Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP

1. HUKUM PIDANA KHUSUS
DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN
POSISI HUKUM PIDANA KHUSUS
TERHADAP HUKUM PIDANA UMUM
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Referensi
o Andi Hamzah. 1982. Delik-delik
Tersebar di Luar KUHP Dengan
Komentar. Jakarta: Pradnya Paramaita.
o Wirjono Prodjodikoro. 1967. Tindak-
Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
Bandung: PT. Eresco.

3. Definisi Hukum Pidana Umum
o Secara sederhana, hukum pidana
umum adalah peraturan dibidang tindak
pidana yang berlaku secara umum,
ketentuannya tercantum dalam KUHP,
serta penegakannya menggunakan
KUHAP.

4. Definisi Hukum Pidana Khusus
o Adapun hukum pidana khusus, adalah
ketentuan pidana yang diatur secara
khusus dalam peraturan perundang-
undangan diluar KUHP, dan beberapa
diantaranya memiliki hukum formil
yang khusus.
o Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa
hukum pidana khusus adalah hukum
pidana diluar kodifikasi (KUHP).

5. Pidsus Sempit dan Luas
o Hukum Pidana Khusus sempit hanya
dalam ruang lingkup hukum pidana
materiil.
o Adapun Hukum Pidana Khusus dalam
arti luas mencakup hukum pidana
materiil dan hukum pidana formil.

6. Asas Hukum yang Sering digunakan
o Lex Specialis Derogat Legi Generali

7. Perbedaan HPU dan HPK
HPU HPK
Dasar Hukum UU Umum (Kodifikasi
KUHP)
UU Khusus
Kewenangan
Penyelidikan
Polisi & Jaksa Instrumen khusus
lainnya (misal: KPK)
Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Khusus
Hukum Formil KUHAP KUHAP + UU
Khusus

8. Ruang Lingkup Pidsus
o Tindak pidana korupsi
o Tindak pidana pencucian uang
o Tindak pidana ekonomi
o Tindak pidana ITE
o Tindak pidana narkotika dan
Psikotropika
o Tindak pidana terorisme
o Dan lain-lain

9. Posisi Hukum Pidana Khusus
o Ketentuan Penutup Pasal 103 KUHP
o Ketentuan-ketentuan dalam Bab I
sampai Bab VIII buku ini juga berlaku
bagi perbuatan-perbuatan yang oleh
ketentuan perundang-undangan lainnya
diancam dengan pidana,
kecuali jika oleh undang-undang
ditentukan lain.
o Artinya, posisi hukum pidana khusus
merupakan pelengkap serta
didahulukan dari hukum pidana umum.

10. Mengapa dibutuhkan HPK?
o Dr. Ahmad Bahiej berpendapat bahwa
hukum selalu tertinggal dari
kriminalitas dan kejahatan.
o Dalam rangka mengimbangi hal
tersebut, dibutuhkan aturan-aturan
hukum berupa UU yang dibuat secara
khusus. Tidak mungkin harus tambal
sulam KUHP, karena itu berarti
dibutuhkan perubahan hukum
formilnya.