Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 memberikan ringkasan kinerja keuangan dan pembangunan pada tahun tersebut. Kinerja keuangan mencapai target pendapatan dan belanja, sedangkan kinerja pembangunan meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer

1. 1
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2013
Salam Sejahtera
Njuah-Njuah Banta Karina
I. PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-
dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2013 dapat diinformasikan kepada masyarakat
sesuai waktu yang ditetapkan.
Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013 kepada masyarakat. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat, diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007
tentang Tata Cara Peyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari
masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan
mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pakpak Bharat.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA
BUPATI PAKPAK BHARAT
IR. MAJU ILYAS PADANG
WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT

2. 2
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
I. PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Daerah
Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha. (1.218,30
Km2). terletak di wilayah pantai barat Sumatera Utara yaitu pada 2.000 – 3.000
Lintang Utara dan 96.000 – 98.000 Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara
250 – 1.400 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten
Pakpak Bharat terdiri dari 52 Desa dalam 8 (delapan) Kecamatan dengan
jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 51.067 Jiwa.
Adapun Batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat yaitu :
 Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Parbuluan Kabupaten
Dairi dan Harian Kabupaten
Samosir.
 Sebelah barat berbatasan dengan : Kabupaten Aceh Singkil Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
 Sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Silima Pungga- Pungga,
Kecamatan Lae Parira, Kecamatan
Sidikalang Kabupaten Dairi.
 Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Tara Bintang Kabupaten
Humbang Hasundutan dan
Kecamatan Manduamas Kabupaten
Tapanuli Tengah.
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah (RKPD)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD),
merupakan informasi aktual tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2013, dan memiliki makna khusus, karena capaian kinerja yang dilaporkan di
dalamnya menunjukkan catatan kemajuan (progress report) pada tahun ke-
tiga dari serangkaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam
rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2015. Oleh karena itu, realisasi kinerja
pada tahun ke-tiga ini, diyakini akan memacu pencapaian kinerja yang lebih
baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Capaian kinerja tahun 203 diharapkan juga mampu memberikan
kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013, yang merupakan tahun ke-tiga dari

3. 3
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
rangkaian upaya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat yaitu:
VISI :
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Visi
dan Misi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) kabupaten Pakpak Bharat adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG
SEJAHTERA SERTA KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS DIDUKUNG
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL YANG BERFOKUS KEPADA
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KESEHATAN DENGAN
MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA”
Masyarakat yang sejahtera (nduma) adalah masyarakat yang kita cita-
citakan bersama yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup layak,
baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya.
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi Kabupaten Pakpak Bharat
sebagai berikut:
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan fasilitatif;
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat;
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah atasan
dan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan aksesibilitas
dengan daerah lain, khususnya yang berbatasan langsung;
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sistem sosial dan
birokrasi;
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan dalam
pembangunan;
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum secara
konsisten dan konsekuen;

4. 4
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat Pakpak
perantau;
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam kebijakan publik;
12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber
pendapatan asli daerah.
Dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan
memahami gambaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Pakpak Bharat sesuai prioritas kebijakan umum pembangunan
daerah selama Tahun Anggaran 2013.
Selanjutnya melalui media ini disampaikan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2013, yang sistematika penyampaiannya diawali dengan
Informasi Kinerja Keuangan, Kemudian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan
atau Prioritas Pembangunan, dan diakhiri dengan penjelasan tentang
Indikator Kinerja Makro Pembangunan sebagai akumulasi dari seluruh kinerja
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun 2013.
III. PEMBAHASAN
A. KINERJA KEUANGAN DAERAH
1. Pendapatan Daerah
Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 390.450.182.776,84
(Tiga Ratus sembilan puluh milyar empat ratus lima puluh juta seratus delapan
puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh empat
rupiah) atau 98,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 395.015.974.234. (Tiga Ratus sembilan puluh lima milyar Lima belas Juta
sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
Realisasi dimaksud dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah yaitu:
1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 9.080.676.936,84,- (Sembilan
milyar delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus
tiga puluh enam koma delapan puluh empat rupiah) atau 89.25% Dari target
yang diharapkan sebesar Rp. 10.174.087.894,- (Sepuluh milyar seratus tujuh
puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh
empat rupiah) PAD tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
1.2 Dana Perimbangan

