Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menerangkan pengertian, objek, dasar pengenaan, dan proses administrasi PBB."

1. PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB)
UU No 12 tahun 1985 j.o
UU No 12 tahun 1994
tentang Pajak Bumi dan
Bangunan

2. PENGERTIAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan
 Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yang ada dibawahnya. Permukaan bumi
meliputi tanah dan perairan pedalaman
(termasuk rawa, tambak perairan) serta laut
yang ada di wilayah Republik Indonesia.
 Bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan atau perairan.

3. Pertambangan
GedungGas Alam
Tanah Basement
Pertanian
Perkebunan
Perhutanan
Perairan
Pertambangan
Lepas Pantai
Zone
Ekonomi
Ekslusif
OBYEK PAJAK
Yang menjadi Obyek Pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan
Pasal 1 (angka 1 dan 2), 2 UU No.12 Tahun 1985

4. Contoh Bangunan Dalam UU PBB
Contoh bangunan menurut pengertian UU PBB
 Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek : hotel,
pabrik dan emplasemennya.
 Jalan Tol.
 Kolam Renang.
 Pagar mewah.
 Tempat Olah Raga.
 Galangan Kapal.
 Taman mewah.
 Tempat Penampungan/Kilang Minyak, air dan Gas Bumi dan
sebagainya.

5. LANDASAN FILOSOFI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan nasional.
 Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau
kedudukan sosial ekonomi wajar apabila mereka
dipungut pajak.
 Oleh karena itu perlu sistem perpajakan yang
sederhana, mudah, adil dan memberi kepastian hukum.

6. Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) dan (2)
UU No.12 Tahun 1985
 NJOP adalah dasar dalam pengenaan PBB
 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah nilai/harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, apabila tidak terjadi transaksi jual beli
maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

7. PENGHITUNGAN PAJAK
 NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual
beli, ditentukan melalui:
1. Perbandingan Harga
2. Nilai Perolehan Baru
3. Nilai Jual Pengganti
 NJOP diperoleh dengan cara mengalikan luas bumi atau bangunan
dengan klasifikasi bumi dan bangunan. Contoh : NJOP Bumi = Luas
Bumi x NJOP / m2
4 unsur dalam penghitungan PBB :
1. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

8. SPOP,LSPOP dan SPPT
 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data objek pajak menurut ketentuan
yang berlaku
 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
adalah surat yang digunakan DJP untuk
memberitahukan besarnya pajak terhutang
kepada Wajib Pajak. SPPT diterbitkan
berdasarkan pada SPOP yang telah diisi oleh
Wajib Pajak

9. NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
 NOP: nomor identitas bagi setiap obyek PBB
 Nomor Obyek Pajak bersifat:
1. Unik, satu obyek PBB memperoleh satu NOP dan berbeda dengan lainnya.
2. Tetap/Permanen, tidak berubah dalam jangka yang relatif lama.
3. Standar, berlaku secara nasional.
 Maksud dan tujuan pemberian NOP:
a. Menciptakan identitas yang standar bagi semua obyek PBB.
b. Menertibkan dan menyederhanakan administrasi pembukuan PBB.
c. Kunci utama pada pembentukan Master File PBB yang saling berkaitan.
 Manfaat dari penggunaan NOP:
1. Memudahkan mengetahui lokasi obyek pajak
2. Memudahkan dalam pemantauan, penyampaian dan pengambilan SPOP
3. Alat untuk mengintegrasikan data atributik dengan data grafis PBB.
4. Mengurangi adanya kemungkinan ketetapan ganda.
5. Memudahkan penyampaian SPPT
6. Wajib pajak mendapat identitas atas setiap obyek yang dimiliki atau
dikuasai.

12. CONTOH SPPT

13. SEKTOR PBB
Kep Dirjen Pajak Nomor: 16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998
 Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2)
meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta
objek khusus perkotaan. Termasuk objek yang diatur secara khusus yaitu:
1. Usaha bidang perikanan
2. Objek Pajak perairan
3. Objek Pajak khusus: jalan tol, pelabuhan, lap golf, dll
 Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3)
Sektor Perkebunan: objek yang meliputi areal pengusahaan benih,
penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, penganekaragaman
jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya.
Sektor Perhutanan: objek yang meliputi pengusahaan hutan dan budidaya
hutan
Sektor Pertambangan: objek yang meliputi areal usaha penambangan
bahan-bahan galian dan semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan
galian vital dan bahan galian lainnya.

14. Klasifikasi Objek Pajak
Klasifikasi bumi/tanahdiperhatikanfaktorsebagaiberikut:
 Letak
 Peruntukan
 Pemanfaatan
 Kondisi lingkungan dan lain-lainnya
Klasifikasi bangunan, faktoryangmempengaruhiadalah:
 Bahan yang digunakan
 Rekayasa
 Letak
 Kondisi lingkungan dan lain-lainnya.

15. 2. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP)
 NJOPTKP : suatu batas nilai NJOP di mana wajib pajak tidak
terutang pajak.
 Setiap wajib pajak diberikan NJOPTKP hanya salah satu pajak
yang nilainya terbesar.
 Cara Perhitungan NJOP Bumi dan Bangunan :
NJOP Bumi = Luas Bumi x NJOP / m2
= A
NJOP Bangunan= Luang Bangunan x NJOP / m = B (+)
NJOP Bumi + Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB = C
Dikurangi NJOPTKP = D (-)
NJOP Bumi + Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB = E
 Besarnya NJOPTKP ditetapkan secara regional setinggi-
tingginya RP.12.000.000,-
Pasal 3 ayat (3) dan (4) UU No.12 Tahun 1985 std UU No. 12 Tahun 1994

16. Obyek Pajak yang Tidak Dikenakan PBB
 Obyek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;
 Obyek Pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 Obyek Pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu
hak;
 Obyek Pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik,
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 Obyek Pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan
organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan. :
Pasal 3 UU No.12 Tahun 1985 std UU No. 12 tahun 1994

17. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
 Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata:
- mempunyai hak atas bumi / tanah dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi / tanah dan atau;
- memiliki, menguasai atas bangunan dan atau;
- memperoleh manfaat atas bangunan.
 Wajib Pajak adalah subyek pajak yang dikenakan kewajiban
membayar pajak.
 Dalam hal suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib
pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan
subyek pajak sebagai wajib pajak.
Pasal 4 UU No.12 Tahun 1985

18. 3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
 NJKP atau “assesment value” adalah nilai jual yang
dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu
persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
 Besarnya NJKP ditentukan sebagai berikut:
1. Sebesar 40% dari N JOP untuk :
a. Obyek Pajak Sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan,
Pertambangan)
b. Obyek PBB lainnya apabila NJOP ≥ 1 Milyar rupiah
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk Obyek PBB lainnya apabila
NJOP < 1 Milyar Rupiah
 Cara perhitungan Besarnya Penetpan NJKP adalah sebagai
berikut:
Umum : NJKP = 20% x NJOP
Khusus: NJKP = 40% x NJOP
Pasal 6 ayat (3) dan (4) UU No.12 Tahun 1985

19. 4. Tarif Pajak
 Tarif Pajak (Tax Rate) yang dikenakan atas obyek pajak
adalah tarif tunggal, yaitu 0,5%
 Perhitungan Pajak untuk mengetahui Pajak Terutang diperoleh
dengan mengalikan tarif pajak (tax rate) dengan basis pajak
(tax base)
 Yang menjadi basis pajak PBB adalah NJKP, yang diperoleh
dengan mengalikan persentase NJKP dengan NJOP sebagai
dasar perhitungan pajak
PBB Terutang = Tarif Pajak x Basis Pajak
= 0,5% x NJKP
= 0,5% x (20% x NJOP) = 0,001 x NJOP (umum)
= 0,5% x (40% x NJOP) = 0,002 x NJOP (khusus)
Pasal 5 UU No.12 Tahun 1985

