Kajian Ekonomi Cianjur

KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENINGKATAN EKONOMI LOKAL
DI KABUPATEN CIANJUR
DRAFT LAPORAN AKHIR

PENDAHULUAN
1
PENDEKATAN
DAN
METODOLOGI
GAMBARAN
UMUM
WILAYAH
RENCANA KERJA
DAN JADWAL
PELAKSANAN
ANALISA KEBIJAKAN
DAN KONDISI PELAKU
EKONOMI
SISTEMATIKA
PEMBAHASAN
2
4
5
3

ENDAHULUAN

 Sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dapat
mengembangkan berbagai layanan bagi kepentingan masyarakat;
 Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah  Pengembangkan berbagai
potensi dan peluang ekonomi demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan
pendapatan masyarakat. Kondisi ekonomi di Indonesia mengalami kesenjangan antara daerah
perkotaan dengan pedesaan,  bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh
kembangnya ekonomi yang berbasiskan potensi lokal.
 Dapat berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat  Harus “prime mover” mampu menciptakan kebijakan
publik khususnya di bidang ekonomi yang mampu menyentuh kepentingan semua pihak di daerah.
 UU Nomor 22/1999 tentang otonomi daerah,  setiap daerah di Indonesia memiliki kesempatan
untuk mengelola dan memberdayakan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan tetap
pada “prinsip menjaga keseimbangan dan keadilan antara pemerintah pusat dan daerah”.
 Daerah dapat memberdayakan segenap potensi yang dimiliki dengan tujuan akhir untuk menciptakan
kesejahteraan rakyat di daerah. Secara struktural daerah tingkat dua merupakan instansi pemerintah
yang paling dekat dengan masyarakat.
 Pemerintah kabupaten Cianjur berencana pada tahun 2018 ini berencana melakukan suatu kegiatan
dalam rangka melihat potensi dan peluang pengembangan ekonomi local melaui kegiatan “Kajian
Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Cianjur”

MAKSUD
TUJUAN
 Memberikan gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam
mengkaji kebutuhan investasi dan persiapan terkait pembentukan
BUMD Perdagangan di Kabupaten Cianjur
1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan aktifitas usaha kecil di Kabupaten Cianjur;
2. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi usaha kecil bagi
pertumbuhan ekonomi sejak otonomi daerah dilaksanakan di
Kabupaten Cianjur;
3. Untuk mengetahui bantuan yang harus diberikan dalam rangka
pengembangan usaha kecil di Kabupaten Cianjur

DASAR HUKUM
1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. UU Nomor 22/1999 tentang otonomi daerah
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 2014;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);
7. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
8. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
9. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
10. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil
dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat
Kemitraan
11. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
12. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
13. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

LINGKUP PEKERJAAN
1. Kajian Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan perekonomian dan pelaku usaha kecil di
Kabupaten Cianjur;
2. Melakukan survey data sekunder
3. Melakukan survey ke beberapa UMKM yang ada di Kabupaten
Cianjur
4. Identifikasi UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur;
5. Identifikasi bantuan bagi pengembangan usaha kecil di
Kabupaten Cianjur

WAKTU PELAKSANAAN
1. Jangka waktu pelaksanaan Penyusunan Kajian Kebijakan Dan Program
Peningkatan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Cianjur Tahun 2018 adalah 45
(empat pilih lima) Hari Kalender atau 1,5 (satu setengah) Bulan
SISTEMATIKA PELAPORAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
Bab III PENDEKATAN DAN METODOLOGI
BAB IV RENCANA KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

AMBARAN UMUM
WILAYAH STUDI

KONDISI GEOGRAFIS Secara astronomis Kabupaten Cianjur
terletak di antara 60 21’–7025’ Lintang
Selatan dan 106042’-107025’ Bujur Timur.
Wilayah Kabupaten Cianjur memiliki batas
wilayah administrasi yaitu :
 Sebelah utara dengan wilayah
Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Purwakarta,
 Sebelah barat dengan wilayah
Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten
Bogor,
 Sebelah selatan dengan Samudra
Indonesia, dan
 Sebelah timur dengan wilayah Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Bandung, Ka-
bupaten Bandung Barat, dan Kabupaten
Garut.

