Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum, unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan, dan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DEWI SAFITRI, SH, MH

2. Konsep Negara Hukum
o Secara embrionik Konsep negara hukum
digagas oleh PLATO dalam bukunya NOMOI
yang mengemukakan bahwa Penyelenggaraan
negara yang baik ialah yang didasarkan pada
pengaturan hukum yang baik
o Konsep ini kemudian didukung oleh muridnya
ARISTOTELES dalam bukunya Politica yang
menyatakan bahwa suatu negara yang baik
ialah negara yang diperintah dengan konstitusi
dan berkedaulatan hukum

3. Menurut Aristoteles ada 3 unsur
pemerintahan yang berkonstitusi
yaitu :
1.Pemerintahan dilaksanakan untuk
kepentingan umum
2.Pemerintahan dilaksanakan menurut
hukum yang berdasarkan ketentuan-
ketentuan umum bukan yang dibuat
secara sewenang-wenang
3.Pemerintah yang dilaksanakan atas

4. Negara hukum (De Staat) menurut F.R Botthlingk
adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang
kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.
•Menurut A.Hamid S.Attamimi secara sederhana
negara hukum (rechtstaat) adalah negara yang
menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara
dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam
segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan
hukum.
•Di dalam negara hukum hukum ditempatkan sebagai
aturan main dalam penyelenggaraan negara,
pemerintahan dan kemasyarakatan.

5. Beberapa konsep negara hukum yang lahir dan
berkembang berdasarkan historis yang berbeda
yaitu:
1.Konsep negara hukum di dalam sistem hukum Islam
(berdasarkan Al Qur’an) dikenal dengan Nomokrasi
Islam
2.Konsep negara hukum dalam sistem Eropa
Kontinental dikenal dengan Rechtstaat
3.Konsep negara hukum dalam sistem Anglo-saxon
dikenal dengan rule of law
4.Konsep negara hukum sosialist Legality
5.Konsep negara hukum Pancasila

6. Unsur-unsur negara hukum terdiri atas :
1.Sistem pemerintahan di dasarkan atas kedaulatan
2.Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya
harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-
undangan
3.Adanya jaminan terhadap HAM
4.Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
5.Adanya pengwasan dari badan-badan peradilan yang
bebas dan mandiri
6.Adanya peran masyarakat untuk turut serta mengawasi
kebijakan yang dilakukan pemerintah
7.Adanya sistem ekonomi yang menjamin pembagian yang
merata

7. Indonesia sebagai negara Hukum
• Dasarnya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “
Negara Indonesia adalah negara hukum “
• Tujuan negara Indonesia memajukan kesejahtrahan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan
demikian Indonesia menganut faham negara
kesejahtrahan (welfare state).
• Kalau konsep negara kesejahtrahaan di dunia barat baru
dikenal sekitar tahun 1960, Soepomo sebagai bapak
konstitusi Indonesia telah merumuskannya pada tahun
1945 pada saat perumusan UUD 1945.
• Salah satu karakteristik konsep negara kesejahterahan
adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan
kesejahtrahan umum (bestuurszorg).

8. Ada 13 Prinsip Pokok atau pilar utama
negara hukum :
1.Supremasi Hukum
2.Persamaan di dalam hukum
3.Asas legalitas
4.Pembatasan kekuasaan
5.Adanya organ campuran yang independen
6.Peradilan yang bebas dan tidak memihak
7.Peradilam Tata Usaha Negara
8.Peradilan tata negara
9.Perlindungan Ham
10.Bersifat demokratis
11.Berfungsi menegakan tujuan negara
12.Transparansi dan kontrol sosial
13.Berketuhanan Yang Maha Esa

9. Negara hukum Indonesia berorietasi kesejahtrahan,
petunjuknya dapat dilihat :
1.Pengakuan dan perlindungan ham
2.Pembagian kekuasaan
3.Prinsip kedaulatan rakyat
4.Penyelenggaraan negara dan pemerintahan
berdasarkan hukum
5.Pengawasan oleh hakim yang merdeka
6.Pemilihan umum secara periodik
7.Tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas
tindakan pemerintah yg merugikan warga negara

