Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas konsep pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya meningkatkan martabat masyarakat dengan melibatkan mereka sebagai subjek pembangunan. 3. Partisipasi masyarakat penting dalam berbagai aspek pembangunan mulai dari perencanaan, pel

1. PEMBERDAYAAN DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pertemuan 12 dan 13

2. Pembangunan berbasis
Pemberdayaan
• Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep
pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial
(Chambers, 1995 dan Kartasasmita, 1996).
•Konsep ini merupakan paradigma baru
pembangunan yang bersifat “people-centered,
empowering and sustainable”
Konsep ini lebih luas dari memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs) atau mencegah pemiskinan
(safety net)... Friedman (1992) menyebutnya
pembangunan alternatif mencakup “ inclusive
democracy, appropriate economic growth, gender
equakity and interregional equity”

3. Inclusive democracy- demokrasi yang inklusif
artinya melibatkan semua orang dan tidak ada yang
ditinggalkan
Appropriate economic growth- pertumbuhan
ekonomi yang tepat guna artinya pertumbuah yang
dirasakan oleh semua komponen masyarakat
Gender equity – kesetaraan gender, tidak
mendiskriminasi berdasarkan gender
interregional equity- kepemerataan secara
regional , tidak terjadi dispatity yang besar antar
wikayah

4. Konsep Pemberdayaan
• Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan
harkat dan martabat masyarakat yang
kondisinya saat ini tidak mampu melepaskan diri
dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan
• Dalam pemberdayaan, masyarakat adalah
subyek dari dirinya sendiri (Priyono dan
Pranarka, 1996)
• Sumodiningrat (1999): pemberdayaan
masyarakat merupakan upaya memandirikan
masyarakat melalui perwujudan dari potensi
kemampuan yang mereka miliki.

5. Pendekatan Utama Pemberdayaan
• Masyarakat tdk dijadikan obyek dari beragai
proyek pembangunan tapi merupakan subyek
dari pembangunan itu sendiri.
• Maka pemberdayaan harus didekati dengan cara
berikut:
• Pertama: upaya harus terarah atau berpihak
pada yang memerlukannya
• Kedua: harus mengikut sertakan masya sasaran
• Ketiga: menggunakan pendekatan kelompok .
Selain efektif juga efisien dalam penggunaan
sumberdayanya.

6. Bias-bias pemikiran tentan konsep
Pemberdayaan (Kartasasmita, 1997)
• Bias Pertama: pikiran yang lebih
mementingkan pendekatan rasional dari pada
dimesi moral. Dimensi ekonomi lebih penting
dari sosial
• Bias Kedua: anggapan top down lebih
sempurna dari pada pemikiran akar rumput
(grass root)
• Bias Ketiga: pikiran bahwa masyarakat lebih
perlu bantuan materia dari pada ketrampilan
teknis dan manajerial

7. • Bias Keempat: anggapan teknologi baru lebih
ampuh daripada teknologi yang berasal dari
masyarakat. Kita kenal istikah teknologi tepay
guna (appropriate technology).
• Bias Kelima: anggapan bahwa kelembagaan
yang telah berkembang di masyarakat adalah
tidak efisien
• Bias Keenam: Anggapan masyarakat bawah
tidak tahu apayang diperlukan dan bagaimana
memperbaiki nasibnya
• Bias Ketujuh: pemikiran bahwa orang miskin
itu karena bodoh dan malas

8. • Bias Kedelapan: ukuran efsisnesi selalu
diartikan bahwa investasi harus selalu
diarahkan agar segera menghasilkan
pertumbuhan. Pdhl pemberdayaan perlu
jangka panjnag yang lebih lestari
• Bias Kesembilan: pertanian dianggap sektor
yang tradisional dan kurang produktif serta
memerlukan waktu yang panjang
• Bias Kesepuluh: Ketidak seimbangan akses
masyarakat terhadap sumber dana. Investasi
cenderung ke kota dan tidak ke desa

9. Tiga Perbaikan yang harus dilakukan
dalam pemberdayaan
• 1. Perbaikan Kelembagaan pertanian (better
organization) untuk terbangunnya kerjasama
dan kemitraan dengan para pihak
• 2. Perbaikan kehidupan masyarakat (better
community) tercermin dari perbaikan
pendapatan, kemanan dan kestabilan politik
• 3. Perbaikan usaha dan lingkungan hidup
(better environment) bagi kelangsungan usaha
taninya.

10. Partisipasi masyarakat
• Pengertian: partisipasi adalah keikut sertaan
seseorang atau sekelompok anggota
masyarakat dalam suatu kegiatan.
• Dalam analisis partsipasi sebagai modal
sosial, partisipasi sangat dibutuhkan untuk
mengembangkan sinergi dalam hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat
maupun dalam sinergi “jejaring komunitas”
(Wolcook dalam Narayan, 2000)

11. Lingkup Partisipasi
• Dalam pengambilan keputusan. Perlu
ditumbuhkan bukan hanya ditentukan oleh
pemerintah atau dari atas
• Dalam Pelaksanaan Kegiatan. Partisipasi ini
diartikan sebagai pemrataan sumbangan
mesyarakat dalam berbagai bentuk (uang, tenaga
dst)
• Dalam Pemantauan. Pemantauan ini penting
untuk memastikan tercapainya tujuan
• Dalam Pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam
hal ini masyarakat perlu memahami manfaat dari
suatu kegiatan pembangunan, misalnya MCK.

12. Bentuk Partisipasi
• Menjadi anggota kelompok
• Melibatkan diri dalam kegiatan kelompok
• Melibatkan diri dalam kegiatan organisasi untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
• Menggerakkan sumberdaya masyarakat
• Mengambil bagian dalam proses pengambilan
keputusan
• Memanfaatkan hasil hasil yang dicapai dari
kegiatan kemasyarakatan

13. Tingkat Partisipasi
• Memberikan informasi
• Menawarkan pendapat ...memberikan umpan
balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi
ide tersebut
• Pengambilan keputusan bersama
• Bertindak bersama
• Memberikan dukungan dalam bentuk moral
maupun materiil, konsultasi, dana dsb

14. Derajat Kesukarelaan Partisipasi
• Partisipasi spontan—tumbuh karena motivasi
dari dalam (intrinsik)
• Partisipasi terinduksi –karena bujukan dan
rayuan serta iming2
• Partisipasi tertekan oleh kebiasaan—norma
masyarakat
• Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi-
takut kehilangan status sosial
• Partisipasi tertekan karena peraturan – karena
ada sanksi dari aturan tersebut, misal tilang