PENGGUNAAN LAHAN DAN PEMANFATAN RUANG KABUPATEN CIANJUR
Sumber: BPS Kab. Cianjur Dalam Angka, 2018
No. Penggunaan Lahan dan Ruang
Luas
(Ha)
Presentase
(%)
1. Permukiman 1279,57 25,23
2. Pemerintahan dan Perkantoran 17,15 0,39
3. Pendidikan 57,10 1,31
4. Kesehatan 3,35 0,08
5. Perdagangan dan Jasa 30,85 0,71
6. Industri 4,80 0,11
7. Kuburan 6,45 0,15
8. Sarana Rekreasi dan Olahraga 24,42 0,56
9. Stasiun dan Terminal 6,50 0,15
10. Pertanian, dan lahan cadangan 2275,00 52,36
11. Sarana Peribadatan 12,35 0,28
12. Lain-lain 549,00 19,77
Jumlah 4445,00 100

PENDUDUK - KEPADATAN DI KABUPATEN CIANJUR
Sumber: BPS Kabupaten Cianjur dalam Angka,, 2018
No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Penduduk (orang)
Kepadatan
Penduduk
(Orang/Km2)
1 Agrabinta 19.265,32 37.934 197
2 Leles 11.432,03 32.742 286
3 Sindangbarang 15.907,56 53.868 339
4 Cidaun 29.551,21 66.729 226
5 Naringgul 28.132,43 46.113 164
6 Cibinong 23.547,77 59.784 254
7 Cikadu 18.866,44 35.806 190
8 Tanggeung 5.980,15 45.609 763
9 Pasir Kuda 11.514,95 35.514 308
10 Kadupandak 10.440,78 50.410 483
11 Cijati 4.902,15 33.732 688
12 Takokak 14.216,47 52.527 369
13 Sukanagara 17.404,94 50.683 291
14 Pagelaran 19.944,66 70.190 352
15 Campaka 14.374,76 65.753 457
16 Campakamulya 7.426,56 24.359 328
17 Cibeber 12.472,97 120.127 963
18 Warungkondang 4.515,75 67.444 1,494
19 Gekbrong 5.076,88 53.375 1,051
20 Cilaku 5.252,96 101.662 1,935
21 Sukaluyu 4.802,38 72.892 1,518
22 Bojongpicung 8.833,94 73.653 834
23 Haurwangi 4.617,83 55.870 1,210
24 Ciranjang 3.481,31 77.865 2,237
25 Mande 9.879,47 72.390 733
26 Karangtengah 4.853,51 139.709 2,879
27 Cianjur 2.614,70 164.753 6,301
28 Cugenang 7.615,39 103.960 1,365
29 Pacet 4.166,45 101.155 2,428
30 Cipanas 67.27,65 108.717 1,616
31 Sukaresmi 9.215,34 83.146 902
32 Cikalongkulon 14.402,25 98.128 681
Jumlah 361.434,98 2.226.586 1.058

PDRB KABUPATEN CIANJUR
(Atas dasar Harga Berlaku)
Sumber: BPS Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2018

PDRB KABUPATEN CIANJUR
(Atas dasar Harga Konstan 2010, 2010-2016)

