Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan jaminan sosial dan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa jaminan sosial bertujuan untuk menjamin keamanan ekonomi dan meminimalisasi ketidakpastian ekonomi, serta menjelaskan prinsip, program, dan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia."

1. KEBIJAKAN PENJAMINAN SOSIAL
Social Insurance Policy(II)
Fungsi Jaminan Sosial
Dari aspek ekonomi, ada 2 (dua fungsi jaminan sosial, yaitu:
(1)Economic security dan (2) economic insecurity
Jaminan sosial secara hakiki merupakan sistem proteksi sosial
dasar untuk masyarakat yang bekerja dan masyarakat luas,yang
mengalami musibah atau kemalangan, baik yang disebabkan
oleh peristiwa hubungan industrial atau diluar hubungan
industrial, seperti kemiskinan;
Manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk
mendukung pendapatan pencari nafkah utama (cash benefit for
the incoma support of the breadwinner), kompensasi finansial
untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan
kesehatan dan pemberian alat bantu (benefits in kind);

2. • Fungsi jaminan secara ekonomi pada mulanya ditujukan untuk meminimalisasi
ketidak nyamanan ekonomi, baru kemudian ditujukan untuk keamanan ekonomi.
• Keamanan ekonomi tidak akan tercapai 100%.
• Solusinya diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara komprehensi,
yaitu dengan program yang lengkap dan perluasan kepesertaan secara universal.
• Economic insecurity selalu terjadi yang dapat menimpa seseorang setiap saat dan
dimanapun seseorang berada. Karena itu hanya bisa diminimalisasi.
• Jika economic insecurity dapat dihilangkan, maka tidak ada lagi fungsi jaminan
sosial. Economic insecurity selalu muncul sebagai akibat dari akselerasi
pembangunan ekonomi yang berorientasi ke pertumbuhan dan peristiwa bencana
yang menyumbang ke kemiskinan secara signifikan.
• Akselerasi pembangunan ekonomi di negara2 berkembang tidak diimbangi dengan
pembangunan sistem jaminan sosial, sehingga timbul masalah baru setelah
pembangunan ekonomi berakhir, yaitu penyakit masyarakat atau kemiskinan.
Sementara pembangunan ekonomi dinegara maju diimbangi dengan sistem
jaminan sosial yang berbasis pada pendekatan pendapatan dan ini berbeda dengan
di negara-negara berkembang, yang berorientasi pada pekerjaan. Pekerjaan
seseorang banyak di Indonesia, akan tetapi pendapatannya kecil-kecil, sehingga
tidak terjadi keamanan ekonomi (Purwoko, 2000)

3. • Secara konseptual, perbedaan economic insecurity dan economic security
adalah:
• Economic insecurity adalah suatu kondisi ketenagakerjaan yang ditandai
dengan adanya ketidakpastian kesempatan disertai dengan tingkat
pendapatan yang rendah, kemudian hilangnya pendapatan masyarakat
karena adanya musibah yang tidak diimbangi dengan sistem jaminan sosial
yang komprehensif menyusul mahalnya biayauntuk pelayanan kesehatan.
Utk pelayanan kesehatan, masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya
tambahan yang akhirnya mengurangi uang belanja (dari sakit menjadi
miskin, sadikin);
• Sebab terjadinya economic insecurity disingkat 8M: 1. Meninggalnya
pencari nafkah, 2. Menjalani masa pensiun, 3. Mengalami gangguan
kesehatan, 4. Menganggur karena PHK, 5. Masalah upah minimum, 6.
Meningkatnya harga sembako, 7. Menghadapi bencana alam dan sosial, 8.
Masalah pribadi.
• Economic security adalah suatu keadaan ekonomi dimana masyarakat
memiliki daya beli untuk konsumsi, tabungan dan adanya kesanggupan
membayar iuran jaminan sosial sehingga bentuk perencanaan darurat
dapat dilaksanakan karena pendapatan riil diterimanya mencukupi sehingga
dapat menopang kesejahteraan keluarga.
• Ciri economic security adalah (1) adanya jaminan kelangsungan
pendapatan,(2) pendapatan riil dalam bentuk uang, (3) keluarga sejahtera
yang mandiri;

