Dokumen tersebut membahas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan, termasuk instansi yang terlibat, aspek-aspek yang dinilai, dan isu-isu utama yang dijadikan pertimbangan. Dokumen tersebut juga membandingkan aturan hukum dan praktik penyusunan perencanaan pembangunan di beberapa kabupaten di Kalimantan.

1. EFEKTI V ITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Samarinda , 20 November 2009 S eminar Hasil Kajian

2. Pengertian Perencanaan Pembangunan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia .

4. Tujuan Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, isu-isu yang dijadikan pertimbangan serta peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di wilayah Kalimantan.

5. Aspek Perencanaan Pembangunan

7. Pembagian Kajian Kajian II Kajian I

8. Lokus Kajian No Wilayah Sampel 1 Kalimantan Timur 1. Kabupaten Kutai Barat 2. Kabupaten Berau 2 Kalimantan Selatan 3. Kabupaten Kota Baru 3 Kalimantan Tengah 4. Kabupaten Kota Waringin Timur 5. Kabupaten Barito Timur 4 Kalimantan Barat 6. Kabupaten Sanggau 7. Kabupaten Bengkayang

9. Ruang Lingkup Kajian Kajian ini memfokuskan pada proses penyusunan RKPD Kabupaten. Akronim RKPD diartikan berbeda antara UU No. 25 Tahun 2004 dengan PP No. 8 Tahun 2008. Pada UU No. 25 Tahun 2004 RKPD diartikan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan pada PP No. 8 Tahun 2008 RKPD diartikan sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

10. Posisi Strategis Bappeda

13. P roses P enyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah P ola ‘S’Shape Bottom Up Top Down Top Down Dilaksanakan SKPD Musrenbang RKPD Final Rancangan RKPD

14. Sekuen Musrenbang Kumpul Warga Pra Forum SKPD

16. Partisipasi Masyarakat

18. Program Prioritas di Daerah DAERAH PROGRAM PRIORITAS Kutai Barat Pendidikan, kesehatan, pelayanan keagamaan, ekonomi kerakyatan dan UKM, infrastruktur, kemiskinan, good governance , lingkungan hidup, kesempatan kerja, seni budaya dan pariwisata, pemberdayan budaya lokal Berau Pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, perempuan dan perlindungan anak, pertanian, kemiskinan, SDM aparatur perencana, UKM dan koperasi, infrastruktur, wisata dan budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, hukum dan HAM, ketenagakerjaan Kota Baru Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, perikanan, kehutanan dan koperasi, good governance , investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, pengelolaan SDA, infrastruktur Barito Timur Ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kependudukan dan KB, pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, infrastruktur, SDM Aparatur Kotawaringin Timur Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, antisipasi dan penanggulangan bencana Sanggau Pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, industri, perdagangan, UKM dan koperasi, gender, good governance , kesenjangan antar wilayah Bengkayang Infrastruktur dan transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan, perumahan dan permukiman, pengembangan wilayah perbatasan, lingkungan hidup, UKM, SDM aparatur

19. Program Prioritas Umum Daerah Program yang secara umum dijadikan prioritas dalam pembangunan di daerah:

20. Isu-isu dalam Pembangunan Daerah ISU KUBAR BERAU KOTABARU BARTIM KOTIM SANGGAU BENGKAYANG Pro growth Pengembangan usaha produktif & UKM; Pengembangan ekonomi kerakyatan Peningkatan dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dalam arti luas; pengembangan UKM dan Koperasi Pengembangan pertanian, perikanan, kehutanan dan koperasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan pen gembangan Ekonomi Kerakyatan , pengembangan UKM dan Koperasi Pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan energi. Meningkatkan produkstivitas & kualitas komoditi unggulan; Pengembangan UKM Pro poor Penanggulangan kemiskinan Penanganan kemiskinan Peningkatan penanggulangan kemiskinan Pengurangan kemiskinan Peningkatan akses penduduk miskin pada sumber daya ekonomi Pengentasan Kemiskinan -

21. Lanjutan... ISU KUBAR BERAU KOTABARU BARTIM KOTIM SANGGAU BENGKAYANG Pro job Pengemb angan kesemp atan kerja dan kesemp atan berusaha Peningkatan kesempatan kerja; Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Penyerapan tenaga kerja Penciptaan lapangan kerja Pembinaan dan peningkatan perluasan lapangan kerja Peningkatan kesempatan kerja - Pro lingk ungan Peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup Perbaikan lingkungan dan pemukiman Pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan ; Pengelolaan kawasan lindung Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA; Pemulihan lingkungan hidup yg rusak; Peningkatan kualitas lingkungan; Antisipasi serta Penanggulangan Bencana Banjir dan Kebakaran Lahan dan Hutan - Pengelolaan lingkungan hidup

22. Lanjutan... ISU KUBAR BERAU KOTABARU BARTIM KOTIM SANGGAU BENGKAYANG Pro invest asi - - Peningkatan pembinaan investasi, Meningkatkan investasi daerah - Peningkatan investasi Kawasan untuk investasi dan penanaman modal Gender sensitive - peningkatan peran serta kesetaraan gender; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak - Mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Peningkatan kedudukan dan peran perempuan serta kualitas dan kemandirian organisasi perempuan Peningkatan kualitas perempuan, anak, pemuda dan olahraga - Conflict sensitiv e Pengemb angan hub ungan antar etnik dan pemberd ayaan adat budaya lokal Peningkatan kerukunan hidup umat beragama - Meningkatkan kerukunan antar umat beragama Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama - -

24. Aturan Hukum Daerah Kabupaten Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Kutai Barat - - Berau Perbup No. 3/2008 - Kotabaru Perda No. 14/2005 Perbup No. 28/2006 Kota Waringin Timur - - Barito Timur - - Sanggau Perda No. 5/2008 - Bengkayang Perbup No. 21/2009 -

25. KUTIPAN UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 26 (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 27 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah

26. Pengendalian dan Evaluasi Perbup No. 28/2006 mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dimiliki Kabupaten Kotabaru merupakan pelaksana Perda No. 14/2005 sebagai pedoman pengendalian pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. PP No. 8 tahun 2008 Pasal 51 mengamanatkan bahwa Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri , namun hingga saat ini belum ada Permen tersebut. Kondisi di Kab. Kotabaru:

27. PP No. 8 Tahun 2008 dalam Dokumen RKPD 2009 Kabupaten Penetapan RKPD PP No. 8 Tahun 2008 Kutai Barat - Tidak Ada Berau Perbup No. 9/2008 tanggal 13 Agustus 2008 Tidak ada Kotabaru Perbup No. 8/2008 tanggal 26 Mei 2008 Ada Kota Waringin Timur Perbup No.283/2008 tanggal 18 Juli 2008 Tidak Ada Barito Timur Perbup No. 33/2008 tanggal 6 November 2008 Tidak Ada Sanggau Perbup No.62/2008 tanggal 12 Mei 2008 Ada Bengkayang Perbup No. 36/2008 tanggal 22 Mei 2008 Tidak Ada

28. Sinkronisasi RKPD dengan RTRW PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 31 Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kaltim terhambat oleh RTRW Provinsi yang belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. (Gubernur Kaltim dalam Musrenbang RKPD Tahun 2010 Prov. Kaltim tanggal 14 April 2009). Sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota maupun Provinsi Kaltim masih menggunakan draft Padu Serasi (draft tata batas gabungan antara Dinas Kehutanan kabupaten/kota dan provinsi yang dikeluarkan pada tahun 1999.

29. Korelasi RTRWD dengan RPJPD & RPJMD PP No. 8/2008 Ps. 5 UU No. 26/2007 Ps. 22 & 23 UU No. 26/2007 Ps. 25 & 26 RTRW Kab RPJPD Kab RPJMD Kab RTRW Prov RPJPD Prov - RPJMD Prov - Penat Ruang W il Kab/Kot RPJP Nasional

37. Lanjutan ... 4. Perlunya sosialisasi rencana penyusunan RKPD melalui media disertai agenda kegiatan yang jelas agar masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut; 5 . Pemandu Musrenbang perlu lebih aktif dalam menstimulus peserta sehingga usulan yang masuk lebih luas dan komprehensif berdasar prioritas kebutuhan masyarakat, bukan hanya usulan proyek-proyek fisik yang berdasar keinginan semata; 6. Transparansi dalam alokasi dana pembangunan yang dianggarkan untuk masing-masing SKPD, sehingga setiap SKPD bisa menyusun usulan program yang sesuai dengan kuota anggaran yang ada;

39. Lanjutan ... 10. Kemudian saran bagi pemerintah pusat agar segera menyelesaikan pembahasan dan persetujuan RTRW Provinsi sehingga proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terhambat.