Dokumen tersebut membahas rencana kerja pemerintah daerah Kota Baubau tahun 2023, termasuk arahan kebijakan pembangunan, tema prioritas, kalender perencanaan, dan langkah percepatan penyusunan rencana belanja dan anggaran."

1. PERTEMUAN
PRA KONSULTASI PUBLIK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BAUBAU TAHUN 2023
Palagimata, 24 Januari 2022

2. Agenda
1.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023
2.Kalender Perencanaan
3.Langkah-Langkah Percepatan

3. PP Nomor
8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
UU Nomor
25 Tahun 2004
Tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi, Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD
dan RPJMD, Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD
Dasar Hukum Pelaksanaan

4. SE MENDAGRI TENTANG
5 FOKUS KERJA PRESIDEN TAHUN 2019-2024
01 Pembangunan Sumber Daya Manusia
(SDM)
02 Pembangunan Infrastruktur
03 Penyederhanaan Regulasi
04 Penyederhanaan Birokrasi
Transformasi Ekonomi
05

6. OUTLOOK 2023

7. FOKUS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA
2018 - 2023
01 Peningkatan Daya Saing Perekonomian darerah
melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor
unggulan
02 Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui
peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk
mendukung konektivitas
03 Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
pemerataan akses terhadap pelayanan dasar
04 Tata kelola pemerintahan yang baik

8. Arahan Kebijakan Pembangunan
KOTA BAUBAU
Tahun 2023

10. 2023
2022
2021
2020
2019
KOTA BAUBAU MAJU DAN
BERBUDAYA
KOTA BAUBAU HANDAL DAN
BERDAYA SAING
KOTA BAUBAU TANGGUH DAN
BERKELANJUTAN
PEMANTAPAN POTENSI EKONOMI,
KUALITAS LAYANAN DASAR DAN
KONEKTIVITAS WILAYAH
KOTA BAUBAU SEJAHTERA
Tema Pembangunan Kota Baubau 2019 - 2023

11. Terminologi Sejahtera
 Sejahtera itu sendiri adalah
kondisi manusia dimana orang-
orangnya dalam keadaan
Makmur, Sehat, dan Damai
 Tingkat Kesejahteraan
mencakup Pangan, Pendidikan,
Kesehatan
 Sejahtera dalam Konteks
Pembangunan Kota Baubau
adalah Kondisi Optimal yang
ditandai dengan pencapaian 20
Indikator Kinerja Utama
EKONOMI
KESEHAT
AN
SDM
Sejahter
a
PEMERATAA
N
INFRASTRUK
TUR &
LAYANAN

12. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMBANGUNAN
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAPAIAN
2020
TARGET
AKHIR RPJMD
2023
TINGKAT
CAPAIAN
Status
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja B BB - Akan tercapai
2.
Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)
Tinggi Sangat Tinggi
- Akan tercapai
3. Opini BPK RI WTP WTP 100 % Sudah Tercapai
4. Indeks Kepuasan Masyarakat 3,32 Poin 3,97 Poin 83,63 % Sudah Tercapai
5. Crime clock (Selang waktu kejahatan) 05.45'.36" 07.20’.50” 75,69 Akan tercapai
6. Indeks Resiko Bencana 194,80 Poin 135 Poin 55,70 % Akan tercapai
7. Indeks Kerukunan antar Umat Beragama 73,90 Poin 80,30 Poin 92,03 % Sudah Tercapai
8. Rata-Rata Lama Sekolah 10,64 Tahun 11 Tahun 96,73 % Sudah Tercapai
9. Harapan lama sekolah 15,16 Tahun 15 Tahun 101,07 % Sudah Tercapai
10. Angka harapan Hidup 71,19 Tahun 72 Tahun 98,88 % Sudah Tercapai
11. Indeks Pembangunan Gender (IDG) 90,65 Poin 90,77 Poin 99,87 % Sudah Tercapai
12. Indeks Gini 0,4040 Poin 0,3501 Poin 87,03 % Sudah Tercapai
13. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi 12,00 % 9,60 % 125,00 % Sudah Tercapai
14. Laju Pertumuhan PDRB sektor perdagangan dan industri -4,81 26 - Belum Tercapai
15. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata 1,06 4,00 26,50 % Belum Tercapai
16. Indeks Pembangunan Kebudayaan - 58,57 - Belum Tercapai
17. Laju Pertumbuhan PDRB sektor perikanan/pertanian 4,83 Poin 16,00 Poin 30,18 % Belum Tercapai
18. Indeks kualitas air 0,46 Poin 0,10 Poin 78,27 % Akan tercapai
19. Indeks kualitas udara 86,19 88 97,94 % Sudah Tercapai
20. Indeks Konektivitas Wilayah 49,8 70,00 71,14 % Akan tercapai

