2. RENCANA PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG &
PERATURAN DAERAH
Penyusunan undang-undang dan peraturan daerah adalah proses
yang penting dalam pembentukan hukum di suatu negara atau
daerah. langkah-langkah umum dalam penyusunan undang-
undang dan peraturan daerah:
Penyusunan Undang-Undang:
Inisiasi: Undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota parlemen
atau pemerintah.
Penyusunan Naskah: Naskah undang-undang disusun, dan ini
melibatkan perancangan pasal-pasal, definisi, dan ketentuan
hukum.
Konsultasi dan Debat: Naskah undang-undang diperdebatkan di
parlemen atau badan legislatif, dan perubahan dapat dilakukan.
Pengambilan Suara: Undang-undang diberikan suara untuk
disahkan.
Pengesahan: Jika disetujui, undang-undang dikirim ke presiden atau
kepala negara untuk ditandatangani.
Promulgasi: Setelah ditandatangani, undang-undang dipromulgasi
dan menjadi hukum.
3. RENCANA PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG &
PERATURAN DAERAH
Penyusunan Peraturan Daerah:
Inisiasi: Peraturan daerah biasanya diusulkan oleh
anggota dewan daerah atau pemerintah daerah.
Penyusunan Naskah: Naskah peraturan daerah disusun,
mencakup ketentuan yang sesuai dengan otonomi
daerah.
Konsultasi Publik: Biasanya ada proses konsultasi
publik untuk mendengar masukan masyarakat.
Pengambilan Keputusan: Peraturan daerah dibahas dan
diputuskan oleh dewan daerah setempat.
Pengesahan: Jika disetujui, peraturan daerah dikirim ke
kepala daerah (gubernur/wali kota) untuk
ditandatangani.
Promulgasi: Setelah ditandatangani, peraturan daerah
dipromulgasi dan berlaku di wilayah daerah tersebut.
4. Sebagaimana diatur dalam UU
No.13 Tahun 2022
tentangpembentukan undang-
undang, Program ini meliputi:
- Perencanaan
- Penyusanan
- Pembahasan
- Pengesahan
- Pengundangan
PROGRAM LEGILASI
NASIONAL
Program legilasi nasional atau Prolegnas merupakan
pedoman dan pengendali penyusunan perarturan perundang-
undangantingkat pusat yang mengikat lembaga yang
berwenangmembentuk peraturan perundang-undangan.
Fokus atau tujuan utama program ini ialah
materi/substansihukum
Maka dari itu Prolegnas ialah daftar rencana
pembentukanundang-undang dan perarturan perundangan
lainya yang disusunberdasrkan metode parameter tertentu
serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional
6. 2. Alasan adanya program ini
diantaranya adalah untuk :
- Desenteralisasi pemerintahan;
- Kedekatan dengan masalah lokal;
- Pemenuhan Hak Otonomi Daerah;
- Pemberdayaan Masyarakat.
1. Program Pembentukan
Peraturan Daerah adalah
instrumen perencanaan program
pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang disusun
secara terencana, terpadu, dan
sistematis.
TUJUAN
3. Implementasi program pembentukan
peraturan daerah melibatkan sejumlah
tahap dan tindakan konkret seperti :
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda),Konsultasi
Publik,Pembahasan oleh Badan Legislatif
Daerah,Penandatanganan oleh Kepala
Daerah,Publikasi dan
Sosialisasi,Pelaksanaan,Evaluasi,
Perubahan dan Pembaruan,Pengawasan
7. Apa ituPeraturan Pemerintah?
Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.
Ada pun Fungsinya:
sebagai instrumen untuk menjabarkan lebih lanjut dan rinci
mengenai ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya
dalam undang-undang.
Peraturan presiden adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Proses Penyusunan Peraturan Presiden
1.Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
3.Penetapan/Pengesahan Rancangan Peraturan
Presiden
4. Pengundangan Peraturan Presiden