20. TAHUN PAJAK, SAAT, dan TEMPAT
PAJAK TERUTANG
 Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu
jangka waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember
tahun berjalan.
 Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut
keadaan obyek pajak tanggal 1 Januari.
 Tempat pajak yang terutang adalah:
a. untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI;
b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten atau Kota;
yang meliputi letak obyek pajak.
Pasal 8 UU No.12 Tahun 1985

21. KASUS
• Apabila pada awal bulan Januari tahun 2003 terdapat
sebidang tanah yang diatasnya ada rumah tinggal.
Kemudian pada akhir pekan pertama rumahnya terbakar
ludes, maka bagaimana pengenaan PBB terhadap obyek
tersebut ?
• Pada bulan Maret 2002 Haris membeli sebidang tanah
kosong dari Adi. Pada bulan April-Mei 2003 diatas
tanah tersebut dibangun sebuah ruko. Siapakah yang
menjadi Wajib Pajak dan obyek apa saja yang dikenakan
untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 ?

22. PENGUMPULAN DATA OBYEK PAJAK
 Pendaftaran : Subyek pajak secara aktif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas
obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP):
a. Data-data diri perorangan atau badan yang menjadi subyek pajak;
b. Semua tanah yang dimiliki dengan sutau hak dan atau dimanfaaatkan;
c. Semua bangunan yang dimiliki dengan suatu hak dan atau dimanfaaatkan.
 Pendataan : DJP secara aktif melakukan pengumpulan data obyek pajak di lapangan
dan selalu diikuti kegiatan penilaian. Bentuk alternatif pendataan:
1. Pendataan dengan Penyampaian dan Pemantauan SPOP
2. Verifikasi Data Obyek Pajak dan Subyek Pajak PBB
3. Identifikasi Obyek dan Subyek PBB
4. Pengukuran Bidang Obyek Pajak
 SPOP adalah adalah sarana untuk mendaftarkan subyek dan obyek pajak. diisi :
Jelas, Benar, Lengkap, Tepat Waktu
Bagaimanakah pelaksanaan sistem self assessment pada Pajak Bumi dan
Bangunan, dan jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi ?
Pasal 9 UU No.12 Tahun 1985

23. SIKLUS PENENTUAN NJOP BUMI
Pengumpulan & up-dating
data transaksi
Reliable?
Analisis & Penilaian
NIR / ZNT
Klasifikasi NJOP Usulan
NJOP
Analisis
ASR
Ya
Tidak
Bank Data Nilai Pasar Properti
Persetujuan Elemen Masyarakat
Siklus

24. ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SISMIOP
(SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBYEK PAJAK)
PENDATAAN PENILAIAN PENGENAAN PENERIMAAN KEBERATAN
PENAGIHAN PENGURANGAN
Pengumpulan data Pendekatan: Unsur : Penerimaan : Keberatan :
1. Data Pasar 1. NJOP 1. Mekanisme 1. Alasan
Self declaration : 2. Biaya 2. NJOP TKP pembayaran PBB 2. Batas waktu pengajuan
1. Pendaftaran 3. Kapitalisasi 3. NJKP 2. Pembagian hasil 3. Bentuk Keputusan
(Wajib Pajak aktif) Pendapatan 4. Tarif penerimaan PBB 4. Batas waktu keputusan
2. Pendataan 5. Ketentuan Pembayaran
(Fiscus aktif) Cara Penilaian: Produk : Penagihan atas :
1. Massal 1. SPPT 1. SPPT
SPOP 2. Individual 2. STTS 2. SKP Pengurangan :
NOP 3. DHKP 3. STP 1. Alasan
2. Batas waktu pengajuan
3. Bentuk Keputusan
1. Daluwarsa 2. Daluwarsa 4. Batas waktu keputusan
Penetapan Penagihan
Daluwarsa PBB :
Official Assessment

25. PENENTUAN NJOP BANGUNAN
Harga
Material
Upah
Pekerja
Biaya pembuatan
bangunan baru
Penyusutan
(fisik, fungsi, ekonomi)
Nilai
Bangunan
DBKB

26. COMPUTER ASSISTED VALUATION (CAV)
ZNT
DBKB
SPOP
Entry Program CAV
Obyek Pajak Umum Obyek Pajak Khusus
Obyek Pajak
Standar
Obyek Pajak
Non Standar
Seleksi
Nilai Obyek
Nilai diterima ?
Nilai CAV Nilai Absolut
NJOP
LKOK
Penilaian
Individual
Tidak Tidak
Ya

27. PENAGIHAN PBB
S
P
O
P
Sesuai
Ketentuan SPPT
Tidak
tepat
waktu
PBB >
SPOP
SKP
(denda 25%)
JT 6 bulan
JT 1 bulan
STP
(denda bunga
2% sebulan)
Setelah JT
Denda Administrasi belum lunas
Belum lunas
JT 1 bulan
ST 7 hari
SP 21 hari
SPMP
1 x 24 jam
Permintaan Lelang
10 hari
Pelaksanaan Lelang
Denda bunga 2% sebulan,
maximal 24 bulan
Penagihan Aktif
Dasar penagihan :
1. SPPT
2. SKP
3. STP
Pasal 10, 11, 12, dan 13 UU No.12 Tahun 1985

28. KEBERATAN dan BANDING
 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada DJP atas SPPT dan
SKP masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk
setiap tahun pajak, ditulis dalam bahasa Indonesia, alasan yang
jelas, dan bukti-bukti resmi
 Pengajuan keberatan dan banding tidak menunda kewajiban
pembayaran pajak.
SPPT & SKP :
a. Salah data:
- luas
- klasifikasi
- penetapan
b. Salah tafsir
3 bulan
Keputusan DJP:
diterima
(sebagian/
seluruhnya)
ditolak,
ditambah
12 bulan
3 bulan Pengadilan Pajak
Pasal 15, 16, dan 17 UU No.12 Tahun 1985

29. PENGURANGAN
 Pengurangan diajukan dalam hal :
a. kondisi obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak:
(1). Wajib Pajak Orang Pribadi:
1. Veteran pejuang (+pembela) kemerdekaan, duda + jandanya
2. Lahan yang hasilnya terbatas milik WP perorangan
3. WP yang berpenghasilan dari pensiunan
4. WP perorangan yang berpenghasilan rendah
5. Nilai jual naik dari WP perorangan penghasilan rendah
(2). WP badan yang mengalami kerugian/ kesulitan liquiditas sepanjang tahun
Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 75%,
kecuali untuk angka 1 diberikan pengurangan 75%
b. obyek pajak terkena bencana alam seperti : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Sebab lain yang luara biasa: kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hawa tanaman
Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 100%
 Diajukan 3 bulan sejak diterimanya SPPT/SKP atau terjadinya yang luar biasa, ditulis dalam
bahasa Indonesia, mencantumkan besarnya prosentase pengurangan yang diminta, dan
melampiri bukti pendukung.
 Pengurangan terhadap SKP, pemberian pengurangan PBB hanya diberikan atas pokok ketetapan
pajak terutang.
 Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruh, sebagian atau menolak.
 Keputusan pemberian pengurangan diterbitkan selambat-lambatnya 3 bulan (ketetapan s.d
Rp.500.000.000,-), 4 bulan (ketetapan 500.000.000,- s.d 1.500.000.000,-), dan 6 bulan (ketetapan
diatas 1.500.000.0000,-) sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari wajib pajak.
Pasal 19 UU No.12 Tahun 1985 jo PMK No. 110/PMK.03/2009