13. TEMA & PRIORITAS PEMBANGUNAN
2023
PENGUATAN PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI
PERCEPATAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN KAPASITAS SDM MENUJU SDM BERDAYA SAING
PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN,
KONDUSIVITAS WILAYAH SERTA PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KETAHANAN FISKAL DAERAH
PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH
DENGAN MEMPERHATIKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PEMANTAPAN KETAHANAN BENCANA
1
2
3
4
KOTA
BAUBAU
SEJAHTER
A

14. Arah Kebijakan Pembangunan 2023 Berdasarkan RPJMD 2018-2023
1. Peningkatan
pelayanan publik
dengan
dukungan sistem
komputerisasi
dan teknologi
tepat guna
M.1. Tertib
1. Pemetaan Resiko
Bencana, penguatan
kelembagaan dan
sistem peringatan
dini serta
peningkatan
pendidikan,
pelatihan,
keterampilan
mitigasi bencana
2. Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Pemuka Adat
dan Agama dalam
pemantapan akhlak
budi pekerti
M.2.
Aman
1. Pengembangan
lingkungan sehat
2. Penguatan
koordinasi
pengendalian harga
antara pemerintah
dan pelaku usaha
3. Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
upaya penanganan
masalah
kesejahteraan sosial
M.3.
Maju
1. Pengembangan
Keterampilan, dan
pelayanan
Perlindungan
Ketenagakerjaan
2. Penguatan dan
pendampingan
lembaga ekonomi
masyarakat
3. Pengembangan
kawasan industri
pengolahan sektor
unggulan daerah
4. Pemberdayaan dan
peningkatan peran
serta masyarakat
dalam kegiatan
kebudayaan dan
keagamaan
M.4.
Populer
1. Pembangunan
Kawasan Daur
Sampah Organik
dan Non Organik
2. Pembenahan area
perkotaan melalui
pengembangan
kawasan
pemukiman baru
(relokasi)
M.5.
Indah
1. Pembenahan
Manajemen
Transportasi
M.6.
Lancar
Visi :
Maju Sejahtera
dan Berbudaya
Arah Kebijakan Sesuai Dokumen
RPJMD Perubahan 2018-2023

15. Kick Off Meeting
(Desember 2021)
Konsultasi Publik
(Januari 2022)
Surat Edaran Kepala
Daerah (Januari 2022)
Musrenbang
Kelurahan
(Februari 2022)
Musrenbang Kecamatan
(Februari 2022)
Forum OPD
(Februari-Maret 2022)
Musrenbang RKPD 2023
(Maret 2022)
Evaluasi RKPD 2023
(Mei 2022)
Penetapan RKPD 2023
(Mei – Juni 2022)
Penetapan Renja SKPD
2023
(Mei – Juni 2022)
Renja SKPD 2023
(Mei – Juni 2022)
Renja Perubahan
SKPD 2022
(Mei – Juli 2022)
Penetapan Renja Perubahan SKPD 2022
(Juli – Agustus 2022)

17. 3. Langkah Percepatan
 Konsistensi terhadap Kalender Perencanaan
 Percepatan Penetapan Proyeksi Belanja dan Pendapatan sebagai
Indikasi Belanja OPD
 Percepatan Finalisasi SSH/SBU/HSPK dan ASB pada SIPD
 Percepatan Penginputan dan Konsistensi Pokok Pikiran DPRD

18. Dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) setiap daerah harus menyediakan master data
dalam proses perencanaan yang wajib tersedia sebelum perangkat daerah melaksanakan penyusunan
rencana belanja..
Data-data tersebut terdiri dari
1. Standar Satuan Harga (SSH),
2. Standar Biaya Umum (SBU),
3. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan
4. Analisa Standar Belanja (ASB)
3. Langkah Percepatan