Laju Pertumbuhan Ekonomi

ENDEKATAN & METODOLOGI

PENDEKATAN PEKERJAAN
PENDEKATAN UMUM
1. PENDEKATAN NORMATIF
Pendekatan ini dilakukan secara komparatif mulai dengan membandingkan
kondisi eksisting permasalahan dengan kriteria dan standar yang ada
sampai dengan perumusan standar operasional yang tepat untuk
menentukan potensi bisnis yang ada di Kab Cianjur.
2. PENDEKATAN PARTISIPATIF
Pendekatan dengan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah daerah
setempat yang memiliki kepentingan dengan kegiatan Kajian ini.
3. PENDEKATAN AKADEMIS
Melakukan kajian dan analisis yang bersifat eksploratif dan komperhensif
serta berkelanjutan terhadap produk perundangan, rencana strategis, dan
lain-lain yang terkait dengan kajian potensi Usaha Mikro dan Menengah
dapam peningkatan Ekonomi Lokal si Kab Cianjur
4. PENDEKATAN OPERASIONAL
Menjelaskan data yang diperoleh dari hasil survey primer dari lapangan
serta data-data sekunder yang diperoleh dari hasil instansi terkait dan best
practice untuk mengidentifikasi permasalahan dan fenomena yang
diperoleh di lapangan.

METODOLOGI PELAKSANAAN
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan pekerjaan ini melingkupi mobilisasi personil, kajian
literatur, penyusunan metodologi, dan penyusunan rencana kerja.
Dalam tahapan ini, seluruh tenaga ahli dikumpulkan untuk berdiskusi
dan menentukan arahan pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Tinjauan Pustaka, Regulasi, dan Studi Terdahulu
Pada tahapan ini dilakukan tinjauan pustaka, regulasi, dan studi
terdahulu yang berkaitan dengan analisis potensi usaha kecil dan
Menengah serta komoditi
3. Identifikasi Usaha Kecil dan Mikro serta Kebijakan
Pada tahap ini identifikasi Usaha Kecil dan Menengah eksisting yang
ada di Kab Cianjur dan Identifikasi kesesuaian kebijakan terkait
pengembangan potensi Usaha yang mendukung peningkatan
Ekonomi Lokal Kab Cianjur.

METODOLOGI PELAKSANAAN
4. Tahap Pengumpulan Data
Tahap ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
Survei Sekunder, dimana data yang harus dimiliki antara lain:
• Data-data terkait Usaha Kecil dan Menengah serta komoditi yang ada di Kab
Cianjur
• Kinerja Usaha Kecil dan Menengah selama tiga tahun terakhir
• Perkembangan besaran konstribusi terhadap Pendapatan Daerah selama 3
tahun terakhir
Survei Primer
• Survei Kondisi Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah Eksiting
• Survei best practice atas Usaha Kecil dan Menengah di Kab Cianjur terkait
pengelolaan dan komoditi yang dihasilkan
5. Tahap Analisis Data
• Analisis kebijakan pengembangan Kewirausahaan di Kab Cianjur
• Analisa data historis Kinerja Usaha Kecil/Menengah Eksisting
• Analisis Potensi Pengembangan dan peluang kerjasama
• Analisis ekonomi, terkait potensi Usaha
• Analisis pola-pola peningkatan kapasitas Usaha Kecil dan Menengah.

Gambar Metodologi Pelaksanaan

Diagram Alir Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

ENCANA KERJA DAN JADWAL
PELAKSANAAN

RENCANA PROGRAM KERJA
TAHAP
1. PERSIAPAN
2. PENGUMPULAN
DATA
3. ANALISA DATA 4. FINALISASI
AKTIFITAS
1. Persiapan Administrasi
Dan Kantor
2. Persiapan Mobilisasi
Personil Dan Peralatan
3. Pemantapan Metodologi
Dan Rencana Kerja
4. Perijinan Survey, Dll
5. Penyusunan Laporan
Pendahuluan
1. Pengumpulan data
sekunder
2. Persiapan Survey
 Membuat format
survey
 Membuat jadwal
survey
1. Melakukan
inventarisasi data hasil
survey
2. Melakukan pemilahan
data-data hasil survey
3. Melakukan kompilasi
data awal survey
1. Analisa kebijakan eksisting
terkait ekonomi local.
2. Perkembangan UMKM;
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
4. Inventarisir permasalahan;
5. Analisa data hasil survey
baik primer maupun
sekunder
6. Identifikasi Program dan
kebijakan yang sesuai
dengan tujuan
pengembangan ekonomi
lokal
Rekomendasi usulan konsep
kebijakan dan program untuk waktu
kedepan berdasarkan hasil analisa
dan review kondisi permasalahan
LAPORAN
PENDAHULUAN LAPORAN DRAFT AKHIR LAPORAN AKHIR

