RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015

1. 1
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2015
Salam Sejahtera
Njuah-Njuah Banta Karina
I. PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2015 dapat diinformasikan
kepada masyarakat sesuai waktu yang ditetapkan.
Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan Ringkasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada
masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ)
kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Adapun tata cara penyampaian RLPPD
kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Peyampaian
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
IR. MAJU ILYAS PADANG
WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA
BUPATI PAKPAK BHARAT

2. 2
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Ringkasan dan Tanggapan atau Saran dari masyarakat Atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sejalan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak
Bharat.
II. PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Daerah
Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha.
(1.218,30 Km2), terletak di wilayah pantai barat Sumatera Utara yaitu pada
2015’00” – 3032’00” Lintang Utara dan 96000’00” – 98031’00” Bujur Timur dengan
ketinggian berkisar antara 700 – 1.500 meter di atas permukaan laut. Secara
administratif Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 52 Desa dalam 8 (delapan)
Kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 55.073
jiwa.
Adapun batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:
 Sebelah timur berbatasan : Kecamatan Parbuluan Kabupaten
Dairi dan Harian Kabupaten
Samosir.
 Sebelah barat berbatasan : Kabupaten Aceh Singkil Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
 Sebelah utara berbatasan : Kecamatan Silima Pungga- Pungga,
Kecamatan Lae Parira, Kecamatan
Sidikalang Kabupaten Dairi.
 Sebelah selatan berbatasan : Kecamatan Tara Bintang Kabupaten
Humbang Hasundutan dan
Kecamatan Manduamas Kabupaten
Tapanuli Tengah.
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah (RKPD)
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD),
merupakan rangkuman tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2015, dan memiliki makna khusus, karena capaian kinerja yang dilaporkan di
dalamnya menunjukkan catatan kemajuan (progress report) pada tahun ke-
empat dari serangkaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan
dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2015. Oleh karena itu,

3. 3
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
realisasi kinerja pada tahun ke-empat ini, diyakini akan memacu pencapaian
kinerja yang lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang.
Lebih dari itu, capaian kinerja ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi signifikan terhadap pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten
Pakpak Bharat tahun 2015, yang merupakan tahun ke-empat dari rangkaian
upaya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
yaitu:
VISI :
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Visi
dan Misi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) kabupaten Pakpak Bharat adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG
SEJAHTERA SERTA KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL YANG BERFOKUS KEPADA
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KESEHATAN DENGAN
MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA”
Kepemimpinan yang adil dan demokratis, pemerintahan yang
profesional dan masyarakat yang sejahtera dimaksudkan bahwa diantara
ketiga komponen strategis diupayakan terjadi sinergitas dan masing-masing
harus menyadari peran, hak dan kewajibannya secara proporsional dan
harmonis. Ketiga komponen strategis tersebut harus dilandasi kesadaran akan
kesetaraan dan berdiri pada posisi yang proporsional dalam mewujudkan
masyarakat Kabupaten Bharat yang sejahtera (nduma).
Masyarakat yang sejahtera (nduma) adalah masyarakat yang kita
cita-citakan bersama yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup
layak, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial
lainnya.

4. 4
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi Kabupaten Pakpak
Bharat sebagai berikut:
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan fasilitatif;
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat;
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah
atasan dan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan
aksesibilitas dengan daerah lain, khususnya yang berbatasan langsung;
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sistem sosial dan
birokrasi;
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan
dalam pembangunan;
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum secara
konsisten dan konsekuen;
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat Pakpak
perantau;
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam kebijakan publik;
12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber
pendapatan asli daerah.
Dengan penyampain Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan
memahami gambaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Pakpak Bharat sesuai prioritas kebijakan umum pembangunan
daerah selama Tahun Anggaran 2015.
Selanjutnya melalui media ini disampaikan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2015, yang sistematika penyampaiannya diawali dengan
Kinerja Keuangan, Kemudian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan atau
Prioritas Pembangunan, dan diakhiri dengan penjelasan tentang Indikator
Kinerja Makro Pembangunan sebagai akumulasi atas seluruh kinerja
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun 2015.

5. 5
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
III. PEMBAHASAN
A. KINERJA KEUANGAN DAERAH
I. Pendapatan Daerah
Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 472.997.018.284,81
(Empat ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta
delapan belas ribu dua ratus delapan puluh empat koma delapan puluh satu
rupiah) atau 98,48% dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 480.292.104.958,- (Empat ratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan
puluh dua juta seratus empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
Realisasi dimaksud dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah yaitu:
(1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 15.424.141.040,81 (Lima
belas milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu
empat puluh koma delapan puluh satu rupiah) atau 85,95% Dari target yang
diharapkan sebesar Rp. 17.945.905.172,- (Tujuh belas milyar sembilan ratus
empat puluh lima juta sembilan ratus lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
PAD tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.
(2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp. 419.838.115.868 (Empat
ratus sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus
lima belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar
98,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 424.829.892.000.- (Empat
ratus dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta
delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pendapatan Dana
Perimbangan tersebut, terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
(3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 14.157.787.170,- (Dua
belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat
ribu delapan ratus empat belas rupiah) atau 120,42% dari target yang
ditetapkan Rp. 11.757.115.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh
juta seratus lima belas ribu rupiah) lain-lain pendapatan Daerah tersebut,
terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Pendapatan lainnya.