30. Sanksi dan Ketentuan Pidana
 Barang siapa karena kealpaannya :
– tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) kepada Direktorat
Jenderal Pajak ;
– menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau
melampirkan keterangan yang tidak benar ;
sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)
bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
 Barang siapa dengan sengaja :
– tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal
Pajak ;
– menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang
tidak benar ;
– memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah
benar ;
– tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
– tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan:
sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua)
tahaun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak terutang
 Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 2
huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-
tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak
pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau
seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

31. PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Sebab Kelebihan Pembayaran :
 PBB dibayar lebih besar dari yang
seharusnya
 Dilakukan pembayaran PBB yang
seharusnya tidak terutang
Cara Pengajuan :
 Mengajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada DJP
 DJP dalam waktu 12 bulan
menerbitkan SKKP PBB atau SPb
atau SKP
 Apabila melebihi 12 bulan, maka
dalam waktu 1 bulan DJP
menerbitkan SKKP PBB
Pengembalian :
 Diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, baik pusat maupun
cabang
 Atas persetujuan WP dapat
diperhitungkan dengan utang
pajak yang akan terutang atau
dengan utang pajak orang lain
 Sisa atas perhitungan diatas
diterbitkan SPMKP PBB
PMK No. 29/PMK.03/2005

32. PEMBAGIAN HASIL PBB
Tempat
Pembayaran
Bank Persepsi
Wajib Pajak
Petugas
Pemungut
Bank Operasional
V
10 %
Pemerintah Pusat
9 %
Biaya
Pemungutan
64,8 %
Daerah Kab/Kota
16,2 %
Daerah Provinsi
3,5 %
Insentif
6,5 %
Dibagi rata
Pasal 18 UU No.12 Tahun 1985 jo PP No. 16 Tahun 2000

33. Sekian dan Terima Kasih

34. PBB SEKTOR P3
 NJOP PBB Perkebunan
1. Areal Kebun: NJOP tanah sekitar ditambah dengan Standar Investasi Tanaman (SIT)
2. Areal Emplasemen dan areal lainnya: NJOP tanah sekitar (dengan seperlunya)
 NJOP PBB Perhutanan SELAIN Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)
1. Areal Produktif: sebesar 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan
2. Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya: sebesar NJOP tanah sekitar
 NJOP PBB Perhutanan atas HPHTI
1. Areal Hutan: NJOP tanah sekitar ditambah dengan Jumlah Biaya Pembangunan
Hutan Tanaman Industri
2. Areal Emplasemen dan areal lainnya: NJOP tanah sekitar (dengan seperlunya)
 NJOP PBB Pertambangan Non Migas Galian C
1. Areal Produktif: kapitalisasi tertentu*) x hasil bersih galian tambang setahun sebelum
tahun pajak berjalan
2. Areal Emplasemen, belum/tidak produktif dan areal lainnya : NJOP tanah sekitar (dengan
seperlunya)
 NJOP PBB Pertambangan MIGAS, Energi Panas Bumi, dan Non Migas selain Energi Panas
Bumi & Galian C
1. Areal Produktif: sebsar 9,5 x hasil pertambangan setahun sebelum tahun pajak berjalan
2. Areal Emplasemen, belum/tidak produktif dan areal lainnya : NJOP tanah sekitar (dengan
seperlunya)

35. *) Tabel Angka Kapitalisasi NJOP PBB
Areal Pertambangan Non Migas Galian C
Lama Waktu
Penambangan
Angka Kapitalisasi Lama Waktu
Penambangan
Angka Kapitalisasi
1 2 12 2
1 0,91 16 7,82
2 1,74 17 8,02
3 2,49 18 8,20
4 3,17 19 8,36
5 3,79 20 8,51
6 4,36 21 8,65
7 4,87 22 8,77
8 5,33 23 8,88
9 5,76 24 8,98
10 6,14 25 9,08
11 6,50 26 9,16
12 6,81 27 9,24
13 7,10 28 9,31
14 7,37 29 9,37
15 7,61 30 9,43