SlideShare a Scribd company logo
EVA EVIANY
Pengertian
Penerapan Etika Dalam Praktek adalah :
upaya-upaya yang diterapkan
dalam penyelenggaraan
pemerintahan sehingga tidak
menimbulkan keresahan dan
gejolak dalam masyarakat
Lanjutan …….
Aturan atau norma pemerintah bersifat
memaksa karena dikaitkan dengan
kekuasaan atau authority.
Sementara norma dalam masyarakat
dilandasi oleh rasa, nurani ataupun
pertimbangan yang sifatnya manusia
semata.
Lanjutan ……
Dalam prakteknya :
Membayar pajak adalah wajib, tapi mengingat kondisi
sosial ekonomi masyarakat yang memperihatinakan
apakah tindakan yang tepat dilakukan seorang
petugas pajak :
Memaksa untuk tetap membayar
Menanguhkan untuk memungutnya
Lanjutan …….
Supaya pelaksanaan Etika Pemerintahan berjalan baik,
perlu peningkatan Ethos Kerja daripada penyelenggara
itu sendiri.
Ethos Kerja adalah :
hasil yang maksimal dari suatu kegiatan atau
pekerjaan.
akumulasi kegiatan dari berbagai unsur kejiwaan
dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal
Lanjutan …..
Unsur-unsur Ethos Kerja :
Niat atau kehendak atau karsa
Semangat
Dedikasi
Prestise dan loyalitas
Keikhlasan atau pengabdian yang
Tinggi
Lanjutan ………
Kaitan Etika Pemerintahan dengan Ethos Kerja adalah :
Ethos kerja yang tinggi merupakan salah
satu etika yang harus melekat pada setiap
jiwa para birokrat, karena ethos kerja yang
tinggi dari pejabat negara akan melahirkan
pemerintahan yang bersih dan beribawa
yang pasti membawa dampak positif bagi
kehidupan masyarakat di berbagai bidang
Lanjutan ……
Contoh Ethos Kerja yang Tinggi dari para pejuang
Bangsa pada masa revolusi fisik mampu merebut
kemerdekaaan, dan mampu menggugah seluruh
seluruh rakyat Indonesia untuk berkorban harta dan
benda bahkan jiwa raganya.
Contoh Ethos Kerja yang tinggi dari Bangsa Jepang
dengan pasukan bushido (berani mati) pasukan
kamikaze mereka berhasil menggempur Perasukal AL
AS di Pearl Harbour yang jumlahnya lebih besar
Lanjutan ……
Faktor-faktor yang mempengaruhi Ethos Kerja :
1. Falsafah Hidup (seseorang yang mempunyai filsafah
hidup berdasarkan Ketuhanan YME akan berbeda
dengan orang yang atheis)
2. Tujuan Seseorang (orang yang mempunyai filsafah
hidup mencari kesenangan dunia semata akan
berbeda dengan orang yang bertujuan mencari
kesenangan di dunia dan akgirat)
Lanjutan ……
3. Rasa Keadilan (ethos kerja seorang pegawai akan
dipengaruhi rasa keadilan yang diperolehnya).
4. Budaya Masyarkat ( Budaya arogan pada sebagian
birokrat, akan berpengaruh pada ethios kerja pegawai
atau pelaksana pemerintahan tingkat menengah
kebawah)
5. Suri Tauladan (Keteladan seorang pemimpin akan
membengaruhi ethos kerja bawahannya, karena
seorang pemimpin yang arif dan bijaksanana akan
membawa kesejukan pada bawahannya).

More Related Content

What's hot

Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Dadang Solihin
 
Etika dalam bernegosiasi (1)
Etika dalam bernegosiasi (1)Etika dalam bernegosiasi (1)
Etika dalam bernegosiasi (1)
Tantiana Hertiantika
 
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasimanajemenmagister
 
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Bayu Rizky Aditya
 
PPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESI
PPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESIPPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESI
PPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESI
NadyaNovles
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Yudiwid
 
Redistribusi
RedistribusiRedistribusi
Redistribusi
Abida Muttaqiena
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Siti Sahati
 
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem EtikaPower Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Novi Suryani
 
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Transmission Music Group
 
Masalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi DaerahMasalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Oswar Mungkasa
 
Tugas pkn ppt
Tugas pkn pptTugas pkn ppt
Tugas pkn ppt
putriistiqomah24
 
Inovasi Organisasi
Inovasi OrganisasiInovasi Organisasi
Inovasi Organisasi
Wisnu Dewobroto
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Dadang Solihin
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
Transmission Music Group
 
Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)
Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)
Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)
dimas tb
 

What's hot (20)

Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
 
Etika dalam bernegosiasi (1)
Etika dalam bernegosiasi (1)Etika dalam bernegosiasi (1)
Etika dalam bernegosiasi (1)
 
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
(Pert. 2) teori konsumsi dan investasi
 
