Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018

Program Inovasi Desa Tahun 2018

  • Be the first to comment

Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018

  1. 1. PROGRAM INOVASI DESA Arah Kebijakan Program Inovasi Desa MAD SOSIALISASI TAHUN 2018 oleh DPMDD Kab. Tapsel & Tenaga Ahli P3MD
  2. 2. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2 KABUPATEN TAPANULI SELATAN
  3. 3. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Hasil Yang diharapkan dari MAD Sosialisasi ini adalah : 1) Diketahui dan difahaminya tentang Program Inovasi Desa (PID) meliputi latar belakang, regulasi & kebijakan, prinsip & ketentuan, para pelaku program, alur & tahapan, serta pendanaan. 2) Terbahasnya secara umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk DOK TPID di Kecamatan. 3) Terpilih dan ditetapkannya Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kecamatan.
  4. 4. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI EVALUASI PID TAHUN 2017 : 1. TAHUN PERTAMA PROGRAM PID. 2. TIDAK MAKSIMAL KARENA BELUM ADANYA REGULASI/ATURAN YANG KOMPREHENSIF 3. BELUM ADANYA PTO (PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL) 4. WAKTU YANG SANGAT SINGKAT (MENJELANG AKHIR TAHUN) 5. PEMANFAATAN DANA DOK YANG TERBATAS (HANYA TAHAP I = 30 %) 6. TARGET CAPAIAN YANG TIDAK TERPENUHI SAMPAI BURSA INOVASI DE SA SEHINGGA DILAKUKANNYA REPLIKASI DI MASING – MASING DESA YANG BERKOMITMEN.
  5. 5. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Defenisi Pengertian PID adalah inovasi/kebaruan dalam prak tik pembangunan dan pertukaran penget ahuan. Inovasi diangkat dari realitas/hasi l kerja Desa-Desa dalam melaksanakan k egiatan pembangunan yg didayagunaka n sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas Inovasi merujuk pada cara atau pendek atan yang berbeda dari biasanya (apak ah itu cara baru atau cara yang dikemb angkan dari yang sudah ada sebelumny a) yang ditempuh oleh (kelompok) mas yarakat atau instansi, dalam menjawab permasalahan/tantangan yang dihada pi, aplikatif, dan terbukti berhasil
  6. 6. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Mengapa Inovasi Desa? PID mendukung capaian target RPJM 2015-2019 dengan mendukung pembangunan Desa secara l ebih kreatif dan sehingga dapat mendorong pen gembangan ekonomi lokal dan pengembangan s umber daya manusia PID diselenggarakan oleh Kemendesa PDTT mela lui restrukturisasi program yang sebelumnya dif okuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaks anaan Undang-Undang Desa Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah sat u upaya Pemerintah untuk meningkatkan keseja hteraan masyarakat desa melalui peningkatan ka pasitas desa dalam perencana dan pelaksanaan p embangunan Desa yang berkualitas
  7. 7. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Tujuan Inovasi Desa Melindungi individu, kelompok atau kelembagaan yang melakukan inovasi Memacu kreativitas Desa untuk meningkatkan daya sai ng dan keunggulannya Meningkatkan jaminan pelayanan publik yang disediaka n pemerintah Desa
  8. 8. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) TAHUN 2018 BAB I KEBIJAKAN POKOK BAB II PELAKU PROGRAM BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (PPID) BAB IV PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
  9. 9. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Prinsip – prinsip Inovasi Desa 9 1. Partisipatif 2. Transparansi & Akuntabilitas 3. Kolaboratif 4. Keberlanjutan 5. Keadilan & Kesetaraan Gender 1. Professional 2. Tangung Jawab Sosial 3. Inklusi Sosial 4. Ramah Lingkungan 5. Tata kelola yang baik. Prinsip – Prinsip Pelaksanaan PPID Prinsip – Prinsip Pelaksanaan P2KTD
  10. 10. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 1. Alokasi Dana Bantuan Pemerintah PPID untuk setiap kecamatan ditentukan berdasarkan jumlah desa dan tingkat kesulitan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa; F. Ketentuan Dasar Lebih Lanjut.....Akan di jelaskan pada Juknis Bantuan Pemerint ah PPID pada Kepdirjen PMD No. 36 Tahun 2018 beserta lampir annya.