6. 6
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Kinerja dimaksud menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat sangat serius untuk memenuhi dana pembangunan, demi
terpenuhinya anggaran belanja daerah untuk merealisasikan program dan
kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
II. Belanja Daerah
Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.489.296.966.434,40,-
(Empat ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh enam
juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat
koma empat puluh rupiah) atau 86,66 % dari anggarannya sebesar
Rp. 564.624.736.516,04 (Lima ratus enam puluh empat milyar enam ratus dua
puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam belas koma
nol empat rupiah).
III. Pembiayaan Daerah
Realisasi Pembiayaan Daerah tercapai 100%, yaitu sebesar
96.833.631.558,04 (Sembilan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga
juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan koma nol
empat rupiah). Pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah Dari Tahun Sebelumnya (SILPA).
Dengan demikian sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan dana
pembangunan yang terus meningkat setiap tahun anggaran serta menjaga
kesinambungan pembiayaan pembangunan pada tahun berikutnya guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. KINERJA URUSAN PEMERINTAH
Kinerja yang berkenaan dengan urusan Pemerintahan atau prioritas
pembangunan pada tahun anggaran 2015, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2015 yaitu Terdapat 5 (lima) Prioritas Pembangunan Pada Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), realisasinya sebagai berikut:

7. 7
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi, dan kondusifitas
Wilayah.
Peningkatan tata kelola pemerintahan Demokratisasi dan Kondusifitas
Wilayah diterapkan dengan
berbagai program unggulan
yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat melaui
Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan Prioritas
Peningkatan Akuntabilitas,
Transparansi berbasis
Teknologi Informasi serta
peningkatan kompetensi dan profesionalisme apratur dalam
penyelenggaraan wilayah yang diwujudkan pada pengembangan sistem
pelaporan kinerja dengan produk LPPD dan LAKIP. Pada tahun 2015 Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk Evaluasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2014
mendapatkan Peringkat ke 2 Se- Provinsi Sumatera Utara dan Peringkat 42
Secara Nasional dengan Predikat Sangat Tinggi. Hasil yang membanggakan
tersebut merupakan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta Tugas
Pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah serta untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Goverment).
Program selanjutnya yang diterapkan dalam memaksimalkan kinerja
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dalam
pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan
meningkatnya penduduk yang telah memiliki E-KTP dimana pada tahu 2014
jumlah masyarakat yang Wajib KTP sebanyak 34.137 Jiwa dan yang sudah
memiliki KTP sebanyak 22.026 Jiwa dengan capaian kinerja 64,52%
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang wajib KTP telah melakukan
Perekaman dan Memiliki E-KTP. Kemudian di tahun 2015 jumlah masyarakat
yang telah melakukan perekaman dan memiliki E-KTP mengalami
peningkatan, dimana Jumlah Penduduk Wajib KTP sebanyak 31.410 Jiwa
dan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 22.550 Jiwa dengan
Capaian Kinerja 71,79% dengan kata lain meningkat sebesar 7,27%.

8. 8
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Indikator selanjutnya dapat dijelaskan dalam Tata Kelola
Pemerintahan yang terkurur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 62 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun
2007 tentang SPM (standat Pelayanan Minimal).
Fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan
publik untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah
bersangkutan. Oleh sebab itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan
efektif menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar dapat menyajikan
pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal
(SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong
pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi
masyarakat, sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol
terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.
Selain itu SPM bagi pemerintah daerah dapat dijadikan tolak ukur
dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan
yang diperlukan oleh masyarakat dan SPM dapat menjadi acuan untuk
menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah
daerah. Harapannya kualitas pelayanan masyarakat lebih merata pada
tingkatan minimum dan menghindari kesenjangan pelayanan kepada
masyarakat. Adapun pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
Kabupaten Sebanyak 15 Bidang, antara lain:
1. Bidang Kesehatan;
2. Bidang Sosial;
3. Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
5. Bidang Perumahan Rakyat;
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Bidang Keluarga Berencana;
8. Bidang Pendidikan;
9. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Bidang Ketenagakerjaan;
11. Bidang Kominfo;
12. Bidang Ketahanan Pangan;
13. Bidang Kesenian;
14. Bidang Perhubungan;
15. Bidang Penanaman Modal.

