Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.

1. HUKUM INTERNASIONAL
SEMESTER IV/3 SKS
YANI BRILYANI TAVIPAH,
S.H.,M.H.

2. • BUKU REFERENSI
(Buku Wajib dan Buku Anjuran)
– Pengantar Hukum Internasional : Mochtar Kusumaatmadja, Etty R.
Agoes.
– Pengantar Hukum Internasional 1 dan 2 : J.G.Starke
Buku lain:
- Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik: Setyo Widagdo
SH.,MH.
- Hukum Organisasi Internasional: DW.Bowett Q.C.LLD.
- Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional: Huala Adolf
- Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus: Prof.Dr.Sumaryo Suryokusumo
- Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional: I Wayan
Parthiana,SH.,MH.
- Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analitis (1,2,3,4):
Syahmin AK.,SH.
- Hukum Internasional Kontemporer: jawahir Thontowi,SH.,Ph.D;
Pranoto Iskandar,SH.
- Pengantar Hukum Internasional (Cases & Materials dan lampiran-
lampiran): Mochtar Kusumaatmadja, Etty R.Agoes.
- Dll.

3. SILABUS HUKUM INTERNASIONAL
I. Pendahuluan
A. Pengertian/Definisi dan Peristilahan
B. Bentuk Perwujudan Hukum Internasional
C. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional (Masyarakat
Internasional dalam masa transisi)
II. Masyarakat Internasional
A. Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional sebagai
Sumber Material Hukum Internasional
B. Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis HI
C. Kesatuan Asas Hukum sebagai Landasan Material bagi HI
D. Hakekat dan Fungsi Kedaulatan Negara dalam Masyarakat Intnsl.
III. Sumber-sumber Hukum Internasional
A. Pengertian
B. Jenis-jenis Sumber Hukum Internasional
1. Perjanjian Internasional
2. Kebiasaan Internasional
3. Prinsip-prinsip Umum Hukum
4. Putusan Pengadilan dan Doktrin sbg Sbr Hkm tambahan
5. Sumber Hukum Lainnya.

4. IV. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
A. Tinjauan teoritis
B. Hukum Nasional dalam Peradilan Internasional
C. HI dan Hukum Nasional: Praktek Negara-negara
V. Subyek Hukum Internasional
A. Pengertian
B. Jenis-jenis Subyek Hukum Internasional:
1. Negara
2. Tahta Suci
3. Organisasi Internasional
4. Individu
5. Pemberontak dan Belligerent
6. Perkembangan terakhir.
VI. Pengakuan
A. Pengertian
B. Pengakuan de Jure dan de facto
C. Akibat Hukum dari Pengakuan
D. Pengakuan terhadap Insurgensi dan Beligerensi
E. Pengakuan berkenaan dengan wilayah dan non pengakuan.

5. VII. Kedaulatan
A. Kedaulatan atas wilayah daratan
B. Kedaulatan atas wilayah perairan
C. Kedaulatan atas ruang udara
VIII. Ujian Tengah Semester
IX. Yurisdiksi
A. Pengertian
B. Beberapa prinsip yurisdiksi: teritorial, personal, perlindungan,
universal
C. Yurisdiksi pada jalur tambahan, pulau buatan, instalasi dan
bangunan serta hak berdaulat.
X. Pertanggungjawaban Negara.
A. Pengertian, Bentuk dan Jenis
B. Tanggung Jawab Negara atas pelanggaran Perjanjian Internasional atau
terhadap Kewajiban Kontraktual
C. Upaya hukum untuk memperoleh kompensasi/pemulihan hak
XI. Suksesi Negara
A. Pengertian
B. Sebab-sebab terjadinya Suksesi Negara
C. Akibat Hukum Suksesi Negara

6. XII. Sengketa-sengketa Internasional
A. Cara Penyelesaian Damai
B. Cara Penyelesaian Kekerasan
XIII. Hukum Humaniter
A. Sumber-sumber Utama Hukum Humaniter
B. Konflik Bersenjata dan Hubungan Permusuhan Lainnya
C. Cara-cara Penyelesaian Paksa atau Kekerasan.
XIV . Hukum Udara /Ruang Angkasa
XV . Hukum Diplomatik
XVI. Ujian Akhir Semester

7. PENGERTIAN.
Prof.Dr.Mochtar K:
Hukum ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia
dalam masyarakat meliputi lembaga dan proses untuk mewujudkan kaidah
tersebut dalam kenyataan.
Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:
1. Negara dengan negara
2. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan
negara satu sama lain.
Lassa Oppenheim:
“Law of national or International law is the name for the body of
customary and treaty rules which are considered legally binding by
civilized states in their intercourse with each other.”
Hukum nasional atau hukum internasional adalah nama dari suatu badan
ketentuan atau peraturan kebiasaan yang dianggap mengikat negara hukum
bagi negara-negara beradab dalam perhubungannya satu sama lain.
J.L.Brierly:
Hukum bangsa-bangsa atau Hukum Internasional dapat didefinisikan
sebagai badan hukum dan prinsip-prinsip yang mengikat negara beradab
dalam hubungan negara yang satu dengan negara yang lain.

8. J.G. Starke:
HI merupakan himpunan kaidah hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan
peraturan-peraturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara-negara dalam
hubungan antar mereka yang juga meliputi:
1. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan organisasi internasional dan
hubungannya dengan organisasi internasional lainnya serta negara dan
individu.
2. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyek
hukum internasional bukan negara.
Perbedaan HI (publik) dengan Hk.Perdata Int.: Sifat hukum dari persoalannya
atau obyeknya.
Istilah lain untuk HI:
- Hukum Bangsa-bangsa
- Hukum Antar bangsa/Hukum antar negara
- Hukum Dunia
- Hukum Internasional.
Pada dasarnya istilah-istilah tersebut maksudnya sama, tapi ada perbedaan
berdasarkan tingkat perkembangan masyarakat internasional.

9. 1. Hukum Bangsa-Bangsa.
Istilah ini digunakan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Hubungan
antar bangsa-bangsa saat itu sangat jarang dan masih sederhana.
2. Hukum antar Bangsa atau Hukum antar Negara.
Istilah ini digunakan pada masyarakat negara-negara di Eropa ketika
muncul negara dalam pengertian modern yaitu negara kebangsaan (nation
state).
Negara kebangsaan ini muncul sejak tahun 1648 yaitu saat lahirnya
Konvensi Westphalia yang mengahiri perang 30 tahun di Eropa antara
golongan Katholik dan Protestan.
3. Hukum Internasional
a. Istilah HI merupakan istilah yang lebih modern. Dalam istilah HI tidak
hanya diatur hubungan negara dengan negara tapi mengatur juga hubungan
antara negara dengan subyek HI bukan negara serta hubungan/ persoalan
antara subyek HI bukan negara satu sama lain.
b. Istilah HI juga memberi peluang bagi individu sebagai subyek HI sekalipun
dalam batas-batas tertentu.
c. Pada segi lain, HI mengakomodir persoalan-persoalan diantara organisasi
internasional yang mana eksistensi organisasi internasional tersebut
terlepas dari kemauan negara.

10. Perwujudan Hukum Internasional:
1) HI Umum/HI Global
yaitu HI yang berlaku diseluruh bagian dunia, akan tetapi tidak semua
negara tunduk pada HI umum.
Contoh: Universal Declaration of Human Rights (1948).
2) HI Regional
yaitu HI yang berlaku pada negara-negara di kawasan tertentu.
HI ini lahir dalam praktek negara-negara melalui hukum kebiasaan.
Contoh: ASEAN, BENELUX.
3) HI Khusus
yaitu HI yang berlaku terhadap negara-negara tertentu yang tidak terbatas
pada suatu kawasan tertentu.
HI ini lahir melalui perjanjian internasional.
Contoh: OPEC, Perjanjian antar negara2 Commonwealth.
4. Hukum Dunia/World Law
a. Konsep Hkm Dunia mengemukakan dalilnya dengan menganalogikan
konsepnya pada pemikiran Hkm Ketatanegaraan. Negara-negara berdaulat
ini dianalogikan sebagai negara bagian dan negara-negara bagian tersebut
berada dibawah kekuasaan tunggal yang disebut “Negara Dunia”.
b. Negara dunia mengatur anggota-anggotanya berdasarkan tertib hukum yang
subordinatif.

11. Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya
A. Benih-benih Hukum Internasional di Berbagai Kebudayaan.
1. Kebudayaan Yunani
Pada masa ini dikenal “hukum yang mengatur hubungan antar negara kota”.
Hukum ini disebut oleh Vinogradoff dengan istilah “intermunicipal law”.
Municipal law = hukum negara/hukum nasional/hukum umum
Intermunicipal law terdiri dari hukum-hukum kebiasaan yang berasal dari
kebiasaan yang telah dipraktekan dalam jangka waktu yang lama.
Contoh: peraturan-peraturan mengenai peperangan, perwasitan/ arbitrase,
diplomasi dan konsul.
Pada masa ini, hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius.
2. Kebudayaan Yahudi
Pada masa ini telah dikenal “hukum yang mengatur hubungan antar
bangsa- bangsa Yahudi berdasarkan hukum agama mereka”.
Hukum ini mengatur ttg perjanjian orang asing dan peperangan.
3. Kebudayaan Islam.
Pada masa ini telah dikenal “hubungan antar bangsa-bangsa Arab yang
diatur oleh kaidah hukum. Hukum tersebut banyak dipengaruhi oleh ajaran
Islam dan paling menonjol dalam hukum tersebut adalah “Hukum mengenai
perang”.