  11. 11. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam program. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan program. Sanksi dapat berupa: • a. Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa menyalahi prinsip-prinsip dan menyalahgunakan dana atau wewenang; • b. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang. Sanksi BAB I Kebijakan Pokok, Hal 4. (PTO PID)
  12. 12. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Pola Kerangka PID Dalam Amanah UU Desa 12 UU No. 6, TH 2014 Kementerian Desa PDTT Pendampingan melalui P3MD PPID Proses Perencanaan dan Pe nganggaran Perdesaan men urut PP No.47/2015 dan 43/2 014 Proses Pengelolaan Pengetahu an •Identifikasi •Verifikasi •Capturing •Dokumentasi Desa Invatif •Bursa Inovasi Desa (BID) •Validasi •Replikasi •Musyawarah Antar Desa MAD)Goals : sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pema nfaatan dana desa yang lebih berkualitas , efektif dana efesie n dengan memberikan banyak contoh-contoh inovasi pada pr oses Perencanaan Pembangunan Desa Dan Meperkuat peran pendamping dengan referensi-referensi pa da proses perencanaan pembangunan di desa. Proses Menuju Goals: 1. Sebelum Musrenbangdesa dilakuk an BID, sebagai media pembelajar an dan pertukaran pengetahuan d esa 2. Membangun Komitmen Desa, unt uk memasukkan kegiatan yang ino vaitif kedalam APBDesa. 3. Mendokumentasikan desa-desa y ang telah inovatif, sebagai media pembelajaran. 4. Mendukung program prioritas Ke mententiran
  13. 13. Pedoman Umum PID 13
  14. 14. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI • P3MD = Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendes No. 3 Tahun 2017 tentang Pendampingan....Pendamping Desa) • PID = Program Inovasi Desa • PTO = Petunjuk Teknis Operasional • PPID = Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa • P2KTD = Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa • TIK = Tim Inovasi Kabupaten • TPID = Tim Pelaksana Inovasi Desa • DOK = Dana Operasional Kegiatan Singkatan Umum
  15. 15. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Ruang Lingkup PID 15
  16. 16. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KERANGKA PIKIR PID 16 Akses pada data pembangunan desa (Sistem Informasi Manajemen dengan kemampuan pemantauan secara langsung) Kebutuhan Desa Pembangunan ekonomi, manusia dan infrastruktur (didanai Dana Desa) Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (lembaga profesional yang berbadan hukum) Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Identifikasi, dokumentasi, tampilkan dan replikasi inovasi desa Bursa Inovasi Desa Sebagai sarana Pertukaran Pengetahuan Penghubung/perantara PasokanPermintaan Sumber Daya ManusiaKewirausahaan Infrastruktur Pendapatan perdesaan Produktivitas perdesaan
  17. 17. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI STRUKTUR PPID DAN P3MD KEMENTERIAN DESA & PDTT (KEPMENDES NO 48 TAHUN 2018) KEMENKO PMK MENTERI KEUAN GAN MENTERI PPN/KEP ALA BAPPENAS MENTERI DALAM NEGERI MENTERI DESA P DTT DIRJEN PPMD DIREKTORAT PM D SEKJEN UNIT KERJA PENGEMBANGAN INOVASI DESA DAN PENGENDALIAN SERTA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA (UKPID-P2D) SEKRETARIAT PR OGRAM P3MD PID TAPM PROVINSI TAPM KABUPATEN Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)
  18. 18. Petunjuk Teknis Opresional (PTO) PPID dan P2KTD 18
  19. 19. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Apa dan Mengapa PPID PPID merupakan inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini di petik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebag ai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas, Melalui Bursa Inovasi Desa SDM = Sumber Daya Manusaia PEL = Wirausaha dan Pengambangan Ekonomi Lokal PPIDhadir sebagai upaya u ntuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana de sa yang lebih berkualitas , efek tif dana efesien dengan membe rikan banyak contoh-contoh in ovasi pada proses Perencanaa n Pembangunan Desa Dan Meperkuat peran pendamping dengan referensi-referensi pad a proses perencanaan pemban gunan di desa. Apa Bursa Inovasi Desa ???
