Study LARAP Tol KATARAJA

1. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 4 KonsultasI Publik | 4 - 1
4.1 Pendahuluan
Ikut terlibatnya masyarakat yang terkena proyek Jalan Tol Kataraja dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan rencana penanganan (action plan) adalah untuk
mengetahui bagaimana persepsi dan penerimaan mereka terhadap rencana
penaganan dampak akibat adanya proyek. Ketika ada warga yang terkena
asetnya berupa bangunan atau asset lainnya akan timbul perubahan dan
menimbulkan keluhan/komplain. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu usaha
untuk meminimalkan dampak dan efektivitas penyampaian keluhan dengan
melibatkan warga terkena proyek dalam setiap proses konsultasi. Pihak proyek
juga menjamin bahwa informasi tentang proyek akan di informasikan kepada
masyarakat khususnya pada warga yang terkena proyek dan stakeholder lainnya
sebelum pelaksanaan proyek.
Sosialisasi sangatlah penting dan perlu dilakukan secara intensif kepada
masyarakat yang terkena proyek mengingat situasi saat ini sudah sedemikian
demokratisnya . Kesemuanya itu akan memberikan dampak mudah dalam upaya
mencapai kesepakatan yang pada akhirnya juga akan memperlancar
pelaksanaan Proyek Jalan Tol Kataraja.
4.2 Mekanisme Sosialisasi Dan Konsultasi
Mekanisme konsultasi dilakukan dengan cara datang langsung kepada
perorangan atau secara berkelompok melalui focus group discussion (FGD).
Sistem ini akan memberikan banyak keuntungan karena informasi yang di
sampaikan akan mendapatkan respon balik dari warga yang terkena proyek.
Ketika acara ini dilaksanakan maka masyarakat dapat menyampaikan keluhan,
pertanyaan atau keberatan tentang rencana proyek. Cara lain yang dapat
BAB 4 KONSULTASI PUBLIK

2. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 4 KonsultasI Publik | 4 - 2
membantu proses tersebut juga dapat dipakai yakni melalui pemasangan papan
pengumuman atau majalah dinding yang dipsang pada papan informasi disekitar
proyek, surat kabar atau brosur-brosur yang memuat informasi proyek dan situasi
di masyarakat akibat rencana proyek.
Proses sosialisasi yang informal awal telah dilakukan ketika Tim LARAP
menentukan batas ruang milik jalan yang dibutuhkan berdasarkan rencana
desain dilakukan bersama survai awal. Juga hal tersebut secara tidak langsung
telah dilakukan oleh pejabat setempat khususnya para kepala desa/lurah di
lokasi proyek yang terkena pembebasan dimana meminta kepala desa /
kelurahan untuk mendukung program ini. Khusus untuk pembangunan Jalan Tol
Kataraja ini maka akan dilakukan pada kelurahan/Desa yang terkena dampak
proyeki dengan melakukan sosialisasi yang lebih banyak dari pada desa lainnya.
4.3 Cakupan Sosialisasi Dan Konsultasi
Pertemuan / sosialisasi menginformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP)
tentang detail dari :
 Deskripsi rencana pembebasan lahan dan jadwal pelaksanaannya.
 Detail kompensasi yang akan diberikan sesuai yang tercantum dalam
dokumen LARAP dan bagaimana WTP akan menerima kompensasi
mereka.
 Garis besar proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan nilai
kompensasi.
 Penjelasan tentang proses penerimaan kompensasi dan waktu
penerimaannya.
 Penjelasan tentang procedur penyampaian keluhan dan komplain.
 Ringkasan dokumen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali juga
nantinya akan di tempelkan di papan pengumuman kantor desa atau
tempat lain yang bisa di akses langsung oleh WTP selama satu bulan
untuk memberikan kesempatan kepada WTP untuk mengajukan
keberatan.

3. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 4 KonsultasI Publik | 4 - 3
4.4 Pra Pleno RK-PTP / LARAP
Kegiatan konsultasi dan pembahasan Rencana Kerja Pembebasan Tanah dan
Pemukiman kembali di tingkat Pemerintah daerah dengan melibatkan semua
stake holder terkait termasuk WTP merupakan salah satu faktor penentu bagi
keberlanjutan proses pembebasan tanah. Bentuk kegiatan pembahasan awal
berupa pra-pleno ditingkat pemerintah daerah kabupaten yang nantinya akan
dilanjutkan dengan pelaksanaan pleno untuk penyepakatan dan
penandatanganan RK-PTP/LARAP. Melalui kegiatan ini diharapkan akan
dihasilkan masukan masukan serta kesepakatan bersama terhadap langkah
langkah yang akan dilakukan untuk pembebasan tanah yang terkena proyek.
Maksud pertemuan ini tidak lain adalah untuk memperoleh masukan serta saran
terkait dengan studi LARAP yang telah dilakukan serta untuk memperoleh
kesepahaman bersama mengenai rencana program dan kegiatan yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali paket jalan Tol
Kataraja.
Konsultasi publik di lokasi kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, antara lain :
1. Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 di Restoran Bukit Randu Bandara yang
dihadiri oleh perwakilan dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kosambi,
Teluk Naga dan Pakuhaji.
2. Pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 di Aula Kantor Kecamatan Mauk yang
dihadiri oleh perwakilan 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadiri,
Mauk, Rajeg, dan Sindang Jaya.
3. Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 di Ruang Rapat Kantor Kecamatan
Penjaringan yang dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Penjaringan.
Pada acara tersebut telah dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak, tokoh
masyarakat, instansi pemerintah yang terkait, dan pemrakarsa. Hal-hal yang
disampaikan pada kegiatan konsultasi publik adalah :
 Rencana awal kegiatan pembangunan jalan tol Kamal – Teluk Naga – Rajeg
(KATARAJA).
 Perkiraan dampak penting yang timbul dalam pembangunan jalan tol Kamal

4. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 4 KonsultasI Publik | 4 - 4
– Teluk Naga – Rajeg (KATARAJA).
Saran-saran, tanggapan dan pendapatan masyarakat dalam konsultasi publik
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat berharap adanya perhatian dan antisipasi terhadap
kemungkinan banjir yang akan timbul akibat pembangunan jaln tol ini;
2. Adanya harapan masyarakat sekitar untuk dapat diikutsertakan dalam
kegiatan, baik dalam kegiatan konstruksi dan operasionalnya, misalnya
dalam penyerapan tenaga kerja;
3. Mohon diperhatikan dampak peningkatan pendapatan ekonomi yang akan
dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
4. Pada dasarnya masyarakat mendukung yang menjadi rencana kegiatan
dari pemerintah karena bertujuan untuk mempermudah akses warga,
namun kiranya dapat disampaikan lebih detail terkait trase jalan yang akan
dilalui rencana kegiatan ini;
5. Kemacetan yang akan menjadi dampak berikutnya, mohon untuk dapat
diperhatikan;
6. Mohon perhatian adanya zona hijau yang ada di wilayah sekitar rencana
kegiatan;
7. Masyarakat masih banyak sebagai petani, apakah pembebasan lahan yang
akan dilakukan nantinya akan mempengaruhi dan apakah sudah
diperhitungkan aksesibilitas para penggarap tani tersebut karena akan
terputus oleh adanya jalan tol ini terutama yang dilintasi bukan hanya yang
ada pintu masuk dan keluar;
8. Terkait irigasi dan saluran drainase saat ini sudah tercampur dan tidak bisa
dipisahkan, mohon diperhatikan dampak banjir yang akan timbul, dimana
saat ini saat hujan turun dengan skala kecil saja sudah banjir;
9. Bila memungkinkan lahan produktif tidak menjadi bagian yang digusur,
mungkin bisa dijadikan flyover atau ada solusi lain, karena Kecamatan
Mauk merupakan lahan yang lumayan produktif.
10. Di Kecamatan Penjaringan, warga berharap adanya manfaat lebih yang
dirasakan oleh warga masyarakat sekitar.
11. Mohon diperhatikan alternatif jalan yang akan dilewati pada saat konstruksi

5. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 4 KonsultasI Publik | 4 - 5
nantinya, karena saat ini jalan yang ada hanya satu, yang merupakan jalan
utama.
12. Saat ini warga sudah merasakan dampak debu yang berakibat ISPA,
dimana saat ini bila musim kemarau menimbulkan debu yang cukup
menganggu, sedangkan pada saat musim penghujan mengakibatkan
banyak kecelakaan.
13. Mohon diperhatikan adanya tambak ikan bandeng yang ada disekitar
rencana kegiatan.
14. Bila memungkinkan, mohon dapat dibuatkan interchange pada wilayah
Kamal Muara ini.
4.5 RAPAT PLENO RK-PTKP / LARAP
Menindaklanjuti rapat pra-pleno yang telah dilakukan di tringkat kabupaten, maka
hasil-hasil masukan yang telah disampaikan akan menjadi masukan untuk
penyempurnaan dokumen RK-PTPKP / LARAP. Setelah dilakukan penyempurnaan
terhadap dokumen tersebut lalu dibawa kedalam forum pleno yang bertujuan
untuk membuat kesepahaman bersama terhadap rencana kerja yang tertuang
dalam dokumen PTPKP / LARAP. Dokumen Rencana Kerja yang telah disepakati
harus di tandatangani oleh Bupati sebagai bentuk persetujuan dan kesanggupan
dari Pemkab. Dokumen Rencana Kerja yang telah disyahkan ini akan menjadi
pedoman kerja dalam pelaksanaan pembebasan tanah dan pemukiman kembali
pada lokasi rencana proyek.