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
NO. URAIAN
MINGGU KE
1 2 3 4 5 6
1. Tahap Persiapan
a. Mobilisasi Konsultan
b. Penyusunan rencana kerja;
c. Konsultasi dengan pemberi tugas /instansi terkait;
d. Studi kepustakaan terkait dengan indikator kinerja pembangunan daerah.
e. Penyusunan jadwal pelaksanaan survey;
f. Penyusunan laporan pendahuluan.
2 Tahap Persiapan Survey
a. Pematangan metode dan jadwal survey;
b. Penyiapan daftar isian data (checklist data), list pertanyaan dan wawancara;
3. Tahap Survey, Pengumpulan dan Kompilasi Data
a. Survey ke Instansi dan sample UMKM
b. Kompilasi data survey
3. Tahap Analisis Kebijakan dan Program
a. Analisis Review UMKM dan Ekonomi Lokal
b. Analisis Permasalahan pengembaangan ekonomi lokal
h. Analisis Kebijakan yang telah ada
i. Penyusunan Laporan Antara
j. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Program
4 Tahap Finalisasi
a. Penyusunan Laporan Akhir

NALISA KEBIJAKAN DAN KONDISI
PELAKU EKONOMI

NAMA JUMLAH
KECAMATAN DESA/KEL DESA/KEL Data UMKM 17
1 2 3 4 5
1 Agrabinta 11 11 274 274
2 Bojong Picung 11 11 1,446 1,446
3 Campaka 11 1 315 362
4 Campaka Mulya 5 5 695 695
5 Cianjur 11 11 4,249 4,249
6 Cibeber 18 5 1,190 1,190
7 Cibinong 14 14 2,689 2,689
8 Cidaun 14 14 493 493
9 Cijati 10 10 1,330 1,330
10 Cikadu 10 3 271 271
11 Cikalong Kulon 18 18 3,532 3,532
12 Cilaku 10 10 2,009 2,009
13 Cipanas 7 7 2,295 2,295
14 Ciranjang 9 9 1,621 1,621
15 Cugenang 16 34 1,080 1,879
16 Gekbrong 8 8 1,537 1,633
17 Haurwangi 8 8 1,336 1,336
18 Kadupandak 14 11 1,452 1,452
19 Karang tengah 16 13 3,278 3,278
20 Leles 12 1 50 50
21 Mande 12 2 3,305 3,305
22 Naringgul 11 10 1,402 1,402
23 Pacet 7 7 1,709 1,781
24 Pagelaran 14 -
25 Pasir Kuda 9 7 1,186 1,315
26 Sindang Barang 11 11 1,430 1,430
27 Sukaluyu 10 10 989 989
28 Sukanagara 10 9 1,483 1,483
29 Sukaresmi 11 -
30 Takokak 9 9 146 146
31 Tanggeung 12 6 342 342
32 Warung Kondang 11 8 1,953 1,953
360 283 45,087 46,230
REALISASI
NO
JUMLAH
Per- Jul 18
Selama periode 2017 sampai dengan tahun
2018, jumlah UMKM di kabupaten Cianjur
mengalami kenaikan dari 45.087, menjadi
46.230, atau mengalami kenaikan sebesar
1.143 unit, atau mengalami kenaikan sebesar
2.54% selama kurun waktu tersebut

