Hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana yang mengatur tindakan tertentu yang menyimpang dari hukum pidana umum, berfokus pada perbuatan dan orang tertentu. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu contoh utama yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengalami tantangan karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap definisi dan jenis-jenis korupsi.

1. Hukum Tindak Pidana Khusus

2. A. Pengertian
Pengertian pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang
diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan
apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Secara prinsipil tidak ada
perbedaan antara kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan
kedua istilah itu adalah UU Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum
yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi
Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formal.
Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum Pidana Khusus atau
Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur
perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat
dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak
pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum
Tindak Pidana Khusus itu

3. Hukum Tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana
Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU
pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak
Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak
Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU
pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang
mengatakan : “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi
tersendiri” .
UU Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada
yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama
mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut
penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana
korupsi.

4. B. Dasar Hukum
UU Pidana yang masih dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus adalah
UU No 7 Drt 1955 (Hukum Pidana Ekonomi), UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun
2002 dan UU No 1/Perpu/2002 dan UU No 2/Perpu/2002.
Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau untuk orang/golong-
an tertentu. Hukum Tindak Pidana Khusus menyimpang dari Hukum Pidana Materiil
dan Hukum Pidana Formal. Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum.
Dasar Hukum UU Pidana Khusus dilihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP.
Pasal 103 ini mengandung pengertian :
1. Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP
sepanjang UU itu tidak menentukan lain.
2. Adanya kemungkinan UU termasuk UU Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak
mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin
lengkap).
Perundang-undangan Pidana :
1. UU pidana dalam arti sesungguhnya, yaitu hak memberi pidana dari negara;
2. Peraturan Hukum Pidana dalam arti tersendiri, adalah memberi sanksi pidana
terhadap aturan yang berada di luar hukum pidana umum

5. Apabila diperhatikan suatu undang-undang dari segi hukum pidana ada bebebarapa substansi:
1. UU saja yang tidak mengatur ketentuan pidana (seperti UU No 1 Tahun 1974, UU No 7/1989
yang diubah dengan UU No 3/2006, UU No 8/1974 yang diubah dengan UU No 43/1999, UU No
22/1999 yang diubah denghan UU No 32/2004 , UU No 4 / 2004, UU No 23/1999 yang diubah
dengan UU No 3/2004).
2. UU yang memuat ketentuan pidana, maksudnya mengancam dengan sanksi pidana bagi
pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Bab ketentuan pidana. (seperti
UU No 2/2004, UU No /1999, UU No 8/1999, UU No 7/1996, UU No 18/1997 yang diubah
dengan UU No 34/2000, UU No 23/2004, UU No 23/20020, UU No 26/2000).
3. UU Pidana, maksudnya undang-undang yang merumuskan tindak pidana dan langsung
mengancam dengan sanksi pidana dengan tidak mengatur bab tersendiri yang memuat
ketentuan pidana. (seperti UU No 31/1999, UU No 20/2002, UU No 1/Perpu/2000, UU No
15/2002 yang diubah dengan UU No 25/2003)
4. UU Hukum Pidana adalah undang-undang yang mengatur ketentuan hukum pidana. Undang-
undang ini terdiri dari undang-undang pidana materil dan formal (undang-undang acara pidana).
Kedua undang-undang hukum pidana ini dikenal dengan sebutan “Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (seperti KUHP, UU No 8/ 1981 tentang
KUHAP, KUHP Militer).
5. Hukum Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan Hukum administrasi ( HPE, Hk. Pidana
Fiscal, UU No 31 th 1999 khusus masalah penyalahgunaan kewenangan).

6. C. Kekhususan T.P. Khusus.
Hukum Tindak Pidana Khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan
terhadap hukum pidana umum, baik dibidang Hukum Pidana Materiil maupun dibidang
Hukum Pidana Formal. Hukum Tindak Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan
tertentu dan atau untuk golongan / orang-orang tertentu. Adapun kekhususan dari
Tindak Pidana Khusus dapat berupa :
1. Kekhususan Hukum Tindak Pidana Khusus dibidang Hk. Pidana Materil.
Penyimpangan dalam pengertian menyimpang dari ketentuan Hukum Pidana Umum
dan dapat berupa:
- Menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam HPU disebut dengan
ketentuan khusus.
- Hukum Pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
- Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman.
(menyimpang).
- Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ket. khs)
- Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstra teritorial). (menyimpang/ket.khs)
- Sub. Hukum berhubungan / ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan
perekonomian negara (ket. Khs)

7. - Pegawai Negeri merupakan Sub. Hukum tersendiri.(ket. khs).
- Mempunyai sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak
pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menetukan menjadi tindak
pidana (ket.khus).
- Pidana denda + 1/3 terhadap korporasi. (menyimpang).
- Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ket. khs).
- Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu.(ket.khs).
- Tindak pidana bersifat transnasional. (ket.khs).
- Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi.
(ket.khs).
- Tindak pidananya dapat bersifat politik ( ket.khs).
- Dapat pula berlaku asas retro active.

8. 2. Penyimpangan terhadap Hukum Pidana Formal, dapat berupa :
- Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa maupun Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
- Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain;
- Adanya gugatan perdata terhadap tersangka / terdakwa TP Korupsi.
- Penuntutan Kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
- Perkara pidana Khusus di adili di Pengadilan khusus (HPE);
- Dianutnya Peradilan In absentia;
- Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
- Dianutnya Pembuktian terbalik;
- Larangan menyebutkan identitas pelapor;
- Perlunya pegawai penghubung;

9. D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
- Tindak Pidana Korupsi
- Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tindak Pidana HAM Berat
- Tindak Pidana Terorisme
- Tindak Pidana Narkotika
- Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Tindak Pidana Anak
- Tindak Pidana Kehutanan
- Dll.

10. TINDAK PIDANA KORUPSI

11. Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ?????
KKN

12. PENDAHULUAN
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya,
yaitu dari segi hukumnya
Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan
penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan
hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil
yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik
oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur
penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-
undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

13. INDONESIA NEGARA HUKUM.
Segala sesuatu yang ada di indonesia diatur oleh hukum,
- Hukum yang tertulis.
- Hukum yang tidak tertulis/ adat / kebiasaan.
- Hukum
Dilihat dalam garis - garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi
sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum
pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-
ketentuan tentang :
1. Aturan Umum Hukum Pidana dan Aspek Larangan Berbuat yang
Disertai Ancaman Pidana.
2. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat
(Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan).
3. Tindakan dan upaya - upaya yang boleh atau harus dilakukan
negara melalui alat-alat perlengkapannya.

14. PEMAHAMAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang
merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai peraturan
peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi
telah diterbitkan. Namun, praktik korupsi masih terus berulang dan semakin
kompleks dalam realisasinya.
 Pada tahun 2010, menurut data Pacific Economic and Risk Consultansy, Indonesia
menempati urutan teratas sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam
kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek
kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),
Proyek Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah, sampai proses
penegakkan hukum.
 Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar
oleh masayarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat / Pegawai
Negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu
dipandang lumrah sebagai kebiasaan dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini
lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

15.  Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah
satunya disebabkan karena masih kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian
korupsi. Selama ini, kosakata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang
pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat yang tinggal di pedalaman, mahasiswa,
pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika
ditanya kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan
tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang bisa menjawab secara benar
bentuk / jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
 Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar
pengertian korupsi didalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun hingga saat ini
pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.
 Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah.
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama
ini dianggap sebgai hal wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi.
Seperti Gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan
dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat
menjadi salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi.
 Mengetahui bentuk / jenis perbuatan yang bisa dikategorikan
sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar
seseorang tidak melakukan korupsi.

16. Apa Yang Dimaksud Dengan Korupsi ?
 Korupsi bersasal bahasa latin “Corruptio,” atau “Corruptos”
Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu :
Bahasa Inggris : Corruption ( Corrupt )
Bahasa Belanda : Corruptie
Bahasa Indonesia : Korupsi
 Korupsi secara harfiah bisa berarti :
1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan
ketidakjujuran
2. Perbuatan yg buruk (penggelapan, uang, penerimaan uang sogok, dsb)
3. Perbuatan yg kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk
 Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah Pasal
dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal
tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk / jenis tindak pidana
korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan
yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

17. Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada
dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap - Menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

18. 18
KORUPSI
UU NO 31 TH 1999
JO
UU NO 20 TH 2001
KERIGIAN
KEUANGAN
NEGARA
Ps 2 & 3
SUAP
MENYUAP
Ps
5,6,11,12,13
PENGGELAPAN
DLM JABATAN
Ps 8, 9,
Ps 10.a,b c
PERBUATAN
PEMERASAN
Ps 12, e,g, f
PERBUATAN CURANG
Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b
Benturan
Kepentingan
Ps 12 i
Gratifikasi
Ps 12 c
TPK UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th 2001

19. Selain defenisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas,
masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana
korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang dalam Pasal 21, 22,
23, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi.
Janis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
terdiri atas :
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak
benar.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
4. Saksi atau Ahli yang tidak memberika keterangan atau memberi
keterangan palsu.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberi keterangan palsu.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

20. TINDAK
PIDANA
KORUPSI
SEBAGAI
EKSTRA
ORDINARY
CRIME
TINDAK
PIDANA
KORUPSI
DAPAT
BERAKIBAT
MERUSAK
PEREKONOMIAN
NEGARA
TREND
SEMAKIN
CANGGIH
CARA YANG
DIGUNAKAN
PELAKU

21. EKSTRA ORDINARY CRIME (Kejahatan Luar
Biasa):
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak
terkendali akan membawa bencana yang tidak saja
terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi
juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara
pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak
ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak
pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan
sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi
suatu “kejahatan luar biasa”.

22. Upaya Penanggulangannya :
 Untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa tersebut
diperlukan suatu kebijakan sosial (sosial policy).
 Kemudian dijabarkan dalam kebijakan penegakan hukum
(law enforcement policy).
 Pada tataran tersebut dirumuskan dan ditegakkan pula
kebijakan pidana (criminal policy).
Dengan demikian tampak bahwa kebijakan pidana
merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang
secara keseluruhan berada dalam suatu sistem kebijakan
sosial. Oleh karena itu kebijakan pidana harus memiliki
sinkronisasi dengan kebijakan penegakan hukum,
sedangkan kebijakan penegakan hukum harus pula searah
dan dijiwai oleh kebijakan sosial atau arah kebijakan
penyelenggaraan negara pada umumnya.

23. Trend Perkembangan :
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas
dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya
terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari
jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian
keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak
pidana yang dilakukan semakin sistematis serta
lingkupnya yang memasuki seluruh aspek
kehidupan masyarakat, serta modus operandi
yang digunakan juga semakin canggih.

24. Faktor-faktor penyebab korupsi di
Indonesia meliputi 4 aspek, yaitu:
1.Aspek perilaku individu,
yaitu faktor-faktor internal yang mendorong
seseorang melakukan korupsi, seperti adanya
sifat tamak, moral yang kurang kuat
menghadapi godaan, penghasilan yang tidak
mencukupi kebutuhan hidup yang wajar,
kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup
konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras,
serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama
secara benar.

25. 2. Aspek Organisasi.
yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan,
kultur organisasi yang tidak benar, sistem
akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan
sistem pengendalian manajemen, manajemen
cenderung menutupi perbuatan korupsi yang
terjadi dalam organisasi.

26. 3.Aspek masyarakat,
yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat
dimana individu dan organisasi tersebut
berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang
kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya
kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari
terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat
dan mereka sendiri terlibat dalam praktek
korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan
korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat
ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalah
artian pengertian-pengertian dalam budaya
bangsa Indoenesia.

27. 4.Aspek peraturan perundang-undangan,
yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan
yang bersifat monopolistik yang hanya
menguntungkan kerabat dan atau kroni
penguasa negara, kualitas peraturan
perundang-undangan yang kurang memadai,
judicial review yang kurang efektif, penjatuhan
sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi
tidak konsisten dan pandang bulu, serta
lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan
perundang-undangan.