10. TUGAS NEGARA
Menurut Presthus tugas negara meliputi 2 hal yaitu:
1.Policy making yaitu penentuan haluan negara
2.Task executing pelaksanaan haluan yang telah
ditetapkan
Van Vollenhoven membagi tugas negara atas 4 bagian :
1.Membuat peraturan dalam bentuk undang-undang
(regeling)
2.Memelihara kepentingan umum (bestuur)
3.Penyelesaian sengketa dalam peradilan perdata
(yustisi)
4.Mempertahankan ketertiban umum baik preventif
maupun represif (politie)

11. Teori Perundang-undangan
• Teori Perundang-undangan dapat diartikan sebagai
petunjuk atau pendapat yang dikemukan sebagai
keterangan dalam membahas tentang suatu perundang-
undangan .
• Menurut teori perundang-undangan, penyusunan
peraturan perundang-undangan meliputi 3 masalah
pokok, yaitu:
1. Aspek materiil/Substansial, berkenaan dengan masalah
pengolahan isi dari suatu peraturan perundang-
undangan.
2. Aspek Formal/Prosedural, berhubungan dengan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang
berlangsung dalam suatu negara tertentu.
3. Struktur Kaidah Hukum

12. ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
•Menurut Krems Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan
(Gesetzgebungswissenschaft) didefinisikan sebagai ilmu
pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum
Negara
•Ilmu perundang-undangan adalah sebagai ilmu yang bersifat
normatif, yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
• Ilmu Perundang-undangan menurut Krems terbagi 2 yaitu:
1.Ilmu Perundang-undangan
2.Teori Perundang-undangan
•Ilmu Perundang-undangan dibagi 3 bagian yaitu:
•Proses perundang-undangan
•Metode perundang-undangan dan
•Teknik perundang-undangan.

13. Kaidah Hukum Peraturan Perundang-undangan terdiri
atas unsur-unsur sebagai berikut:
1.Subjek kaidah: menunjuk pada subjek hukum yang
termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah
pengaturan.
2.Objek kaidah: menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau
perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum
tersebut.
3.Operator kaidah: menunjuk pada cara bagaimana objek
kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau
larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak
atau membebankan kewajiban tertentu.
4.Kondisi kaidah: menunjuk pada kondisi atau keadaan
apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

14. Syarat Pembentukan Undang-undang
1. Syarat keterbukaan yaitu sidang-sidang di DPR dilaksanakan
secara terbuka untuk umum dengan harapan adanya
tanggapan dari masyarakat yang berminat.
2. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul
dengan cara:
a. Mengundang mereka yang berminat untuk hadir
dalam membahas peraturan tertentu.
b. Suatu departemen/lembaga mengundang organisasi
tertentu untuk memberi usul-usul tentang rancangan
undang-undang tertentu.
c. Acara dengar pendapat (hearing) di DPR
d. Pembentukan komisi-komisi penasihat yg terdiri
dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka

15. Landasan Penyusunan Peraturan perundang-
undangan adalah :
1.Landasan Filosofis yaitu setiap penyusunan peraturan
perundang- undangan harus memperhatikan cita-cita moral
dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.
Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis
Pancasila yaitu :
a. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum
dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan
terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan
kesatuan hukum nasional
d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat
e. Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial

16. 2. Landasan Sosiologis
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus
sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.
3. Landasan Yuridis
Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
memuat keharusan:
a. adanya kewenangan dari pembuat peraturan a
perundang-undangan.
b. adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan
peraturan perundang-undangan.
c. mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu.
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

17. Asas-asas Pembentukan peraturan
perundang-undangan
• Asas –asas Pembentukan peraturan perundang-undangan
adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
• Asas merupakan sandaran dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan
• Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan menurut Burkhardt Krems
menyangkut :
1. Isi Peraturan
2. Bentuk dan susunan Peraturan
3. Metoda pembentukan peraturan
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan

18. Ada 5 asas dalam Pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yaitu :
1.Lex superiori derogat lex antheriori ( Peraturan hukum
yang dibuat kekuasaan yang lebih tinggi lebih tinggi pula
kedudukannya).
2.Lex Superiori derogat lex inferiori (Peraturan hukum yg
lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih
rendah)
3.Lex Posteriori derogat lex priori ( Peraturan hukum yang
baru mencabut peraturan hukum yang lama)
4.Lex Spesialis derogat lex generalis (Peraturan hukum yg
khusus mengenyampingkan peraturan hukum yang umum
5.Asas egalitair (non diskriminatif dalam perumusan norma)

19. Asas Tingkatan Hirarki peraturan perundang-
undangan adalah :
1.Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah tingkatannya tidak dapat mengubah
atau mengesampingkan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya tetapi sebaliknya boleh.
2.Suatu peraturan perundang-undangan hanya
dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau
dengan peraturan perundang-undangan yang
sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.

20. 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai
kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah
tingkatannya.

21. • Asas hukum lain yang dijadikan dasar hukum
dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yaitu :
1.Asas kelaziman yaitu cara pembuatan peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh pembentuk
peraturan masa lampau sepanjang belum ada
ketentuan normatif yang mengaturnya secara
lain
2.Asas Mutatis mutandis yaitu mengajarkan
bahwa cara pembentukan peraturan perundang-
undangan nasional (lebih tinggi) dapat diikuti
dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan daerah.

22. Asas dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 UU
PPPerUU meliputi :
1.Kejelasan tujuan
2.Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat
3.Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi
muatann
4.Dapat dilaksanakan
5.Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6.Kejelasan rumusan
7.Keterbukaan

23. Asas-asas yang harus dikandung dalam materi
muatan peraturan perundang-undangan adalah :
1.Asas pengayoman
2.Asas Kemanusiaan
3.Asas Kebangsaan
4.Asas kekeluargaan
5.Asas kenusantaraan
6.Asas bineka tunggal ika
7.Asas keadilan
8.Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan
9.Asas ketertiban dan kepastian hukum
10.Asas keseimbangan, keserasian dan keselaranan

24. Asas-asas peraturan perundang-undangan
menurut Prof. Purnadi P. dan Soerjono Soekanto
antara lain :
1.Undang-undang tidak berlaku surut
2.Undang-undang yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi
mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula
3.Undang-undang yang bersifat khusus
mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum
4.Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan
undang-undang yang berlaku terdahulu
5.Undang-undang tidak dapat di gugat
6.Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai
kesejahtrahaan spritual dan material bagi masyarakat
maupun individu

25. Pengundangan adalah pemberitahuan secara
formal suatu peraturan negara dengan
penempatanya dalam suatu penerbitan resmi yang
khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Tempat pengundangan peraturan perundang-
undangan adalah :
1.Lembaran negara Republik Indonesia
2.Tambahan lembaran negara Republik Indonesia
3.Berita Negara Republik Indonesia
4.Tambahan berita negara Republik Indonesia
5.Lembaran Daerah
6.Tambahan lembaran daerah
7.Berita daerah

26. Tujuan Pengundangan :
1.Agar setiap orang dianggap mengetahui undang-
undang, ketidaktahuan seseorang terhadap undang-
undang tidak memaafkannya.
2.Agar secara formal setiap orang dapat mengenali
peraturan negara
3.Dengan adanya pengundangan bagi suatu
peraturan perundang-undangan maka peraturan
perundang-undangan tersebut mempunyai daya ikat
dan daya laku bagi setiap orang

27. Ada 3 variasi Kapan mulai berlakunya suatu
undang-undang yaitu :
1.Berlaku pada tanggal diundangkan, bila
dinyatakan dalam peraturan tersebut
2.Berlaku beberapa waktu setelah
diundangkan bila dinyatakan dalam
peraturan tersebut
3.Berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut sampai tanggal yang tertentu.

