Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Similar to Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1 (20)
More from AlImamIslamicSchool
More from AlImamIslamicSchool (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
- 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bab 3 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional
- 2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional Perhatikan Gambar Piramida Berikut! UUD 1945 Ketetapan MPR Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabuoaten/Kota
- 3. Para Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Nasional a. Dewan Perwakilan Rakyat b. Dewan Perwakilan Daerah c. Presiden d. Lembaga Negara Lain (BPK, KPU, BI, MK, MA) e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah pembentuk Undang-Undang (UU) bersama dengan Presiden. Selain itu, DPR juga berwenang memberikan persetujuan terhadap Perpu yang dibuat oleh Presiden. Apabila DPR menyetujui Perpu yang dibuat oleh Presiden, Perpu tersebut akan menjadi UU. Namun, apabila Perpu yang dibuat oleh Presiden ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, Perpu itu harus dicabut. Ketentuan DPR sebagai pembentuk UU tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) sampai (5), Pasal 20A ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (2).
- 5. Dewan Perwakilan Daerah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 C dan Pasal 22 D menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan pembentuk UU yang berhubungan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah DPD mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, sebelum DPR membahasnya bersama Presiden.
- 6. Presiden Presiden memiliki kekuasaan membentuk UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Landasan konstitusionalnya ialah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5, Pasal 20 ayat (2)-(5), dan Pasal 22 Ayat (1) dan (2). Setiap RUU dibahas oleh Presiden bersama DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Penetapan Perpu oleh Presiden harus disetujui DPR. Kewenangan lain yang dimiliki Presiden adalah menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Perda. Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Presiden (yang mengatur hal tertentu saja) untuk melaksanakan UU atau Peraturan Pemerintah.
- 7. Lembaga Negara Lain (BPK, KPU, BI, MK, MA) BPK menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan apabila mendapat kewenangan dari UUD atau UU. Lembaga lainnya ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat peraturan penyelenggaraan pemilu dan bank Indonesia. Adapun MA dan MK sebagai lembaga peradilan diberi kewenangan oleh UUD atau UU untuk mengeluarkan peraturan perundangan, seperti peraturan MA dan peraturan MK.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan daerah. Hak DPRD mencakup hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPRD berwenang membentuk peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD bersama dengan Kepala Daerah. Pembentukan peraturan daerah dilaksanakan melalui program legilasi daerah (prolegda). Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 9. Proses Pembuatan Perundang-Undangan Proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dilakukan oleh para pemegang kekuasaan legislatif. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan perundang-undangan ialah MPR, DPR, dan Pemerintah/ Presiden untuk peraturan perundang- undangan di tingkat pusat. Adapun untuk DPRD dan Kepala Daerah untuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
- 10. Kekuasaan Legislatif MPR Kekuasaan legislatif MPR menurut UUD 1945 Pasal 3 ayat (1) ialah mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan UUD ditentukan prosedurnya dalam UUD 1945 Pasal 37 ayat (1) sampai (5) sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan.
- 11. Fungsi dan Proses Legislasi oleh DPR dan Presiden Pembentukan Undang-Undang diawali dari pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Presiden maupun pengajuan usul RUU dari DPR melalui hak inisiatif. Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. RUU yang telah disetujui bersama dan tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
- 12. Fungsi dan Proses Legislasi oleh DPD DPD bersama dengan DPR merupakan lembaga legislatif. DPD juga berhak mengajukan RUU kepada DPR. RUU yang diajukan DPD kepada DPR adalah RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Setelah melui proses penyusunan legislasi di DPD, Sidang Paripurna DPD akan memutuskan, apakah Usul RUU tersebut dapat diterima menjadi RUU Usul DPD atau tidak. Keputusan Sidang Paripurna terdiri atas tiga macam, yaitu : 1) Diterima 2) Diterima dengan perubahan, atau 3) Ditolak
- 13. Fungsi dan Proses Legislasi Daerah oleh DPRD dan Kepala Daerah Proses penyiapan rancangan Perda, meliputi penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD / Pemda (Raperda usul inisiatif). Di dalamnya termasuk penyusunan naskah inisiatif , naskah akademik, dan naskah rancangan Perda. DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Raperda dari lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu, dibentuk Tim Asistensi dengan Sekda atau berada di Biro/Bagian Hukum. Proses mendapatkan persetujuan merupakan pembahasan di DPRD. Pembahasan Raperda di DPRD atas inisiatif Pemda atau DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekda berada di Biro/Bagian Hukum. Pembahasan dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, dan diputuskan dalam rapat paripurna. Pembahasan ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekda atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Raperda yang telah disetujui DPRD akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekda (Biro/Bagian Hukum) untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran, autentifikasi, penggandaan, distribusi, dan dokumentasi Perda dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda untuk diundangkan oleh Sekda.
- 14. Tugas!!! 1. Jelaskan fungsi para pembentuk peraturan perundang- undangan nasional! (Jelaskan masing-masingnya) 2. Bagaimana alur/proses pembentukkan peraturan perundang- undangan nasional? Tugas ditulis tangan dan dikumpulkan pada link pengumpulan tugas. Batas waktu pengumpulan tugas 11 November 2020 jam 16.00.