28. MENGAPA KORUPSI
TERJADI
KORUPSI
Tiga Aspek :
prepared by mulia ardi
Institusi/Administrasi
Manusia
Sosial/Budaya

29. 1. Kerugian Keuangan Negara ;
 Pasal 2
 Pasal 3
2. Suap – Menyuap ;
• Pasal 5 Ayat (1) huruf a
• Pasal 5 Ayat (1) huruf b
• Pasal 13
• Pasal 5 Ayat (2)
• Pasal 12 huruf a
• Pasal 12 huruf b
• Pasal 11
• Pasal 6 Ayat (1) huruf a
• Pasal 6 Ayat (1) huruf b
• Pasal 6 Ayat (2)
• Pasal 12 huruf c
• Pasal 12 huruf d

30. 3. Penggelapan Dalam Jabatan ;
 Pasal 8
 Pasal 9
 Pasal 10 huruf a
 Pasal 10 huruf b
 Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan ;
 Pasal 12 huruf e
 Pasal 12 huruf g
 Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan Curang ;
 Pasal 7 Ayat (1) huruf a
 Pasal 7 Ayat (1) huruf b
 Pasal 7 Ayat (1) huruf c
 Pasal 7 Ayat (1) huruf d
 Pasal 7 Ayat (2)
 Pasal 12 huruf h

31. 6.Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan ;
 Pasal 12 huruf i
7.Gratifikasi ;
 Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
8. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak
pidana korupsi.
Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak
pidana korupsi tertuang dalam Pasal 21, 22, dan
24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang terdiri dari :

32. 1. Pasal 21 : Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara
Korupsi
2. Pasal 22 jo Pasal 28 :Tidak Memberi Keterangan
atau Memberi Keterangan Yang Tidak Benar
3. Pasal 22 jo Pasal 29 : Bank Yang Tidak Memberikan
Rekening Tersangka
4. Pasal 22 jo Pasal 35 : Saksi atau Ahli Yang Tidak
Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan
Palsu
5. Pasal 22 jo Pasal 36 : Orang Yang Memegang
Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan
atau Memberi Keterangan Palsu
6. Pasal 24 jo Pasal 31 : Saksi Yang Membuka
Identitas Pelapor .

33. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI
Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana
korupsi, harus memenuhi rumusan unsur-unsur sebagaimana termuat
dalam masing-masing Pasal, yaitu :
Unsur Pasal 2 :
 Setiap orang ;
 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
 Dengan cara melawan hukum ;
 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Unsur Pasal 3 :
 Setiap orang ;
 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi ;
 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ;
 Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

34. Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a :
 Setiap orang ;
 Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;
 Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
 Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
Unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b :
 Setiap orang ;
 Memberi sesuatu ;
 Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
 Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Unsur Pasal 13 :
 Setiap orang ;
 Memberi hadiah atau janji ;
 Kepada Pegawai Negeri ;
 Dengan mengingat kekuasan atau wewenang yang melekat pada
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji
dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

35. Unsur Pasal 5 ayat (2) :
 Pegawai Negeri atau Penyelanggara Negara ;
 Menerima pemberian atau janji ;
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b
Unsur Pasal 12 huruf a :
 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
 Menerima hadiah atau janji ;
 Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
 Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Unsur Pasal 12 huruf b :
 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
 Menerima hadiah ;
 Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
 Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

36. Unsur Pasal 11 :
 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
 Menerima hadiah atau janji ;
 Diketahuinya ;
 Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya
dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf a :
 Setiap orang ;
 Memberi atau menjanjikan sesuatu ;
 Kepada hakim ;
 Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili.
Unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf b :
 Setiap orang ;
 Memberi atau menjanjikan sesuatu ;
 Kepada Advokat yang menghadiri sidang pengadilan ;
 Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat
yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

37. Unsur Pasal 6 Ayat (2) :
 Hakim atau Advokat ;
 Yang menerima pemberian atau janji ;
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a
atau huruf b.
Unsur Pasal 12 huruf c :
 Hakim ;
 Menerima hadiah atau janji ;
 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
Unsur Pasal 12 huruf d :
 Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan ;
 Menerima hadiah atau janji ;
 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat
yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

38. Unsur Pasal 8
 Pegawai Negeri atau selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara waktu ;
 Dengan sengaja ;
 Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil
atau membiarkan orang lain menggelapkan atau
membantu dalam melakukan perbuatan itu ;
 Uang atau Surat Berharga ;
 Yang disimpan karena jabatannya.
Unsur Pasal 9
 Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu ;
 Dengan sengaja ;
 Memalsu ;
 Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi.

39. Unsur Pasal 10 hurf a
 Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu ;
 Dengan sengaja ;
 Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai ;
 Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan
atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang ;
 Yang dikuasainya karena jabatan.
Unsur Pasal 10 hurf b :
 Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu ;
 Dengan sengaja ;
 Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ;
 Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal
10 huruf a.

40. Unsur Pasal 10 huruf c
 Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu ;
 Dengan sengaja ;
 Membantu orang lain Menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai ;
 Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 huruf a.
Unsur Pasal 12 huruf e :
 Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ;
 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
 Secara melawan hukum ;
 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya.
 Menyalagunakan kekuasaan.

41. Unsur Pasal 12 huruf g :
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
 Pada waktu menjalankan tugas ;
 Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang ;
 Seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya ;
 Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.
Unsur Pasal 12 huruf f :
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
 Pada waktu menjalankan tugas ;
 Meminta, menerima, atau memotong pembayaran ;
 Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau
kepada kas umum ;
 Seolah olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain
atau kas umum mempunyai hutang kepadanya.
 Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.

42. Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf a :
 Pemborong, Ahli Bangunan, atau Penjual Bahan Bangunan ;
 Melakukan perbuatan curang ;
 Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;
 Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang
atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf b:
 Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan ;
 Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat
bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;
 Dilakukan dengan sengaja ;
 Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a
Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf c :
 Setiap orang ;
 Melakukan perbuatan curang ;
 Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau
Kepolisian negara RI ;
 Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan
perang.

43. Unsur Pasal 7 Ayat (1) huruf d :
 Orang yang bertugas mengawasi penyerahan
barang keperluan TNI dan atau Kepolisian RI
 Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf c) ;
 Dilakukan dengan sengaja.
Unsur Pasal 7 Ayat (2) :
 Orang yang menerima penyerahan bahan
bangunan atau orang yang menerima
penyerahan barang keperluan TNI dan atau
Kepolisian negara RI ;
 Membiarkan perbuatan curang ;
 Sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf
a atau huruf c.

44. Unsur Pasal 12 huruf h
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
 Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah
negara yang diatasnya ada hak pakai
 Seolah olah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;
 Telah merugikan yang berhak ;
 Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Unsur Pasal 12 huruf I :
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
 Dengan sengaja ;
 Langsung atau tidak langsung turut serta dalam
pemborongan pengadaan atau persewaan.
 Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya.

45. Unsur Pasal 12 huruf b:
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
 Menerima gratifikasi ;
 Yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajibannya atau
tugasnya.
 Penerimaan gratifikasi tersebut tidak
dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu
30 hari sejak diterimanya gratifikasi.
Unsur Pasal 21 :
 Setiap orang ;
 Dengan sengaja ;
 Mencegah, merintangi atau menggagalkan ;
 Secara langsung atau tidak langsung ;
 Penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan disidang
terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

46. Unsur pasal 22 jo. Pasal 28 :
 Tersangka ;
 Dengan sengaja ;
 Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
;
 Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda istri
suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap
orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai
hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
tersangka.
Unsur Pasal 22 jo Pasal 29 :
 Orang yang ditugaskan oleh bank ;
 Dengan sengaja ;
 Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan
palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
Unsur Pasal 22 jo. Pasal 35 :
 Saksi atau ahli ;
 Dengan sengaja ;
 Tidak memberikan keterangan atau memberikan
keterangan yang isinya palsu.

47. Unsur Pasal 22 jo. Pasal 36 :
 Orang yang karena pekerjaan, harkat,
martabat atau jabatannya yang diwajibkan
menyimpan rahasia ;
 Dengan sengaja ;
 Tidak memberikan keterangan atau
memberikan keterangan yang isinya palsu.
Unsur Pasal 24 jo Pasal 31:
 Saksi ;
 Menyebut nama atau nama alamat pelapor
atau hal-hal lain yang memungkinkan
diketahuinya identitas pelapor.

48. Menerima Hadiah atau Janji
berhubungan dengan Jabatannya
Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan
paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50
juta dan paling banyak Rp 250 juta
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 Menerima hadiah atau janji
 Padahal diketahuinya
 Atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya
dengan jabatannya.

49. Pasal 5 ayat (1) huruf a
 Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya;
 yang bertentangan dengan kewajibannya.
Menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara
Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah

50. Pasal 7 ayat (1) huruf a
 Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
 Melakukan perbuatan curang;
 Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan
bangunan ;
 Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang .
Pemborong Berbuat Curang
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah

51. Pasal 7 ayat (1) huruf b
 Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
 Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat
bangunan atau menyerahkan bahan bangunan ;
 Dilakukan dengan sengaja ;
 Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a .
Pengawas Membiarkan Kecurangan
Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah

52. Pasal 12 huruf e
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan
paling banyak Rp 1 miliar:
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain;
 Secara melawan hukum;
 Memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima bayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
dirinya sendiri;
 Menyalahgunakan kekuasaannya.
Pegawai Negeri / Penyelenggara
Negara Memeras

53. Turut Serta Dalam Pengadaan
Pasal 12 huruf i
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan
paling banyak Rp 1 miliar:
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 Dengan sengaja;
 Langsung atau tidak langsung turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
 Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya.

54. Pasal 12B ayat (1)
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh
penerima gratifikasi;
 yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
GRATIFIKASI

55. Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B
UU No. 20 Tahun 2001
 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .
 Pengecualian
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1)
tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

56. Sanksinya
Pasal 12B ayat (2)
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling
singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp
1 miliar.

57. Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi
30
H
A
R
I
K
E
R
J
A
7 Hari Kerja sejak
ditetapkan statusnya
Pasal 16, 17 & 18
UU No. 30
th. 2002
Waktu 30 hari
kerja
sejak diterima
Pasal
12C
UU
No. 20
th
2001
Penerima
Gratifikasi
Laporan Tertulis
kepada KPK
Dapat memanggil
Penerima Gratifikasi
SK Pimpinan
KPK ttg
Status Gratifikasi
Proses
Penetapan Status
Pimpinan KPK
melakukan
penelitian
Penerima
Gratifikasi
Menteri
Keuangan

58. Modus Operandi Korupsi
PENYIMPANGAN
PROSEDUR
PENGADAAN BARANG / JASA INSTANSI PEMERINTAH
TIDAK SESUAI PERATURAN PER UU AN.
BUKU/DAFTAR YG BIASA DIGUN PEMERIKSAAN ADM
MARK - UP
PERBUATAN
CURANG
GRATIFIKASI
( SUAP )
PENGGELAPAN
PEMALSUAN
HARGA / JUMLAH
-PERENCANAAN, -PELAKSANAAN
-PELAPORAN
PENGADAAN BARANG/JASA TIDAK SESUAI OWNER ESTIMATE
PENERIMA TIDAK MELAPOR KEPADA KPK
UANG DAN SURAT BERHARGA DALAM JABATAN
DALAM JABATAN
PEMERASAN
TERLIBAT PEMBORONGAN, PENGADAAN,PERSEWAAN PADAHAL IA PENGURUS/PENGAWAS

59. Sebagaimana UU NO 31 / 1999 yang telah diubah
denganUU NO 20 / 2001
Pelaku KORUPSI
-Perbuatan curang, membahayakan
keamanan umum (Psl 7)
PEMBORONG
-Suap (Psl 5,6,11,12,13)
-Setiap orang
-Pegawai negeri
-Penylgr negara
-Hakim
-Advokat
-UU Lain yang menyebut -----korupsi
SUBYEK PERBUATAN AKIBAT
SETIAP
ORANG
-Merugikan Ku /
ekonomi Negara
-Merugikan individu,
instansi, dunia usaha
& masyarakat
-Bangsa dan negara
terpuruk
-Memperkaya diri, orang lain, koorporasi
secara melawan hukum (Psl 2)
-Menguntungkan diri, orang lain, koorporasi
dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana karena jabatan
/kedudukan (Psl 3)
-Pegawai negeri
-Selain PN
-Penggelapan uang/surat berharga (Psl 8)
-Pemalsuan, menghilangkan, merusakkan
buku-buku/daftar-daftar (Psl 9, 10)

60. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri dan
Menyalahgunakan Kewenangan
Pasal 2 (Break of Law)
 secara melawan hukum;
 memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi;
Setiap
Orang
atau
Korpo-
rasi
Yang dapat
merugikan keuangan
negara atau
perekonomian
negara
Pasal 3 (Abuse of Power)
- dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri, orang lain atau suatu
korporasi;
- menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan
atau kedudukan;
ECW
Neloe
Formil dan materiil
(perbuatan tercela)

61. Keuangan / Perekonomian negara
Unsur Keuangan Negara :
Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan
(termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karena:
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di
tingkat pusat maupun di daerah.
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan,
Badan Hukum, dan perusahaan yg menyertakan modal negara, atau perusahaan yg
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian degan negara.
Unsur Perekonomian Negara :
Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut :
Pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat mandiri yg
didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai
dengaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan
memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan
masyarakat.
Kerugian keuangan / perekonomian negara harus dibuktikan secara konkrit (didasarkan alat
bukti yang sah) tidak boleh menggunakan asumsi, kerugian yang propestif; walaupun
kegiatan institusi negara tersebut mendapat keuntungan tidak berarti perbuatan terdakwa
tidak merugikan negara

62. Korporasi :
adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

63. PERLUASAN PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI
1. Orang yang mendapat gaji, upah dari negara atau
korporasi.
2. Orang yang menerima Modal atau fasilitas dari
negara.
Yang dimaksud dengan fasilitas dari negara adalah
perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai
bentuk misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar,
pemberian ijin yang eksklusif termasuk keringanan
biaya masuk, pemberian harga atau pajak yang tidak
wajar (bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku).

64. PIDANA KHUSUS
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PREVENTIF
(Pencegahan)
REPRESIF
(Penindakan)
Pelaksanaan Program
Binmatkum
Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan

65. UPAYA PENEGAKAN HUKUM :
 Preventif, yaitu strategi yang diarahkan untuk
mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara
menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor
penyebab atau peluang terjadinya tindak pidana.
 Detektif, yaitu strategi yang diarahkan untuk
mengidentifikasi tindak pidana yang sering terjadi.
 Represif, yaitu strategi yang diarahkan untuk
menangani atau memproses pelaku tindak pidana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

67. PERAN SERTA MASYARAKAT
1. Pasal 41 UU 31/1999 Jo UU 20/2001 : Pada intinya masyarakat dapat
berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi.
2. Wujud dari peran serta masyarakat tersebut berupa :
 Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi.
 Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan TPK kepada Aparat Penegak
Hukum yang menangani perkara TPK.
 Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab
kepada penegak hukum yang menangani TPK.
 Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 hari.
 Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

69. Penyelidikan
Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Tugas penyelidikan adalah sangat penting karena merupakan landasan
yang kuat didalam menunjang tugas penyidikan.
Sumber Informasi Sebagai Dasar Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
didapat dari :
1. Laporan atau Pengaduan Masyarakat
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
3. Temuan sendiri.
4. Media massa.
L / satuan operasi
L / satuan TO
L / satuan penyelidikan
Jaksa
Kesimpulan

70.  Kegiatan penyelidikan dilakukan segera setelah aparat penegak hukum menerima
informasi / laporan / pengaduan tentang dugaan adanya suatu tindak pidana
korupsi. Kegiatan penyelidikan ditujukan untuk Mencari, Menggali, Mengumpulkan
Bahan Keterangan, dan Data-Data sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai
sumber, baik dilakukan secara terbuka maupun tertutup, yang selanjutnya bahan
keterangan dan data-data tersebut diolah dalam satu proses sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan.
 Oleh karena tugas penyelidikan berfungsi sebagai dasar untuk tugas penyidikan
selanjutnya maka hasil tugas penyelidikan tersebut diharapkan dapat memberikan
kesimpulan bahwa :
Apakah suatu peristiwa pidana itu adalah merupakan suatu kejahatan yang
sekaligus dapat menentukan arah dan alat bukti yang telah diperoleh, sehingga
dapat mempermudah penyidikanya.
Selanjutnya dari bahan keterangan dan data maupun dokumen yang diperoleh
tersebut diolah dalam satu proses analisa yuridis sehingga menghasilkan suatu
kesimpulan tentang “Apakah suatu perkara yang dilakukan penyelidikan
tersebut telah diperoleh ataupun ditemukan bukti permulaan / bukti awal
yang cukup telah terjadinya suatu tindak pidana ?”

71. “ BUKTI PERMULAAN “
 Dalam hal Penyidik yang melakukan Penyidikan menetapkan seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, maka
penetapan Penyidik itu harus didasarkan pada “Bukti Permulaan” (Prima Facie Evident)
 Demikian pula dalam hal Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang
diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, maka perintah penangkapan itu harus didasarkan
pada “Bukti Permulaan”
“ BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP “
 Adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.
 Sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.
ALAT BUKTI YANG SAH :
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

72.  Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP diterangkan bahwa : “Yang dimaksud dengan Bukti
Permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana
sesuai dengan bukyi Pasal 1 butir 14”
 Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan
sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul melakukan tindak
pidana.
 Dengan membaca penjelasan Pasal 17, ternyata apa yang dimaksud dengan Bukti
Permulaan (Prima Facie Evident) masih tetap tidak jelas, apakah bukti permulaan itu
berbentuk Barang Bukti ataukah berbentuk Alat Bukti Yang Sah.
 Hal ini dapat menimbulkan munculnya berbagai penafsiran, berhubung tindakan
Penyidikan itu mempunyai tujuan utama untuk mengumpulkan Bukti yang pada
akhirnya akan bermuara pada penyajian pembuktian di muka sidang Pengadilan, maka
penafsiran terhadap pengertian “Bukti” harus didasarkan dan tidak boleh dilepaskan
dari pengertian “Alat-Alat Bukti Yang Sah”
 Dengan demikian dapat diketahui bahwa alat pembuktian yang berlaku dan bernilai
untuk memutuskan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana
adalah “Alat Bukti Yang Sah” sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) alat bukti yang
sah.

73.  Untuk dapat lebih memahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian Bukti
Permulaan itu adalah merupakan alat bukti yang sah, maka hal tersebut perlu
dikaitkan dengan keseluruhan proses peradilan perkara pidana yang dimulai
dari proses PENYIDIKAN, yaitu dalam bentuk serangakaian tindakan
PENYIDIK dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP untuk
mencari serta mengumpulkan “Bukti” (alat-alat bukti dan barang bukti) yang
dengan bukti itu tindak pidana yang ditangani menjadi terang / jelas
(jenis/kualifikasinya, apakah pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan,
pembunuhan, atau korupsi) dan sekaligus untuk menentukan dan menemukan
siapa orang yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana yang sedang ditangani
oleh Penyidik yang bersangkutan.
 Sebagai target utama dari tindakan penyidikan adalah mengumpulkan bukti
yang terdiri dari barang bukti dan alat bukti yang sah.
 Dengan demikian alat bukti yang dikumpulkan/diketemukan/diperoleh dalam
pemeriksaan Penyidikan tersebut dinamakan sebagai Bukti Permulaan, karena
kedudukan dan dan fungsinya baru sebagai “Calon Alat Bukti Yang Sah”.
 Calon alat bukti tersebut setelah disajikan atau diajukan oleh Penuntut Umum di
muka persidangan, maka calon alat bukti yang sah atau bukti permulaan
tersebut benar-benar berubah menjadi “Alat Bukti Yang Sah

74. Penyidikan
Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.
 Kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi bertujuan
untuk mencari dan menemukan unsur-unsur tindak
pidana korupsi berikut alat bukti yang sah. Dengan
demikian dalam kegiatan penyidikan ini diarahkan pada
konstruksi pasal-pasal yang disangkakan.
 Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 Ayat (1)
KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal Penyidik telah mulai
melakukan suatu penyidikan peristiwa yang merupakan
tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada
Penuntut Umum.” Pemberitahuan tersebut disampaikan
oleh Penyidik kepada Penuntut Umum melalui SPDP.

75.  Sasaran / target tindakan Penyidikan adalah mengupayakan PEMBUKTIAN
tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang /
jelas dan sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya.
 Adapun yang dimaksud dengan “Pembuktian” adalah upaya menyajikan /
mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti di depan sidang
Pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan Surat
Dakwaan Penuntut Umum.
 Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP,
yaitu dengan melakukan kegiatan / tindakan mencari / menemukan /
mengumpulkan / menyita alat-alat bukti yang sah dan barang bukti, yang
selanjutnya melalui proses penuntutan, alat-alat bukti tersebut oleh Penuntut
Umum diajukan ke depan persidangan .

76. Dari ketentutan tersebut diatas menimbulkan Penafsiran yang
berbeda-beda tentang pengertian Pra Penuntutan, yaitu :
1. Pra Penuntutan ditafsirkan sebagai sarana koordinasi antara
Penyidik dengan Penuntut Umum sebelum Berkas Perkara
dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
2. Kewenangan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk dan
pengarahan kepada Penyidik untuk kesempurnaan Berkas Perkara.
3. Segala tindakan Penuntut Umum yang dilakukanya, sebelum
Berkas Perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
Dalam Pasal 14 Huruf (b) KUHAP menyebutkan bahwa :
“Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan Pra Penuntutan apabila
ada kekurangan-kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan
ketentutan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam
rangka penyempurnaan dari penyidikan.”
PRA
PENUNTUTAN

77. PROSES PRA PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
1. Segera setelah Pihak Kejaksaan menerima Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) dari Penyidik, maka diterbitkan P-16 (Surat Perintah
Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan
Penyidikan Perkara Tindak Pidana).
2. Apabila setelah pengiriman SPDP, namun Penyidik belum juga menyerah-
kan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka pihak
Kejaksaan menerbitkan P-17 (Surat Permintaan Perkembangan Hasil
Penyidikan)
3. Apabila setelah pengiriman SPDP, Penyidik segera menyerahkan berkas
perkara, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bersangkutan segera
memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut.
4. Apabila dan pemeriksaan dan penelitian berkas perkara tersebut, JPU
berpendapat masih diperlukan penyempurnaan, maka diterbitkan P-18 dan
P-19 untuk penyidik.
P-18 : Surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap.
P-19 : Surat pengembalian berkas perkara disertai dengan petunjuk
untuk dilengkapi.

78. 5. Bahwa Penyidik memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari untuk
melakukan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan berkas
perkara.
6. Apabila dalam kurun waktu 14 hari, ternyata Penyidik belum menyelesai-
kan penyidikan tambahan atau Penyidik belum mengembalikan berkas
perkara tersebut ke Kejaksaan, maka pihak Kejaksaan menerbitkan P-20
(Surat Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Tambahan Sudah
Habis).
7. P-21 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) diterbit-kan
oleh Kejaksaan apabila hasil pemeriksaan dan penelitian berkas perkara
yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk untuk
mengikuti perkembangan penyidikan memberikan kesimpulan bahwa
Berkas Perkara tersebut telah memenuhi syarat FORMIL dan MATERIIL.
8. Apabila setelah diterbitkan P-21, namun Penyidik belum juga menyerah-
kan tanggung jawab tersangka berikut barang buktinya kepada Penuntut
Umum, maka pihak Kejaksaan segera menerbitkan P-21 A (Surat
Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) kepada
Penyidik, dengan permintaan agar Penyidik segera menyerahkan
tanggung jawab tersangka dan barang buktinya dalam waktu yang tidak
terlalu lama.

79. PENYIDIK menyerahkan Berkas Perkara Hasil Penyidikan kepada PENUNTUT
UMUM. Penyerahan Berkas Perkara dari PENYIDIK kepada PENUNTUT UMUM
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
Penyerahan Berkas Perkara TAHAP PERTAMA
Penyerahan Berkas Perkara TAHAP KEDUA
TAHAP PERTAMA :
Penyidik hanya menyerahkan Berkas
Perkara Hasil Penyidikan
TAHAP KEDUA :
Penyidik menyerahkan tanggung
jawab Tersangka dan Barang Bukti
PRA PENUNTUTAN PENUNTUTAN
1
2

80. PENERIMAAN BERKAS
PERKARA TAHAP-1
Setelah berkas perkara diterima dari Penyidik , tugas Jaksa
Penuntut Umum adalah melakukan penelitian berkas perkara
yang difokuskan kepada :
1. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang
berhubungan dengan formalitas / persyaratan, tata cara
penyidikan, yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita
Acara. Izin/ Persetujuan Ketua Pengadilan , disamping penelitian
kwantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula kwalitan
kelengkapan syarat formal, yakni keabsahannya sesuai ketentuan
Undang –Undang.
2. Kelengkapan materiil: yakni kelengkapan informasi, data, fakta
dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.
Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kelengkapan
materiil antara lain :
Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP

81.  YAKNI meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas / persyaratan, yang
diantaranya meliputi :
 Tatacara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah
 Berita Acara
 Izin atau persetujuan pengadilan.
 Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formil perlu diteliti pula kualitas
kelengkapan syarat formal, yakni keabsahannya sesuai ketentuan UU.
KELENGKAPAN FORMIL

82. KELENGKAPAN MATERIIL
1. Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kwalifikasi dan pasal
yang dilanggar);
2. Siapa pelaku, siapa siapa yang melihat, mendengar, mengalami
peristiwa itu (tersangka, saksi – saksi/ ahli);
3. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
4. Dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti);
5. Bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti)
6. Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara victimologis)
7. Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang
mendorong pelaku).
8. Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang
diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai
hasil penyidikan.

83. PENERIMAAN BERKAS
PERKARA TAHAP-2
TERSANGKA BARANG BUKTI
PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB
Penerimaan tersangka
dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana
kebenaran tentang :
Keterangan-keterangan
tersangka dalam BAP;
Identitas tersangka (guna
mencegah terjadinya Error in
Persona; status tersangka
(ditahan/tidak, Residivis atau
pemula) maupun
kemungkinan ada tambahan
keterangan dari tersangka.
HAL-HAL YANG PERLU
DITELITI :
1. Kuantitas (jumlah,
ukuran,
takaran/timbangan atau
satuan lainnya)
2. Kualitas (harga, nilai ,
mutu, kadar dan lain
lain)
3. Kondisi (baik, rusak,
lengkap/ tidak lengkap).
Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP

84. PENUNTUTAN
Adalah tindakan PENUNTUT UMUM untuk melimpahkan perkara pidana ke
Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
HAKIM di sidang pengadilan.
“Penuntut Umum berwenang melakukan
penuntutan terhadap siapapun yang
didakwa melakukan suatu tindak pidana
dalam daerah hukumnya dengan
melimpahkan perkara ke Pengadilan yang
berwenang mengadili”
( Pasal 137 KUHAP )
“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke
Pengadilan Negeri dengan permintaan agar
segera mengadili perkara tersebut disertai
dengan Surat Dakwaan”
( Pasal 143 ayat (1) KUHAP )

85. PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
1. Setelah PENYIDIK menyerahkan tanggung jawab tersangka berikut barang
buktinya ke Kejaksaan, maka pada saat itu juga JPU melakukan Pemeriksaan
terhadap Tersangka dan barang Bukti (Formulir Model : BA-15)
2. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Untuk Penyelesaian Tindak Pidana (Formulir Model : P-16 A)
3. Berkaitan dengan penahanan terdakwa, maka diterbitkan Surat Perintah
Penahanan / Pengalihan Jenis Penahanan (Formulir Model : T-7)
4. Dalam hal dilakukan penahanan, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan
penahanan terhadap Tersangka di Rumah Tahanan (RUTAN) setempat.
5. JPU merubah dan menyempurnakan Rencana Dakwaan (RENDAK) menjadi Surat
Dakwaan (Formulir Model : P-29).
6. Setelah Surat Dakwaan sempurna, JPU melimpahkan perkara ke Pengadilan
disertai dengan Formulir Model : P-31 (Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara
Acara Pemeriksaan Biasa).
Pelimpahan tersebut meliputi : Berkas Perkara, Surat Dakwaan, Barang Bukti

86. 7. Setelah JPU menerima “Penetapan Hari Sidang” dari Pengadilan Negeri,
maka JPU membuat dan mengirimkan Surat Panggilan kepada:
 Saksi - Saksi (Formulir Model : P-37)
 Terdakwa (Formulir Model : P-38)
Guna hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan
8. JPU menghadiri seluruh proses persidangan di Pengadilan Negeri
9. JPU membuat dan menyampaikan Surat Tuntutan (Formulir Model : P-
42)
10. JPU menyampaikan sikap terhadap Putusan Majelis Hakim.
- Menerima Putusan Majelis Hakim
- Melakukan upaya hukum (Formulir Model : P-46)
11. JPU melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (Formulir Model : P-48)

87. ALAT BUKTI YANG SAH & BARANG BUKTI
Dalam praktik hukum / praktik penegakan hukum, ternyata bahwa para Pejabat
Penyidik pada saat mulai mengayunkan langkah pertamanya dalam melakukan
PENYIDIKAN maka secara otomatis dan secara langsung sudah terkait dan sudah
terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.
Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah upaya
mengumpulkan alat-alat pembuktian untuk membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi.
Demikian pula dalam hal Penyidik menentukan seseorang berstatus tersangka,
setidak-tidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut
“BUKTI PERMULAAN” selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya
paksa, misalnya : penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku
tindak pidana (tersangka), maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus
didasarkan pada “BUKTI YANG CUKUP”

88. Dengan demikian, meskipun upaya pembuktian yang paling penting dan
menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang
pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah
berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan
penyidikan.
Dalam proses PENUNTUTAN, terutama pada saat Jaksa Penuntut Umum
(JPU) menyusun Surat Dakwaan, semuanya itu sangat dipengaruhi dan
didasarkan pada kesempurnaan serta keberhasilan tindakan penyidikan,
terutama dalam upaya Penyidik mengumpulkan sarana pembuktian yang akan
disajikan atau diajukan oleh JPU di depan sidang Pengadilan.
Dengan kata lain, keberhasilan penyidikan akan mendukung keberhasilan
tindakan penuntutan, dan keberhasilan tindakan penuntutan akan
menghasilkan PUTUSAN Pengadilan yang adil sebagaimana diupayakan oleh
Penyidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan didambakan oleh
Pencari Keadilan.

89. ALAT BUKTI
Alat Bukti Yang Sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP adalah
sebagai berikut :
1 KETERANGAN SAKSI
2 KETERANGAN AHLI
3
4
5
S U R A T
PETUNJUK
KETERANGAN TERDAKWA

90. KETERANGAN SAKSI
Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa
keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang
saksi nyatakan di muka Sidang Pengadilan.
 Keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang
lain bukan merupakan alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat 7 KUHAP).
 Keterangan Saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut
diberikan dibawah sumpah (Pasal 116 ayat 1), maka keterangan saksi itu berlaku
sebagai alat bukti yang sah.
 Keterangan Saksi kepada Penyidik yang dituangkan dalam BAP berlaku sebagai
alat bukti “SURAT” (Pasal 187 huruf b atau d KUHAP)
 Tidak berlaku sebagai Keterangan Saksi, apabila keterangan itu diperoleh dari
orang lain (testimonium de auditu)
 Saksi a charge : Saksi yang memberatkan Terdakwa.
 Saksi a de charge : Saksi yang meringankan Terdakwa.

91. KETERANGAN AHLI
Adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki “KEAHLIAN KHUSUS” tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan (di Sidang Pengadilan)
Keterangan Ahli adalah apa yang seorang AHLI
nyatakan di Sidang Pengadilan. (Pasal 186 KUHAP)
 Keterangan Ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau
Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk “Laporan” dan dibuat “Dengan
mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.”
 Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau
Penuntut Umum, maka pada waktu pemeriksaan di Sidang Pengadilan diminta
untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam BAP (Sidang). Keterangan
tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji
dihadapan Hakim.
 Dalam hal Penyidik untuk kepentingan Peradilan menangani seorang korban,
baik luka, keracunan, ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakan
tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan “Keterangan Ahli” kepada
Ahli Kedoketran Kehakiman (Kedokteran Forensik) atau dokter dan/atau ahli
lainnya (Pasal 133 ayat 1 KUHAP)

92. ALAT BUKTI SURAT
Adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
A. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum
yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya
sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana
yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
C. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat perndapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmi daripadanya.
D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.
surat

93. ALAT BUKTI PETUNJUK
Adalah Perbuatan, Kejadian, atau Keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
Petunjuk dimaksud hanya
dapat diperoleh dari :
KETERANGAN SAKSI
S U R A T
KETERANGAN TERDAKWA
 PERBUATAN
 KEJADIAN
 KEADAAN
PETUNJUK
Kekuatan pembuktian alat bukti PETUNJUK sangat ditentukan oleh unsur-unsur
subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari
Hakim.

94. KETERANGAN TERDAKWA
Adalah apa yang Terdakwa nyatakan di Sidang Pengadilan
tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri
atau ia alami sendiri
Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang
dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di
sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat
bukti yang sah sepanjang mengenai hal didakwakan
kepada Terdakwa. ( Pasal 182 ayat 2 KUHAP )
Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti
yang lain.
1. Bisa berisi pengakuan
Tersangka / Terdakwa atas
Sangkaan / Dakwaan; atau
2. Bisa berisi pengingkaran /
pemungkiran atas Sangkaan /
Dakwaan.
KETERANGAN TERDAKWA :

95. BARANG BUKTI
Penyitaan :
Adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan
dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan,
dan Pengadilan.
Berdasarkan pengertian / penafsiran otentik sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benda yang
disita / benda sitaan yang juga dinamakan “BARANG BUKTI” tersebut adalah
berfungsi / berguna untuk kepentingan pembuktian Penyidikan, Penuntutan,
dan Pengadilan.

96.  Benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti adalah berfungsi untuk
kepentingan pembuktian. Namun apabila dikaitkan dengan keberadaan alat bukti
yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka dapat diketahui secara
jelas bahwa barang bukti “tidak termasuk” sebagai alat bukti yang sah.
 Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tersurat (eksplisit) mengenai
kedudukan dan fungsi barang bukti (Corpus Delicti), namun apabila hal tersebut
dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, maka barang bukti tersebut
dapat berubah atau menghasilkan alat bukti yang sah.
Contoh 1 : Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan penyidikan perkara pembuhuhan, penyidik
melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan untuk
melakukan pembunuhan, baju milik korban, dan sandal dengan bercak darah yang diduga milik pelaku
pembunuhan. Kemudian Penyidik mengirimkan mayat dan BB tersebut ke Laboratorium Forensik / Ahli
Kedokteran Kehakiman untuk mendapatkan Visum Et Repertum dan laporan/surat keterangan ahli. Atas
permintaan Penyidik berdasarkan Pasal 133 jo 86 KUHAP, maka ahli forensik membuat laporan /
keterangan hasil pemeriksaannya dalam bentuk “KETERANGAN AHLI” dan Visum Et Repertum.
Dengan demikian BB yang disita oleh Penyidik dan BB berupa mayat korban pembunuhan tersebut telah
berubah menjadi alat bukti yang sah berupa KETERANGAN AHLI dan Visum Et Repertum (Pasal 184 jo
186 jo 187 huruf c KUHAP)

97. Contoh 2 : Dalam perkara pencurian, penggelapan, atau penipuan, apabila Barang Bukti (benda sitaan)dari
hasil kejahatan yang berupa perhiasan cincin, gelang, atau kalung diajukan di muka persidangan maka sesuai
dengan Pasal 181 KUHAP – HAKIM KETUA Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala “Barang Bukti”
dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal barang itu. Jika perlu BB itu diperlihatkan juga oleh HAKIM
KETUA Sidang kepada Saksi. Apabila atas pertanyaan HAKIM KETUA Sidang terdakwa dan saksi memberikan
keterangan bahwa mengenal BB yang diajukan di muka persidangan disertai “Penjelasan” yang berkaitan
dengan BB tersebut, maka BB tersebut telah berubah menjadi Alat Bukti Yang Sah dalam bentuk
“KETERANGAN SAKSI” dan “KETERANGAN TERDAKWA”
Berdasarkan uraian–uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun
Benda Sitaan sebagai Barang Bukti secara yuridis formal tidak termasuk
sebagai Alat Bukti Yang Sah, namun dalam proses praktik hukum / praktik
peradilan, BB tersebut secara materiil dapat berubah dan berfungsi sebagai
Alat Bukti Yang Sah.
Disamping itu keberadaan Barang Bukti di muka persidangan dapat juga
berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat “KEYAKINAN
HAKIM” dalam memutus kesalahan atau menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa. Atas dasar itu maka dalam proses pemeriksaan di muka
persidangan, seringkali HAKIM menunda sidang disebabkan PENUNTUT
UMUM tidak/belum mengajukan BB di muka sidang pengadilan.

98. `
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA
Laporan
Masyarakat/
Hasil temuan
Instansi lain
Ditelaah
Hasil
telaaha
n
Tidak ditindak
lanjuti
Tidak ada bukti
permulaan
Ada
Indikasi TP
Surat
Perintah
Penyelidikan
Penunjukan
Jaksa Penyelidik
Proses
Penyelidikan
Hasil
Penyelidika
n
Dihentikan
Penyelidikan
Bukan merupakan
tindak pidana/tidak
cukup bukti
Dikirim ke
Instansi lain
Bukan merupakan
tindak pidana
korupsi
Cukup Bukti
TAHAP
PENYIDIKAN

99. `
TAHAP
PENYIDIKAN
Penunjukan
Jaksa Penyidik
Surat Perintah
Penyidikan
Proses
Penyidikan
Pemeriksaan
Saksi, Ahli &
Tersangka
Penggeledahan /
Penyitaan
Barang Bukti
Penahanan
Tersangka
Hasil
Penyidikan
SP 3
Dihentikan
Penyidikan
TAHAP
PENUNTUTAN
Tembusan KPK
SPDP
Cukup Bukti
Bukan merupakan
tindak pidana /
Tidak Cukup Bukti
Dikembalikan
untuk dilengkapi
Penelitian
kelengkapan
berkas
Berita Acara
Pendapat
Lengkap
Penunjukan
JPU

100. `
Penunjukan
JPU
Penetapan /
Keputusan
Ketua PN /
Hakim
Surat
Dakwaan
Surat
Pelimpahan
Perkara
• Dakwaan
• Berkas Perkara
• Barang bukti
PENGADILAN NEGERI
Pembacaan
Tuntutan
Surat
Tuntutan
Proses
Persidangan
Putusan
UPAYA
HUKUM
Satu Pihak
Tidak
Menerima
Sikap
Kedua
belah
pihak
Eksekusi
Kedua Pihak
Menerima
UPAYA HUKUM
• Banding
• Kasasi
• Kasasi Demi
Kepentingan
Hukum
• Grasi
• Peninjauan
Kembali

101. MEJA MAJELIS HAKIM
MEJA
PENUNTUT
UMUM
MEJA
PENASIHAT
HUKUM
KURSI SAKSI / AHLI
PENGUNJUNG SIDANG
Penuntut
Umum
Hakim Ketua Hakim Anggota
Hakim Anggota
Panitera
Kursi Pemeriksaan
Terdakwa
Penasihat
Hukum
Rohaniawan
Panji Pengayoman