Rangkuman dokumen tersebut adalah: 1. Pedoman ini mengatur penyusunan Interim Development Assessment Plan (IDAP) sebagai acuan sementara pengendalian tata ruang di daerah sampai RDTR selesai disusun. 2. IDAP berisi rencana teknis tata ruang dengan klasifikasi sementara yang disepakati pemangku kepentingan untuk mengatur pemanfaatan ruang di kawasan prioritas. 3. Pedoman ini mengatur proses penyusunan IDAP mul

1. PEDOMAN/JUKNIS
PENYUSUNAN
INTERIM
DEVELOPMENT
ASSESSMENT PLAN
(IDAP)

2. LATAR BELAKANG
Belum tersedianya acuan
yang operasional bagi
pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan
ruang di daerah
Lamanya proses
penyusunan
dan pengesahan RDTR sehingga
tidak ada acuan/standar
yang dapat digunakan dalam
pembangunan
Dinamika pembangunan
yang begitu cepat yang
berpotensi menyebabkan
terjadi penyimpangan
pemanfaatan ruang
Masih minimnya strategi
dalam percepatan
penyusunan dan legalisasi
RDTR

3. TINJAUAN HUKUM
1
Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (4) PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang:
Sampai dengan saat belum terpenuhinya target RDTR (3 tahun setelah penetapan
RTRW Kab/Kota, dan Penyusunan dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun.
2
Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang:
Dalam hal RTRW Kabupaten/kota tidak memerlukan rencana rinci tata ruang, PZ
Kabupaten/kota disusun untuk kawasan perkotaan, baik yang sudah ada maupun
direncanakan pada wilayah kabupaten/kota.
Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan RTRW, RDTR
Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
3

4. DEFINISI IDAP
INTERIM DEVELOPMENT ASSESMENT
PLAN (IDAP) atau Rencana Teknis RDTR
adalah rencana teknis dengan klasifikasi
RDTR yang telah disepakati pemangku
kepentingan tetapi belum mendapatkan
proses legalisasi.

5. TUJUAN IDAP
Menyediakan dokumen acuan menyusun
instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang untuk kawasan dan/atau proyek
strategis nasional.

6. KEDUDUKAN IDAP
Dasar dalam penyusunan peraturan
zonasi, ketentuan pemberian perizinan,
ketentuan pemberian insentif dan
disinsentif, serta ketentuan dalam
pemberian sanksi

7. Merupakan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang menjadi
bagian dari kawasan prioritas pembangunan;
Belum terdapat dokumen RDTR dan PZ dalam bentuk apapun
pada kawasan prioritas pembangunan yang dapat digunakan
sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang; atau
Merupakan bagian dari draft RDTR dan/atau PZ namun belum
memasuki proses legalisasi, yang memerlukan prioritas
pengendalian.
Kriteria 1
Kriteria 2
Kriteria 3
KETENTUAN PELAKSANAAN IDAP
KRITERIA LOKASI IDAP

8. PENETAPAN IDAP
IDAP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
untuk kepentingan nasional yang perlu
dilakukan pengendaliannya

9. MUATAN IDAP
1. Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perencanaan
2. Rencana Jaringan Prasarana
3. Rencana Pola Ruang
4. Penetapan kawasan yang di prioritaskan penanganannya
5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Ketentuan muatan IDAP bersifat Mutatis Mutandis dengan Pedoman Penyusunan
RDTR kecuali ditetapkan lain dalam pedoman ini

10. DELINEASI
KAWSAN
IDAP

11. PRINSIP PERUMUSAN DELINEASI
1
2
3
Prinsip fokus
adalah mengutamakan penanganan pada lokasi yang sesuai dengan tema
fokus penangannya saja serta daerah disekitarnya yang terkena dampak dari
objek prioritas pembangunan dan objek strategis
Prinsip efisiensi
adalah sedapat mungkin menghasilkan delineasi yang yang tepat, tidak
terlalu besar maupun terlalu kecil, sehingga dapat menghemat waktu,
tenaga dan biaya dalam proses penyusunan
Prinsip interpretabilitas
adalah sedapat mungkin menghasilkan delineasi yang yang tepat, tidak
terlalu hasil delineasi harus dapat diinterpretasi dan dikenali secara mudah
oleh pengguna dan pengambil keputusan

12. PROSES PERUMUSAN DELINEASI
1) Lokasi kawasan prioritas pembangunan sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan
Proyek Strategis Nasional yang berlaku;
2) Lokasi sebagaimana tercantum dalam RTRW
Kabupaten/Kota; atau
3) Lokasi kawasan pembangunan objek strategis sebagaimana
tercantum dalam SK Penetapan.
Dasar Perumusan
Deliniasi adalah :
1) Wilayah administrasi;
2) Kawasan fungsional;
3) Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri
perkotaan;
4) Kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri
kawasan perkotaan; dan/atau
5) Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang berupa kawasan
perdesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
Bentuk Deliniasi
Kawasan Perencanan
Adalah :

13. SURAT KEPUTUSAN TENTANG
LOKASI PERENCANAAN IDAP
DELINIASI KAWASAN
PERENCANAAN
LOKASI IDAP DI KEC: A
dan DESA/KEL. A
Deliniasi Kawasan
Perencanaan Tidak
Sama Dengan
RDTR/Lokasi Baru
Deliniasi Kawasan
Perencanaan Sama
Dengan RDTR
Deliniasi Kawasan
Perencanaan Bagian
Dari RDTR
Tipologi Ekonomi
Tipologi Hankam
Tipologi Sosial Budaya
Tipologi Lingkungan
Tipologi Sesuai Dengan
Arahan RTRW Kab/Kota
Kawasan Inti
(Skala
1:5000)
Kawasan
Penyangga
(Min Skala
1:25.000)
BWP
Sub BWP Yang
Diprioritaskan
Penanganann
ya
Berita Acara Kesepakatan
Deliniasi Kawasan IDAP
PROSES PERUMUSAN DELINEASI

14. MEKANISME DELINEASI
Lokasi PSN
(Kawasan Inti)
Kawasan Sekitar PSN
(Kawasan Penyangga)
1. Melihat tujuan penataan kawasan
perencanaan sebagai dasar
melakukan delineasi;
2. Melihat fokus penanganan yang
ditetapkan;
3. Menerapkan kriteria-kriteria
delineasi kawasan perencanaan
pada lokasi;
4. Melakukan segmentasi ruang
dengan menggunakan metode
overlay terhadap kriteria-kriteria
delinasi kawasan perencanaan;
dan
5. Melakukan analisis/penyaringan
berdasarkan fokus prioritas
delineasi yang akan disusun
IDAPnya.

15. TATA CARA
PENYUSUNAN

16. TAHAP PERSIAPAN
PENYEPAKATAN
DELINEASI
PERUMUSAN IDAP
LOKASI IDAP DI
KEC: A dan
DESA/KEL. A
Deliniasi Kawasan
Perencanaan Tidak
Sama Dengan
RDTR/Lokasi Baru
Deliniasi Kawasan
Perencanaan Sama
Dengan RDTR
Deliniasi Kawasan
Perencanaan Bagian
Dari RDTR
Tipologi Ekonomi
Tipologi Hankam
Tipologi Sosial Budaya
Tipologi Lingkungan
Tipologi Sesuai
Dengan Arahan
RTRW Kab/Kota
Kawasan
Inti (Skala
1:5000)
Kawasan
Penyangga
(Min Skala
1:25.000)
BWP
Sub BWP
Yang
Diprioritask
an
Penanganan
nya
Berita Acara
Kesepakatan Deliniasi
Kawasan IDAP
PENGUMPULAN DATA
ANALISIS
Analisis Kualitas Kinerja
Kawasan dan
Lingkungan
Analisis Karateristik
Kawasan
Analisis Potensi dan
Permasalahan
1. Tujuan Pengembangan Kawasan
Perencanaan
2. Rencana Jaringan Prasarana
3. Rencana Pola Ruang
1.
2
.3.
4.
6
TATA CARA PENYUSUNAN

17. Proses
Kegiatan
Proses Persiapan Pengumpulan Data Penyepakatan
delineasi,
Pengolahan analisis
data
Perumusan IDAP
Rencana
Kegiatan
- Pemahaman
TOR/KAK
- Kajian awal data
sekunder
- Penyusunan
metodologi
- Koordinasi
penetapan lokasi
- Konsep Delineasi
Wilayah
perencanaan
- Penyepakatan
delineasi
Pengumpulan
Data/peta dilakukan
dengan survei primer
dan survei sekunder
(dengan delineasi yang
lebih kecil dari RDTR
dan metode
pengumpulan data
yang lebih sederhana)
- Analisis
karakteristik
wilayah
- Analisis potensi
dan masalah
pengembangan
kawasan
- Analisis daya
dukung dan
daya tampung
- Penyepakatan
delineasi
(analisis sama
dengan RDTR)
- Perumusan
muatan IDAP
Waktu
Pelaksanaan
21 Hari 21 hari 45 hari 60 hari
Total waktu ± 5 bulan
JANGKA WAKTU PENYUSUNAN

18. Perbedaan Alur Metodologi
Kegiatan Perbatasan (RDTR telah tersedia)
• Kajian
instrumen
lengkap
• Review RDTR
(1 bulan)
• Survei Lapangan
• Pembahasan
• Penyusunan Instrumen
Lengkap
(3 bulan)
• Instrumen lengkap selesai
• Integrasi muatan dengan Taru
untuk penyepakatan
• Penyempurnaan dan
Pembahasan di daerah
(4 bulan)
Maret April Juni November
• Laporan Akhir
Kegiatan KEK/PSN/SDEW (RDTR belum tersedia)
• Kajian
instrumen
lengkap
• Konsep
Delineasi
• Kawasan
Prioritas
(1 bulan)
• Survei Lapangan
• Pembahasan
• Penyusunan IDAP
(3 bulan)
• Penyusunan Instrumen Lengkap
(4 bulan)
Maret April Juni November
• Laporan Akhir

19. Terimakasih