12. 4. Kebudayaan India Kuno.
Pada masa ini telah diatur “hubungan antara raja-raja di India berdasarkan
hukum kebiasaan” yang disebut “Desa Darma”.
5. Kebudayaan Bizantium
Pada masa ini telah dilakukan diplomasi thdp bangsa-bangsa tetangga,
karena itu berkembanglah hukum antara bangsa-bangsa terutama ttg hkm
diplomasi.
B. Revolusi dan Masa Depan HI
1. Intermunicipal law (hukum yang mengatur antar negara kota). Hukum ini
muncul pada zaman Yunani dan sangat dipengaruhi oleh pandangan
tentang hukum alam.
2. Ius Gentium adalah hukum yang mengatur bangsa Romawi dan bangsa
non Romawi/bangsa lain.
Ius Gentium muncul pada masa Romawi sampai abad ke V setelah
Masehi.
Pada masa Romawi dikenal juga Ius Civile yang mengatur hubungan antar
orang Romawi satu sama lain.

13. 3. Ius Gentium, Ius Intergentes, Law of nations.
Ketiga istilah ini dikenal pada zaman Imperium Romawi (abad
10 s/d 17 M). Ketiga istilah ini mempunyai arti yang sama.
Pada masa Imperium Romawi, HI kurang berkembang, karena:
a. Kekaisaran Romawi dengan sistem feodalnya menguasai kerajaan-
kerajaan disekitarnya hingga hubungan antar kerajaan banyak
ditentukan oleh Kaisar.
b. Kekuasaan gereja yang dipimpin Paus memiliki pengaruh yang
kuat terhadap hukum sehingga seringkali agama dicampuradukan
dengan hukum.
Perkembangan selanjutnya:
- 17 Juni 1617 Pangeran Ferdinand dari Hapsburg (berasal dari gol
Katolik) ditetapkan menjadi Kaisar Romawi.
- Protestan ditindas -- perang Katolik dan Protestan (30
tahun/1618-1648).
- Perang berakhir dengan ditandatanganinya “Perjanjian
Westphalia”

14.  Dalam sejarah HI, perjj Westphalia merupakan peristiwa penting, karena:
a. Prjn Westphalia mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan telah
meneguhkan perubahan peta bumi politik karena perang tersebut.
b. Mengakhiri usaha Kaisar Romawi yang suci untuk menegakkan
kembali
Imperium Romawi.
c. Hubungan antar negara dilepaskan dari persoalan kegerejaan dan kini
didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara.
d. Melalui perjanjian ini, kemerdekaan negara Nederlands, Swiss dan
negara-negara kecil di Eropa Jerman diakui).
Perjanjian Westphalia mrpkn titik awal lahirnya negara kebangsaan/nation
state.
4. International Law dikenal beberapa istilah:
a. Law of Nations (Hukum Bangsa-Bangsa)
b. La among nation (Hukum antar bangsa)
c. Inter State Law (Hukum antar negara)
5. Transnational Law (Pertengahan abad XX)

15. PERTEMUAN II

16. Masyarakat dan Hukum Internasional
Tempat berlakunya HI -- masyarakat internasional
1. Unsur-unsur masyarakat internasional:
a. Adanya subyek HI, a.l:
- Negara;
- Organisasi Internasional;
- Palang Merah Internasional
- Tahta Suci Vatican
- Kaum Belligerensi
- Organisasi Pembebasan
- Individu.
b. Adanya hubungan antar subyek-subyek HI.
Latar belakang: karena adanya perbedaan kebutuhan subyek HI yang
satu dengan subyek HI yang lain.

17. Hubungan antara masyarakat int dan hukum. Internasional:
* ubi societas ibi ius
* apabila benar hk.int itu ada, harus dibuktikan bahwa ada masyarakat
internasional tempat Hukum Internasional itu berlaku.
Hubungan antar subyek HI, dibagi 2:
1. Hub. resmi/hubungan tidak langsung.
- Disebut hubungan tidak langsung, karena orang-orangnya tidak bertindak
atas nama sendiri tapi atas nama negaranya.
- Hubungan ini umumnya dilakukan dalam bidang politik, meliputi:
* hub. antar pejabat negara dengan pejabat neg.
* hub. antar pejabat negara dengan pejabat organ internasional.
2. Hub. langsung / hubungan perorangan.
Umumnya mencakup hubungan perdagangan, hubungan kemanusiaan,
hubungan kebudayaan dsb.
Latar belakang adanya hubungan antar subyek HI:
1. Kenyataan fisik: perbedaan negara yang satu dengan negara yg lain.
2. Fakta pengikat non materiil: adanya asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang
sama yang berlaku di seluruh dunia tanpa kecuali (hukum umum)

18. 2. Kedaulatan Negara: hakekat dan fungsinya dalam masyarakat int.
* kedaulatan -- sovereignity -- superanus = yang teratas -- mempunyai
kekuasaan tertinggi;
* berlakunya hukum internasional yang mengatur hub antar negara
(khususnya) -- sebagai kekuasaan tertinggi --- tdk bertentangan dgn HI.
* ruang berlaku kekuasaan tertinggi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara
itu.
* pembatasan terhadap kedaulatan sbg kekuasaan tertinggi
1. Kekuasaan terbatas di dalam wilayah negaranya.
2. Kekuasaan berakhir di mana kekuasaan negara lain mulai.
* kedaulatan negara tidak bertentangan dengan HI;
* akibat faham kedaulatan dalam arti terbatas muncul faham kemerdekaan dan
faham persamaan derajat;

19. 3. Masyarakat Internasional dalam peralihan: Terjadi perubahan2 dalam:
a. Peta bumi politik
b. Kemajuan teknologi
c. Perubahan struktur organisasi masyarakat internasional.
Dasar Kekuatan Mengikatnya Hukum Internasional
John Austin: “the rules of positive morality” --- disangkal oleh Mochtar
dengan memberi contoh hukum adat di Indonesia.
Domes Tones (ahli filsafat Yunani), ada 4 alasan:
1. Karena hukum merupakan perintah Tuhan
2. Karena merupakan tradisi
3. Karena berasal dari kesusilaan
4. Karena ada perjanjian masyarakat.
Beberapa teori:
1. Teori Hukum Alam/Natural Law -- Grotius
HI mengikat / ditaati karena HI merupakan hukum alam yang
diterapkan pada kehidupan masyarakt bangsa-bangsa/masyarakat
internasional.

20. 2. Teori Voluntaris, ada 2:
a. T. Kedaulatan -- George Jellineck
HI ditaati & mengikat negara2 karena HI merupakan kehendak sepihak
dari negara yang bersangkutan atau dibuat atas kehendak negara ybs.
b. Common Consent Theory (T.Kehendak Bersama) -- Triepel
HI mengikat bukan karena kehendak sepihak negara akan tetapi karena
kehendak bersama dari negara2.
3. T.Obyektivitas -- Madzhab Wiena -- Hans Kelsen
HI mengikat/ditaati oleh negara2 didasarkan pada suatu kaidah yang lebih
tinggi yang disebut Grundnorm -- Pacta Sunt Servanda.
4. Madzhab Perancis -- Fauchile, Scelle, Duguit.
Faktor pengikat HI terletak pada faktor2 biologis, sosial & sejarah
kehidupan manusia itu sendiri.

21. PERTEMUAN III
SUMBER-SUMBER
HUKUM INTERNASIONAL

22. • Sumber Hukum:
1. Formal
- tempat menemukan hukum --- Bentuk hukum
- unsur pembentuk hukum
- cara/proses dlm membentuk/menciptakan hukum
- dasar mengikat -- hukum mengikat apabila sudah
diberi bentuk
2. Material
- sumber hukum untuk menentukan isi hukum
- dasar mengikat

23. SUMBER-SUMBER HKM INTERNASIONAL
I Sumber hukum material (untuk menemukan isi hukum) dalam HI
adalah etika moral universal.
II. Sumber HI dalam arti formal:
Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional walaupun tidak
secara eksplisit dicantumkan, menyatakan bahwa dalam mengadili
perkara-perkara yang diajukan kepadanya,
Mahkamah Internasional (ICJ) akan mempergunakan:
- perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun
khusus ….…….
- kebiasaan-kebiasaan internasional ……
- prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab
- keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin ……

24. • Menurut J.G. Starke:
- kebiasaan
- perjanjian-perjanjian
- yurisprudensi
- doktrin
- keputusan-keputusan dari organ-organ internasional.
• Dari Pasal 38 (1) St MI dapat disimpulkan ada 2 kategori sumber
HI dalam arti formal:
- Sumber hukum primer:
* perjanjian internasional
* kebiasaan internasional
* prinsip-prinsip hukum umum
- Sumber hukum skunder:
* Yurisprudensi
* doktrin.

25. • PERJANJIAN INTERNASIONAL.
adalah perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota masyarakat bangsa-
bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.
Perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa:
- Negara vs Negara
- Negara vs Organisasi Internasional (OI).
- OI vs OI
- Negara vs Takhta Suci
- dll
Bukan perjanjian antara : Negara/OI vs Individu/perusahaan.
Individu vs Individu.
Perjanjian internasional antar negara diatur dalam Konvensi Wina 1969.
Perjanjian internasional antara negara dengan OI diatur dalam Konvensi Wina
1986.

26. • Bentuk-bentuk perjanjian internasional:
- Treaty --- biasanya untuk perjanjian-perjanjian penting, baik
perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral.
- Protocol ---biasanya untuk perjanjian yg melekat pada perjanjian
lain (tambahan).
- Arrangement & Memorandum of Understanding
-- biasanya untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat
teknis.
- Convention -- biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral.
- Pact -- biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral.
- Covenant, Charter, Statute --- biasanya digunakan sebagai
anggaran dasar/hukum dasar dari suatu OI.

27. Macam-macam perjanjian internasional:
1. Dilihat dari segi jumlah pihak yang membuat perjanjian:
a. Perjanjian internasional bilateral
b. Perjanjian internasional multilateral.
2. Dilihat dari segi kaidah hukum yang lahir dari perjanjian internasional:
a. Treaty contract (khusus/tertutup)
b. Law making treaty (umum/terbuka)
3. Dilihat dari tahap/proses pembentukannya:
a. Perjanjian internasional dua tahap:
- tahap perundingan (negotiation)
- tahap penandatanganan (signature)
b. Perjanjian internasional tiga tahap:
- tahap perundingan
- tahap penandatanganan.
- tahap pengesahan (ratification)

28. PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.
Berdasarkan rumusan Konvensi Wina.
Full Powers (Pasal 7 ayat 1a): merupakan dokumen yg berisikan
kuasa penuh dari penguasa yang berwenang (Kepala Negara,
Kepala Pemerintahan, Menlu) untuk:
- menunjuk siapa yang dikuasakan menghadiri perundingan.
- batas-batas wewenangnya
- berbicara mengenai apa.
Tingkat-tingkat pembentukan suatu perjanjian internasional:
- Adoption of the text (Pengadopsian naskah) ----Art 9
Pada tahap ini timbul akibat: Negara-negara terikat untuk tidak
mengubah:
* bentuk perjanjian yang disepakati
* garis besar isi perjanjian.

29. - Authentication of the text (Pengesahan/pengotentikan naskah)---Art 10.
Tahap ini para pihak memberikan persetujuan pada isi perjanjian.
Apabila tidak diatur dalam naskah, dapat ditempuh melalui
cara-cara:
* penandatanganan
* penandatanganan ad referendum
* pemarafan.
Consent to be bound (Art 11 -17):
Cara-cara sepakat utk terikat pd suatu perjanjian internasional:
- penandatanganan
- pertukaran instrument-instrumen yang melahirkan perjanjian itu
- pengesahan/ratifikasi
- penerimaan/akseptasi
- persetujuan
- penambahan/pelekatan
- cara-cara lain yang disetujui para pihak.

30. Pensyaratan (reservation).
• Merupakan pernyataan sepihak/unilateral yang diajukan oleh suatu negara
pada waktu menyatakan persetujuannya untuk terikat pada suatu
perjanjian internasional bahwa negara tersebut menyetujui untuk terikat
pada perjanjian internasional tetapi tidak mau terikat pada pasal/pasal-
pasal tertentu dari perjanjian internasional itu atau negara itu memberikan
pengertian lain atas isi dari pasal atau pasal-pasal tertentu dari perjanjian
tersebut.
• Dilakukan dengan 2 cara:
- berdasarkan sistem suara bulat (unanimity system):
pensyaratan dari suatu negara untuk dapat berlaku dan
mengikat harus mendapat persetujuan dari semua negara
peserta lainnya.
- berdasarkan sistem Pan Amerika (diperkenalkan oleh
negara-negara di kawasan benua Amerika). Menurut sistem
ini tidak perlu harus mendapat persetujuan dari semua
negara peserta.
Pensyaratan sudah dapat dinyatakan berlaku asalkan ada
negara peserta lain yang menyetujuinya.

31. * KEBIASAAN INTERNASIONAL.
- Dilihat dari sudut sejarah, kebiasaan interns mrpkn sumber hukum yang terpenting.
- Tidak setiap kebiasaan internasional harus merupakan sumber hukum.
- Untuk menjadi hukum kebiasaan internasional harus ada 2 unsur:
1. Harus ada kebiasaan yang bersifat umum (unsur materiil)
2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (unsur psikologis).
Unsur materiil:
a. harus ada suatu pola tindak yang berlangsung lama, yi berupa serangkaian
tindakan serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula.
b. Pola tindak diatas harus bersifat umum dan berkaitan dengan hubungan
internasional.
Unsur psikologis:
Dirasakan memenuhi kewajiban hukum “opinio juris sive necessitatis”
(keyakinan bersama bahwa pengulangan tindakan itu….merupakan akibat dari suatu
kaidah yang memaksa).

32. Beberapa contoh ketentuan hk int yang terjadi melalui proses kebiasaan
internasional a.l.
- penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer.
- hukum memperlakukan tawanan perang menurut perikemanusiaan.
Hubungan antara kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.
1. Beberapa ketentuan hukum perang dan landas kontinen dalam
hukum laut menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat menimbulkan
kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional yang kemudian
diteguhkan dalam konvensi- konvensi internasional.
2. Perjanjian internasional yang berulangkali diadakan mengenai hal
yang sama dapat menimbulkan kebiasaan internasional , misalnya
hubungan konsuler yang ditimbulkan melalui perjanjian bilateral
menjadi kompleks kaidah hukum kebiasaan ttg hubungan konsuler.

33. • PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM.
- General principles of law recognized by civilized nations.
- Asas-asas hukum umum adalah asas-asas yang mendasari sistem hukum modern
- yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Barat (Romawi).
- Lembaga-lembaga hukum tersebut menyebar ke seluruh dunia.
- Istilah “bangsa yang beradab = bangsa yang merdeka.
- Yang menjadi hukum adalah prinsip2 hukum umum bukan hanya asas2 hukum
internasional.
- “umum” - hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan bagian
dari keseluruhan sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.
- Hukum internasional tidak berdiri sendiri dan ada hubungan dengan hukum
nasional.
- Asas-asas hukum umum bisa berasal dari hukum perdata, hukum acara, hukum
pidana disamping yang berasal dari hukum internasional sendiri, mis asas non
intervensi, asas mempertahankan kemerdekaan.
- Dengan adanya prinsip hukum umum sebagai sumber HI menjadikan Mahkamah
Internasional tidak dapat menyatakan “non liquet” karena kedudukan Mahkamah
diperkuat dengan prinsip hukum umum ini untuk dapat membentuk hukum baru.

34. Sumber Hukum Tambahan:
- Keputusan Pengadilan dan Pendapat para Sarjana terkemuka
* Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tersebut tidak dapat
menimbulkan kaidah hukum;
* Tidak ada preseden dalam sistem peradilan menurut Makamah Internasional;
* Keputusan pengadilan di sini adalah dalam arti luas - keputusan pengadilan
mana pun;
* Keputusan pengadilan nasional mengenai persoalan HI juga penting.
* Pendapat para sarjana berupa hasil penelitian dan tulisan2 penting sbg sbr HI
tambahan.
* Pendapat para ahli hukum anggota panitia Hukum Internasional (Int Law
Commission) PBB.
- Keputusan Badan2 Perlengkapan Organisasi dan Lembaga2 Internasional.
Beberapa keputusan tersebut adalah a.l.:
- Resolusi Majelis Umum PBB:
- Keputusan Majelis Umum PBB:
= mengenai Hak Asasi Manusia;
= mengenai Hak untuk menentukan nasib sendiri.

35. PERTEMUAN IV
HUBUNGAN
HUKUM INTERNASIONAL
DAN
HUKUM NASIONAL

36. Dari segi teori ada 2 aliran:
A. Voluntarisme: dipengaruhi pandangan positivisme.
Mendasarkan berlakunya HI dan ada tidaknya HI pada kemauan negara ----aliran
dualisme
Alasan:
1. Sistem HI dan HN mempunyai sumber yang berbeda.
HI bersumber pada kemauan dari negara-negara/bersama.
HN bersumber pada kemauan satu negara.
2. Subyek utama HI dan HN berbeda
Subyek utama HI: negara
Subyek utama HN: individu.
3. HI dan HN mempunyai perbedaan dalam struktur masyarakatnya sebagai wadah dari
hukum-hukum tersebut.
4. Perbedaan mutlak antara HI dan HN terletak pada daerah atau ruang lingkup
berlakunya.
Konsekuensi:
a. Tidak ada persoalan hierarkhis antara HI dan HN.
b. Tidak mungkin ada pertentangan, yang mungkin adalah persoalan renvoi.
c. Apabila HI hendak diberlakukan dalam masy nasional/negara maka terlebih dahulu
harus ditransformasikan menjadi HN.

37. B. Aliran Obyektivitas.
Dipengaruhi hukum alam. Aliran ini menganggap ada dan berlakunya HI
terlepas dari kemauan negara --- melahirkan paham monisme.
Akibat: melahirkan masalah hierarkhis antara HI dan HN sehingga timbul:
a. Monisme dengan primat HN
b. Monisme dengan primat HI
1) Monisme dengan primat HN: HI merupakan lanjutan dari HN dengan kata lain HI
merupakan HN untuk urusan luar negeri. Berkembang di Jerman (Mz Bonn).
Dasar pemikiran:
a. Tidak ada satu organisasi diatas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-
negara di dunia ini.
b. Dasar dari HI yang mengatur hub. Internasional terletak pada wewenang negara-
negara untuk mengadakan perjanjian internasional.
Kelemahan:
a. Paham ini hanya memandang HI sebagai pelengkap dari HN yang hanya bersumber
pada perjanjian internasional.
b. Paham ini pada kenyataannya merupakan penyangkalan terhadap berlakunya HI
yang mengikat.

38. 2) Monisme dengan primat HI: bahwa HN bersumber pada HI yang secara hierarkhies
lebih tinggi kedudukannya.
Menurut paham ini:
HN tunduk pada HI dan kekuatan mengikat HI dr HN didasarkan atas suatu
pendelegasian dari HI.
Paham ini dikembangkan oleh Mazhab Wiena, tokohnya a.l: KUNZ, KELSEN,
VERDROSS dan didukung o/ Mz Perancis dengan tokoh: DUGUIT, SCHELLE.
Kelemahan:
a. Pandangan ini mendalilkan bhw HI telah ada terlebih dahulu dari HN.
Hal ini bertentangan dengan kenyataan sejarah yang menunjukan bahwa HN ada
terlebih dahulu dari HI.
b. Pandangan bhw kekuatan mengikat HN diperoleh dari HI tidak dpt dipertahankan
berdasarkan kenyataan wewenang suatu bangsa yang berhubungan dng kehidupan
antar negara ada yg sepenuhnya masuk wewenang HN dalam hal ini HTN.
Kesimpulan umum:
* Antara HI dan HN tidak perlu ada pertentangan yang prinsipil.
* Perkembangan HI sangat lamban, karena ditentukan oleh HN atau kehendak negara
dan belum kuatnya HI sebagai suatu sistem hukum.

