MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan seperti menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres dan Presiden-Wapres apabila lowong jabatan, atau tidak dapat melaksanakan tugas. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan setara dengan lembaga negara lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.
MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan seperti menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres dan Presiden-Wapres apabila lowong jabatan, atau tidak dapat melaksanakan tugas. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan setara dengan lembaga negara lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dimana UUD 1945 merupakan yang tertinggi, diikuti undang-undang, perpu, perpres, perda provinsi dan kabupaten, serta proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari penyiapan RUU oleh DPR dan Presiden hingga penetapannya menjadi UU. Selain itu juga membahas mengenai korupsi dan upaya pem
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum, unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan, dan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
Analisis standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan SD kelas V semester 1 membahas pengertian dan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan konsep, ciri-ciri, manfaat, dan contoh peraturan perundang-undangan serta nilai moral yang mendasarinya.
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, mulai dari kedudukan UUD 1945, tata urutan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan, lembaga-lembaga terkait, dan upaya pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang peninjauan materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1960-2002, dimana dikelompokkan ke dalam 6 pasal berdasarkan materi dan status hukumnya.
Organisasi merupakan wadah dimana banyak orang berkumpul untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Organisasi negara adalah wadah dimana pejabat negara bekerja sama untuk mensejahterakan rakyat. Kekuasaan pemerintahan dibagi ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Prolegnas memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004. RUU harus disusun berdasarkan Prolegnas dan Prolegnas berperan sebagai dasar pengajuan RUU. Prolegnas juga berperan sebagai instrumen perencanaan penting dalam pembangunan hukum nasional.
Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan perundang-undangan di Indonesia seperti peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, peraturan negara, dan proses legislatif. Juga dibahas landasan dan asas-asas perundang-undangan seperti filosofis, yuridis, politis, sosiologis, dan beberapa asas hukum penting seperti lex superior dan lex posteriori.
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undanganAlImamIslamicSchool
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, diikuti oleh ketetapan MPR, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan sepert
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dimana UUD 1945 merupakan yang tertinggi, diikuti undang-undang, perpu, perpres, perda provinsi dan kabupaten, serta proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari penyiapan RUU oleh DPR dan Presiden hingga penetapannya menjadi UU. Selain itu juga membahas mengenai korupsi dan upaya pem
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum, unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan, dan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
Analisis standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan SD kelas V semester 1 membahas pengertian dan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan konsep, ciri-ciri, manfaat, dan contoh peraturan perundang-undangan serta nilai moral yang mendasarinya.
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, mulai dari kedudukan UUD 1945, tata urutan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan, lembaga-lembaga terkait, dan upaya pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang peninjauan materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1960-2002, dimana dikelompokkan ke dalam 6 pasal berdasarkan materi dan status hukumnya.
Organisasi merupakan wadah dimana banyak orang berkumpul untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Organisasi negara adalah wadah dimana pejabat negara bekerja sama untuk mensejahterakan rakyat. Kekuasaan pemerintahan dibagi ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Prolegnas memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004. RUU harus disusun berdasarkan Prolegnas dan Prolegnas berperan sebagai dasar pengajuan RUU. Prolegnas juga berperan sebagai instrumen perencanaan penting dalam pembangunan hukum nasional.
Dokumen tersebut membahas istilah-istilah yang terkait dengan perundang-undangan di Indonesia seperti peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, peraturan negara, dan proses legislatif. Juga dibahas landasan dan asas-asas perundang-undangan seperti filosofis, yuridis, politis, sosiologis, dan beberapa asas hukum penting seperti lex superior dan lex posteriori.
Ppkn kelas viii hakikat dan prinsip peraturan perundang undanganAlImamIslamicSchool
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, diikuti oleh ketetapan MPR, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan sepert
Dokumen ini membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan. Terdapat penjelasan mengenai pengertian nilai dan norma, macam-macam nilai dan norma, fungsi dan tujuan konstitusi, serta dinamika konstitusi di Indonesia termasuk tuntutan reformasi yang menghasilkan perubahan UUD NRI 1945 secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika UUD 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, mulai dari UUD yang pernah berlaku, fungsi UUD 1945, isi materi UUD 1945, dan berbagai perubahan yang terjadi pada UUD 1945 pada masing-masing periode sejarah Indonesia."
Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai:
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengertian dan Sejarah Tata Hukum
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber Hukum dan Bahan Hukum
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Pidana
Dokumen tersebut membahas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hierarkinya, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi hingga peraturan daerah. Ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tingkat rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundangan nasional di Indonesia, termasuk hakikatnya, landasan penyusunannya, dan tata urutannya. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) peraturan perundangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan kebutuhan masyarakat, (2) terdapat tata urutan yang jelas mulai dari UUD, TAP MPR, UU, PP, hingga peraturan daerah.
Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur hukum yang saling berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Semakin kompleks suatu negara, semakin banyak pula peraturan hukum yang dibuat."
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
Kelas Legislative merupakan wadah aktualisasi dalam rangka menambahkan kepekaan dan wawasan kita terhadap parlemen.
Agenda Kelas GmnI FISIP Undip, merupakan agenda yang dikemas melalui mekanisme seminar (webinar). Tema kelas legislatif pertama mengusung judul Peran Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia yang diadakan pada Rabu, 17 Maret 2021.
Dokumen tersebut membahas pengertian Pengantar Hukum Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pengantar Hukum Indonesia memperkenalkan azas-azas bidang hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Dokumen ini juga membahas sumber-sumber hukum formal dan materiil serta berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan lainnya.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang negara, warga negara, dan hukum. Menguraikan bahwa negara memiliki peran sebagai pengatur kemasyarakatan dan memiliki unsur wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Sedangkan warga negara didefinisikan berdasarkan kriteria kelahiran atau kewarganegaraan orang tua.
4. Kemudian Kami jadikan kamu
berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari urusan (agama)
itu, maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu
orang-orang yang tidak
mengetahui. (Al-Jatsiyah : 18)
11. Peraturan Perundang-
undangan adalah peraturan
tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau
pejabat yang berwenang
dan mempunyai kekuatan
yang mengikat