4. Program Jaminan Sosial
• Program Jaminan Sosial adalah cabang, manfaat dan skema jaminan sosial
yang diperuntukkan bagi peserta dan keluarganya, bilamana peserta dan
atau anggota keluarga mengalami sakit, persalinan, kecelakaan kerja,
terkena PHK, menghadapi hari tua dan meninggal dunia sebelum usia
pensiun, terutama untuk pencari nafkah utama.
• Lingkup program jaminan sosial mencakup: usia 0-14 tahun (pre
employment coverage); usia 15-64 tahun (active contributor) dan penduduk
usia senja, diatas 65 tahun (post employment);
• Ada 4 koneksitas dalam penyelenggaraan sistem jamian sosial yang
komprehensif, yaitu (1) program yang terkait dengan pemberian kompensasi
finansial; (2) program yang terkait dengan rehabilitasi dan pemberian alat
bantu; (3) program yang terkait dgn penangguhan konsumsi atau
penghasilan; (4) program yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan
perawatan medis serta imunisasi.
• 5 program jaminan sosisl yang mengalami pasang-surut dibeberapa negara,
yaitu (1) program haritua, santunan cacat dan ahliwaris (2) asuransi sakit
dan persalinan, (3) asuransi kecelakaan kerja, (4) asuransi santunan
penganguran, serta tunjangan keluarga.

5. Dinamika Jaminan Sosial
• Menurut ILO (dari berbagai penerbitan), hanya 20-30% dari total penduduk dunia,
yang memiliki akses kepada tunjangan tunai jaminan sosial yang menguntungkan.
Sementara 80% hidup dengan kondisi sosial yang tak terjamin;
• Termasuk didalamnya, kondisi Indonesia hanya baru bisa menjangkau 20% jaminan
sosial yang menguntungkan;
• Rendahnya cakupan Jaminan Sosial yang umumnya terdiri dari jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan haritua dan jaminan pensiun
tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan,
pendidikan, yang semuanya masuk dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
• Kondisi yang dihadapi masyarakat Barat juga cukup berat antara lain karena makin
meningkatnya penduduk usia tua (aging population), rata 2 bertambah 15 % (diatas
50 tahun);
• Di Inggris jaminan sosial berarti jaminan pendapatan (income security), untuk semua
usia. Jangan heran bahwa dari anak lahir sampai tumbuh besar, mendapat jaminan
dari pemerintah;
• Di Jepang, jaminan sosial adalah ‘kebijakan sosial atau pelayanan sosial’ yang merujuk
kepada berbagai pelayanan sosial yang mencakup berbagai bentuk,
jaminanpendapatan, perawatan medis, pelayanan sosial personal, perumahan,
pendidikan dan pekerjaan;
• Di AS dimaknai sebagai jaminan pendapatan.

6. Implementasi Jaminan Sosial
• Pada negara2 maju, implementasi jaminan sosial mengarah pada bantuan sosial (social
assistant) dan program dukungan pendapatan (demogrant program);
• Purwoko meredefinisi program jaminan sosial sbb:
(1) Sickness (gangguan kesehatan): yang dapat menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan;
(2) Medical Care: program perawatan medis termasuk konsultasi dokter yang diberikan kepada
peserta dan keluarga peserta karena sakit;
(3) Invalidity : ketidak sempurnaan fisik seseorang, baik sejak lahir ataupun karena kecelakaan
kerja, yang menyebabkan ybs tidak dapat bekerja maksimal;
(4) Employment injury: kecelakaan kerja ditempat atau diluar tempat kerja termasuk penyakit
akibat hubungan kerja;
(5) Maternity : program pembiayaan proses dan pasca persalinan yang diberikan kepada pekerja
wanita atau istri pekerja termasuk imunisasi, dgn maksud meringankan beban setelah
persalinan;
(6) Premature death: kematian pekerja sebelum usia pensiun, baik karena sakit atau karena
kecelakaan kerja.
(7) Unemployment benefit: program santunan tunai bersifat sementara sampai dengan 6-9
bulan;
(8) Family allowance : program bantuan keluarga berupa bantuan uang tunai, terutama kepada
anak2;
(9) Old age programs : progam hari tua atau program pesnsiun dasar dalam bentuk
pembayaran uang tunai secara berkala;
• Kesimpulan, bahwa implementasi Jaminan Sosial adalah 3 program, yaitu : (1) Sistem
Asuransi Sosial, (2) Bantuan Sosial dan (3) Skema Demogrant.

7. Pelaksanaan Jaminan Sosial di Indonesia
• Tahun 1992, Indonesia mempunyai UU tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yaitu UU
Nomor 3 Tahun 1992;
• UU ini difokuskan untuk perlindungan sosial bagi
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam
hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja;
• Tujuannya untuk memberi ketenangan kerja kepada
tenaga kerja dengan memberikan jaminan sosial,
sehingga disiplin dan produktifitasnya meningkat;
• Ada 4 program jamsos yang diatur dalam UU tsb, (1)
Jaminan Pelayanan Kesehatan, (2) Jaminan
Kecelakaan Kerja, (3) Jaminan Asuransi Kerja, (4)
Jaminan Hari Tua

8. Transformasi Jaminan Sosial Nasional
• Untuk Pegawai Negeri Sipil telah dikembangkan program Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk
dengan PP 26/1981 dan Program Asuransi Kesehatan, yang
berdasarkan PP 69/1991, yang bersifat wajib bagi PNS, penerima
pensiun, perintis kemerdekaan/veteran dan anggota keluarganya;
• Untuk Tentara, Polisi dan PNS Dephan, dilaksanakan program
ASABRI sesusi dgn PP 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan dr
PP 44/1971;
• Melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang diharapkan mampu mensinkronisasikan
penyelenggaraan berbagai bentuk sosial nasional yang
dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara, agar dapat menjangkau
kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih
besar bagi setiap peserta

9. Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Kegotong-royongan, bersama-sama, saling membantu,
yang resikonya kesil membantu yang resikonya besar, yang
sehat membantu yang sakit;
• Nirlaba, dimaksudkan tidak mencari keuntungan,
melainkan memenuhi sebesar-besar kepentingan bersama;
• Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektifitas;
• Portabilitas, mengisyaratkan jaminan yang berkelanjutan,
meskipun pekerjaan dan alamat berpindah;
• Kepesertaan bersifat wajib;
• Dana Amanat, bahwa jaminan bersifat titipan yang harus
disampaikan kepada yang berhak;

10. Dasar Hukum Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Nasional
• UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;
• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
• Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
• PP nomor 14 Tahun 1993 tentang Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

11. Eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional
• DJSN dibentuk tahun 2006, namun mulai beroperasi tahun 2009;
• DJSN, sama dgn LSM, Pemerintah atau apa??
• DJSN dibentuk atas dasar dan semangat memenuhi harapan pasal 28 H
ayat (3) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial; Ia
dibentuk sebagai lembaga negara penunjang yg dibentuk dgn UU, untuk
membrikan jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi setiap
peserta dan atau anggota kluarganya; ia harus memberikan laporan
berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu sesusi kebutuhan kepada
Presiden;
• Ketua DJSN berasal dari unsur pemerintah;
• Keanggotaan sebanyak 15 orang, terdiri dari unsur trupartit (Pemerintah,
oragnisasi pemeri kerja dan organisasi pekerja) ditambah dgn tokoh2 atau
ahli yang memahami bidang jaminan sosial dengan komposisi sbb: (1)
unsur pemerintah, 5 orang, masing 1 orang yang berasal dari Kementerian
yang bertanggungjawab dibidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan,
sosial dan kesejahteraan rakyat dan atau dibidang pertahanan dan
keamanan;

12. • (2) unsur organisasi pemberi kerja 2 orang; (3) unsur
pekerja 2 orang; (4) tokoh atau ahli 6 (orang);
• Untuk pertama kali, Ketua dan anggota DJSN diusulkan
oleh Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;
• Susunan organisasi dan tata-kerja DJSN diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008, terdiri atas
Ketua, dan Ketua Komisi;
• Pemerintah menetapkan 3 komisi, yaitu (1) Komisi
Pengkajian dan Penelitian, (2) Komisi Investasi dan
Keuangan dan (3) Komisi Monitoring dan Evaluasi

13. Ketimpangan Makin Cepat
68 juta Penduduk Rentan Jatuh Miskin
• Indonesia rentan terhadap pengaruh krisis
regional dan global. Pengalaman krisis 1998
membuktikan bahwa kemiskinan meningkat
drastis dalam waktu singkat dan memporak-
porandakan tatanan kehidupan bangsa
(Budiono, 24 September 2014 dalam
Konperensi Bank Dunia: Big Ideas, Bersama
Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan,
Jakarta)