Tenaker
Rata-rata
1 259 Mikro 0-50.000 3 Jasa,Kerajinan Ya 18.53%
2 14 Kecil 50.001-100.000 6 Jasa,Pengolahan Ya 18.53%
3 7 Kecil 100.001-150.000 6 Jasa,pengolahan,pertanian Ya -
4 6 Menengah 150.001-300.000 7 Jasa,pengolahan,pertanian,retail Ya
5 8 Menengah >300.001 12 Jasaretail,pertanian,pertanian Ya 50.00%
294 87.07%
ModalLuarNo JumlahKelompok/Perorangan KelompokUsaha Asset BidUsaha
Legal
(Perijinan)
 Dari table diatas menggambarkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh UPTD PLUT KUMKM
kab Cianjur yang berjumlah 46.230 unit kegiatan, maka pada tahun 2018 ini yang menjadi target
dari pembinaan yang dilakukan oleh UPTD PLUT KUMKM, agar pelaku UMKM naik kelas
menjadi Usaha yang Mandiri dan bisa memberikan Nilai tambah Produksi dan bisa membuka
kesempatan kerja bagi pencari kerja yang ada di Kab Cianjur.
 Dari 294 Usaha Binaan UPTD PLUT KUMKM Kab Cianjur, rata-rata bisa memperkerjakan
antara 3 sampai 12 orang pencari kerja untuk setiap Usaha yang dibina. Sedangkan yang sudah
memperoleh Dana Kemitraan dan atau Pinjaman dari pihak lain sudah mencapai rata-rata 20%,
namun tidak semua pelaku usaha membutuhkan hal tersebut
Sumber: UPTD PLUT KUMKM Kab Cianjur, 2018

PERMASALAHAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN CIANJUR
1. Belum lengkapnya data industri kreatif yang ada, terutama di Wilayah Pengembangan Cianjur Tengah dan Selatan,
sehingga perlu penggalian data lebih lanjut terkait data industri kreatif yang ada di 32 kecamatan yang ada di
Kabupaten Cianjur.
2. Kurangnya dukungan (advokasi) terhadap kebijakan atau regulasi atau bantuan dari pemerintah daerah terkait
pengembangan ekonomi kreatif baik dari sisi kebijakan, fasilitas sarana dan prasarana (seperti packging produk yang
menarik serta sentra pembuatannya), promosi, peningkatan kualitas SDM, sertifikasi/registrasi produk, dan
perlindungan hak intelektual (hak paten).
3. Belum adanya lembaga di Kabupaten Cianjur yang khusus mempromosikan produk-produk subsektor ekonomi
kreatif.
4. Permodalan yang terbatas sehingga ketika jumlah permintaan meningkat, industri tersebut tidak dapat memenuhinya
dengan segera sehingga perkembangan industri ini terkendala/terhambat.
5. Kelembagaan yang menaungi mereka selama ini seperti Koperasi belum optimal dan masih banyak industri kreatif
yang belum masuk lembaga Koperasi sehingga persaingan harga secara tidak sehat terjadi diantara subsektor yang
banyak pelaku usahanya.
6. Pola pikir (mindset) masyarakat dalam menekuni produk yang dihasilan, dan atau menumbuhkan jiwa kewirausahaan
yang masih rendah, karena ada prinsip mereka lebih suka bekerja di sKctor formal dengan jaminan pendapatan yang
tetap setiap bulannya.

PERMASALAHAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN CIANJUR (lanjutan..)
7. Untuk UMKM yang sudah dapat berdiri sendiri, hal yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut ;
i. Untuk UMKM Groceries (Makanan packging siap saji);
a. penyediaan sarana dan prasarana percetakan atas komoditas/produk yang akan dipasarkan, karena
harus order ke wilayah lain dengan durasi waktu sampai dengan 2 (dua) minggu
b. Untuk Produk yang akan dipasarkan pada pasar modern dan atau diperhotelan, terkendala dengan
“Listing fee” yang membebani “cashflow” UMKM
c. Perijinan P-IRT yang masih membebani pelaku UMKM, karena pelaku membandingkan dengan
perijinan yang sama di Kota Bogor
d. Mereka juga mengharapkan pola kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar, sehingga produk
yang dihasilkan bisa menghasilkan pendapatan yang optimal dan dapat bersaing dengan produk
sejenis dari daerah lainnya
ii. Untuk UMKM Pertanian dan hasil bumi;
a. Ketersedian Bahan yang diperjual belikan yang belum cukup memenuhi Kuota (Permintaan) dari
Konsumen (Pembeli) di daerah lain, Terutama DKI Jakarta
b. Packging dalam menjaga kualitas komoditas yang masih menjadi kendala di pelaku usaha;
c. Informasi atas harga komoditas yang fluktuatif, sehingga dasar pembelian yang mempengaruh
pendapatan;
iii. Untuk UMKM Industri Pengolahan (Susu /Diary dan Kopi);
a. Packging (Pengemasan) hasil olahan juga masih menjadi kendala utama;
b. Pemenuhan atas permintaan yang belum bisa dilakukan secara optimal, mengingat kondisi pelaku
produsen hasil kopi yang belum mengenal cara dan spesifikasi kualitas kopi yang baik dari mulai
pemetikan sampai diperjualbelikan

Program Peningkatan Ekonomi Lokal Kabupaten Cianjur:
1. Peraturan dan regulasi yang dihasilkan pemerintah Kabupaten Cianjur hendaknya
lebih mengutamakan upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif
bagi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang produktif;
2. Reformasi birokrasi untuk layanan publik hendaknya dapat diwujudkan dengan
memberikan layanan prima bagi setiap masyarakat khususnya pelaku usaha dalam
hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan
ramah;
3. Kemudahan untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya
difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata
karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas;
4. Akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar
supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat untuk
digunakan dalam menunjang pengambilan keputusan bisnis;
5. Hendaknya pemerintah terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana
transportasi di seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kebutuhan masyarakat
agar supaya akses masyarakat dan pelaku usaha untuk memasarkan produk dapat
dilakukan dengan lancar.

Program Peningkatan Ekonomi Lokal Kabupaten Cianjur:
6. UPTD PLUT KUMKM Kab Cianjur sebagai unit yang dikelola oleh SKPD yang
menangani KUMKM yang sudah yang sudah, dioptimalkan dengan melakukan
promosi penjualan produk dan atau komoditi yang menjadi unggulan daerahnya,
serta bisa memberikan pelatihan dan pembinaan kepada Usaha Binaannya, serta
mampu memberikan solusi Kemitraan Kerjasama dengan Perusahaan Besar yang
bisa memberikan Pelatihan Usaha, Modal dalam bentuk dana-dana CSR
(Coorporate Social Responsibility) dari perusahaan besar dalam bentuk
peningkatan Kualitas atas Produk/Komoditas yang dihasilkan para pelaku usaha,
agar bisa memberikan daya saing dengan daerah lainnya dan memberikan
kesempatan kerja bagi pencari kerja di Kab Cianjur;
7. Pengembangan Expert Pool yang merupakan basis data mengenai tenaga ahli,
konsutan, dan pendamping di bidang UMKM dan koperasi yang dapat menjadi mitra
pemerintah dalam menyiapkan rancangan kebijakan dan program, serta
melaksanakan kebijakan dan program yang membutuhkan dukungan tenaga ahli
dan dapat memperkuat layanan PLUT, inkubator dan lembaga kemasyarakatan
yang terlibat dalam pengembangan UMKM dan koperasi;
8. Kebijakan Link and Match Antara Dunia Usaha dengan Sekolah Kejuruan yang
dapat menumbuhkembangkan minat Berwirausaha untuk penduduk usia produktif;

EKIAN DAN TERIMA KASIH

Kajian Ekonomi Cianjur

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to Kajian Ekonomi Cianjur

Similar to Kajian Ekonomi Cianjur (20)

More from Kotjo Negoro

More from Kotjo Negoro (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Kajian Ekonomi Cianjur