9. 9
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Keseluruhan SPM tersebut diatur dengan menyediakan jenis
pelayanan dasar yang ditampung dalam Sub Kegiatan berdasarkan Tataran
Pelaksana Kebijakan berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
baik Wajib maupun Pilihan. Rangkaian SPM Tersebut telah dilampirkan pada
Lampiran III.3 isi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Program selanjutnya dalam mendukung Program Priortias
Pembangunan Tahun Anggaran 2015 adalah peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Besaran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Seluruh
Pendapatan pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat
kecil. Dimana pada tahun 2014 Jumlah PAD Kabupaten Pakpak Bharat
Rp. 14.032.472.213,30 ( Empat belas milyar tiga puluh dua juta empat ratus
tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga belas koma tiga puluh rupiah)atau 2,99%
dari total APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014. Dan untuk tahun
anggaran 2015 besaran PAD Rp. 15.424.120.540,81 (Lima belas milyar empat
ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh
koma delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 3,26% dari Total APBD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggran 2015. Dari realisasi PAD tersebut
dapat disimpulkan masih rencahnya PAD yang kita kelola untuk itu
kedepannya pemerintah bersama legislatif terus berupaya untuk
meningkatkan PAD dengan memanfaatkan seluruh asset daerah dan
Potensi-potensi yang dapat diunggulkan guna mendongkrak nominal dari
PAD tersebut.
2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,
Sebagai bentuk untuk mewadahi rencana kerja diatas, maka
ditetapkan beberapa
kebijakan maupun
terobosan -terobosan
untuk meningkatkan
kinerja yang terukur
secara bertahap,
sehingga difokus untuk
menjadi prioritas di
tahun 2015 pada
peningkatan mutu dan
pemerataan, serta
pelayanan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama
sekolah dan kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat.

10. 10
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada tahun 2015,
dilaksanakan dengan beberapa sasaran yaitu meningkatnya kualitas
pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan, meningkatnya manajemen
berbasis sekolah, meningkatnya fasilitas pendidikan anak usia dini,
meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang pendidikan dan
meningkatnya kompetensi tenaga pendidikan dan non pendidikan.
Meningkatnya mutu dan aksesbilitas pendidikan terlihat dari
meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun 2015 APK/APM
untuk SD/MI/Paket A mencapai 99,09%, terdapat peningkatan dibandingkan
tahun 2014 yakni 99,08 %. Peningkatan APM juga dicapai jenjang pendidikan
SMP/MTs/Paket B dari 98,21 % menjadi 98,27 %, dan SMA/SMK/MA/Paket C
dari 98,54 % menjadi 98,55 %.
Angka kelulusan tetap bertahan di angka yang membanggakan.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2014 sebesar 100 % dan di tahun
2015 tetap di angka 100 %. Pada tingkat SMP/MTs tetap dengan AL yang
sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100 % dan pada tingkat
SMA/SMK/MA tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 100 %.
Untuk Angka Melanjutkan (AM) mengalami penurunan, AM dari SD/MI
ke SMP/MTs tahun 2014 mencapai 108,02 % dibandingkan tahun 2015 yang
hanya 95,92 %. Untuk AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami
peningkatan dari 90,59 % pada tahun 2014 menjadi 94,87 % pada tahun
2015. Sedangkan untuk kualifikasi guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
terdapat peningkatan dari 68,66 % di tahun 2014 menjadi 68,81 % di tahun
2015.
Hal positif lainnya adalah data Angka Putus Sekolah (APS). Pada
jenjang SD/MI di tahun 2014 berada pada persentase 0 % demikian juga di
tahun 2015 tetap 0%. Pada jenjang SMP/MTs tetap dengan APS yang sama
dengan tahun sebelumnya yaitu 0 % dan pada jenjang SMA/SMK/MA tetap
seperti tahun sebelumnya yaitu 0 %.

11. 11
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Peningkatan kualitas
sumber daya manusia
dan kesejahteraan
masyarakat tidak hanya
diukur dari aspek
pendidikan namun aspek
selanjutnya yang menjadi
perhatian Pemerintah
Kabupaten Pakpak
Bharat adalah dengan
mewujudkan Program
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan
peningkatan mutu layanan kesehatan. Peningkatan pelayanan dan kualitas
di sektor kesehatan dilakukan dengan berbagai terobosan-terobosan.
Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga meningkatkan
sarana dan prasarana yang ada di RSUD dan Puskesmas beserta
jaringannya, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
kurang mampu. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa
indikator, antara lain dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang pada tahun
2014 pada angka 73,34% sedangkan untuk tahun 2015 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan menjadi 100%.
Indikator yang lain adalah Desa UCI (Universal Child Immunization)
dimana tidak ada lagi penambahan dikarenakan seluruh desa di kabupaten
pakpak bharat telah melaksanakan program Desa UCI ( Universal Child
Immunization).
Indikator penemuan dan perawatan balita gizi buruk menunjukkan
penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2014 terdapat 7 orang balita
gizi buruk yang ditemukan dengan capaian kinerja 100%, sedangkan di
tahun 2015 terdapat 8 orang dengan capaian kinerja tetap 100 %.
penemuan dan penanganan penderita TBC BTA tahun 2014 terdapat 66
orang dengan capaian kinerja 77,65%, dan untuk di tahun 2015 terdapat 86
orang dengan capaian kinerja 97, 73%.
Kemudian penemuan dan penanganan penyakit DBD pada tahun
2014 dapat ditangani dengan baik, dimana jumlah penderita DBD pada
tahun 2014 terdapat 16 orang dengan capaian kinerja 100 %, sedangkan di
tahun 2015 jumlah penderita DBD sebanyak 21 orang dengan capaian
kinerja 100%, artinya semua penderita DBD tahun 2015 dapat ditangani