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
PPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESI
PPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESIPPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESI
PPT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT, ETIKA PROFESI
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
Redistribusi
RedistribusiRedistribusi
Redistribusi
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem EtikaPower Point Pancasila sebagai Sistem Etika
Power Point Pancasila sebagai Sistem Etika
 
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIKPEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
 
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
 
Masalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi DaerahMasalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi Daerah
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Tugas pkn ppt
Tugas pkn pptTugas pkn ppt
Tugas pkn ppt
 
Inovasi Organisasi
Inovasi OrganisasiInovasi Organisasi
Inovasi Organisasi
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)
Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)
Kepemimpinan strategis kelompok 8 (18032017)
 

Viewers also liked

Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
Adhi Panjie Gumilang
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
Operator Warnet Vast Raha
 
Etika pmrintahan
Etika pmrintahanEtika pmrintahan
Etika pmrintahan
Khairul Arifin
 
Government Ethics / Etika pemerintahan
Government Ethics / Etika pemerintahanGovernment Ethics / Etika pemerintahan
Government Ethics / Etika pemerintahan
Yuca Siahaan
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Deddy Supriady Bratakusumah
 

Viewers also liked (6)

Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
 
Etika pmrintahan
Etika pmrintahanEtika pmrintahan
Etika pmrintahan
 
Government Ethics / Etika pemerintahan
Government Ethics / Etika pemerintahanGovernment Ethics / Etika pemerintahan
Government Ethics / Etika pemerintahan
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 

Similar to Etika pemerintahan dalam praktek

Etika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikEtika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
dimar aji
 
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik) PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
tita_chubie
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
Nanda Ravenska
 
Makalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pnsMakalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pns
Septian Muna Barakati
 
Etika bisnis (6th week)
Etika bisnis (6th week)Etika bisnis (6th week)
Etika bisnis (6th week)
Astadi Pangarso
 
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptxMATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
EDMONDREYAAN444
 
Pancasilaa
PancasilaaPancasilaa
Pancasilaa
Herlina Rahmi
 
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikPancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politik
Syifa Syifa
 
A
AA
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
norma 28
 
cek
cekcek
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
norma 28
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
Muh Agus Priyetno
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
Muh Agus Priyetno
 
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
hary hermawan
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
Andi Irawan
 
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Dede Anggraini
 
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxPPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
ZizahWildan
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Etika pemerintahan dalam praktek (20)

Etika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikEtika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi Publik
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik) PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
PANCASILA (makalah pancasila sebagai etika politik)
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Makalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pnsMakalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pns
 
Etika bisnis (6th week)
Etika bisnis (6th week)Etika bisnis (6th week)
Etika bisnis (6th week)
 
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptxMATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
MATERI ETIKA PEMERINTAHAN.pptx
 
Pancasilaa
PancasilaaPancasilaa
Pancasilaa
 
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikPancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politik
 
A
AA
A
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
cek
cekcek
cek
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
001b_Hakikat Ekonomi dan Bisnis (Materi pendukung slide 001)
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
 
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universita...
 
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxPPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
 

More from Nandya Guvita

Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
Nandya Guvita
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
Nandya Guvita
 
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Nandya Guvita
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
Nandya Guvita
 
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Nandya Guvita
 
pembangunan modal sosial
pembangunan modal sosialpembangunan modal sosial
pembangunan modal sosial
Nandya Guvita
 
Ekdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 aEkdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 a
Nandya Guvita
 
Ekdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 aEkdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 a
Nandya Guvita
 
Ekdes 9 a
Ekdes 9 aEkdes 9 a
Ekdes 9 a
Nandya Guvita
 
Ekdes 8 a
Ekdes 8 aEkdes 8 a
Ekdes 8 a
Nandya Guvita
 
Kapita selekta sjns
Kapita selekta sjnsKapita selekta sjns
Kapita selekta sjns
Nandya Guvita
 
Implementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors inImplementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors in
Nandya Guvita
 
Ekdes 1
Ekdes 1Ekdes 1
Ekdes 1
Nandya Guvita
 
Ekdes 6
Ekdes 6Ekdes 6
Ekdes 6
Nandya Guvita
 
Ekdes 5
Ekdes 5Ekdes 5
Ekdes 5
Nandya Guvita
 
Ekdes 4
Ekdes 4Ekdes 4
Ekdes 4
Nandya Guvita
 
Ekdes 3
Ekdes 3Ekdes 3
Ekdes 3
Nandya Guvita
 
Ekdes 2
Ekdes 2Ekdes 2
Ekdes 2
Nandya Guvita
 
Membaca berita
Membaca beritaMembaca berita
Membaca berita
Nandya Guvita
 
Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'Nandya Guvita
 

More from Nandya Guvita (20)

Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6Pbb pelatihan nindya praja smt 6
Pbb pelatihan nindya praja smt 6
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
 
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)Kebijakan penjaminan sosial (ii)
Kebijakan penjaminan sosial (ii)
 
pembangunan modal sosial
pembangunan modal sosialpembangunan modal sosial
pembangunan modal sosial
 
Ekdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 aEkdes 10 dan 11 a
Ekdes 10 dan 11 a
 
Ekdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 aEkdes 12 & 13 a
Ekdes 12 & 13 a
 
Ekdes 9 a
Ekdes 9 aEkdes 9 a
Ekdes 9 a
 
Ekdes 8 a
Ekdes 8 aEkdes 8 a
Ekdes 8 a
 
Kapita selekta sjns
Kapita selekta sjnsKapita selekta sjns
Kapita selekta sjns
 
Implementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors inImplementation a minimum wage to all sectors in
Implementation a minimum wage to all sectors in
 
Ekdes 1
Ekdes 1Ekdes 1
Ekdes 1
 
Ekdes 6
Ekdes 6Ekdes 6
Ekdes 6
 
Ekdes 5
Ekdes 5Ekdes 5
Ekdes 5
 
Ekdes 4
Ekdes 4Ekdes 4
Ekdes 4
 
Ekdes 3
Ekdes 3Ekdes 3
Ekdes 3
 
Ekdes 2
Ekdes 2Ekdes 2
Ekdes 2
 
Membaca berita
Membaca beritaMembaca berita
Membaca berita
 
Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'Al insyirah n al isra'
Al insyirah n al isra'
 

Recently uploaded

Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 

Recently uploaded (6)

Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 

Etika pemerintahan dalam praktek

  • 2. Pengertian Penerapan Etika Dalam Praktek adalah : upaya-upaya yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak menimbulkan keresahan dan gejolak dalam masyarakat
  • 3. Lanjutan ……. Aturan atau norma pemerintah bersifat memaksa karena dikaitkan dengan kekuasaan atau authority. Sementara norma dalam masyarakat dilandasi oleh rasa, nurani ataupun pertimbangan yang sifatnya manusia semata.
  • 4. Lanjutan …… Dalam prakteknya : Membayar pajak adalah wajib, tapi mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memperihatinakan apakah tindakan yang tepat dilakukan seorang petugas pajak : Memaksa untuk tetap membayar Menanguhkan untuk memungutnya
  • 5. Lanjutan ……. Supaya pelaksanaan Etika Pemerintahan berjalan baik, perlu peningkatan Ethos Kerja daripada penyelenggara itu sendiri. Ethos Kerja adalah : hasil yang maksimal dari suatu kegiatan atau pekerjaan. akumulasi kegiatan dari berbagai unsur kejiwaan dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal
  • 6. Lanjutan ….. Unsur-unsur Ethos Kerja : Niat atau kehendak atau karsa Semangat Dedikasi Prestise dan loyalitas Keikhlasan atau pengabdian yang Tinggi
  • 7. Lanjutan ……… Kaitan Etika Pemerintahan dengan Ethos Kerja adalah : Ethos kerja yang tinggi merupakan salah satu etika yang harus melekat pada setiap jiwa para birokrat, karena ethos kerja yang tinggi dari pejabat negara akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan beribawa yang pasti membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang
  • 8. Lanjutan …… Contoh Ethos Kerja yang Tinggi dari para pejuang Bangsa pada masa revolusi fisik mampu merebut kemerdekaaan, dan mampu menggugah seluruh seluruh rakyat Indonesia untuk berkorban harta dan benda bahkan jiwa raganya. Contoh Ethos Kerja yang tinggi dari Bangsa Jepang dengan pasukan bushido (berani mati) pasukan kamikaze mereka berhasil menggempur Perasukal AL AS di Pearl Harbour yang jumlahnya lebih besar
  • 9. Lanjutan …… Faktor-faktor yang mempengaruhi Ethos Kerja : 1. Falsafah Hidup (seseorang yang mempunyai filsafah hidup berdasarkan Ketuhanan YME akan berbeda dengan orang yang atheis) 2. Tujuan Seseorang (orang yang mempunyai filsafah hidup mencari kesenangan dunia semata akan berbeda dengan orang yang bertujuan mencari kesenangan di dunia dan akgirat)
  • 10. Lanjutan …… 3. Rasa Keadilan (ethos kerja seorang pegawai akan dipengaruhi rasa keadilan yang diperolehnya). 4. Budaya Masyarkat ( Budaya arogan pada sebagian birokrat, akan berpengaruh pada ethios kerja pegawai atau pelaksana pemerintahan tingkat menengah kebawah) 5. Suri Tauladan (Keteladan seorang pemimpin akan membengaruhi ethos kerja bawahannya, karena seorang pemimpin yang arif dan bijaksanana akan membawa kesejukan pada bawahannya).