  20. 20. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Alur PPID 20
  21. 21. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI • Kepala Desa sebagai pembina & pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PPID & P2KTD di desa. • Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD, berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PPID dan P2KTD. • Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan PPID dan P2KTD di desa-desa agar dapat berjalan dengan baik. PARA PELAKU DI DESA
  22. 22. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI • Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina PID di kecamatan serta bertugas membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang Penetapan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID). • Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) merupakan pelaksana kegiatan PPID di kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan. TPID merupakan kelompok masyarakat yang mengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID. TPID dipilih melalui forum musyawarah di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat a.n Bupati /Walikota melalui surat keputusan. • Pendamping Desa (PD & PDTI) bertugas memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan PPID dan P2KTD di kecamatan dan desa agar dapat berjalan dengan baik. PARA PELAKU DI KECAMATAN
  23. 23. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Pelaku Program PPID 23 Kementerian DesaTIMKoordinasi Pusat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekpro Satker Prov. TA. Provinsi TA. Pusat Pusat Provinsi TIMKoordinasi Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa KABUPATEN TA.PM TIMKoordinasi Kabupaten TIMInovasi Kabupaten ( OPD Terkait ) Pokja PJLT Pokja PPID TIMPelaksana Inovasi Desa Kabupaten Kecamatan Keterangan : TIM Koordinasi Pusat 1. KemenkoPMK 2. Kemendesa 3. Kemenkeu 4. Bappenas 5. Kemendagri TIM Koordinasi Provinsi 1. Bappeda Provinsi 2. Dinas PMD Provinsi 3. Dinas Terkait TIM Koordinasi Kabupaten 1. Bappeda Kabupaten 2. Dinas PMD Kabupaten 3. Dinas Terkait
  24. 24. LOGO Cakupan dan Jenis Layanan P2KTD Jenis layanan : •Jasa konsultansi, •bimbingan teknis, •mentoring/pelatihan, •kegiatan studi. 4 prioritas program Kemendes PPDT •Embung •Prudes, Prukades •BUMDES •Sorga Desa
  25. 25. LOGO BIDANG P2KTD Kelembagaan P2KTD Kegiatan P2KTD dibawah Koordinasi Dinas BPMD DAN MELIBATKAN OPD TERKAIT BPMD PROV INSI BPMD KABUP ATEN TA PID PROVINSI TAPM (INFRASTRUKUR,PSD,P ED) PD & PLD DESA POKJA P2KTD TIK TPID KECAMATAN
  26. 26. LOGO MEKANISME LAYANAN P2KTD 5. PEMANFATAAN P2KTD 1.Identifikasi Kebutuhan P2KTD ke Desa-Desa (TP ID) 2.Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APBDesa 3.Perumusan dan Priorit as Kegiatan P2KTD 4.Pelaksanaan Kegiatan P2KTD 5.Orientasi P2KTD. 6.Pertanggungjawaban k egiatan P2KTD
  27. 27. Keputusan Dirjend PMD Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah PPID 27
  28. 28. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Sasaran Dana DOK PPID Sasaran bantuan pemerintah adalah : Kelompok masyarakat desa di kecamatan yang disebut TPID selaku pelaksana kegiatan, secara keseluruhan kegiatan yang difasilitasi oleh TPID dalam upaya pengelolaan pengetahu an yang sasarannya adalah membantu perencanaan desa, agar dalam proses perencanaan desa mempunyai banyak refe rensi atau contoh-contoh desa yang inovatif dari daerah lain, hal ini agar penggunaan Dana Desa lebih berkualit as, efektif dan efesien.
  29. 29. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI No. Nama Kecamatan Kriteria Berdasarkan Lokasi Grand Total KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1.082.202.424 1. Angkola Barat Sulit 72.451.056 2. Batang Toru Normal 75.663.820 3. Angkola Timur Sulit 75.508.644 4. Sipirok Sulit 139.717.992 5. Saipar Dolok Hole Sangat Sulit 84.526.232 6. Angkola Selatan Normal 62.923.870 7. Batang Angkola Normal 106.239.700 8. Arse Normal 50.183.920 9. Marancar Normal 57.827.890 10. Sayurmatinggi Normal 75.663.820 11. Aek Bilah Normal 96.601.408 12. Muara Batang Toru Sulit 54.105.528 13. Tano Tombangan Angkola Normal 70.567.840 14. Angkola Sangkunur Sulit 60.220.704 DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TPID TAHUN 2018
  30. 30. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI PENGELOLAAN DOK TPID – 2018 Diland asi dari Kepmen No. 48 Tahun 2018. 1. BURSA INOVASI DESA (10%) 2. PENGELOLAN PENGETAHUAN (50%) 3. OPERASIONAL TPID (15%) 4. P2KTD (25%) o Transportasi perwakilan desa; o Biaya penyelenggaraan event Bursa Inovasi Desa (sebelum Musr enbangdesa); o Biaya administrasi dan kelengkepan; o Dokumentasi atau melakukan capturing sebesar 25 % dari dana alokasi DOK o Pelatihan TPID dilakukan di Kabupaten sebesar 10% dari dana alokasi DOK, b iaya ini sudah termasuk transportasi dan akomodasi peserta. o Replikasi sebesar 15% o Musyawarah Antar Desa (MAD) dan atau rapat, sebesar 3 % o Monitoring dan evaluasi sebesar 5% o Administrasi dan Pelaporan TPID 7 % o setiap lembaga P2KTD besar alokasi biaya perdesa ditentukan at as dasar musywarah dan tidak melibihi dari Rp. 6 Jt per desa Mekanismen , Pengawasan dan Pengendalian: -Mekanisme dilandasi pada Permenkeu No. 173/2017 ttg. Dana Bantu an Pemerintah; -Pengawan dilakukan oleh Eksternal (BPK, BPKP, Audit WB, Audit Inde pendent) dan Internal (Seluruh Pelaku Program Berjenjang dari Pusat s ampai desa; dan -Pengendalian 0leh Seluruh Pelaku Program Rp. 108.220.242 Rp. 541.101.212 Rp. 162.330.364 Rp. 270.550.606 211 Desa Kab. Tapanuli Selatan 14 Kecamatan
  31. 31. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Mekanisme Pencairan Kabupaten Tim Pelaksana InovasiDesa BANK 1. SPD 2. Proposal Kegiatandan RAB Keterangan : Garis Dokumen Garis Dana Kemendesa Satker Pusat / Ditjen PPMD Provinsi Satker Provinsi DIPA, Juknis Dekon, Program SOP, Juknis Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah KPPN SPM SP2D Tim Inovasi KabupatenTransfer BANK 1. Surat Permintaan DOK PID 2. SPD 3. Proposal Kegiatan& RAB 4. Hasil verifikasi 1 2 3 4 5 Alur Pencairan dan Penyaluran Dana DOK
  32. 32. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Keterangan Alur: 1. TPID menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan dana DOK (pen ggunaan dana DOK mengaju pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID) kepada TIK untuk diverifikasi sebelum dikirim kepada Satker Dekon di Provinsi. 2. TIK setalah melakukan verifikasi, atas kelengkapan dokumen-dokumen pencairan TPID maka dilanjutkan kepada Satker Dekon untuk diproses dalam pencairan tahap I. 3. Satker Dekon setelah melakukan verifikasi dan dinilai kelengkapan administrasi telah lengk ap maka Satker dekon mengeluarkan SPM kepada KPKN. 4. KPKN setelah menerima SPM dari satker Dekon akan melakukan pengecekan administrasi dan selanjutnya KPKN mengeluarkan SP2D untuk meminta Bank operasional membayar kepada rekening TPID. 5. Setelah Bank operasional mentransfer dana ke Rekening TPID, maka tidak lebih dari 7 hari kerja uang telah dibelanjakan sesuai proposal dan RAB yang telah diajukan. 6. Setelah mencapai 90% penggunaan dana dari 75% tahap I, maka TPID segera mengajukan pencairan tahap II 25% dengan dilampiri LPD dan RPD dari 90% uang yang telah digunakan pada tahap I.
  33. 33. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Syarat dokumen pencairan DOK TPID 1. Sumber Pendanaan (Bantuan Pemerintah PPID) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pinjaman luar negeri IBRD 8217-ID, 2. Pengelolaan Kegiatan, adalah Satuan Kerja (Satker) P3MD Provinsi pa da Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi atau dengan sebutan lainnya yang sekaligus sebagai pengelola kegiatan dekonsentr asi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD); Bantuan pemerintah PPID disalurkan kepada TPID di kecamatan berdas arkan Perjanjian Kerjasama
  34. 34. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Syarat Dokumen Pengajuan Dana DOK T PID untuk 75% tahap I Dokumen Pencairan Tahap I (maksimal 75%) 1. Pengajuan Proposal kegiatan, dengan Lampiran Proposal : a. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Detail b. Rencana Penggunaan Dana ( RPD ) c. Kwitansi Bukti Penerimaan d. Surat Pernyatan Tanggung Jawab Belanja ( SPTB ) e. Foto Copy Rekening TPID f. PK DPMD Provinsi dengan TPID g. Surat Perjanjian Pendanaan ( SP2 ) h. Foto Copy SPC DOK TPID i. Foto Copy Kesepkatan Kerja sama PPK DP MD Provinsi dengan TPID j. Surat Perjanjian Pendanaan ( SP2 ) 2. Rencana Anggaran Biaya ( RAB )
  35. 35. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Syarat Dokumen Pengajuan Dana DOK T PID. Tahap II 25% Dokumen Pencairan Tahap II (25%) : 1. Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I telah mencapai 90%. 2. (melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) 3. Rencana Penggunaan Dana tahap II (RPD II)
  36. 36. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Tugas TIK  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di kabupaten/Kota.  Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten /kota.  Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Melakukan pembinaan terhadap P2KTD agar dapat lebih profesional da n mandiri serta memperhatikan aspek safeguard.  Membantu Satker Dekonsentrasi dalam mefasilitasi dan memverifikasi Pembentukan TPID dan meverifikasi dokumen pertanggungjawaban ke giatan Bantuan Pemerintah PPID.  Membantu Satker Dekonsentrasi dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID 36
  37. 37. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Tupoksi TPID 1) Menerima dan menyalurkan, serta mempertanggungjawabkan dana operasioanal kegiatan inovasi, pengelolaan pengetahuan desa , dan P2KTD; 2) Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat (MAD) dan Musdes atau forum lainnya; 3) Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan inovasi Desa (identifikasi, dokumentasi, eskposisi dan replikasi); 4) Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil komitmen yang dilaku kan oleh desa; 37
  38. 38. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI • 5) Mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan prioritas kebutuhan desa akan jasa layanan teknis (P2KTD) sesuai rekomendasi TIK-Pokja P2KTD; 6) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh TIK dan/atau Program; 7) Membuat Laporan kegiatan dan Laporan Keuangan PPID dan P2KTD Lanjutan Tupoksi TPID
  39. 39. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 1) Tidak terdaftar sebagai pengurus dari partai politik; 2) Tidak sedang menjabat sebagai Staf Desa dan Kecamatan; 3) Memiliki dedikasi terhadap pembangunan desa dan kawasan; 4) Diutamakan masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam proses-proses kegiatan pembangunan desa; dan 5) Anggota TPID berasal dari tokoh masyarakat (bukan PNS dan Tenaga Pendamping professional), dengan mengutamakan keterwakilan perempuan Kriteria TPID
  40. 40. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 1) Ketua; bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan inovasi desa dan menandatangani dokumen pencairan DOK PPID dan laporan pertanggungjawaban; 2) Bendahara; bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi keuangan DOK PPID, serta membantu Ketua Tim dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban; 3) Bidang Pengelolaan Inovasi desa; bertugas dalam fasilitasi tahapan identifikasi Pendokumentasian, Promosi dan Penyebaran (Publikasi) inovasi desa yang ada di desa-desa serta penyebaran inovasi desa dari tempat lain yang telah direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten; dan Susunan Pengurus TPID
  41. 41. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 4) Bidang Verifikasi Inovasi; bertugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada musyawarah antar desa bagi desa-desa yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APBDesa. 5) Bidang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan desa akan jasa layanan teknis dalam melaksanakan pembangun dan pemberdayaan. Susunan Pengurus TPID PEMILIHAN/PENETAPAN TPID KECAMATAN LANJUTKAN.........
  42. 42. Terima Kasih…

×