12. 12
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
walaupun secara kuantitas jumlah pasiennya meningkat. Dengan adanya
peningkatan penyelesaian kasus penyakit di atas menunjukkan peningkatan
pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan pada masyarkat Pakpak
Bharat.
Dalam hal Pelayanan rujukan masyarakat miskin ke sarana kesehatan,
terdata adanya peningkatan jumlah rujukan dimana tahun 2014 berjumlah
2.310 pasien menjadi 19.003 di tahun 2015, peningkatan ini disebabkan oleh
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal penggunaan fasilitas
kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan mereka, kemudian di
dorong oleh semakin banyaknya masyarakat kabupaten Pakpak Bharat
yang terakomodasi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Indikator selanjutnya adalah meningkatkan perluasan cakupan
layanan Keluarga Berencana dengan program antara lain Pengadaan alat
Keluarga Berencana, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB serta
pertemuan dan pembinaan kelompok BKB. Dalam seluruh rangkaian
kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa program KB telah berjalan
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Prevalensi Peserta KB
Aktif dalam 2 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2014 jumlah peserta
program KB Aktif sebanyak 4.418 Pasangan dengan jumlah pasangan subur
sebanyak 5.961 Pasangan dengan capaian kinerja 74,10% dan pada tahun
2015 mengalami peningkatan terhadap jumlah peserta KB aktif yaitu
sebanyak 5.321 dan Jumlah Usia Pasangan Subur sebanyak 7.477 Pasangan
dengan capaian kinerja 71,16%. Jika dilihat dari capaian kinerja jumlah
presentase memang dapat dikatakan menurun, hal tersebut dikarenakan
meningkatnya jumlah pasangan usia subur 1.516 Pasangan selama setahun.
Disamping dengan adanya kegiatan Preventif KB, Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat juga melakukan peningkatan terhadap
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap Perempuan dan
anak dengan memenuhi kebutuhan dasar diantaranya adalah dengan
pelaksanaan kegiatan Pemberian makanan tambahan kepada anak
sekolah, penyuluhan orang tua tentang psikologi anak dan penyuluhan
tentang kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan. Program berikutnya
yang diwujudnyatakan dalam pembangunan kemasyarakatan ialah
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan
pemberdayaan, pemberian jaminan dan perlindungan. Rangkaian kegiatan
ini terukur dalam Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan dalam tataran
penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni jumlah penyandang cacat
fisik dan mental serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial pada tahun

13. 13
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
2014 sebanyak 360 Jiwa dan kemudian pada tahun berikurnya pemberian
jaminan sosial bertambah menjadi 410 Jiwa. Kemudian selanjutnya dalam
hal penanganan PMKS dimana jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial
di tahun 2014 mencapai 610 Jiwa dan di tahun 2015 meningkat menjadi 801
Jiwa.
Program selanjutnya
yang dilakukan adalah
pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai
kebudayaan daerah
dengan pengembangan
kualitas kesenian daerah
dan pelestarian benda
cagar budaya. Untuk
menunjang program tersebut Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui
Dinas Pendidikan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah
pemeliharaan mejan ari tuntun dan mejan lebuh nusa serta pembinaan
budaya pakpak di tingkat sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan guna
memelihara kelestarian budaya yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat dan
perkenalan budaya Pakpak kepada seluruh siswa/i agar kedepannya
budaya pakpak tetap eksis dan dapat diturunkan dan menumbuhkan
kecintaan terhadap budaya lokal. Dilanjutkan kembali setelah pembinaan
terhadap budaya maka peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan
tidak luput dalam program yang dilaksanakan antara lain adalah memilih
kader-kader terbaik dalam kegiatan baris-berbaris untuk ditempa menjadi
Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka
menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya.
Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada Putra-Putri Pakpak
Terbaik untuk mengikuti Kesempatan Menjadi Pasukan Pengibar Bendera
Provinsi Sumatera Utara sehingga menjadi pengelaman tersendiri bagi
Putra/i Terbaik dalam menambah pengalaman sekaligus pembentukan
karakter bela negara dan cinta tanah air.
Keseluruhan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan dengan
baik dan seluruh capaian kinerja juga telah tersaji sesuai dengan penjabaran
diatas. Kesungguhan serta kepedulian Pemerintah terhadap rangkaian
tersebut benar-benar dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat sehingga

14. 14
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
besar harapan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas
maupun kuantitas agar kedepannya Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat
dapat lebih berdaya saing dan memunculkan jati diri sebagai daerah
otonom baru yang punya prestasi.
3. Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin;
Penanggulan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan
yang sangat penting difokuskan pada pemberdayaan dan kemandirian
ekonomi masyarakat miskin. Grafik tingkat kemiskinan di Kabupaten Pakpak
Bharat dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, tahun 2015 jumlah
penduduk miskin sebanyak 22.082 (dinas kesehatan). Peningkatan
pemenuhan kebutuhan layanan dasar meliputi akses pendidikan,
kesehatan, air minum dan sanitasi serta kualitas perumahan permukiman
(Rumah Layak Huni) terus dilakukan. Penambahan bus sekolah dan
pemberian beasiswa bagi anak sekolah merupakan program yang sangat
didukung oleh masyarakat karena langsung menyentuh kebutuhannya,
demikian juga dengan layanan air minum dan sanitasi. Tahun 2015 rumah
tangga bersanitasi berjumlah 250 kk, dan rumah tangga pengguna air bersih
berjumlah 6.691 kk. Hal ini tercapai tentunya dengan adanya pembinaan
dan himbauan pemerintah untuk menyadarkan masyarakat dalam upaya
menciptakan pola hidup sehat.
Pembangunan sarana dan prasarana untuk membuka akses
perekonomian produktif dari desa juga terus dilakukan secara bertahap,
upaya ini dilakukan untuk
membuka kantung-kantung
kemiskinan yang selama ini
belum terjangkau, sehingga
target untuk
penanggulangan atau
pengurangan jumlah
penduduk miskin semakin
cepat terealisasi. Data pembangunan ini dapat dilihat dalam pembahasan
pembangunan infrstruktur.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah
dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
Peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat di
berbagai sektor dipacu dengan berbagai stimulan. Kabupaten Pakpak
Bharat yang mengandalkan sektor pertanian tentunya memiliki perhatian

15. 15
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
penuh terhadap sektor ini, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat
serta pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak
dapat dikesampingkan.
Dalam rangka melaksanakan
program pemerintah pusat
dalam hal ketahanan
pangan, pemerintah
Pakpak Bharat juga terus
berusaha meningkatkan
produktivitas bahan
pangan. Untuk produktivitas
padi sebagai bahan
pangan utama lokal
mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya, tahun 2014 produktivitas padi sebanyak 7.825.050
ton, atau 147,054 Kg per penduduk per tahun, sedangkan tahun 2015
produktifitas padi sebanyak 7.825.050 atau 142,08 kg per penduduk per
tahun. Dalam upaya meningkatkan produksi ikan telah tercapai produksi
sebanyak 31,96 ton dari target 50 ton pada tahun 2015. Sedangkan untuk
tingkat konsumsi ikan terdapat kenaikan antara tahun 2014 sampai tahun
2015, dimana pada tahun 2014 tingkat konsumsi ikan masyarakat dibagi
dengan target konsumsi daerah sebesar 50% dan pada akhir tahun 2015
tingkat konsumsi ikan dibagi target daerah konsumsi daerah sebesar 62,50%.
Selain komoditi di atas, beberapa komoditi unggulan lainnya juga
mengalami pening-
katan produktivitas.
Seperti komoditas
gambir pada tahun
2014 sebanyak 1,643
ton mengalami
peningkatan di tahun
2015 menjadi 1,652 ton,
kemudian komoditas
nilam (dalam bentuk
minyak) juga
mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 2014 produksinya sebesar 185,59 kg
menjadi 192,30 kg di tahun 2015. Hal yang membanggakan juga terlihat di

16. 16
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
komoditi kopi arabika, tahun 2014 produktivitasnya sebesar 892,35 kg
meningkat menjadi 912, 51 kg di tahun 2015.
Peningkatan komoditas-komoditas ini secara garis besar disebabkan
oleh 2 (dua) hal, yang pertama adalah adanya intensifikasi dengan
memaksimalkan lahan yang sudah ada, tetapi didukung dengan
pengolahan tanah, pemupukan, dan perawatan yang ekstra. Sedangkan
yang kedua adalah ekstensifikasi, dimana adanya penambahan luas areal
lahan pertanian/perkebunan.
Program selanjutnya yaitu peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
dengan perluasan akses pasar. Sesuai dengan judulnya, sasaran prioritas ini
tentunya harus dapat digambarkan secara kualitatif dan kuantitatif melalui
peningkatan investasi, tumbuhnya koperasi dan UMKM serta tersedianya
prasarana perdagangan yang representatif.
Dalam hal investasi ataupun penanaman modal, pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat terus berupaya menghadirkan para investor untuk
mempercepat proses pembangunan, ekplorasi sumber daya alam yang
layak ditawarkan pun terus dilakukan. Realisasi investasi tahun 2014 sebesar
15.525.847.889,- kemudian realisasi investasi tahun 2015 sebesar
855.589.606.000,- dengan capaian kinerja kenaikan nilai realisasi PMDN
tahun 2015 sebesar 5.410,7%. Angka yang cukup signifikan terkait
penanaman modal investor dalam negeri.
Sementara dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat terus mengupayakan dan mengadakan
pembinaan supaya koperasi dan UMKM yang ada lebih aktif dan produktif,
bahkan apabila dibutuhkan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
mendorong pembentukan koperasi maupun UMKM yang baru dengan
harapan memberikan manfaat dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Jumlah koperasi aktif
pada tahun 2014
sebanyak 34 unit
dibandingkan dengan
koperasi non aktif
sebanyak 74 dengan
presentasi sebesar 46%.
mengalami peningkatan di
tahun 2015 dengan jumlah
koperasi aktif sebanyak 39
dan jumlah seluruh

17. 17
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
koperasi sebanyak 77 dengan presesntasi sebesar 49,35. Dan untuk indikator
UMKM tidak mengalami peningkatan dalam arti stagnan dengan jumlah
UMKM yang ada antara tahun 2014 dan tahun 2015 sebanyak 1.339 UMKM
dan seluruh UMKM aktif dengan indikator kinerja 100%. Peningkatan ini
tentunya diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat khusunya yang terlibat di dalamnya, sehingga keberadaan
koperasi dan UMKM bukan hanya sebagai angka statistik semata, tetapi
lebih dari itu diharapkan menjadi media yang mempermudah bahkan
menjadi sumber kesejahteraan dimaksud secara langsung.
Terkait dengan sektor industri dikarenakan adanya perubahan dasar
hitung untuk PDRB dimana pada tahun 2014 perhitungan PDRB telah
menggunakan harga berlaku konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha
(dalam juta rupiah) dengan 16 sektor untuk itu jumlah PDRB terhadap sektor
Industri ialah 0,20% dengan total kontribusi PDRB sektor industri sebesar Rp.
1.558.432.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus
tiga puluh dua ribu rupiah), dengan total PDRB sebesar Rp. 749.627.268.000,-
(tujuh ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta
dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan untuk pertumbuhan
jumlah industri mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 264 industri
menjadi 265 industri pada akhir tahun 2015.
Untuk sektor perdagangan kontribusi terhadap PDRB, dimana pada
tahun 2013 kontrbusi yang diberikan sebesar 9,39% atau sebesar Rp.
64.543.472.000,- (enam puluh empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta
empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dari total PDRB sebesar
Rp. 686.758.046.000,- (enam ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus lima
puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah), kemudian kontribusi
yang diberikan pada tahun 2014 adalah sebesar 9,70 % atau
Rp. 63.501.363.000,- ( enam puluh tiga milyar lima ratus satu juta tiga ratus
enam puluh tiga ribu rupiah). dari total PDRB Rp. 639.243.141.000,- ( enam
ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh juta seratus empat
puluh satu ribu rupiah).
Selain potensi Koperasi, UMKM Industri dan Perdagangan, potensi
lainnya yang mempengaruhi meningkatnya daya saing ekonomi yang
berorientasu pada ekonomi kerakyartan adalah penggalakan Potensi Sektor
Pariwisata, dimana Kabupaten Pakpak Bharat dengan Nuansa Pegunungan
serta terdapatnya 2 potensi pariwisata bahari yaitu Air Terjun Lae Une dan Air
Terjun Lae Simbelulu. Adapun kegiatan yang digalakkan untuk
pengembangan potensi pariwisata ialah; Peningkatan Jaringan Kerjasama

18. 18
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Promosi Pariwisata, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata , pengembangan obyek wisata unggulan serta peningkatan
peran serta masyarakat dalam pegembangan kemitraan pariwisata.
Rangkaian kegiatan tersebut terbukti meningkatkan kunjungan wisata
kepada obyek wisata sebesar 62.400 pengunjung/orang/ Tahun serta
meningkatakan PDRB terhadap sektor Pariwisata, dimana pada tahun 2014
kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp. 2.496.000 (Dua juta
empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 0,001% dari total PDRB
dan meningkat signifikan pada tahun 2015 menjadi 18.373.016 (Delapan
belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah) atau 2,45%
terhadap PDRB.
Seluruh peningkatan yang terjadi dalam usaha pengembangan
Investasi, Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan dan Pariwisata
tentunya diraih dengan kerja keras dengan konsep yang matang, sehingga
perolehan realisasi atau target dapat tercapai, dan diharapkan dapat
ditingkatkan pada tahun selanjutnya sehingga perobahan secara dinamis
dan menuju masyarakat Nduma.
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
Pembangunan infrastruktur difokuskan kepada percepatan
pengembangan sarana dan prasarana yang mantap dan handal serta
pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mendukung
perekonomian, sosial, budaya, pengembangan wilayah serta pusat
pertumbuhan yang berkelanjutan.
Adapun sasaran prioritas dalam peningkatan infrastruktur antara lain
peningkatan penyediaan sumber daya air minum, Irigasi, penataan
pemukiman yang bersanitasi, pengelolaan persampahan, peningkatan
jaringan dan luas jalan, peningkatan jembatan, peningkatan keselamatan,
peningkatan aksesbilitas
menuju kawasan
pengembangan
perekonomian wilayah
serta yang tidak kalah
penting adalah
peningkatan kualitas
prasarana dan sarana
komunikasi dan

19. 19
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi.
Kompleksnya pembangunan yang langsung kepada masyarakat
tersebut diaplikasikan kedalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Pariwisata. Dua Dinas Tersebut
dibagi Kembali menjadi 4 Urusan
Wajib yang dilaksanakan yaitu :
Urusan Pekerjaan Umum, Urusan
Tata Ruang, Urusan Perumahan
dan Urusan Komunikasi dan
Informatika. Masing-masing
Urusan Tersebut dinilai dari aspek
Tataran Pelaksanaan Kebijakan dan Aspek Tingka Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Wajib maupun Pilihan. Adapaun Capaian Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dalam penanganan jalan dimana panjang jalan
kabupaten pada tahun 2014 sepanjang 608,150 Km sedangkan kondisi jalan
dalam kondisi baik sepanjang 483,269 Km yang artinya sebanyak 79,46%
jalan di Kabupataen Pakpak Bharat ada dalam Kondisi baik. Dan untuk
tahun 2015 terjadi peningkatan dalam pembangunan jalan dimana adanya
pembukaan jalan-jalan baru dalam meningkatkan akomodasi baik
masyarakat maupun hasil pertanian. Adapun total panjang jalan kabupaten
sepanjang 623,179 Km yang
artinya ada penambahan
panjang jalan sepanjang 15,029
Km sepanjang tahun 2015 dan
panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik sepanjang
542,608 yang artinya ada
penambahan kualitas jalan
menjadi lebih baik sepanjang
59,339 Km dengan capaian
kinerja sebesar 87,07%. Artinya semakin bertambahnya tahun maka kualitas
pembangunan dalam peningkatan infrastruktur jalan semakin lebih baik.
Peningkatan sebesar 7,61% tersebut adalah bukti nyata kinerja Urusan
Pekerjaan umum dalam memelihara serta meningkatkan fasilitas infrastruktur
jalan. Kemudian untuk pembangunan Irigasi sepanjang tahun 2015 dimana
total luas irigasi seluas 7.424 Ha dengan irigasi dalam kondisi baik seluas 1.924

20. 20
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
Ha dengan capaian kinerja 25,91% kemudian untuk Jumlah rumah tangga
yang bersanitasi di tahun 2015 ada 250 Rumah tangga yang telah bersanitasi
dan untuk daerah yang berkawasan kumuh, Kabuputen Pakpak Bharat tidak
memiliki daerah yang masuk dalam kategori berkawasan kumuh.
Dilanjutkan dengan Urusan Tata Ruang dimana setiap Daerah
diwajibkan memiliki Ruang Terbuka Hijau, dan Pencapaian yang telah
dilaksanakan untuk Ruang Terbuka Hijau tahun 2014 dimana Luas Ruang
Terbuka Hijau seluas 22.287 m2 dengan Luas Hak Guna Bangunan (HGB)
seluas 36.551 m2 dengan demikian capaian kinerja untuk Ruang Terbuka
Hijau Sebesar 59,35%. Dan untuk tahun 2015 tidak ada penambahan dalam
ruang terbuka hijau.
Untuk Urusan Perumahan indikator capaian kinerja dilihat dari jumlah
rumah tangga pengguna ait bersih dimana pada tahun 2014 jumlah rumah
tangga pengguna air bersih (PDAM) sebanyak 6.432 Rumah Tangga dengan
total Rumah Tangga sebanyak 9.350 dan dapat diperoleh capaian kinerja
sebesar 68,79%. Dan ditahun 2015 terjadi peningkatan terhadap rumah
tangga yang pengguna air bersih yaitu sebanyak 6.691 RT artinya terdapat
penambahan 259 RT yang menggunakan air bersih sedangkan jumlah
rumah tangga bertambah menjadi 12.200 RT artinya terdapat penambahan
2.850 RT namun capaian kinerja yang dicapai sebesar 58,64%.
Urusan berikutnya adalah Urusan Komunikasi dan Informatika dimana
capaian kinerja dilihat dari adanya Website Resmi Pemerintah Daerah dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana berguna sebagai transparansi
penyelenggaraan Pemerintahan dan mempermudah pengguna komunikasi
dalam mengakses berbagai informasi yang terkandung didalamnya dan
Kabupaten telah menerapkan Website Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat yang dapat diakses melalui www.pakpakbahratkab.go.id serta
peningkatan pelayanan WIFI gratis di beberapa titik diantaranya adalah
Area Sekolah SMAN 1 Salak, Taman Salak, dan Beberapa SKPD untuk
mempermudah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Seluruh
rangkaian baik program maupun kegiatan adalah susunan kerangka
kegiatan yang diwujudkan guna meningkatkan pelayanan publik yang
dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Seluruh rangkaian tersebut
tentunya masih akan terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan yang ada
baik dalam masyarakat maupun lingkungan pemerintah daerah.

21. 21
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
C. KINERJA INDIKATOR MAKRO
Kinerja dari indikator makro pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2015 antara lain:
Angka Melek Huruf (AMH) berdasarkan data Dinas Pendidikan
Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2015 sebesar 99,43 %, kondisi ini
menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang berumur 15
Tahun keatas dapat dikatakan mampu dibebaskan dari tiga buta yaitu buta
pengetahuan dasar, buta bahasa indonesia dan buta huruf latin.
Perkembangan pendapatan perkapita pada tahun 2014 (tahun 2015
belum selesai dihitung) sebesar 8.715.883 rupiah pertahun atau 31.169,03
rupiah per hari dengan kenaikan sebesar 1.376.694,55 dari tahun 2013 sebesar
8.588.546.
Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku
berfungsi untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran
PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat laju pertumbuhan
perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten
Pakpak Bharat atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha
mencapai Rp.603.548.070.000,- (enam ratus tiga milyar lima ratus empat puluh
delapan juta tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2014 PDRB
kabupaten Pakpak Bharat atas harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha
sebesar RP. 639.243.141.000,- (Enam ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus
empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
Pada tahun 2014, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
mendominasi struktur PDRB paling besar di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu
sebesar 57,20%. Sedangkan sektor yang menjadi penyumbang terkecil untuk
nilai PDRB Kabupaten Pakpak Bharat adalah sektor jasa perusahaan, yaitu
0,022%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengadaan listrik dan gas
yaitu sebesar 30,89%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terdapat pada sektor
pertambangan yaitu sebesar 9,45%. Pertumbuhan tertinggi ketiga terdapat
pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor sebesar 8,65%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor
Jasa Perusahaan yaitu sebesar 1,17%.
Selain keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015, terdapat
pula prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang
merupakan wujud pengakuan nyata dari berbagai kalangan, baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yakni :
1. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan
Ham tahun 2015;

22. 22
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
2. Penghargaan LAKIP dari Menpan RB dengan Predikat CC;
3. Inovasi TOP 99 Tingkat Nasional atas Inovasi Layanan Bus Sekolah Asa
Kasea.
D. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalin kerjasama antar daerah
yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan pihak ketiga. Kerjasama antar
daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas,
sinergis dan saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dituangkan
dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah, nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU), kesepakatan bersama dan perjanjian
kerjasama:
Naskah kerjasama antar daerah yang telah ditanda tangani dan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 antara lain :
1. MOU dengan Program Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Desa
USU tentang Penyusunan Rancangan RPJMD Pakpak Bharat;
2. MOU dengan Fisip USU tentang Perencanaan Sistem Pemerintah Kuta
Tradisional Pakpak;
3. MOU dengan USU tentang Identifikasi Desa Tertinggal Kab. Pakpak
Bharat;
4. MOU BAPPEDA dengan Conservation International;
5. MOU Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan STIA-LAN Jakarta
Nomor 46/MOU/BKD-D/VIII/2015 tentang kerjasama Penguatan
Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Pengkajian
Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan dan Inovasi Administrasi Negara
serta Penyelenggaraan Pendidikan tinggi;
6. MOU Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Yayasan Surya
Institut Nomor 87/MOU/BKD-D/VIII/2015, Nomor MOU/002/YSI/VIII/2015
tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi Tenaga Pengajar dan
Siswa di kabupaten Pakpak Bharat;
7. MOU dengan YAYASAN FIELD INDONESIA kerjasama tentang
PENGEMBANGAN USAHA TANI EKOLOGIS;
8. MOU dengan Kementrian Perhubungan Sekolah Tinggi Transportasi
Darat;
9. MOU Lintas Batas Kesehatan Pakpak Bharat, Karo,Dairi (PAKARDA);

23. 23
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
10. Perjanjian Kerjasama antara pemerintah kabupaten pakpak bharat
dengan pt. Bank sumut capem salak nomor 900/039/DIPPEKADE/X/2014.
NOMOR 788/KC08-KCP008-OPS/PKS/2014;
11. Kesepakatan Bersama antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pakpak Bharat dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang Kabanjahe tentang Pelaksanaan atas
Kesepakatan Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perluasan Cakupan
Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan
Nasional;
12. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Komandan Komando Distrik Militer 0206/Dairi tentang
Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten
Pakpak Bharat;
13. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Advokat Jonner Nadeak ,SH;
14. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Advokat Irwansyah Putra, SH, MBA;
15. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Advokat Drs. M.S Taha Berutu, SH.
E. TUGAS PEMBANTUAN
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2015 menerima
tugas pembantuan yang seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat.
Dari pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat telah mengupayakan/menyediakan dana pendampingan
walaupun besarnya masih sangat terbatas. Hal ini dilakukan agar tugas-tugas
pembantuan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat
memperoleh hasil yang optimal sehingga dapat dirasakan serta bermanfaat
bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2015 antara lain digunakan
untuk:
a. Penataan Adminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
b. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman;
c. Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;
d. Layanan Perkantoran;

24. 24
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
4. PENUTUP
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang telah kita capai bersama, baik yang telah dikontribusikan oleh eksekutif,
legislatif dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten
Pakpak Bharat sepanjang tahun anggaran 2015 yang lalu. Berbagai prestasi
dan keberhasilan telah dilakukan/dijelaskan diatas, diharapkan akan menjadi
pemacu bagi kita semua dalam mengarahkan upaya-upaya perbaikan
pada tahun yang akan datang, baik pada tahap perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan maupun pada
tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.
Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang telah ditetapkan
menurut target tahun ke-dua dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat, diakui masih banyak yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.
Beberapa permasalahan dan tantangan yang cukup berat masih
menghadang pada tahun-tahun mendatang, diantaranya masalah
pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan
penduduk, tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), masih rendahnya
kemampuan daya beli masyarakat, permasalahan pelayanan sosial, seperti
penanganan bencana alam, penyakit masyarakat, kesenjangan
pembangunan fisik wilayah dan pelayanan publik yang masih dirasakan
belum optimal.
Rencana tindak lanjut tersebut, tentunya memerlukan penanganan
yang sungguh-sungguh melalui sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sebagaimana telah tercantum dalam prioritas pembangunan
yang sudah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-
2015, dimana kesemuanya akan dilakukan secara konsisten dan
berkesinambungan hingga akhir periode.
Keseluruhan pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari itikad
baik, kerja keras dan partisipasi dari semua pihak dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2015 ini disampaikan
sebagai penutup Pimpinan beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh lapisan
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang telah berpartisipasi aktif dalam
mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, disertai harapan

25. 25
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2015
dan doa semoga upaya kita bersama menjadi nilai ibadah dihadapan Tuhan
Yang Maha Esa serta senantiasa untuk terus membangun dan meningkatkan
kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Akhir kata kami
ucapkan terimakasih.
Njuah-Njuah Banta Karina
Salak, Maret 2016
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU