian
internasional berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.
2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintah
Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang- undangan yang setingkat.
4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis- administratif,
pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.
 Ketentuan dalam Pasal 16 UU No. 24 Tahun 2000 dibentuk berdasarkan ketentuan
mengenai amandemen dan modifikasi yang diatur dalam Pasal 39, 40, dan 41
Konvensi Vienna.

12. Amandemen Modifikasi
harus melibatkan seluruh pihak dalam perjanjian. hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang
terikat dalam perjanjian.
dapat dilakukan untuk mengubah seluruh treaty. hanya untuk sebagian atau ketentuan-ketentuan
tertentu dalam treaty.
Pihak baru yang ingin mengikatkan diri pada
perjanjian internasional yang diamandemen
dapat melakukan ratifikasi.
Pihak baru tidak bisa begitu saja bergabung
dengan pihak-pihak yang melakukan modifikasi.
memiliki prosedur yang lebih lengkap dan diatur
sedemikian rupa, baik itu oleh Konvensi Wina
1969 maupun perjanjian internasional yang
orisinil sebagaimana merumuskan perjanjian
internasional yang baru.
pengaturannya lebih sedikit dan terbuka.
ingin mengubah suatu perjanjian internasional
yang mengikat semua pihak.
hanya ingin mengubah ketentuan-ketentuan
tertentu terhadap pihak-pihak tertentu.
Produk hukum: protokol (perjanjian internasional
pelengkap dari perjanjian orisinil)
Produk hukum: konvensi yang baru (perjanjian
internasional yang baru pengganti perjanjian
orisinil)

13. ANY QUESTION

14. TUGAS
 Cari perjanjian yang memiliki aturan/ketentuan amandemen dan atau modifikasi
 Cari perjanjian yang tidak memiliki aturan/ketentuan amandemen, bagaimana
prosedur amandemen perjanjian tsb, kemudian bandingkan dengan bentuk
perjanjian yang telah di-amandemen (find the differences).