28. Penyebarluasan undang-undang dilakukan oleh :
1.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2.Pemerintah
Penyebarluasan Undang-undang dapat dilakukan
DPD sepanjang berkaitan dengan :
1.Otonomi Daerah
2.Hubungan pusat dan daerah
3.Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah
4.Pengelolaan tentang sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya
5.Perimbangan keuangan pusat dan daerah

29. Fungsi ilmu perundang-undangan dalam
pembentukan hukum nasional :
1.Pembangunan hukum yang baik dimulai
dengan perencanaan yang baik.
2.Melalui perencanaan dapat ditemukan
hubungan antara pembangunan hukum dan
pembangunan bidang-bidang lainya
3.Agar pembentukan hukum dapat dilakukan
secara terintegrasi dan terpadu

30. PERENCANAAN
• Perencanaa penyusunan undang-undang dilakukan
dalam Prolegnas yaitu program legislasi nasional yang
dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah
• Perencanaan PP dilakukan dalam suatu program
penyusunan peraturan pemerintah
• Perencanaan penyusuna Perpres dilakukan dalam suatu
program penyusunan presiden
• Perencanaan penyusunan Perda propinsi dan kabupaten
dilakukan oleh prokegda prop/kab/kota
• Perencanaan penyusunan peraturan perundang-
undanganlainnya disesuaikan dengan kebutuhan
lembaga

31. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
perancangan peraturan perundang-
undangan adalah :
1.Norma hukum
2.Asas Hukum
3.Asas kelaziman
4.Teori Perundang-undangan
5.Kaedah bahas Indonesia baku

32. Prinsip-prinsip Peraturan perundang-
undangan
• Peraturan yang baik adalah peraturan yang normanya
mengandung hukum dan nilai moral yaitu :
1. Mengandung hukum karena di dalamnya berisikan perintah,
larangan, kebolehan ,penghargaan dan sanksi
2. Mengandung nilai moral karena dalam setiap klausulnya
terkandung nilai kebenaran sejati , nilai keadilan hakiki dan
nilai kesusilaan
Ciri-ciri Peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Berisi norma hukum (rechtsnormen)
2. Berlaku keluar (noor buitenwerken)
3. Bersifat umum dalam arti luas (algemenene heid inruimezin)

33. Hirarki Peraturan Perundang-undangan
Hirarki peraturan perundang-undangan adalah tingkatan
peraturan perundang-undangan, yang dijelaskan melalui
stufenbau teori Hans Kelsen.
Hirarki peraturan perundang-undangan Berdasarkan
Undang-undang nomor 12 tahun 2011 terdiri dari :
1.Undang-undang Dasar 1945
2.Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat
3.Undang-undang/Perpu
4.Peraturan Pemerintah
5.Peraturan Presiden
6.Peraturan Daerah Propinsi
7.Peraturan Daerah Kabupaten/kota

34. Undang-Undang Dasar 1945
Kedudukannya sebagai hukum dasar (grundnorm)
merupakan dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum
positif yang berlaku di Indonesia.
Derajatnya dalam arti materil lebih tinggi daripada derajat
undang-undang atau peraturan lainnya karena :
1.Undang-udang Dasar dibentuk menurut suatu cara yang
formil”istimewa”
2.Karena dibuat secara istimewa maka undang-undang dasar
dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan sifatnya lebih
sempurna dan sebagai dasar tertinggi organisasi kenegaraan
suatu bangsa (faham yn berasal dari konsepsi perjanjian
negara)
3.Undang-undang dasar memuat dalam garis-garis besar dasar
dan tujuan negara dan memuat kaedah-kaedah dasar atau
pokok

35. Ketetapan MPR(Tap MPR)
Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawaimplikasi
terhadap kedudukan , tugasdan wewenang MPR, yang
sebelumnyaberkedudukan sebagai lembagatertinggi negara
kini kedudukannyasetaradengan lembagatinggi negara
lainnya
Kini MPR hanyamenetapkan ketetapan yang bersifat :
1.Menetapkan presiden dan wapres
2.Menetapkan wapresmenjadi presiden bilapresiden
meninggal dunia
3.Memilih wapresbilaterjadi kekosongan jabatan wapres
4.Memilih presiden dan wapresbilapresiden dan wapres
mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat
melakukan kewajibannyadalam masajabatanya