5. 5
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp. 365.030.211.162,- (tiga ratus
enam puluh lima milyar tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu seratus enam
puluh dua rupiah) atau naik sebesar 0.37% dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 363.669.166.340,- (Tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus
enam puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat
puluh rupiah) Pendapatan Dana Perimbangan tersebut, terdiri dari
pendapatan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 16.339.294.678,- (Enam belas
milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu
enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Atau 77,17% dari target yang
ditetapkan Rp. 21.172.720.000,- (Dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua
juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lain-lain pendapatan Daerah tersebut,
terdiri dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
Pemerintah Daerah, Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah,Dana
Alokasi serta Dana Transfer Lainya.
Kinerja dimaksud menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat sangat serius untuk memenuhi dana pembangunan, demi
terpenuhinya anggaran belanja daerah untuk merealisasikan program dan
kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Belanja Daerah
Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. Rp. 381.852.026.957,- (Tiga
ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus lima pulu h dua juta dua puluh
enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 87,58% dari anggaran
sebesar Rp. 435.990.880.376,90 (Empat ratus tiga puluh lima milyar sembilan
ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh
puluh enam koma sembilan puluh rupiah).
3. Pembiayaan Daerah
Untuk penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar
Rp. 41.574.906.142,90 (Empat puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh empat
juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua koma sembilan puluh
rupiah) merupakan silpa tahun 2012 sementara itu untuk pembiayaan daerah
dipergunakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk

6. 6
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
pengeluaran daerah dalam rangka penyertaan modal/ investasi pada PD.
PAL (Pakpak Agro Lestari) sehingga dengan demikian untuk pembiayaan
netto sebesar Rp. 40.974.906.142,90 (empat puluh milyar sembilan ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua koma
sembilan puluh rupiah)
B. KINERJA URUSAN PEMERINTAH
Kinerja yang berkenaan dengan urusan Pemerintahan atau prioritas
pembangunan pada tahun anggaran 2013, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2013 yaitu Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Pada Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), realisasinya sebagai berikut:
1. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.
Dalam upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sangat erat
kaitannya dengan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia.
Peningkatan kualitas sumber
daya manusia dilaksanakan
melalui peningkatan kualitas
pendidikan adalah melalui peningkatan pemerataan dan kualitas
pendidikan.
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada tahun 2013,
dilaksanakan dengan beberapa sasaran yaitu meningkatnya kualitas
pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan, meningkatnya manajemen
berbasis sekolah, meningkatnya fasilitas pendidikan anak usia dini,
meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang pendidikan dan
meningkatnya kompetensi tenaga pendidikan dan non pendidikan.
Terlihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun
2013 APK/APM untuk SD/MI/Paket A mencapai 99,09 %, terdapat Peningkatan
dibandingkan tahun 2012 yakni 99,08 %. Peningkatan APM juga dicapai pada
tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu pada jenjang pendidikan
SMP/MTs/Paket B dari 98,06 % menjadi 98,15 %, begitu juga pada jenjang
SMA/SMK/MA/Paket C dari 98,47 % menjadi 98,50 %.

7. 7
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
Angka kelulusan juga mengalami peningkatan yang membanggakan.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2012 sebesar 98,54%, sedangkan di
tahun 2013 mencapai 100%. Pada tingkat SMP/MTs tetap dengan AL yang
sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100 % dan pada tingkat SMA/SMK/MA
tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 100 %.
Untuk Angka Melanjutkan (AM) juga mengalami peningkatan. AM dari
SD/MI ke SMP/MTs mencapai 115,61 % dibandingkan tahun 2012 yang hanya
99,26 %. Untuk AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terjadi penurunan dari 100
% menjadi 95,52 %. Sedangkan untuk kualifikasi guru yang memenuhi
kualifikasi S-1/D-IV terdapat peningkatan dari 46,40 % tahun 2012 menjadi
68,30 % di 2013.
Hal positif lainnya adalah terjadinya penurunan Angka Putus Sekolah
(APS). Pada jenjang SD/MI di tahun 2013 berada pada persentase 0 %
dibandingkan tahun 2012 pada angka 0,10 %. Pada jenjang SMP/MTs tetap
dengan APS yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0 % dan pada
jenjang SMA/SMK/MA tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 0 %.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013 banyak
melakukan peningkatan dalam fasilitas-fasilitas pendidikan diantaranya
pembangunan Sekolah SMK Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe serta peningkatan
pelayanan publik bagi anak sekolah dengan Pemberian 2 Bus Gratis bagi
siswa siswi Pakpak Bharat.
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
Kesehatan merupakan
salah satu indikator dalam
mewujudkan masyarakat yang
sejahtera. Adapun tujuan
peningkatan pelayanan
kesehatan adalah mewujudkan
masyarakat yang proaktif
memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan, berpartisipasi
aktif menolong dirinya, serta
mampu membudayakan Perilaku Hidup Sehat dan Sehat dalam keluarga
dan masyarakat
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pelayanan dan
kualitas kesehatan difokuskan pada peningkatan kesadaran budaya sehat,
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bersih,

8. 8
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
peningkatan sarana prasarana kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat
serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat
dari beberapa indikator, antara lain dari indikator cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang
pada tahun 2012 pada angka 62,50 % sedangkan untuk tahun 2013
mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 82,02 %.
Terjadinya peningkatan di sektor ini dipengaruhi oleh cakupan
pertolongan persalinan dimana pada tahun 2012 jumlah sasaran ibu bersalin
berjumlah 1512 orang, sedangkan pada tahun 2013 hanya berjumlah
1118 orang.
Indikator yang lain adalah Desa UCI (Universal Child Immunization)
bahwa seluruh desa di kabupaten pakpak bharat telah melaksanakan
program Desa UCI ( Universal Child Immunization).
Demikian juga terhadap indikator perawatan balita gizi buruk pada
tahun 2013 dapat ditangani dengan baik, sedangkan penanganan untuk
jumlah penderita TBC BTA pada tahun 2013 sebesar 89 yang mengalami
peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 77 orang. Adapun capaian kinerja di
tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 sebesar
42,21%. Dengan adanya peningkatan penyelesaian kasus TBC BTA diatas hal
ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan pada masyarkat
Pakpak Bharat sudah cukup membaik.
Indikator lainnya adalah pencegahan penyakit DBD, dimana untuk
tahun 2013 dari 5 penderita penyakit DBD dapat ditangani dengan baik
dengan Capaian Kerja 100%.
Demikan juga halnya untuk pelayanan rujukan masyarakat miskin ke
sarana kesehatan juga mengalami pengurangan yang cukup signifikan dari
7.454 pasien pada tahun 2012 berkurang menjadi 541 pasien di tahun 2013.
Artinya pada tahun 2013, tingkat kesehatan masyarakat sudah lebih baik
dimana dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin yang
menggunakan fasilitas kesehatan.
3. Peningkatan
perekonomian masyarakat dan
daya saing daerah;

9. 9
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan
perekonomian masyarakat dititikberatkan pada bidang pertanian antara lain
dilakukan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. Sedangkan untuk
infrastruktur pertanian, telah terpeliharanya jaringan irigasi seluas 1.924 Ha dari
7.424 Ha luas irigasi Kabupaten.
Untuk produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal telah ada
sebanyak 7.790.850 ton, atau 152,561 Kg per penduduk per tahun. Dalam
upaya meningkatkan produksi ikan telah tercapai target produksi sebanyak
23,36 ton dari target 25 ton pada tahun 2013, untuk target produksi per hektar
1 ton dengan 1 kali panen per tahun. Sedangkan untuk tingkat konsumsi tidak
ada kenaikan antara tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 50 %. Untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan,
telah dibagikan bibit tanaman keras yang ditanam pada lahan konservasi
dan daerah aliran sungai.
Beberapa upaya untuk mendorong Perekonomian Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan yang dibina
koperasi se-Kabupaten Pakpak Bharat. Pada tahun 2013 ada 45 koperasi aktif
guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Pakpak Bharat dari 72 koperasi di Kabupaten Pakpak Bharat, maka dengan
adanya peningkatan ini pengelolaan dana pemerintah pada koperasi dan
usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga semakin meningkat serta
terlatihnya pengusaha kecil menengah baik di sektor industri, perdagangan
maupun aneka usaha sebanyak 1.290 unit pada tahun 2013.
Pada sektor perdagangan, khususnya untuk jenis barang yang telah
diatur tata niaganya, sudah mampu dikendalikan. Penyimpangan dari pelaku
usaha dapat diminimalisir, sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi. Dalam
rangka penyediaan sarana perdagangan yang baik, maka pengelolaan
pasar daerah tetap diupayakan menjadi tempat usaha yang memadai
dengan perencanaan membangun pasar baru guna meningkatkan K3 (
Ketertiban, Kebersihan dan Keamanan) agar pasar daerah sebagai tempat
yang nyaman serta mampu menyumbangkan PAD sesuai potensi yang ada,
hal demikian tidaklah cukup, pemerintah juga perlu memonitoring harga ke
pasar-pasar daerah, dan mengadakan kegiatan pasar murah yang
menjangkau pada masyarakat yang berpenghasilan minimal hingga ke
pelosok kabupaten. Hal pokok lainnya yang diperlukan masyarakat adalah
adanya adanya pupuk bersubsidi. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
juga melakukan pemantauan pupuk bersubsudi dan monitoring distribusi
bahan bakar minyak dan gas, guna mengamankan arus distribusinya.

10. 10
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
Dalam menghadapi pasar global, industri di Kabupaten Pakpak Bharat
menunjukkan pertumbuhan yang positif, khususnya yang berbahan baku lokal
dan merupakan potensi unggulan seperti: kopi, bambu/kayu gambir dan
industri hasil pertanian lainnya. Pembinaan difokuskan untuk diversifikasi
produk, peningkatan mutu dan bantuan peralatan agar produksinya mampu
bersaing dan memenuhi keinginan konsumen. Hasil kegiatan antara lain
berupa bantuan peralatan produksi dan pelatihan.
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
Dalam bidang sarana dan
prasarana pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat melaksanakan
program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan, program
pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya, serta program
pembangunan infrastruktur desa
dan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang
sesuai dengan target RKPD tahun 2013 Kabupaten Pakpak Bharat.
Panjang jalan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013 adalah
602,05 km dari jumlah tersebut Jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada
tahun 2013 sepanjang 453,65 km. Hal ini dapat dicapai karena adanya
program perbaikan dan pemeliharaan jalan, dengan menggunakan
berbagai sumber dana. Meskipun demikian, penanganan tersebut tentunya
masih belum memadai untuk mengatasi kerusakan jalan yang ada, oleh
karena itu perlu ada prioritas dalam penanganan jalan kabupaten,
diantaranya jalan menuju pusat pemerintahan/kecamatan dan daerah
perbatasan, juga jalan menuju pusat pertumbuhan dan menuju obyek
pariwisata dan jalan lainnya.
Demikian juga halnya dalam penguatan program pembangunan
infrastruktur pedesaan, telah dilakukan kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih
pedesaan dan pembangunan sarana sanitasi pedesaan. Sedangkan dalam
rangka percepatan kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan program
pembentukan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan pada
beberapa lokasi di pedesaan sehingga diharapkan kebutuhan listrik
masyarakat akan terpenuhi.

11. 11
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
5. Pengembangan Budaya Daerah dan Destinasi Wisata;
Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat senantiasa
menjaga dan melestarikan
kebudayaan Pakpak sebagai
salah satu aset daerah. Untuk
menjaga kelestarian budaya
tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat berperan aktif
melaksanakan berbagai
kegiatan festival seni dan
budaya di tahun 2013 antara
lain :
1. Festival Lomba Cipta Lagu Pakpak;
2. Lomba Tangis Berrru Sijahe;
3. Lomba Lawak Pakpak;
4. Lomba Cerita Rakyat.
Tidak ketinggalan juga, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ikut serta
dalam mendukung pengelolaan lembaga seni dan budaya di Kabupaten
Pakpak Bharat. Sanggar seni dan budaya di Kabupaten Pakpak Bharat saat
ini antara lain:
1. Sanggar Tari Nina Nola di sukaramai;
2. Sanggar Tari Takinunu di Aornakan Kec. PGGS;
3. Sanggar Tari SMAN 1 Salak;
4. Sanggar Tari Mangaleap di Salak;
5. Sanggar Tari SMK PGGS;
6. Sanggar Tari History di Sukaramai;
7. Sanggar Tari Mbinalun di Kecamatan STTU Jehe;
8. Sanggar TAMPAK (Tari dan Motcak Pakpak) di Singgabur.
Hasil kegiatan pengembangan dan pelestarian seni, budaya dan
pariwisata antara lain berupa terkelolanya daya tarik wisata Kabupaten
Pakpak Bharat yang meliputi objek wisata alam air terjun Lae Une, air terjun
Lae Mbilulu dan Eluh Beru Tinambunen yang sangat meningkat signifkan
pengunjungnya terlihat ditahun 2013 jumlah kunjungan wisata adalah 62.400
orang pengunjung dibandingkan pada tahun tahun 2012 hanya 14.423 orang
pengunjung ini membuktikan bahwa Pariwisata di Kabupaten Pakpak Bharat

12. 12
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
sudah mulai eksis dan menjadi daya tarik wisata, salah satu bukti adalah salah
satu stasiun televisi swasta terkenal di indonesia pernah meliput tentang
budaya pakpak dengan judul acara Etnic Run Away dengan menampilkan
budaya pakpak serta objek wisatanya. Ini awal yang baik bagi masyarakat
sebagai promosi awal bahwa kabupaten pakpak bharat memiliki potensi
yang sangat besar dalam bidang budaya dan objek wisata.
6. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
Peningkatan tata
kelola pemerintahan yang
baik dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik
dilakukan melalui program
pengembangan sistem
pelaporan kinerja dengan
produk LPPD dan LAKIP.
Pada tahun 2013 LPPD dan
LAKIP menjadi produk yang
membanggakan. Predikat
Penyusunan LAKIP mendapatkan predikat CC (Cukup Baik) dimana hanya 4
(empat) kota yaitu Kota Medan, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi dan 1
(satu) kabupaten yaitu kabupaten Pakpak Bharat se Sumatera Utara.
Penyusunan LPPD juga mendapatkan predikat yang membanggakan dimana
LPPD Kabupaten Pakpak Bharat mendapatkan peringkat ke- 3 (tiga) di
Provinsi Sumaterea Utara. Semua ini adalah bentuk kesungguhan aparatur
pemerintahan dari seluruh SKPD dalam melaksanakan urusan wajib, urusan
pilihan serta tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah serta
untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment).
Hal lain yang menjadi program dalam peningkatan tata kelola
pemerintahan adalah dalam bentuk pelayanan publik. Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat melalui 9 (sembilan) SKPD Front Line yaitu Dinas
Dukcatpil, Dinas Pendidikan, SMP N 1 Salak, KP2SP-PM, Dippekade, Dinas
Kesehatan, Puskesmas Siempat Rube, Kecamatan Salak, dan Rumah Sakit
Umum Daerah Salak telah berhasil mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2008
dari Badan Sertifikasi TUV-Nord kepada Bupati Pakpak Bharat yang disaksikan

13. 13
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
oleh WamenPANRB dan menjadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang
mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2008 untuk 9 (sembilan) SKPD Front Line.
C. KINERJA INDIKATOR MAKRO
Kinerja dari indikator makro pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2013 antara lain:
Angka Melek Huruf (AMH) berdasarkan Dinas Pendidikan Kabupaten
Pakpak Bharat telah mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2012
Angka Melek Huruf (AMH) 99,26 % sedangkan pada tahun 2013 sebesar
99,31% hal yang memicu perkembangan ini adalah dikarenakan kepedulian
dan keinginan masyarakat untuk mengecam pendidikan semakin meningkat.
Disamping itu kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pakpak
Bharat yang berumur 15 tahun keatas dapat dikatakan hampir mampu
dibebaskan dari buta aksara.
Pertumbuhan pendapatan perkapita pada tahun 2011 sebesar
Rp. 9.128.080,31 pertahun, sedangkan pada tahun 2012 menjadi
Rp. 10.000.000,12 pertahun.
Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku
berfungsi untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran
PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat laju pertumbuhan
perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Pakpak
Bharat atas dasar harga berlaku mencapai 420,52 miliar, sedangkan
berdasarkan atas dasar harga konstan 2000 tercapai sebesar 185,26 miliar.
Pada tahun 2012, sektor pertanian mendominasi struktur PDRB paling
besar di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar 64,73%. Sedangkan sektor
yang menjadi penyumbang terkecil untuk nilai PDRB Kabupaten Pakpak
Bharat adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 0,05%. Besarnya
sumbangan masing-masing sektor perekonomian dalam menciptakan laju
pertumbuhan ekonomi Pakpak Bharat pada tahun 2012 sebesar 6,02%.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 10,21%.
Pertumbuhan selanjutnya terdapat pada sektor pengangkutan dan
komunikasi yaitu sebesar 8,98%. Pertumbuhan tertinggi ketiga terdapat pada
sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 6,59%. Sedangkan pertumbuhan
terendah terjadi pada sektor Industri pengolahan yaitu sebesar 2,27%.
Selain keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2013, terdapat
pula prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang
merupakan wujud pengakuan nyata dari berbagai kalangan, baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yakni :

14. 14
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
1. Penghargaan Raskin Award dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013;
2. Penghargaan Citra Bakti Abdi Negara (CBAN);
3. Penghargaan ICT Pura 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika
RI;
4. Penghargaan Anugerah Media Humas 2013, Bakohumas Nasional;
5. Anugrah Inovasi Perkebunan, Kementrian Koordinator Bidang
Perekonomian;
6. Penghargaan Anugerah Kabupaten Peduli HAM, Kementerian Hukum
dan HAM;
7. Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2012, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.
D. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalin kerjasama antar daerah
yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan pihak ketiga. Kerjasama antar
daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas,
sinergis dan saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dituangkan
dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah, nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU), kesepakatan bersama dan perjanjian
kerjasama:
Naskah kerjasama antar daerah yang telah ditanda tangani dan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 antara lain :
1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab. Pakpak Bharat dengan Kantor
Advokat dan Konsultasi Hukum Irwansyah Putra, SH, MBA dan Assosociate
Nomor 006/MOU-LAWOFFICE IBN & PARTNERS/HKM/I/TAHUN 2013 dan
005/IBN & PARTNERS/MOU/I/2013;
2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan
Komando Distrik Militer 0206/Dairi tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tentang Penerapan Kartu
Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat;

15. 15
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
4. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur
Beasiswa Utusan daerah (BUD) antara Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat dengan Institut Pertanian Bogor (IPB);
5. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Askes (PERSERO) Cabang Kabanjahe
tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) “Njuah
Karina Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Perjanjian Kerjasama Hibah antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan Panitai Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
tentang Bantuan Hibah dalam rangka pengawasan pemilihan umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dengan PT. PLN (Persero) Rayon Binjai;
8. Perjanjian Kerja sama Penerimaan Tenaga Kerja Harian Lepas sebagai
Bantuan Polisi Pamong Praja dengan PT. Rishinjo Selaras Bhakti;
9. Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Beras Raskin dengan BPS Kab. Pakpak
Bharat dan Kansilog Kabanjahe;
10. Perjanjian Kerjasama dengan TNI tentang Karya Bakti TMMD TNI 0206 Dairi;
11. Perjanjian Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara tentang
Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
E. TUGAS PEMBANTUAN
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2013 menerima dana
tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Tugas pembantuan
tersebut dipergunakan untuk membiayai 14 kegiatan.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengupayakan
/menyediakan dana pendampingan walaupun besarnya masih sangat
terbatas. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tugas pembantuan tersebut
dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memperoleh hasil yang
optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2013 antara lain digunakan
untuk:
a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
b. Penempatan dan perluasan Kesempatan Tenaga Kerja;
c. Pembinaan Upaya Kesehatan/Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan;
d. Program Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
e. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
f. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;

16. 16
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
4. PENUTUP
Demikian keseluruhan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang telah kita capai bersama, baik yang telah
dikontribusikan oleh eksekutif, legislatif dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat sepanjang tahun anggaran 2013
yang lalu. Berbagai prestasi dan keberhasilan sudah dijelaskan diatas,
diharapkan akan menjadi pemacu bagi kita semua dalam mendukung
upaya-upaya perbaikan pada tahun yang akan datang, baik pada tahap
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan
maupun pada tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pada
tahun berikutnya.
Beberapa permasalahan dan tantangan yang cukup berat masih
menghadang pada tahun-tahun mendatang. Dengan mencermati
permasalahan dan tantangan diatas, maka rencana tindak lanjut pada
tahun yang akan datang diantaranya:
1. Peningkatan Askes dan Mutu Pendidikan
Permasalahan bidang pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat meliputi
dua aspek penting yaitu pemerataan kesempatan pendidikan bagi
seluruh masyarakat (Aksesbilitas Sekolah) dan mutu pendidikan termaksud
tenaga kependidikan yang perlu terus ditingkatkan.
2. Aksesbilitas dan Kualitas Kesehatan
Permasalahan umum yang masih dihadapi sampai saat ini dalam
peningkatan kesehatan adalah kurangnya akses dan kualitas pelayan
kesehatan, terutama pada kelompok penduduk miskin serta kesenjangan
status kesehatan antar daerah (disparitas, terutama di daerah terpencil.
3. Penduduk Miskin
Salah satu cermin keberhasilan dari sebuah pemerintahan selalu
dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan dalam mensejahterakan
rakyatnya. Persebaran penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat
berada pada daerah yang jauh dari ibukota kabupaten dan sebagian
besar dari mereka adalah penduduk yang bergerak dalam bidang
pertanian. Tantangan yang perlu menjadi perhatian antara lain
pengelolaan baik pada proses produksi maupun pasca produksi yang
belum bisa dioptimalkan dan belum mampu memberikan nilai tambah
bagi para petani.
4. Daya Beli Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dalam meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat adalah lebih

17. 17
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
kepada kebijakan pendukung peningkatan investasi karena daya beli
masyarakat akan seiring jalan dengan pendapatan dari masyarakat akan
meningkat.
5. Ketahanan Pangan
Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada
produksi, distribusi dan konsumsi bahan pangan sehingga akan
berimplikasi pada ketersediaan pangan serta daya saing pertanian.
Kemampuan suatu daerah dalam mempersiapkan ketahanan pangan
adalah bukti sukses suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan.
Dengan kuatnya Ketahan Panganan berarti peran petani sebagai
prudusen diberdayakan sehingga poros perekonomian dan tingkat
konsumsi masyarakat akan lebih baik.
6. Pelayanan Infrastruktur Wilayah
Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah yang meliputi aspek
transportasi, aspek sumber daya air dan listrik harus dioptimalkan.
7. Optimalisasi Pembangunan Agribisnis
Pembangunan pertanian berwawasan agribisnis merupakan cara
pandang pembangunan pertanian modern sebagai suatu sistem yang
memiliki lingkup lebih luas dibandingkan dengan pertanian konvensional.
Permasalahan yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalahpola
pertanian dan perkebunan yang masih tradisional yang melekat pada
masyarakat. Tingkat pemahaman dan penguasaan menggunakan
teknologi yang masih belum bisa dilakukan oleh petani, keterbatasan
modal usaha, serta jaminan kepastian pemasaran suatu produk untuk
memacu peningkatan produksi.
8. Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Permasalahan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
adalah rendahnya tingkat investasi, produktivitas dan rendahnya
pertumbuhan usaha baru dalam mengembangkan dan memberdayakan
UMKM menuju usaha berdaya saing tinggi.
9. Kinerja dan Sinergitas Pemerintah Daerah
Fungsi Pemerintahan pada setiap jenjang bertujuan untuk dapat
melayani seluruh kepentingan masyarakat dan publik yang beraneka
ragam. Banyaknya komponen masyarakat dengan kepentingan
beragam, seringkali menimbulkan kesenjangan antara harapan
masyarakat untuk mendapat layanan dengan kemampuan birokrasi
dalam memberikan pelayanan, kemampuan untuk memberikan layanan
publik pada akhirnya akan menentukan legitimasi pemerintahan.

18. 18
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2013
10. Otonomi Desa
Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan
masyarakat ditingkat yang paling bawah, sehingga Pemerintah Desa
memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat.
Otonomi Desa merupakan salah satu agenda penting oleh
pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, hal ini tercermin melalui
pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Desa, tetapi sumber
daya manusia yang masih terbatas dan kurang berkualitas menjadi salah
satu hambatan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi desa disamping
belum adanya pelimpahan kewenangan pada Desa.
Rencana tindak lanjut tersebut, tentunya memerlukan penanganan
yang sungguh-sungguh melalui sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sebagaimana telah tercantum dalam prioritas pembangunan
yang sudah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun
2010-2015, dimana kesemuanya akan dilakukan secara konsisten dan
berkesinambungan hingga akhir periode perencanaan, yaitu pada tahun
anggaran 2015 yang akan datang.
Keseluruhan pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari itikad baik,
kerja keras dan partisipasi dari semua pihak dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.
Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 ini disampaikan sebagai
penutup. Pimpinan beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh lapisan
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang telah berpartisipasi aktif dalam
mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, disertai harapan
dan do’a semoga upaya kita bersama menjadi nilai ibadah dihadapan
Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa untuk terus membangun dan
meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Akhir
kata kami ucapkan terimakasih.
Njuah-Njuah Banta Karina
Salak, Maret 2014
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU