1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.

1. JENIS-JENIS PIDANA

2. Jenis-jenis Pidana yang tercantum dalam
Pasal 10 KUHP
• PIDANA POKOK
– PIDANA MATI
– PIDANA PENJARA
– KURUNGAN
– DENDA
– TUTUPAN (DITAMBAHKAN ----UU NO 20
TAHUN 1946)
• PIDANA TAMBAHAN
– PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU
– PERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTU
– PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM

3. Pidana Mati
• Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat,
misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),
pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat(4),
pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.
• Dijalankan oleh algojo dengan cara digantung (Pasal 11)
• Diubah dengan “tembak mati” (UU No. 2/PNPS/1964 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)
Pidana Penjara seumur hidup
sementara/waktu tertentu
• 1 hari - 15 tahun (psl 12 ayat 2)
• 20 th jika ada alternatif mati/seumur
hidup/waktu tertentu ada
pembarengan/pengulangan

4. Pidana Kurungan • minimal 1 hari, maksimal 1 tahun
• jika ada pembarengan,
pengulangan, atau dilakukan oleh
pejabat maka maksimal 1 tahun 4
bulan
Pidana Penjara Pidana Kurungan
• maksimal 15/20 tahun • maksimal 1 tahun
• Diberlakukan bagi pelaku
tindak pidana
berat/kejahatan
• Diberlakukan bagi pelaku
tindak pidana
ringan/pelanggaran
• Tidak dapat diberlakukan
sebagai pengganti pidana
denda
• Dapat diberlakukan
sebagai pengganti pidana
denda
• Tidak memiliki hak pistole • Memiliki hak pistole (psl
23) memperbaiki nasib
selama di dalam kurungan

5. Pidana Denda • minimal 25 sen (psl 30 ayat 1)
• jika tidak dibayar dapat diganti kurungan
pengganti
• kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal
6 bulan (psl 30 ayat 3). Tapi jika ada
perbarengan, pengulangan, atau dilakukan
pejabat maka maksimal 8 bulan
• Akhirnya pidana denda tdk dijatuhkan, kec UU
Lalu Lintas, UU Korupsi
Pidana Tutupan
boleh diputuskan bagi tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara, karena
terdorong oleh maksud yang patut
dihormati, contoh kejahatan2 politik
seperti Xanana Gusmo
Ditambahkan pada UU NO 20 TAHUN 1946

6. Pidana Tambahan
1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
psl 35 (1) KUHP: Hak-hak terpidana yang dengan putusan
hakim dapat dicabut dalam hal2 yang ditentukan oleh Kitab UU
ini/ dalam aturan umum lainnya:
• hak memegang jabatan pd umumnya/jabatan tertentu.
• hak memasuki angkatan bersenjata
• hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan2 umum
• hak menjadi penasehat hukum atau pengurus, hak mjd wali,
wali pengawas, pengampu/ pengampu pengawas atas orang
yang bukan anak sendiri.
• Hak menjalankan kekuasaan bpk, menjalankan
perwalian/pengampuan atas anak sendiri
• Hak menjalankan mata pencaharian tertentu

7. 2. Perampasan Barang tertentu
Tidak semua barang milik terpidana
Corpora dilictie: barang
yang diperoleh pd saat
melaksanakan Pidana.
Ex: narkotika
Instrumen delictie:
barang2 yang digunakan
pd saat melaksanakan
TP ex: senjata api
Psl 39 ayat 1: barang2 kepunyaan terpidana yang diperoleh
dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk
melakukan kejahatan dapat dirampas.

8. 3. Pengumuman Putusan Hakim
Psl 43 KUHP: apabila hakim memerintahkan
supaya putusan di umumkan berdasarkan kitab
UU ini atau aturan umum yang lain, maka ia
harus menetapkan pula bagaimana cara
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.
Pengumuman putusan Hakim, berkaitan dengan
dgn kejahatan yang berkaitan dgn masyarakat
luas/ merugikan masyarakat
Cara pengumuman biasanya melalui surat kabar
dan biayanya ditanggung terpidana

9. PERBEDAAN JENIS-JENIS PIDANA POKOK DAN JENIS-
JENIS PIDANA TAMBAHAN
1. PENJATUHAN SALAH SATU JENIS PIDANA POKOK
BERSIFAT KEHARUSAN (IMPERATIF), SEDANGKAN
PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN SIFATNYA FAKULTATIF
2. PENJATUHAN JENIS PIDANA POKOK DAPAT BERDIRI
SENDIRI (INDEPENDEN) SEDANGKAN PENJATUHAN
PIDANA TAMBAHAN TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI
(DEPENDEN)
3. JENIS PIDANA POKOK YANG DIJATUHKAN, BILA TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DIPERLUKAN
SUATU TINDAKAN (EXECUTIE)

10. Pidana Bersyarat/pidana percobaan (psl 14)
Pidana bersyarat: terpidana tidak perlu menjalani
masa pidana yang dijatuhkan asal selama masa
tertentu terpidana tidak melakukan Tindak Pidana
dan pelanggaran.
ATURAN PIDANA BERSYARAT:
-Pidana penjara tidak lebih dari 1 tahun
-Masa percobaan untuk kejahatan paling lama 3
tahun dan untuk pelanggaran paling lama 2 tahun
Tujuan: menhindarkan terpidana dari pengaruh
buruk napi lain bila masuk LP, sebab masa
percobaan di LP dianggap sebagai SCHOOL OF
CRIME

11. Syarat UMUM
-Selama masa percobaan, terpidana tidak
melakukan TP apapun
Syarat KHUSUS
- Syarat yang berkaitan dengan tingkah laku
terpidana

12. Pelepasan/Pembebasan Bersyarat
• Diatur dalam pasal 15 KUHP
• telah menjalani 2/3 lama pidana, minimal 9 bulan,
berkelakuan baik.
• Masa percobaan lamanya = waktu pidana penjara
yang belum dijalani+1 tahun (psl 15 ayat 3)
• syarat umum: tdk boleh melakukan TP dan
perbuatan2 tercela lainnya (psl 15 ayat 1),
• syarat khusus: wajib lapor ke kejaksaan
• jika terpidana melanggar syarat, pelepasan
bersyarat dapat dicabut

13. REMISI
• Remisi adalah pelaksanaan pidana yang dpt
diberikan pd narapidana, dan biasanya diberikan
pada 17 Agustus
• Alasan pemberian remisi ini adalah yang
bersangkutan berkelakuan baik selama
menjalani pidana di LP