SlideShare a Scribd company logo
Kemudian Kami jadikan kamu
    berada di atas suatu syariat
 (peraturan) dari urusan (agama)
 itu, maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu
      orang-orang yang tidak
   mengetahui. (Al-Jatsiyah : 18)
Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan
Peraturan ?????
Peraturan adalah
tatanan, petunjuk, kete
   ntuan yang dibuat
     untuk mengatur
   tingkah laku dalam
  lingkungan tertentu
Perundang-undangan ???
Perundang-undangan
adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan
   undang-undang
Peraturan
Perundang-
Undangan ??
Peraturan Perundang-
undangan adalah peraturan
tertulis yang dibentuk oleh
   lembaga negara atau
 pejabat yang berwenang
 dan mempunyai kekuatan
       yang mengikat
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN
  PEMERINTAH
   PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
     (PERPU)
PERATURAN
PEMERINTAH (PP)
PERATURAN
 PRESIDEN
 (PERPRES)
PERATURAN DAERAH
     (PERDA)
UUD 1945
merupakan hukum
    tertinggi
UUD 1945
merupakan hukum
  dasar tertulis
UUD 1945 disahkan
  oleh PPKI pada
tanggal 18 Agustus
       1945
UUD 1945 sudah
mengalami 4 kali
   perubahan
 (amandemen)
UUD 1945

More Related Content

What's hot

Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
Yosua S L
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
andangkusuma
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
Nandya Guvita
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Cha-cha Taulanys
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
David Simatupang
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukum
FaizalAndiIchal
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Dhani Irawan
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
Rubianto Cure
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Tri Widodo W. UTOMO
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Muhamad Yogi
 
Sistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negaraSistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negara
Fira Nursya`bani
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
argosuseno
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluRisa Sutrisno
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
Abrar Bilisanimar
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganMystic333
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
Fenti Anita Sari
 
Power point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinPower point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddin
Ahluddin Ahmad
 

What's hot (20)

Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukum
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
Sistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negaraSistem penyelenggaraan org. negara
Sistem penyelenggaraan org. negara
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenlu
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Power point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinPower point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddin
 

Similar to Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan

3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx
3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx
3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx
Samsul78
 
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undangan
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undanganPpkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undangan
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undangan
AlImamIslamicSchool
 
PPT KELOMPOK 7 PKN.pptx
PPT KELOMPOK 7 PKN.pptxPPT KELOMPOK 7 PKN.pptx
PPT KELOMPOK 7 PKN.pptx
DewaNyomanSadewaA200
 
Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945
Siti Hardiyanti
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
Mariske Myeke Tampi
 
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik IndonesiaPemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Ripan Nugraha Harahap
 
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.pptBab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
arifwidodo40
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptx
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptxPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptx
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptx
AbednegoDiyanPramudy
 
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
Yani Antariksa
 
Hukum dan peradilan
Hukum dan peradilanHukum dan peradilan
Hukum dan peradilan
Cheonsa Gitta Pramesti
 
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum PidanaPengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
NasiPadang7
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
DPK GmnI FISIP Undip
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
Rizky113654
 
KONSTITUSI DI INDONESIA.pptx
KONSTITUSI DI INDONESIA.pptxKONSTITUSI DI INDONESIA.pptx
KONSTITUSI DI INDONESIA.pptx
Eriana14
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Rizza Magfira
 
Tugas4.ilmu sosial dasar
Tugas4.ilmu sosial dasarTugas4.ilmu sosial dasar
Tugas4.ilmu sosial dasar
Al-ghazaly
 
Jurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTE
Jurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTEJurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTE
Jurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTE
Chandra Irawan
 
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptxMateri Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Mas PauLs
 

Similar to Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan (20)

3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx
3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx
3. ISTILAH, PENGERTIAN, LANDASAN, DAN.pptx
 
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undangan
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undanganPpkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undangan
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undangan
 
PPT KELOMPOK 7 PKN.pptx
PPT KELOMPOK 7 PKN.pptxPPT KELOMPOK 7 PKN.pptx
PPT KELOMPOK 7 PKN.pptx
 
Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik IndonesiaPemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat dan Daerah Republik Indonesia
 
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.pptBab7 MATERI MUATAN II.ppt
Bab7 MATERI MUATAN II.ppt
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptx
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptxPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptx
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL.pptx
 
han
hanhan
han
 
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
 
Hukum dan peradilan
Hukum dan peradilanHukum dan peradilan
Hukum dan peradilan
 
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum PidanaPengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
 
KONSTITUSI DI INDONESIA.pptx
KONSTITUSI DI INDONESIA.pptxKONSTITUSI DI INDONESIA.pptx
KONSTITUSI DI INDONESIA.pptx
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Tugas4.ilmu sosial dasar
Tugas4.ilmu sosial dasarTugas4.ilmu sosial dasar
Tugas4.ilmu sosial dasar
 
Jurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTE
Jurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTEJurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTE
Jurnal sharia law ed 01 | SHARIA LAW INSTITUTE
 
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptxMateri Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
 

Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan