1. PELATIHAN HUKUM
LOGIKA HUKUM : Pikir dan Nalar
oleh
ANGGALANA, S.H., M.H.
Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Bandar Lampung, September 2022
2. A. Logika Hukum
Logika berasal dari Bahasa Latin “logos” yang berarti
perkataan atau sabda. Sedangkan dalam Bahasa Inggris
logika menggunakan “Logic” yang berarti berpikir atau
bernalar atau proses penalaran.
Prof. Thaib Thair A.Mu’in membatasi logika sebagai “Ilmu
untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus
dalam memperoleh suatu kebenaran.
George F.Kneller mengatakan bahwa Logika disebut sebagai
“penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode
berpikir benar”.
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah
suatu pertimbangan akal / strategi berpikir yang
dilakukan melalui pertimbangan yang konheren.
3.
4. Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir, dimana logika tidak
mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya tetapi
pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis.
Logika menyelidiki, menyaring dan menilai pemikiran dengan
cara serius dan terpelajar dan bertujuan mendapatkan
kebenaran, terlepas dari segala kepentingan dan
keinginan perorangan.
5. B. Logika Dalam Penalaran Hukum
Ada dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk
mendapatkan kebenaran yaitu melalui:
1. metode induksi; dan
2. Metode deduksi.
6. Metode Induksi adalah cara berpikir untuk menarik
kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang
bersifat individual.
Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat
khusus dan terbatas dan diakhiri dengan pernyataan yang
bersifat umum dengan kata lain “Proses berpikir induksi
adalah berdasarkan proposisi khusus ke proposisi
umum”.
9. Contoh lain :
-Si A karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati,
diancam dengan hukuman penjara (kurungan) paling lama lima
tahun.
-Si B karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati,
diancam dengan hukuman penjara (kurungan) paling lama lima
tahun.
-Si C karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati,
diancam dengan hukuman penjara (kurungan) paling lama lima
tahun.
-Simpulan : Jadi, setiap orang (semua orang) karena kealpaannya
sehingga menyebabkan orang lain mati, diancam dengan hukuman
penjara (kurungan) paling lama lima tahun.
10. Metode Deduksi adalah kegiatan berpikir yang merupakan
kebalikan dari penalaran induksi.
Metode Deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan
melalui cara/keadaan umum untuk mencapai kesimpulan
khusus.
Metode ini menggunakan pola pikir silogisme yang
sederhana dan disusun dengan penyusun dua pernyataan
(premis), diakhiri dengan sebuah kesimpulan
11.
12. Premis 1: Semua manusia pasti mati
Premis 2: Sokrates adalah manusia
Kesimpulan: Socrates pasti mati.
Premis pertama menyatakan bahwa semua benda yang
diklasifikasikan sebagai "manusia" memiliki atribut "pasti
mati".
Premis kedua menyatakan bahwa "Sokrates"
diklasifikasikan sebagai "manusia" - anggota dari
himpunan "manusia".
Kesimpulannya kemudian menyatakan bahwa
"Sokrates" "pasti mati" karena ia mewarisi atribut ini dari
klasifikasi sebagai "manusia".
13. C. PENALARAN HUKUM
Legal Reasoning adalah penalaran tentang hukum yaitu
pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar
tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus
hukum, seorang pengacara mengargumentasi-kan hukum dan
bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.
Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana
apabila pertanyaan dilanjutkan kepada:
1) apakah yang dimaksud dengan hukum;
2) bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim
memutuskan suatu perkara/ kasus hukum; dan
3) bagaimana seorang pengacara meng-argumentasi-kan
hukum?
14. Bagi para Hakim, legal reasoning ini berguna dalam
mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.
Sedangkan bagi para Praktisi Hukum, legal reasoning ini
berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau
perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari
terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk
menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa
mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut.
Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan (legal
drafter), legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar
mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu
peraturan perlu dikeluarkan
15. Adapun yang menjadi unsur-unsur penalaran bukan sebagai
bagian-bagian yang menyusun suatu penalaran, tetapi
merupakan hal-hal sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih
dahulu, karena penalaran adalah suatu proses yang sifatnya
dinamis tergantung pada pangkal pikirnya.
Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan adalah tentang
pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua
bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu
dengan baik sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk
pemecah-belahan sesuatu pengertian umum ke pengertian yang
menyusunnya, hal ini secara teknis disebut dengan istilah
pembagian. Dan selanjutnya diadakan pembatasan arti atau
definisi.
16. Norma, Aturan dan Hukum
Norma adalah
bentuk nyata
dari nilai-nilai
sosial di
dalam
masyarakat
yang
berbudaya,
memiliki
aturan-aturan,
dan kaidah-
kaidah, baik
yang tertulis
maupun tidak.
Hukum adalah aturan
baik yang tertulis
maupun tidak tertulis
yang dibuat oleh badan
yang berwenang yang
berisi perintah ataupun
larangan untuk mengatur
tingkah laku manusia
guna mencapai keadilan,
keseimbangan dan
keselarasan dalam hidup,
atau dengan kata lain
untuk mencegah terjadinya
kekacauan dan lain
sebagainya dalam hidup.
Aturan adalah
tata tertib
yang harus di
ikuti dan
apabila
dilanggar akan
mendapatkan
sanksi.