36. UNDANG-UNDANG/PERATURAN
PEMERINTAHPENGGANTIUNDANG-UNDANG
(PERPU)
Undang-undang adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh oleh DPR dengan
persetujuan presiden
Materi Muatan Undang-undang adalah :
1.Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang
meliputi ham, hak dan kewajiban warganegara,
penegakan kedaulatan negaradll.
2.Diperintahkan oleh suatu UUD 1945 untuk diatur
dengan undang-undang

37. Undang-undang terbagi 2 yaitu
1.Undang-undang dalam arti materil yaitu setiap
peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat
berwenang yang mengikat secara umum atau keputusan
pemerintah yang mengikat langsung setiap penduduk.
Contoh Keputusan
gubernur tentang larangan menggunakan mobil pada hari
jum’at
2.Undang-undang dalam arti formal adalah setiap
keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara
pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi
aturan yang mengikat secara umum. Contoh
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi
daerah

38. Peraturan Pemerintah pengganti undang-
undang adalah peraturan peundang-undangan
yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikwal
kegentingan yang memaksa(darurat) dengan
ketentuan sebagai berikut :
1.Perpu harusdiajukan keDPR dalam
persidangan berikut
2.DPR dapat menerimaatau menolak perpu
dengan tidak mengadaakan perbaikan
3.Jikaditolak DPR perpu tersebut harusdicabut

39.  Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
 Materi muatan Peraturan pemerintah adalah materi
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya
 Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat
oleh presiden
 Materi muatan peraturan presiden adalah materi
yang diperintahakan oleh undang-undang atau materi
untuk melaksanakan peraturan pemerintah

40. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama kepala daerah( gubernur atau
bupati/walikota)
Materi muatan peraturan daerah seluruh materi
muatan dalam rangka :
1.Penyelenggaraan otonomi daerah
2.Tugas pembantuan
3. Menampung kondisi khusus daerah
4. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi

41. Lembaga Pembentuk Peraturan
Perundang-undangan
o Setelah adanya amandemen UUD 1945 Kedudukan
seluruh lembaga negara sejajar sebagai lembaga tinggi
negara.
o Lembaga -lembaga tinggi negara setelah amandemen
UUD 1945 adalah :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Mahkamah Konstitusi (MK)
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

42. Kekuasaan Membentuk Perundang-undangan
1.DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Melaksanaan fungsi legislasi, DPR mempunyai hak
atau kewajiban mengajukan rancangan Undang-
undang, hak Amandemen atau hak untuk merubah
setiap rancangan Undang-undang yang diajukan oleh
pemerintah.
Menurut Jimly Ashidigie: fungsi legislasi mencakup
kegiatan mengkaji, merancang, membahas dan
mengesahkan Undang-undang
Berkenaan dengan fungsi legislatif DPR mempunyai
hak-hak seperti :
a. hak inisiatif
b. hak amandemen

43. 2. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
DPD merupakan representasi wilayah Provinsi.
Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sebanyak 4
orang.
Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (Undang-undang Susduk) fungsi DPD
yaitu :
– Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan
memberikan pertimbangan dengan bidang legislasi
tertentu
– Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang
tertentu.

44.  DPD ikut membahas sejumlah rancangan Undang-
undang serta memberikan pertimbangan kepada DPR
atas Rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan
Undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan
dan agama, (Pasal 22 D Ayat (2) UUD1945).
 DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang dan menyampaikan hasilnya kepada
DPR (Pasal 22 D Ayat (3) UUD1945).
 Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya,
(Pasal 22 D Ayat (4) UUD1945). Artinya, DPR dan
Presiden bisa mengatur pemberhentian anggota DPD.

45. 3. PRESIDEN
Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan
UU, Sebelum perubahan UUD1945,
Presiden merupakan lembaga yang
memegang kekuasaan untuk membentuk
undang-undang. Sesudah perubahan
UUD1945, Presiden masih berwenang :
4. Mengajukan rancangan undang-undang.
5. Pembahasan RUU yang dilakukan secara
bersama dengan DPR
6. Pengesahan RUU menjadi undang-undang.