Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.

1. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional

Keputusan Presiden yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan Nasional
adalah :
a.
Kepres No. 188 tahun 1998 tentang tatacara
mempersiapkan rancangan UU
b. Kepres No. 44 tahun 1999 tentang tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk RUU,
rancangan peraturan pemeerintah dan rancanga keputusan presiden
c.
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “DPR
memegang kekuasaan membentuk UU”
d. Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 “Presiden mengesahkan RUU
yang telah disetujui bersama”
e. UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
Proses pembentukan UUD 1945

UUD 1945 dirancang oleh panitia perancang hukum dasar yang merupakan bagian dari BPUPKI
dan diketuai oleh Ir. Soekarno

2. 
Panitia perancang hukum dasar membentuk kelompok kecil yang berjumlah tujuh orang,
bertugas khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil diketuai Prof. Dr. Mr. Soepomo,
SH

Hasil kerja kelompok kecil kemudian disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa

Tanggal 14 Juli 1945 konsep UUD yang sudah jadi diserahkan ke BPUPKI

Tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi
negara oleh PPKI
Alur pembuatan Undang-undang
Proses pembahasan RUU dari pemerintah di DPR RI

3. Proses pembahasan RUU dari DPR di DPR RI

RUU beserta penjelasannya dari DPR disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden, kemudian
Presiden membagikan kepada seluruh anggota kabunet

Apabila ada dua RUU mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah RUU dari DPR,
sedang RUU yang disampaikan ketua DPR digunakan sebagai bahan yang dipersandingkan

RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden paling lambat 7 hari kerja disampaikan oleh
pimpinan DPR pada Presiden untuk disahkan menjadi UU

Apabila dalam 15 hari kerja RUU yang disampaikan Presiden belum disahkan menjadi UU maka
pimpinan DPR mengirim surat Presiden untuk meminta penjelasan

Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam waktu paling lambat
30 hari sejak di setujui, maka RUU sah menjadi UU dan wajib diunsangkan
Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR

RUU beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD pada pimpinan DPR,
kemudian pimpinan DPR membagikan kepada seluruh anggota.

Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan pada pimpinan DPD mengenai tanggal
pengumuman RUU yang berasal dari DPD pada anggota dalam rapat paripurna

4. 
Badan musyawarah kemudian menunjuk komisi atau badan legislatif untuk membahas RUU
tersebut dan mengagendakan dalam waktu 30 hari kerja

Komisi atau badan legislatif mengundang anggota kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3
dari jumlah anggota alat kelengkapan DPRuntuk membahas RUU. Hasil pembahasannya
dilaporkan dalam rapat paripurna

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan pimpinana DPR pada presiden dengan
permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan
RUU bersama DPR dan pimpinan DPD
 Dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, presiden
menunjuk menteri untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR, kemudian
RUU dibahas dalam 2 tingkat pembicaraan
Pembicaraan tingkat I

Dilakukan dalam rapat komisi, rapat badan legislatif, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus
dengan kegiatan antara lain :
a. Pandangan dan pendapat
1. RUU dari presiden: pandangan dan pendapat dari fraksi-fraksi atau fraksiterkait dengan DPD
fraksi dan DPD apabila
2. RUU dari DPR: Pandangan dan pendapat presiden atau presiden dan DPD apabila RUU terkait dengan
DPD
b. Tanggapan
RUU dari presiden: tanggapan presiden
RUU dari DPR: tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR
c. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan daftar
yang membuat RUU
inventarisasi masalah
Pembicaraan Tingkat II

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh :
a. Laporan hasil pembicaraan tingkat I
b. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula
disertai dengan catatan dari fraksinya
c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh
menteri yang mewakilinya

5. Proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti UU (perpu)

Presiden membuat rancangan perpu jika ada pemberitahuan dari menteri atau lembaga
pemerintahan tentang suatu kondisi darurat melalui sekretaris negara

Perpu ditetapkan oleh presiden, diundangkan oleh menteri sekretaris negara dan dimasukkan
dalam lembaga negara
Proses penyusunan peraturan pemerintah

Proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah
1. Rancangan peraturan pemerintah dapat berasal dari departemen dan lembaga pemerintah sesuai
dengan tugasnya
2. Rancangan tersebut diteliti seperlunya oleh sekertaris negara serta dipertimbangkan beberapa aspek
hukumnya
3. Keputusan presiden tentang rancangan itu ada dua :
a. Menyetujui maka sekretaris negara akan menyampaikan surat persetujuan sekaligus meminta
departemen yang bersangkutan membentuk panitia untuk membahas rancangan tersebut
b. Tidak menyetujui maka akan disampaikan pula surat kepada departemen yang bersangkutan disertai
dengan alasan-alasannya

Rancangan peraturan pemerintah tersebut kemudian diedarkan oleh menteri yang
bersangkutan kepada :
1.
Para menteri atau pimpinan
lembaga pemerintah yang
dengan materi rancangan peraturan pemerintah
yang dibahas
2.
segi hukum
Menteri hukum dan HAM untuk
3.
Sekretaris negara untuk persiapan
pemerintah tersebut
berhubungan erat
mendapatkan tanggapan seperlunya
dari
penyelesaian rancangan peraturan
Proses penetapan dan pengundangan PP

Rancangan peraturan pemerintah yang telah disetujui bersama kemudian dikirim kesekretaris
negarauntuk disampaikan kepada presiden guna di tetapkan dan ditandatangani. Untuk
selanjutnya diundangkan oleh menteri sekretaris negara
Proses penyusunan keputusan presiden dan peraturan perundangan lainnya

6. 
Dibentuk panitia yang merumuskan dan menuangkan semua permasalahan dalam rancangan
keputusan presiden

Apabila sudah selesai kemudian presiden akan menandatangani dan menetapkan keputusan
presiden tersebut.

Rancangan perundangan lainnya akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang membentuk dan
menetapkannya
Proses pembentukan peraturan daerah

Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh DPRD ataupun kepala daerah ( gubernur,
bupati atau wali kota)

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan di DPRD dengan melibatkan DPRD dan
Kepala daerah

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama, paling lambat 7 hari sejak tenggal
persetujuan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi
peraturan daerah paling lambat 30 hari sejak rancangan itu desetujui bersama
UU dinyatakan berakhir masa berlakunya apabila

Ditentukan dalam UU itu kapan masa berakhirnya

Dicabut kembali oleh UU yang baru

Bila terbit UU baru yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan UU yang lama, maka
otomatis UU yang lama otomatis menjadi hapus kekuatannya