39. Hukum positif beberapa negara:
1. Praktek Negara Inggris.
a. Di bidang Hkm Kebiasaan Internasional.
Di Inggris dikenal “doktrin incorporasi” a.l menyebutkan: “International law is the
law of the land”.
Dengan demikian Inggris memandang HI sebagai bagian dari HN nya dengan
syarat-syarat:
1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Inggris.
2) Apabila suatu kaidah Hkm Kebiasaan Internasional telah diterima sbg bagian dr
Hk.Nasional Inggris maka pengadilan-pengadilan di Inggris harus mentaatinya.
b. Di bidang Hkm Perjanjian Internasional/Traktat.
Lembaga yang berwenang untuk mengadakan perjanjian internasional dengan
negara lain yang meliputi proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi,
adalah badan eksekutif (PM dan Kabinet) dan badan Legislatif (Parlemen).
Inggris membedakan 2 perjanjian/traktat internasional:
1) Traktat yg memerlukan persetujuan parlemen.
2) Traktat yg tidak memerlukan persetujuan parlemen.
Hal-hal yg harus dapat persetujuan parlemen adalah traktat yang isinya menyangkut sbb:
1) Yg berpengaruh thdp hak-hak pribadi WN Inggris
2) Yg menyangkut soal-soal moneter/keuangan.
3) Yg mempengaruhi/mengubah isi peraturan per UU di Inggris.
4) Yg menyangkut garis batas wilayah negara.

40. 2. Di Amerika Serikat
Di bidang Hkm Perjanjian Int AS membagi 2:
a. Self executing treaty
Perjanjian internasional yang dianggap kurang penting dan bersifat teknis/
pelengkap.
Perjanjian internasional demikian langsung berlaku setelah diratifikasi.
b. Non self executing treaty
Perjanjian internasional yang tidak langsung berlaku tetapi terlebih dahulu harus
diundangkan dalam lembaran negara.
3. Di Indonesia
Dalam bidang perjanjian internasional: dikenal surat Presiden RI No.2826/1960
tanggal 22 Agustus 1960 yang ditujukan pada DPRGR yang isinya:
a. Tidak semua perjanjian yang diadakan pemerintah/presiden dengan negara lain harus
diajukan pada DPR untuk mendapat persetujuan.
b. Hanya perjanjian-perjanjian yg dianggap penting saja yang diminta persetujuan
DPR.
c. Perjanjian-perjanjian yang dianggap kurang penting disampaikan kepada DPR
sekedar untuk diketahui.
d. Perjanjian-perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah perjanjian yang
menyangkut:
- soal-soal politik yang mempengaruhi hubungan politik luar negeri
- Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi politik LN
- Hal-hal yang menurut UUD/sistem per UU an di Ind harus diatur dalam bentuk

41. PERTEMUAN V
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

42. Pengertian:
Subyek Hukum Internasional ialah
- pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut Hukum
Internasional.
contoh: negara
- Pemegang hak dan kewajiban yang terbatas (privilege).
contoh: kewenangan mengadakan penuntutan hak yang
diberikan oleh HI dimuka pengadilan berdasarkan suatu
konvensi.
- Pemilik kepentingan-kepentingan untuk mana HI dibuat.

43. 1. Negara
JL Brierly: Negara ialah suatu lembaga (institution), yaitu suatu wadah
dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan
kegiatan-kegiatannya.
Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of States
of 1933: The state as a person of international law should posses the
following qualification:
a) A permanent population;
b) A defined territory
c) A government
d) A capacity to enter relations with other states
Negara sebagai subyek hukum Internasional harus memiliki:
a. Penduduk tetap
b. Wilayah tertentu
c. Pemerintahan
d. Kemampuan (kapasitas) untuk melakukan hubungan dengan negara
lain.

44. Bentuk-bentuk Negara:
a. Negara Mikro.
Ialah negara dengan penduduk dan wilayah yang kecil. Misalnya, San
Marino (penddk 20.000, luas 64km2), Monaco (penduduk 30.000, luas
22km2), Liehtenstein (penddk 20.000, luas 61 mil2).
b. Negara Kesatuan.
Suatu negara yang memiliki suatu pemerintah yg bertanggung jawab
mengatur seluruh wilayahnya.
c. Dependent states.
Yaitu negara-negara yang bergantung kepada negara-negara lain baik
karena adanya pengawasan dari negara lainnya, adanya perjanjian,
adanya persetujuan untuk menyerahkan hubungan luar negeri kepada
negara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat perang.
1) Negara protektorat (negara vasal)
Yaitu negara yang kekuasaan luar negerinya sepenuhnya berada di
bawah kekuasaan negara lain.
Contoh, the Ionian Islands bekas protektorat Inggris (dibawah Inggris,
Uni Soviet, Austria dan Prusia).

45. 2) Wilayah Trust / Mandat (Wilayah Perwalian)
Yaitu wilayah yang tidak mampu mengadakan hubungan dengan pihak
asing tanpa mendapat dukungan dari negara pendukungnya.
Contoh, wilayah di pasifik di bawah perwalian AS (Marianas, Carolines,
Marshalls)
d. Negara Federal (Federasi).
Bentuk dasar: wewenang terhadap urusan dalam negeri dibagi menurut
konstitusi antara pejabat-pejabat federal dan anggota-anggota
federasi. Sedangkan urusan luar negeri dipegang oleh pemerintah
federal (pusat).
e. Negara-negara anggota persemakmuran (commonwealth).
Starke: negara-negara anggota CW kedudukannya sui generis, artinya
negara-negara tersebut berdiri sendiri, terlepas dari
pengaturan/pengawasan Inggris, meskipun hub moral selalu ada.
f. Negara Netral.
Starke: suatu negara yang kemerdekaan, politik dan wilayahnya dengan
kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara besar (The
Great Powers)

46. 2. Takhta Suci.
Lateran Treaty 1929.
3. Organisasi Internasional
Organisasi Internasional : pola kerjasama yang melintasi batas-batas
negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta
diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan
fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan
tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik
antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok
non pemerintah pada negara yang berbeda. (T.May Rudi).
Unsur-unsur OI:
1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara;
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;
3. Baik antar pemerintah maupun non-pemerintah;
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

47. 4. Palang Merah Internasional.
Didirikan oleh Henry Dunant yang bergerak dibidang kemanusiaan.
Keanggotaan dari PMI bukan negara-negara tapi Palang Merah dari negara-
negara.
5. Orang Perorangan
Perjanjian Versailles……MI Permanen: dihadapkannya penjahat-penjahat
perang…-kejahatan perdamaian, kejahatan kemanusiaan.
6. Pemberontak dan kaum Belligerensi.
- Ada pemimpin
- Ada unform
- Menguasai wilayah
7. Organisasi Pembebasan

48. • PERTEMUAN VIII
PENGAKUAN
( RECOGNITION )

49. • Fungsi Pengakuan:
1. Moore: ”menjamin suatu negara baru dapat menduduki
tempat yang layak sebagai suatu organisme politik yang
merdeka dan berdaulat di tengah-tengah masyarakat
bangsa-bangsa, dengan demikian negara tersebut dapat
melakukan hub dengan negara-negara lain secara sempurna
tanpa merasa kuatir bahwa kedudukannya sebagai suatu
kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang
sudah ada.”
2. De Visscher:
a. Agar tidak mengasingkan suatu kumpulan
manusia/negara
dari hubungan-hubungan internasional.
b. untuk menjamin kesinambungan hubungan-hubungan
internasional dengan jalan mencegah adanya suatu
kekosongan hkm yang merugikan baik bagi kepentingan-
kepentingan individu maupun bagi hubungan-hubungan
antar negara.

50. Teori Pengakuan:
1. Constitutive Theory:
“ walaupun suatu masyarakat politik telah memenuhi unsur-
unsur negara, namun tidak secara langsung dapat diterima
sebagai negara dalam masyarakat internasional, terlebih
dahulu harus ada pengakuan dari negara lain”.
Pendukung teori: Moore, Schuman, Lauterpacht, dll.
Kelemahan teori:
a. ada kemungkinan suatu negara diakui oleh negara yang satu,
tapi tidak diakui oleh negara yang lain, sehingga pada saat
yang bersamaan negara itu merupakan pribadi
internasional bagi negara yang mengakui tadi, tapi tidak
bagi negara yang tidak mengakui.
b. negara yang tidak mengakui keberadaan negara baru tsb
dapat melakukan intervensi kepada negara yang tidak
diakuinya itu.

51. 2. Evidentiary Theory/Declaratory Theory
Menurut Fischer Williams:
“pengakuan tidak bersifat konstitutif tapi bersifat deklaratif,
menerima tapi tidak menciptakannya. Penolakan untuk
memberi pengakuan tidak dapat merubah adanya fakta-
fakta.”
Pendukung teori: Brierly, Fischer Williams, Montevideo Conv.
Menurut
Kelemahan teori: pd kenyatannya suatu negara pada saat
memberikan pengakuan, hal tersebut merupakan suatu
tindakan pernyataan belaka, tp pd saat pengakuan tersebut
diberikan, maka pd saat itu jg menimbulkan akibat-akibat
hukum tertentu.

52. • Macam-macam Pengakuan:
1. Pengakuan kolektif: pemberian pengakuan yang
dilakukan bersama-sama secara kolektif melalui
institusi internasional.
Contoh:
- abad 19 keberadaan negara-negara baru diakui
secara kolektif oleh negara-negara yang tergabung
dalam Conzert of Europe.
- dewasa ini: pengakuan dalam piagam PBB Pasal 4
ayat (1).
2. Pengakuan terpisah: pengakuan yang
dibedakan/dipisahkan antara pengakuan negara di
satu pihak dan pengaturan pemerintah di pihak lain

53. PERTEMUAN 8PERTEMUAN 8
 KEDAULATAN TERITORIAL
A. Kedaulatan atas wilayah daratan
B. Kedaulatan atas wilayah perairan
C. Kedaulatan atas ruang udara

54. • Pengertian Kedaulatan menurut HI ada 3 aspek:
1. Aspek eksternal atau independence aspect;
yaitu untuk menunjukkan hak suatu negara dalam hal menentukan sendiri dengan
siapa (negara/entitas lain) akan mengadakan hubungan dan sekaligus
menentukan sifat hubungan tersebut.
2. Aspek internal;
yaitu hak eksklusif atau kompetensi negara untuk menentukan cara-cara
pengelolaan pemerintahnya, aturan perundang-undangan nasionalnya serta
penegakan aturan tersebut.
3. Aspek teritorial, yaitu kekuasaan negara yang eksklusif dan sempurna untuk
mengatur atau mengelola orang-orang dan benda-benda yang berada dalam
ruang lingkup wilayah negara tsb.
Kedaulatan teritorial mempunyai hubungan yg erat dng kemerdekaan suatu negara.
Hal ini dilukiskan oleh “Max Huber” (Arbitrator dalam Island of Palmas
Arbitration) antara USA dan Belanda (Kasus Miangas):
”Kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan kemerdekaan.
Kemerdekaan yang berkenaan dengan bagian di muka bumi adalah hak untuk
melaksanakan di dalamnya tanpa campur tangan negara-negara lain, fungsi-
fungsi suatu negara”.

55. I. Wilayah Daratan
Ada 2 hal penting:
1. Masalah perolehan dan pengalihan ataupun pengurangan wilayah daratan
2. Masalah perbatasan antar negara
5 cara klasik penambahan dan pengurangan wilayah negara dan 2 cara baru.
a. Akresi / Penambahan yaitu penambahan wilayah suatu negara karena adanya
perubahan geofisik bumi yg dpt terjadi dengan:
1) Peristiwa alam itu sendiri, mis munculnya delta di muara sungai.
2) Krn perbuatan manusia membangun pulau di laut teritorial , mis Belanda.
Tindakan atau pernyataan formal tidak diperlukan dengan syarat bahwa
penambahan itu melekat (embedded) dan bukan terjadi dalam suatu peristiwa
yang dapat diidentifikasikan berasal dari lokasi lain.
b. Cessi / Penyerahan
Peralihan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu dari suatu negara ke negara
lainnya scr sukarela (dapat juga terpaksa). Bentuk (seperti hibah, penjualan
atau pembelian,sewa,tukar), contoh:
- Penyewaan Hongkong oleh Inggris dari RRC sampai tahun 1997
- Pembelian Alaska thn 1816 oleh AS dari Rusia.

56. c. Occupation / Okupasi
Penguasaan terhadap wilayah terra nullius, syarat:
1) Adanya kehendak dari negara untuk memiliki wil tsb.
2) Diduduki/dikuasai secara efektif
Contoh: Gastern Greenland Case tahun 1933 antara Denmark dan Swedia.
Ada 2 teori yang berkaitan dengan okupasi:
- teori Kontinuitas, yi tindakan okupasi dilakukan sejauh diperlukan untuk
menjamin keamanan atau pengembangan alam di wil terkait.
- teori Kontiguitas, yi kedaulatan negara yg melakukan okupasi tsb.
mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis
berhubungan dengan wilayah terkait.
d. Prescription / Preskripsi
Yaitu pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai
untuk jangka waktu tertentu, bukan thdp terra nullius melainkan terhadap
wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain.
Mengenai jangka waktu yang pantas harus diputuskan oleh suatu
pengadilan internasional.

57. e. Aneksasi
Yaitu cara perolehan wilayah secara paksa. Ada 2 keadaan:
1)wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasi.
Cth: aneksasi jalur Gaza oleh Israel (1967)
aneksasi Hawai oleh USA (1898)
2)pada waktu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi
wilayah yg dianeksasi kedudukannya sudah benar-benar berada di bawah
penguasaannya. Contoh: aneksasi Korea oleh Jepang thn 1910.
Cara baru:
a. Keputusan Konferensi Negara-negara/Deklarasi sepihak oleh negara
b. Doktrin Soviet: cara Plebisit (penentuan kehendak rakyat).
• Cara hilangnya kedaulatan: ditinggalkan karena ada okupasi, penaklukan,
kejadian alamiah, preskripsi dan revolusi yang diikuti dengan cara
pemisahan.

58. 2. Perbatasan (salah satu manifestasi dr Kedaulatan Teritorial)
- Alamiah: gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan,
danau-danau dan gurun.
- Buatan: garis imajiner (garis bujur atau lintang).
Perbatasan sungai:
- Sungai yg tdk dpt dilayari: jika tdk ada traktat digunakan “garis tengah”
(median line)….yaitu ditarik di pertengahan sungai atau disepanjang cabang
utama apabila sungai itu memiliki lebih dari satu cabang, dengan mengikuti
semua kelokan kedua tepiannya.
- Sungai yg dapat dilayari: digunakan Thalweg, perbatasan ditentukan
disepanjang garis tengah terusan yang dapat dilayari yang paling dalam.
3. Servitut (servitude)
Yaitu suatu pembatasan eksepsional yg dibebankan oleh traktat thdp
kedaulatan teritorial neg ttt dimana wilayah neg tsb dibebani kewajiban-
kewajiban atau restriksi-restriksi yg melayani kepentingan-kepentingan
(hak kebendaan/in rem) dari negara lain atau kesatuan non-negara.

59. Misalnya:
- hak-hak perikanan di jalur maritim
- hak untuk membangun jalan kereta api melalui suatu wilayah
- Penggunaan pelabuhan-pelabuhan, sungai-sungai, lapangan udara
- dll
Servitut berasal dari hukum Romawi yang kemudian diambil alih oleh
sarjana-sarjana hukum internasional, misalnya Hugo Grotius.
Lauterpacht: servitut merupakan hukum kebiasaan internasional, yaitu hak untuk
melewati secara bebas dan damai wilayah negara lain untuk berlayar atau
berdagang.
Oppenheim membagi servitut menjadi 4 bentuk, yaitu:
1. Servitut positif, yaitu servitut yang memberikan hak kepada suatu negara
untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu di wilayah negara lain.
2. Servitut negatif, yaitu hak suatu negara untuk meminta negara lain agar tidak
melakukan sesuatu di wilayahnya.
3. Servitut militer, yaitu hak untuk tujuan-tujuan militer.
4. Servitut ekonomi, yaitu hak untuk tujuan/kepentingan perniagaan, lalu lintas
perdagangan dan hak-hak ekonomi lainnya.

60. 4. Wilayah Laut Teritorial
Laut Teritorial ialah suatu jalur laut yang terletak antara laut lepas/ bebas
dengan pantai dan atau perairan pedalaman negara pantai.
Kedaulatan teritorial atas wilayah laut dibatasi oleh kepentingan pelayaran internasional
yang diwujudkan dalam Konsep hak lintas damai (the right of innocent passage)
Hak lintas damai adalah hak setiap kapal asing untuk berlayar di laut teritorial suatu
negara dengan melintasi laut teritorial tersebut tanpa masuk ke perairan
pedalaman/ berlabuh di pelabuhan/galangan yang berada di luar perairan
pedalaman atau berlayar menuju dan keluar dari perairan pedalaman suatu
negara.
Cara pengukuran lebar laut teritorial:
Konven Hkm laut III (UNCLOS III) 1982: lebar laut teritorial diukur dari garis
pantai (base lines) yang terdiri dari 3 garis pantai:
1. Garis pangkal normal
2. Garis pangkal lurus
3. Garis pangkal kepulauan.

61. 1. Garis pangkal normal, yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai ketika air
laut surut dan mengikuti lekukan-lekukan pantai.
2. Garis pangkal lurus, yaitu garis yang ditarik dari pantai waktu air surut tidak
mengikuti lekukan pantai tetapi dengan menghubungkan titik-titik/ujung-
ujung terluar dari pantai pada waktu air surut.
3. Garis pangkal kepulauan, yaitu garis pangkal yang ditarik dengan
menghubungkan titik-titik terluar dan karang-karang terluar pulau-pulau

62. ANTARCTICA (KUTUB SELATAN)
Landasan pembenaran klaim atas Kutub Selatan:
- pendudukan (occupation)
- teori kontinuitas (continuity)
- teori kontiguitas (contiguity)
- teori sektor (sector principle)
- penemuan (discovery)
- berdasarkan hak-hak historis.
Teori kontinuitas -- suatu pendudukan di suatu wilayah dibenarkan guna
memperluas kedaulatan negara yang mendudukinya sepanjang diperlukan untuk
pengembangan alam dan keamanannya.
Teori kontiguitas - suatu kedaulatan negara dibenarkan untuk menduduki suatu
wilayah karena negara tersebut adalah negara yang secara geografis berada paling
dekat dengan wilayah yang diklaimnya.
Teori sektor - negara yang terletak dengan wilayah kutub memiliki hak mengklaim
kedaulatan atas wilayah tersebut.

63. • Berdasarkan dasar-dasar pembenar tersebut, Arctic (Kutub Utara) diklaim oleh
Uni Soviet (Rusia) dan Kanada. Antarctic (Kutub Selatan) diklaim oleh Argentina,
Australia, Inggris, Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia.
• Tahun 1959 dibuat perjanjian Antarctica, diratifikasi oleh seluruh negara yang
berkepentingan langsung dengan Antarctica, yaitu Argentina, Australia, Inggris,
Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia, Belgia, Jepang, Afrika Selatan, Uni
Soviet Argentina, Australia, Inggris, Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia
dan Amerika Serikat. Mulai berlaku efektif tanggal 23 Juni 1961.
• Tiga prinsip yang mendasari perjanjian Antarctica, yaitu:
1. Bahwa segala kegiatan yang dilakukan di Antarctica hanya untuk maksud-
maksud damai saja;
2.Berlakunya kebebasan untuk melakukan penelitian dan kerjasama ilmiah di
Antarctica;
3. Pemeliharaan lingkungan Antarctica.
Para pihak sepakat untuk kerjasama dan tidak menggunakan Antarctica untuk
maksud-maksud militer
Perjanjian tersebut melarang segala percobaan peledakan bom nuklir dan
pembuangan sampah-sampah radio aktif.
Perjanjian tidak mengakui klaim-klaim kedaulatan terhadap Antarctica.

64. YURISDIKSI

65. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap
orang, benda atau peristiwa (hukum).
Hans Kelsen: prinsip hukum par in parem non habet imperium
mempunyai bbrp pengertian:
1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui
pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali
negara tsb menyetujuinya.
2. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasl
tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yg bukan merupakan
anggota atau peserta dr perjanjian internasional tersebut.
3. Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan
suatu tindakan negara lain yg dilaksanakan di dalam wilayahnya.
Yurisdiksi suatu negara dlm wilayahnya dapat dibagi ke dalam:
• Legislative jurisdiction atau prescriptive jurisdiction.
• Executive jurisdiction/enforcement jurisdiction.
• Judicial jurisdiction/yurisdiksi pengadilan.

66. • Beberapa prinsip tentang yurisdiksi, yaitu:
1. Yurisdiksi Teritorial.
Intinya: bahwa setiap negara dapat melaksanakan/menerapkan
kompetensinya atas benda atau orang, tindakan-tindakan atau peristiwa-
peristiwa yang terjadi dalam batas wilayahnya.
Wilayah suatu Negara termasuk juga:
a. Laut wilayah
b. Kapal Bendera Negara
c. Pelabuhan.
• Secara teknis yurisdiksi teritorial diperluas dengan jalan menerapkan:
a. Prinsip teritorial subyektif.
Negara melaksanakan yurisdiksinya untuk menuntut dan menghukum
kejahatan-kejahatan yang dilakukan didalam wilayahnya akan tetapi
diselesaikan atau menimbulkan akibat di negara lain.

67. b. Prinsip teritorial obyektif.
Negara melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang
dimulai di negara lain tetapi diselesaikan atau menimbulkan akibat di
dalam wilayah yang akan melaksanakan yuridiksi atau menimbulkan
konsekuensi-konsekuensi yang merugikan tatanan sosial ekonomi di
dalam wilayahnya itu.
2. Yurisdiksi Personal.
Dalam kaitan ini dikenal 2 prinsip:
a. Prinsip Nasionalitas Aktif.
Yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap seorang warga negara yang
melakukan suatu kejahatan di luar wilayahnya.
b. Prinsip Nasionalitas Pasif.
Negara melaksanakan yurisdiksi apabila ada warganegaranya mengalami
kerugian akibat suatu perbuatan yang dilakukan di negara lain.

68. 3. Menurut Prinsip Protektif.
HI mengakui bahwa setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksinya
terhadap kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan dan
integritasnya atau terhadap kepentingan-kepentingan vital ekonominya.
4. Yurisdiksi Universal.
Suatu kejahatan tunduk pada yurisdiksi universal, apabila kejahatan tersebut
dapat ditundukkan pada yurisdiksi semua negara, dimanapun perbuatan
itu dilakukan.
Kekecualian dari penerapan yurisdiksi teritorial walaupun sifatnya terbatas,
yaitu:
a. Negara dan kepala negara asing.
b. Utusan diplomatik
c. Kapal perang
d. Angkatan Bersenjata negara-negara asing
e. Lembaga-lembaga Internasional.

69. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Charter PBB (Konfrns San Fransisco 25 April 1945)
Lahir tanggal 24 Oktober 1945

70. Tujuan PBB:
1. Memelihara perdamaian dan keamanan
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa
berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan
nasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakan
lain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia
3. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-
masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau
kemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghargaan
terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dari dan bagi
semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama.
4. Menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa
dalam mencapai tujuan bersama.

71. Organ-organ pokok PBB (6 organ).
1. Majelis Umum
Majelis umum adalah badan permusyawaratan yang paling utama.
Terdiri dari semua anggota PBB, masing-masing anggota berhak
menyuarakan satu suara.
2. Dewan Keamanan
DK terdiri dari 15 anggota, lima diantaranya merupakan anggota “tetap” yaitu
Cina, Perancis, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat.
Ke 5 anggota tetap mempunyai hak “veto”, dasarnya (Jessup) “inescapable
fact of powers differentials” ---- bahwa pada anggota-anggota inilah
dibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan
keamanan internasional.
10 anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan 2 tahun melalui MU.
Kriteria: sumbangan terhadap “pemeliharaaan perdamaian dan keamanan
internasional dan kepada tujuan-tujuan lain dari organisasi” dan “distribusi
geografis yang adil”.
Formasi: afro-asia (5), Eropa Timur (1), Amerika Latin (2), Eropa Barat dan
lainnya (2).

72. Fungsi utama Dewan ialah memelihara perdamaian dan keamanan internsl,
dilakukan dengan 2 cara:
a. Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandang
mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
b. Dengan tindakan pemaksaan.
DK dalam menjalankan fungsi perdamaian dan keamanan internaslnya, harus
tetap menghormati persamaan, kedaulatan, hak negara utk mempertahankan
kemerdekaan, politik dan keutuhan wilayah.
Pasal 27 Piagam: setiap anggota DK mempunyai satu suara dan keputusan-
keputusan penting memerlukan persetujuan dari semua negara anggota tetap.
Kebulatan suara dari semua negara anggota tetap DK terhadap keputusan
penting ini dinamakan “veto” (rule of unanimity), artinya jika salah satu negara
anggota tetap menolak keputusan penting, maka keputusan tersebut tidak
dapat diberlakukan.
Langkah-langkah DK berupa: sanksi ekonomi berupa pemutusan hubungan
ekonomi dan semua sarana komunikasi yang vital baik sebagian maupun
seluruhnya serta pemutusan hubungan diplomatik. Tindakan militer berupa,
blokade dan operasi militer melalui darat, laut dan udara.

73. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial.
Dipilih oleh MU tiga tahun sekali, terdiri dari 54 anggota. Dewan ini
bertanggung jawab atas upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian,
sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan bidang lain yang berkaitan,
khususnya untuk negara-negara anggota PBB dan negara-negara di dunia
umumnya.
4. Dewan Perwalian.
Terdiri dari anggota tetap DK PBB ditambah anggota tidak tetap yang dipilih
oleh MU.
5. Mahkamah Internasional
Adalah organ peradilan bangsa-bangsa dan berkedudukan di Den Haag
Belanda. Setiap anggota PBB dengan sendirinya menjadi anggota MI.
Tanggung jawab pokok MI:
a. Harus melakukan peradilan atas kasus-kasus yang diajukan kepadanya
oleh negara- negara anggota.
b. Memberikan pendapat yang bersifat nasihat kepada Sidang Umum atau
DK atas permintaan.

74. • Badan khusus
- International Monetary Fund (IMF) 15 Nopember 1947.
IMF adalah “partner” Bank.
Tujuan:
* untuk mendorong kerjasama moneter melalui suatu lembaga tetap yang mengatur
machinery konsultasi dan kolaborasi mengenai masalah-masalah moneter;
* mempermudah perluasan dan neraca pertumbuhan perdagangan inernasional;
* meningkatkan stabilitas kurs dan menghapuskan penurunan nilai kurs yang
kompetitif;
* membantu dan memperkuat sistem pembayaran multilateral; serta
* mengurangi pembatasan-pembatasan kurs asing yang menghambat pertumbuhan
perdagangan dunia, dll.
- IAEA (International Atomic Energy Agency).
Badan Energi Atom Internasional, sebuah badan otonom di bawah naungan
PBB, setiap tahun melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Majelis Umum
dan sebagai kelayakan kepada DK dan Dewan Ekonomi Sosial.
Tujuan: mempromosikan penggunaan energi atom untuk keselamatan dan
perdamaian.

75. Invasi Irak ke wilayah Kuwait.
• 2 Agustus 1990, pasukan Irak menginvasi wil.Kuwait. Empat jam kemudian, DK PBB
mengeluarkan Resolusi No.660 yang mengutuk tindakan Irak dan meminta
penarikan segera pasukannya tanpa syarat dari wilayah Kuwait.
• 6 Agustus 1990, DK melalui Resolusi No.661 thn 1990 mengenakan sanksi ekonomi
kepada Irak dengan mengecualikan berlakunya terhadap penyediaan obat-obatan
dan bahan makanan bagi rakyat Irak.
• Sanksi militer dijatuhkan melalui Resolusi DK No.678 tanggal 28 Nopember 1990.
Resolusi memberikan kuasa untuk penggunaan militer terhadap Irak yang tidak
menarik diri dari Kuwait pada tanggal 15 Januari 1991.
• 16 Januari 1991, pasukan Koalisi di bawah komando AS bekerjasama dengan
Pemerintah Kuwait melakukan operasi militer yang ofensif.
• Setelah 6 minggu penyerangan darat, laut dan udara akhirnya Irak menyampaikan
pernyataan kepada DK untuk mentaati Resolusi DK PBB.
• Sanksi ekonomi DK belum dicabut. Pemerintah Irak diperintahkan untuk
menghancurkan senjata-senjata pemusnah masal: kimia, biologi dan balistik di
bawah pengawasan PBB.

76. • PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

77. A. Penyelesaian Sengketa Secara Damai:
1. Penyelesaian melalui pengadilan
a. Arbitrase Internasional
b. Mahkamah Internasional
2. Penyelesaian di luar pengadilan
a. Negosiasi
b. Mediasi
c. Jasa baik
d. Konsiliasi
e. Penyelidikan (enquiry)
f. Penemuan fakta (fact finding)
g. Penyelesaian regional
h. Penyelesaian di bawah naungan PBB.
B. Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan:
a. Perang
b. Tindakan bersenjata bukan perang
c. Retorsi
d. Reprisal
e. Blokade damai
f. Embargo
g. Intervensi

78. 1a. Arbitrase internasional.
yaitu pengajuan sengketa internasional kepada arbiter yang dipilih secara
bebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketat
memperhatikan pertimbangan hukum.
Beberapa hal penting dalam arbitrase:
1. Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase.
2. Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum.
Keputusan arbitrase biasanya didasarkan pada: keadilan, kesederajatan atau ex
aequo et bono dan penerapan hukum internasional.
Arbitrase terdiri atas:
a) Seorang arbitrator
b) Komisi bersama antara para anggota yg ditunjuk oleh para pihak bersengketa.
c) Komisi campuran yg terdiri atas orang-orang yg diajukan oleh pihak bersengketa
dan anggota tambahan yang dipilih dng cara lain.
Beberapa arbitrase internasional:
1) Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) = Pengadilan
Arbitrase Kamar Dagang Internasional, didirikan di Paris.
2) Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) = Pusat
Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional, berkedudukan di
Washington DC.
3) Regional Centre for Commercial Arbitration = Pusat Arbitrase Dagang Regional di
kuala Lumpur.

79. b. Mahkamah Internasional.
Pengaturan MI terdapat di Statuta MI maupun Piagam PBB 1945.
MI mempunyai wewenang:
1. Melaksanakan Contentious jurisdiction, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa.
2. Memberikan advisory opinion, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasihat.
Putusan MI final tanpa banding, hanya mengikat para pihak.
Keputusan diambil atas suara mayoritas.
Advisory opinion ialah keputusan MI yang bersifat sebagai nasihat. Advisory
opinion tidak mengikat meski bagi yang meminta.
Yang dapat dimintakan advisory opinion ialah:
a) Sengketa antar negara yang sedang ditangani badan/organ PBB
b) Sengketa yang terjadi dalam badan/organ PBB atau organisasi
internasional lain.
Advisory opinion dapat dimintakan oleh:
1) MU PBB atau DK PBB
2) Badan atau organ PBB selain MU dan DK atau organisasi internasional
selain PBB dengan kuasa dari MU PBB.

80. 2a. Negosiasi.
Negosiasi berarti pertukaran pendapat dan usul antarpihak yang
bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian
sengketa secara damai.
Negosiasi dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi bilateral dan
negosiasi multilateral, dengan melalui saluran diplomatik atau pada
konferensi diplomatik. Negosiasi biasanya dilakukan oleh kepala
negara, perdana menteri, menteri luar negeri atau pejabat
departemen luar negeri.
b. Mediasi
Mediasi ialah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam
suatu sengketa internasional.
Peran Mediator (Konv Den Haag 1899) ialah mendamaikan tuntutan yang saling
berlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul antarnegara yg
bertengkar.
c. Jasa baik
Jasa baik ialah tindakan pihak ketiga yang yang membawa kearah perundingan atau
yang memberi fasilitas kearah terselengaranya negosiasi, tanpa berperan serta
dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.

81. d. Konsiliasi
Penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat
laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa
tersebut.
e. Penyelidikan (Inquiry)
Penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau badan untuk
mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan
permasalahan.
d. Penemuam fakta (fact finding)
Pencarian fakta merupakan metode damai dalam menyelesaian sengketa
dengan tidak memihak.
e. Penyelesaian Regional
Penyelesaian sengketa melalui organisasi regional.
f. Penyelesaian di bawah naungan PBB.

82. • HUKUM DIPLOMATIK

83. Wakil-wakil urusan internasional
“Konvensi Wina tentang hubungan-hubungan diplomatik (Vienna Convention on
Diplomatic Relations) tanggal 18 April 1961.
Diplomasi:
a. Politik luar negeri;
b. Perundingan;
c. Dinas luar negeri
d. Harold Nicholson: Oxford English Dictionary
- the management of internal relations by means of negotiation;
- the method by which these relations are adjusted and managed by
ambassadors and envoys;
- the business or art of the diplomatist;
- skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations.
Faktor penting dari diplomasi:
- hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan;
- hubungan tersebut dilakukan melalui misi diplomatik termasuk para pejabatnya;
- pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik
- dalam melakukan tugas-tugas diplomatiknya perlu diberi hak-hak istimewa dan
kekebalan.

84. • Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik
A. Kongres Wina 1815.
Penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik:
1. Duta-duta Besar dan para Utusan (Ambassadors and Legates):
penggolongan pertama dalam wakil diplomatik, mereka adalah para
wakil dari negara-negara yang sepenuhnya berdaulat
2. Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary; merupakan wakil
diplomatik tingkat dua
3. Charge d’affaires (Kuasa Usaha); wakil dalam golongan ini tidak
diangkat oleh Kepala Negara melainkan oleh menteri luar negeri.
B. Konvensi-Konvensi PBB mengenai Hukum Diplomatik.
1. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik
2. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler
3. Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus

85. • Kekebalan Diplomatik
Di dalam bahasa asing mencakup dua pengertian:
1. Inviolability
2. Immunity
Pengertian inviolable dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961:
the person of diplomatic agents shall be inviolable. He shall not be
liable to any form of arrest or detention”…..bahwa pejabat diplomatik
adalah inviolable. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.
Hal ini mengandung pengertian bahwa pejabat diplomatik kebal terhadap
kekuasaan alat-alat negara di tempat ia bertugas.
Immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima,
baik hukum pidana maupun hukum perdata.
Beberapa teori mengenai kekebalan diplomatik:
a. Teori Eksteritorialitas
“Jika seorang pejabat diplomatik dianggap tidak berada di wilayah kedaulatan
negara penerima, maka secara yuridis keberadaannya harus dianggap
sebagai berada di wilayah pengirim.

86. 2. Teori Representative Character
Teori ini mendasarkan kekebalan diplomatik kepada alasan bahwa seorang
diplomat adalah wakil negara atau kepala negara di luar negeri.
3. Teori Kebutuhan Fungsional.
Seorang wakil diplomatik harus mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk mengemban tugasnya dengan baik dan terhindar dari
segala hambatan yang dapat ,menghalangi tugasnya
Berakhirnya misi diplomatik:
1. Penarikan kembali (Recall)
2. Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa
tugas perutusan itu telah berakhir.
3. Permintaan dari negara penerima
4. Penyerahan paspor-paspor kepada perutusan dan staf serta keluarganya
5. Pernyataan persona non grata
6. Tujuan misi telah berakhir.

87. Pasal 3 Konvensi Wina 1961 ttg hubungan diplomatik mengatur tugas dan fungsi
perwakilan diplomatik, yaitu sbb:
a. Representing the sending State in the receiving State;
b. Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its
national within the permitted by international law;
c. Negotiating with the Government of the receiving State;
d. Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving
State and reporting there on the Government of the sending State;
e. Promoting friendly relations between the sending State and the receiving and
developing their economic, cultural and scientific relations.
Oppenheim: terdapat 3 tugas yang wajib dilakukan oleh perwakilan diplomatik,
yaitu negotiation, observation and promotion.
Baharudin: perwakilan diplomatik mempunyai fungsi ganda, yaitu:
1. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negeri
pemerintahnya serta penjelasan seperlunya ttg negaranya untuk memperoleh
pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya.
2. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negara
penerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat,
penjelasan dan analisis yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan politik luar negerinya.

88. Suaka diplomatik dalam perspektif HI
Suaka (Asylum) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu
negara kepada warganegara lain yang terancam keselamatannya.
Suaka:
a. Suaka teritorial (territorial asylum), yaitu bentuk suaka yang diberikan kepada
seseorang yang lari ke dalam wilayah suatu negara.
b. Suaka diplomatik (diplomatic asylum atau extra territorial asylum), yaitu suaka
yg diberikan kepada seseorang yang meminta perlindungan di wilayah
perwakilan diplomatik negara asing.
Starke: pada umumnya HI modern tidak mengakui hak kepala perwakilan untuk
memberikan suaka dalam gedung kedutaan. Pemberian tersebut agaknya dilarang
oleh HI karena dapat membebaskan pelarian dari pelaksanaan hukum dan
keadilan oleh negara teritorial.
Dlm keadaan luar biasa, suaka dpt diberikan di dlm gedung kedutaan (legation
premises):
- Sebagai tindakan yang bersifat sementara bagi individu yang secara fisik berada dalam
bahaya amukan massa, atau pelarian itu berada dalam bahaya karena terjadinya
perubahan politik secara mendadak.
- Suaka diplomatik diperbolehkan bilamana terdapat kebiasaan setempat yang bersifat
mengikat yang sudah lama diakui.
- Adanya suatu perjanjian khusus antara negara teritorial (penerima) dan negara
pengirim.

89.  HUKUM HUMANITER
1. Pengertian hukum humaniter.
2. Sumber-sumber utama hukum humaniter.
3. Perang, konflik dan hubungan permusuhan lainnya.
4. Cara-cara mengakhiri perang dan permusuhan
lainnya.

90. • HUKUM HUMANITER
- Perubahan istilah dari hukum perang ke hukum humaniter
- Tidak mempersoalkan “mengapa” pecah perang.
- Tidak memutuskan pihak yang salah atau yang benar; tidak memberikan
penilaian
• Hukum humaniter:
a. Ius ad bellum, yaitu hukum tentang perang
b. Ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.
Ius ad bellum membahas “kapan” dan dalam “keadaan bagaimana” negara
itu dibenarkan untuk berperang, yaitu apabila dipenuhi syarat-syarat sbb:
a. Just cause; d. Proportionality;
b. Right authority; e. Last resort
c Right intent;

91. Ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yaitu:
a. Konvensi-konvensi Den Haag-1907, disebut Hukum Den Haag
b. Konvensi-konvensi Jenewa-1949, disebut Hukum Jenewa
c. Protokol-protokol tambahan-1977
Tujuan utama Hukum Humaniter ialah memberikan perlindungan dan
pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik
mereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombat),
maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (civilian
population)
• Hukum humaniter berlaku pada saat timbulnya perang/konflik bersenjata.
• Hukum humaniter mengatur konflik bersenjata baik yang bersifat
internasional maupun yang bersifat non internasional.
• Hukum humaniter tidak melarang perang.

92. Definisi:
Starke: hukum perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh HI dalam
mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh
digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap
individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflik
bersenjata.
Sumber hukum perang:
1. Konvensi-konvensi den Haag 1909 = hukum den Haag
Terutama mengatur alat dan cara berperang
2. Konvensi-konvensi Jenewa = hukum Jenewa 1949
Disebut juga konvensi Palang Merah, terdiri dari 4 buku:
- Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit
di medan pertempuran;
- Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka,
sakit dan korban karam;
- Mengenai perlakuan tawanan perang;
- Mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

93. 3. Protokol Tambahan 1977 --- penyempurnaan dari konvensi Jenewa,
terdiri dari 2 buku:
a. Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat
internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.
b. Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya
noninternasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah
salah satu pihak.
Beberapa ketentuan baru dalam protokol:
a. Memuat pengertian:
- Kombat
- Penduduk sipil (civilian population)
- Sasaran militer (militery objects)
- Sasaran sipil (civilian objects)
b. Memuat hak baru seperti:
- definisi/pengertian civil defence;
- Definisi/pengertian mercenaires (tentara bayaran)
- War of national liberation (perang pembebasan nasional);
- Ketentuan mengenai tugas komandan.

95. • Konvensi Chicago 1944: wilayah negara itu berbentuk tiga dimensi,
yaitu wilayah daratan, perairan teritorial dan ruang udara di atas
wilayahnya.
• Pasal 1 KC 1944: negara-negara yang mengadakan perjanjian
mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang
lengkap dan eksklusip atas ruang udara diatas teritorialnya
• Batas antara ruang udara dan ruang angkasa:
KC 1944: ruang udara ialah suatu ruang di angkasa yang terdekat
dengan bumi kita, dimana didapati unsur-unsur gas yang disebut
udara.
Bin Cheng: ruang udara ialah ruang dimana dalam keadaan normal kita
dapati udara; ruang angkasa ialah ruang diantara sedemikian
banyaknya planet dan bintang yang keadaannya hampa udara.
Dari segi hukum hanya terdapat 2 jalur:
1. Ruang udara yang status hukumnya ditentukan oleh KC 1944
2. Ruang angkasa yang belum ada aturannya kecuali oleh Space
Treaty 1967.

96. • Batas antara ruang udara dan ruang angkasa:
- Manfred Lacks: terdapat 2 jenis perbatasan, yaitu perbatasan
luar dan perbatasan dalam;
- Batas tertinggi yang dapat dicapai sebuah pesawat udara dapat
ditentukan, demikian pula jarak jangkauan satelit;
- Menurut pengawasan (kontrol) yang ketat;
- E.Suherman, ada 3 kemungkinan, yaitu:
a. Penetapan batas antara ruang udara dan ruang angkasa tidak
diperlukan;
b. Tidak perlu segera ditetapkan batas; dan
c. Perlu segera menetapkan batas.
- Terletak antara ketinggian maksimum di mana masih bisa
beroperasi pesawat udara biasa;

97.  Pengaturan pokokberkenaan dengan ruang udara:
1. Konvensi Paris 1919 tentang Pengaturan Navigasi Udara;
“negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas
wilayah daratan dan laut teritorialnya sampai ketinggian terbatas”.
2. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional;
“ negara mempunyai kedaulatan sempurna dan eksklusif atas
ruang udaranya (tidak berlaku bagi pesawat terbang negara)”.
3. Persetujuan Chicago 1944 tentang Transit Udara Internasional;
“negara peserta mengakui hak istimewa penerbangan
internasional berjadual untuk terbang melintasi wilayah udara
negara peserta tanpa mendarat atau untuk mendarat bukan
dengan maksud trafik”.
4. Persetujuan Bermuda I tahun 1946 dan Bermuda II tahun 1977;
“harus ada kesepakatan yang adil dan sama bagi pengangkut dari
dua negara untuk beroperasi pada rute antara kedua wilayah
negara yang bersangkutan, dengan memperhatikan pengangkut
negara lain”.

98. 1. Konvensi Warsawa 1929 -- diamandemen Den Haag 1955 tentang
Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Sipil atas Kematian dan Luka
yang Diderita Penumpang;
2. Persetujuan Montreal 1966.
3. Konvensi Roma 1952 tentang Kerugian yang Disebabkan Pesawat Terbang
Asing terhadap Pihak Ketiga di Permukaan bumi dan Protokol Montreal
1978;
4. Konvensi Den Haag 1970 tentang Penumpasan terhadap Perampasan
PesawatTerbang secaraTidak Sah;
5. KonvensiTokyo 1963 tentang Penguasaan SecaraTidak Sah terhadap
PesawatTerbang Sipil;
6. Konvensi Montreal 1971 tentang PenumpasanTindaka Melawan Hukum
terhadap Keselamata Pesawat terbang Sipil.
Organisai Internas yg berurusan dengan ruang udara ialah:
- Organisasi Penerbangan Sipil (ICAO/international Civil Aviation Organization);
- Asosiasi Transport Udara Internasional (IATA/International Air Transport
Association)

99. Dalam hukum romawi ada adagium: Cujus est solum, ejus est usque ad
coelum, artinya barangsiapa yang memiliki sebidang tanah maka ia juga
memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut
sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.
Ketentuan khusus: udara sebagai res communis
1913 muncul 2 teori:
- The Air FreedomTheory
- The Air SovereignityTheory

100. The Air FreedomTheory: udara dapat menjadi bebas karena sifat yang dimilikinya
(by its nature is free).
Dikelompokkan menjadi:
a. Kebebasan ruang udara tanpa batas;
b. Kebebasan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara kolong;
c. Kebebasan ruang udara tetapi diadakan semacam wilayah teritorial di daerah
mana hak-hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan.
• The Air Sovereignity Theory: udara itu tidak bebas sehingga negara
berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya.
Dikelompokkan menjadi:
a. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap suatu ketinggian
tertentu di ruang udara;
b. Negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi
navigasi-navigasi pesawat-pesawat udara asing;
c. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

101.  Hak Lintas Damai (Overfly Rights)
Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 a.l menyatakan sbb:
“semua pesawat terbang (all aircraft) negara peserta yang bukan
penerbangan berjadwal (non scheduled) mempunyai hak untuk
melewati wilayah udara negara peserta lainnya (in transit non stop
across…) dan untuk turun (berhenti) bukan untuk maksud
mengadakan angkutan (non traffic) dengan suatu notifikasi.
Pasal 5 ayat 2:
“apabila pesawat terbang tersebut membawa penumpang, barang pos
atau muatan yang dipungut bayaran selain daripada penerbangan
berjadwal mempunyai hak untuk menaikkan dan menurunkan
penumpang dan sebagainya, akan tetapi harus menaati peraturan-
peraturan, syarat-syarat atau pembatasan-pembatasan yang
ditentukan oleh negara setempat”.
Pasal 6: pesawat asing yang melakukan penerbangan harus meminta izin
terlebih dahulu kepada negara kolong atau negara mana tempat ia
terbang.

102.  International Air ServicesTransit Agreement 1944 (Two Freedoms
Agreement).
a. Hak istimewa (privilege) untuk terbang lewat di negara peserta yang
satu ke wilayah negara peserta yang lain;
b. Hak istimewa untuk mendarat tetapi tidak bermaksud untuk lalu
lintas (non traffic purposes), artinya tidak boleh mengambil atau
menurunkan penumpang, benda pos atau barang, melainkan hanya
untuk keperluan teknis. Hak-hak tersebut tidak berlaku untuk tujuan
militer, kecuali dalam keadaan perang.
 International Air Transport Agreement ( Five Freedoms Agreement) ---
mengatur bhw masing-masing negara peserta memberikan
kebebasan-kebebasan udara kepada negara lain, terutama yang
berhubungan dengan:
a. Hak istimewa untuk terbang melintasi suatu wilayah tanpa mendarat;
b. Hak untuk mendarat tanpa maksud untuk mengadakan traffic;
c. Hak untuk menurunkan penumpang, barang-barang pos dan barang
muatan yang berasal dari negara kebangsaan pesawat (flag state)
d. Hak untuk mengambil penumpang, barang-barang pos dan muatan
dengan tujuan ke wilayah negara kebangsaan pesawat;
e. Hak untuk terbang mengangkut traffic diantara dua negara asing

103.  Konsep Kerugian (Damage)
 The Convention on International Liability for Damage Caused by Space
Objects (Liability Convention) 1972
( Konvensi ttg tanggung jawab internasional untuk
kerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa)
Diatur antara lain:
- Pembebasan dari tanggung jawab mutlak bagi negara peluncur;
- Tanggung jawab organisasi internasional yang ikut serta dalam
peluncuran benda-benda angkasa;
- Masalah kerugian yang bisa diberikan;
- Uang santunan kepada pihak yang menderita kerugian, dll
Pengertian negara peluncur.
Pasal 1 Liability Convention 1972: istilah negara peluncur dapat berarti:
a. Suatu negara yang meluncurkan atau turut serta meluncurkan benda-
benda angkasa;
b. Dapat juga berarti suatu negara yang wilayahnya atau fasilitasnya
dipergunakan untuk meluncurkan benda angkasa.

104.  Suatu negara merupakan negara peluncur yang
bertanggung jawab atas kerugian, jika:
a. Dia meluncurkan sebuah benda angkasa dari wilayahnya
dengan menggunakan fasilitasnya sendiri;
b. Dia meluncurkan dari wilayah negara lain dengan
membuat persetujuan dengan negara tersebut dan dengan
menggunakan fasilitasnya sendiri atau fasilitas setempat;
c. Mengatur peluncuran benda angkasa di dalam wilayahnya
sendiri oleh negara lain atau lembaga non pemerintah;
d. Memberikan suatu fasilitas peluncuran kepada negara lain
untuk digunakan dalam wilayah negara tersebut.
* Benda angkasa (Space Object)/ Pasal 1d LC 1972:
mencakup